Repository UNTAR (Universitas Tarumanagara)
Not a member yet
43693 research outputs found
Sort by
Implementasi Perlindungan Konsumen dalam Kasus Praktek Diskriminasi Penjualan Tiket Umrah oleh PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk (STUDI PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA NOMOR 06/KPPU-L/2020)
No full textDalam dinamika globalisasi yang berkembang pesat, industri penerbangan memainkan peran sentral dalam mobilitas masyarakat, termasuk ibadah umroh. Namun, sektor ini menghadapi tantangan, terutama terkait hak dan perlindungan konsumen. Salah satu isu penting adalah diskriminasi dalam penjualan tiket umroh oleh beberapa maskapai, termasuk PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk, seperti tercantum dalam Putusan KPPU Nomor 06/KPPU-L/2020. Penelitian ini menganalisis implementasi perlindungan konsumen dalam kasus tersebut, berdasarkan Pas.al 19 hu.ruf d Und.ang-Undang Nom.or 5 Tah.un 1999 tentang Laran.gan Pra.ktik Mono.poli dan Persa. ingan Usaha Tid. ak She.at. Penelitian ini mengeksplorasi dampak diskriminasi terhadap reputasi perusahaan, loyalitas konsumen, dan stabilitas industri, serta kepatuhan PT. Garuda Indonesia terhadap regulasi. Se.lain itu, penel. itian ini mem.berikan rekomen.dasi untuk mening.katkan perlindungan konsumen, menghindari diskriminasi, dan memastikan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi. Dalam industri penerbangan di Indonesia, penelitian ini dalam memahami perlindungan konsumen diharapkan dapat memberikan kontribusi
Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Melalui Gugatan Ganti Rugi Secara Class Action (Dalam Kasus Aplikasi Trading Binomo Yang dilakukan Indra Kenz)
No full textPenelitian ini membahas upaya hukum bagi korban penipuan Indra Kenz untuk mendapatkan ganti rugi dan kesesuaian Putusan MA No 1240/Pid.Sus/2022 dengan teori keadilan dalam masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menjelaskan langkahlangkah hukum yang dapat dilakukan korban guna memperoleh ganti rugi serta menilai apakah putusan tersebut mencerminkan keadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Kesimpulan menunjukkan bahwa bantuan hukum diberikan melalui pengembalian barang bukti kepada korban secara proporsional, yang mencerminkan prinsip keadilan restoratif. Selain itu, putusan MA telah mencerminkan prinsip keadilan distributif dan retributif dengan mengutamakan pemulihan hak-hak korban. Saran dari penelitian ini adalah agar penegakan hukum lebih memperkuat mekanisme restitusi dan meningkatkan literasi finansial di masyarakat untuk mencegah kasus penipuan serupa di masa depan
Analisis Pemenuhan Keadilan Bagi Korban Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Perampasan Aset (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2029 K/Pid.Sus/2023)
No full textTindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang semakin marak terjadi dan kompleks dan sulit untuk dibuktikan terkait kepemilikan aset dari tindak pidana tersebut. Menurut pengaturan hukum positif, dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memberikan definisi mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai tindak pidana lanjutan dengan tujuan untuk menyembunyikan dan mengolah kembali uang/aset kekayaan dari hasil tindak pidana asal, sehingga terlihat seperti kekayaan yang diperoleh melalui kegiatan yang sah dan legal menurut hukum. Penelitian hukum ini dilatarbelakangi oleh tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Indra Kenz, dimana hakim menyatakan pada beberapa aset milik Indra Kenz untuk dirampas dan dikembalikan kembali kepada para korban. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui ketentuan perampasan aset dalam hukum positif di Indonesia dan pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2029 K/Pid.Sus/2023 yang dilihat pada perspektif bagi korban tindak pidana pencucian uang, selain itu penelitian ini diharapkan mampu menjadi pertimbangan bagi legislatif dan aparat penegak hukum untuk lebih memperhatikan konteks pengembalian aset kepada korban baik dari segi teori dan praktiknya. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang berfokus pada analisis dan penalaran hukum yang dilengkapi dengan studi kepustakaan dan kegiatan wawancara yang dilakukan kepada narasumber dari pihak akademisi dan praktisi. Hasil analisis pembahasan didapatkan jawaban bahwasanya pengaturan mengenai perampasan aset tersebar melalui berbagai regulasi hukum seperti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Kejaksaan. Pada pembahasan kedua menjelaskan bahwa konteks perampasan aset yang diberikan kepada korban pada kasus Indra Kenz merupakan bentuk dari perspektif keadilan kepada korban
Analisis Faktor-Faktor eksternal yang mendorong niat mahasiswa/i tarumanagara dalam menumbuhkan intensi kewirausahaan
No full textAbstract:
This study aims to study whether external supports, such as family support, university support, and government support affect students' entrepreneurial intention. The number of samples used in this study is 107 respondents who are Tarumanagara Students who have already taken Entrepreneurial Finance Class. Data sources were obtained from the distribution of questionnaires using purposive sampling (non-probability sampling) techniques. The results show that Family Support contributes significantly toward students’ Entrepreneurial Intention, while University Support and Government Support do not contribute as significantly as Family Support toward students’ Entrepreneurial Intention.
Keywords: Entrepreneurial Intention, Family Support, University Support, Government Support.
Abstrak:
Wirausaha kini telah menjadi komponen penting dalam berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dewasa ini. Oleh karena itu, tidak bisa dilupakan bahwa faktor eksternal, seperti dukungan keluarga, dukungan universitas, dan dukungan pemerintah, juga berperan penting dalam membimbing mahasiswa dan menumbuhkan niat mereka terhadap aktivitas kewirausahaan. Namun, semua faktor eksternal tersebut tidak selalu berkontribusi secara signifikan terhadap niat kewirausahaan (Entrepreneurial Intention) mahasiswa/i. Tujuan laporan ini adalah untuk menentukan bagaimana faktor eksternal mempengaruhi niat kewirausahaan mahasiswa/i. Penelitian ini dilakukan di Universitas Tarumanagara di Indonesia dengan sampel 107 Mahasiswa. Sumber data dikumpulkan dengan menyebarkan kuesioner menggunakan teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dukungan Keluarga berkontribusi secara signifikan terhadap EI mahasiswa, sedangkan Dukungan Universitas dan Dukungan Pemerintah tidak berkontribusi secara signifikan terhadap EI mahasiswa
Kata Kunci: Entrepreneurial Intention, Family Support, University Support, Government Support
Legalitas Pencatatan Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Putusan Nomor 131/Pdt.P/2021/PN JKT.SEL)
No full textDi Indonesia, perkawinan dianggap sah apabila memenuhi persyaratan yang diuraikan Undang-Undang Perkawinan. Standar agama yang dianut setiap orang menentukan sah atau tidaknya sebuah perkawinan. Sebuah perkawinan dikatakan sah apabila dilangsungkan sejalan dengan keyakinan para pihak dan norma-norma agama masing-masing; perkawinan tidak diakui jika hubungan dua orang dilarang oleh peraturan yang relevan atau norma-norma agama yang dianut oleh para pihak. Pada kenyataannya, banyak pasangan yang menganut berbagai agama memilih untuk melangsungkan perkawinan dengan tetap berpegang teguh pada keyakinan mereka, yang menyebabkan banyak perkawinan beda agama. Prosedur pengesahan dan pencatatan pernikahan dapat menjadi rumit karena keadaan ini. Berdasarkan hal tersebut, maka timbul permasalahan Bagaimana legalitas pencatatan perkawinan beda agama yang dicatatkan di kantor catatan sipil (studi kasus putusan nomor 131/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel)?. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legalitas izin pencatatan perkawinan beda agama di Kantor Catatan Sipil. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwasanya Pertimbangan hukum yang lebih komprehensif perlu dilakukan, mengingat Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan sah jika dilangsungkan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak. penelitian ini menekankan bahwa keputusan hakim tidak seharusnya hanya berlandaskan pada aspek administratif. Penting bagi hakim untuk juga memperhitungkan prinsip-prinsip hukum perkawinan, serta nilai-nilai sosial, budaya, dan agama yang berlaku di Indonesia. Hal ini untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil dapat mencerminkan keadilan dan tidak merugikan salah satu pihak
Penjatuhan Sanksi Pidana Dalam Kasus Pelanggaran Undang-Undang Karantina Kesehatan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 21/Pid.S/2021/PN.Tng)
No full textPemerintah DKI Jakarta memberlakukan karantina kesehatan untuk membatasi mobilitas, sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Beberapa orang menilai kebijakan tersebut mempersulit kehidupan sehari-hari dan tetap melanggar aturan dengan tidak mengikuti protokol kesehatan contohnya, selebritis Rachel Vennya dan pasangannya tidak menjalani karantina setelah pulang dari Amerika Serikat. Hal tersebut melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian kualitatif yang berfokus pada data primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan dan pengolahan data dilakukan secara normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 21/Pid.S/2021/PN Tng dasar pertimbangan Hakim sudah sesuai dalam menjatuhkan sanksi pidana yang berlaku bagi para Terdakwa
Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Perkawinan yang Tidak Didafarkan (Studi Kasus Putusan No. 1718/Pdt.G/2021/PA. Btm)
No full textMenurut hukum agama dan keyakinan, setiap perkawinan harus didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semua tentang perkawinan yang telah diatur secara tegas dalam Undang-undang dan peraturan pelaksanannya merupakan ketentuan yang mengikat dan harus ditetapkan terhadap anggota masyarakat. Akibat hukum perceraian terhadap harta bersama diatur dalam Pasal 37 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perjanjian perkawinan pada umumnya digunakan untuk memperjanjikan masalah keuangan atau harta. Dalam putusan yang penulis gunakan sebagai bahan penelitian, yaitu Putusan No. 1718/Pdt.G/2021/PA. Btm telah ditetapkan bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3405/K/PDT/2012 yang menegaskan bahwa Perjanjian Kawin yang tidak dicatatkan menjadi tidak berkekuatan hukum. Tujuan penulis dalam melakukan penelitian adalah untuk mengetahui akibat hukum terhadap perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan. Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif didukung dengan hasil wawancara. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah Putusan No. 1718/Pdt.G/2021/PA. Btm haruslah dinyatakan batal karena yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3405/K/PDT/2012 telah dinyatakan batal oleh Putusan Mahkamah Agung No. 23 PK/Pdt/2016 dan Perjanjian Perkawinan diantara Nurevi binti Muhammad Mubazzir dan Andrew Kevin Plant seharusnya berkekuatan hukum tetap. Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015, sebuah perjanjian perkawinan tak lagi dimaknai hanya sebagai perjanjian yang dibuat sebelum perkawinan, tetapi juga dibuat selama perkawinan dan pencatatan perjanjian perkawinan ke instansi pencatatan perkawinan bukan untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perjanjian perkawinan
Tanggung Jawab Badan POM Atas Penjualan Kosmetik Tanpa Izin Edar (Putusan Nomor 22/PID.SUS/2021/PN END)
No full textPada zaman globalisasi ini, industri kecantikan mengalami pertumbuhan pesat yang mendorong terobosan-terobosan baru di bidang kosmetik. Perkembangan ini tidak hanya menghasilkan berbagai produk inovatif yang memenuhi kebutuhan konsumen, tetapi juga membuka peluang bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menjual produk kosmetik tanpa izin resmi. Hal ini menciptakan tantangan baru dalam memastikan bahwa semua produk yang beredar di pasaran telah memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ditetapkan oleh otoritas terkait. Dalam melakukan penelitian ini, Peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan statute approach dan case approach melalui mengkaji data-data sekunder yang didapatkan melalui library research dalam menelaah perlindungan konsumen terhadap peredaran kosmetik ilegal dan tanggung jawab Badan POM dalam mengawasi penjualan kosmetik ilegal. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum Indonesia telah mengakomodasi ketentuan larangan pengedaran dan penjualan kosmetik tanpa izin edar terhadap pelaku usaha untuk melindungi konsumen sebagaimana yang diatur dalam Pasal 142 UU Kesehatan, Pasal 8 UUPK dan regulasi lainnya. Bagi pelaku usaha yang melakukan tindakan pengedaran dan penjualan tanpa izin dapat dimintakan pertanggungjawaban dan diberikan sanksi baik sanksi perdata, administratif, maupun pidana. Sejatinya sebagai lembaga yang berwenang mengawasi peredaran makanan dan obat-obatan di masyarakat, BPOM bertanggung jawab atas pengawasan peredaran kosmetik. Namun, terjadinya peristiwa dalam Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN.END menunjukkan bahwa pengawasan dari Badan POM belum berjalan secara holistik. Seharusnya, BPOM meningkatkan inspeksi rutin dan proaktif untuk mencegah produk ilegal dan memastikan keamanan produk di masyarakat
Perjanjian Elektronik Yang Dibuat Oleh Anak di Bawah Umur Berdasarkan Hukum Perdata di Indonesia
No full textPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis validitas dan implikasi hukum dari perjanjian elektronik yang dibuat oleh anak di bawah umur dalam konteks hukum perdata Indonesia. Dengan semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, penggunaan perjanjian elektronik menjadi semakin umum, termasuk oleh anak-anak di bawah umur yang sering kali tidak menyadari implikasi hukum dari tindakan mereka. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang mencakup literatur hukum, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan terkait. Penelitian ini juga mengkaji beberapa kasus perjanjian elektronik yang melibatkan anak di bawah umur untuk memberikan gambaran nyata mengenai penerapan hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Hukum Perdata Indonesia, anak di bawah umur dianggap belum cakap hukum untuk membuat perjanjian yang mengikat, termasuk perjanjian elektronik. Ketidakcakapan ini diatur dalam Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan bahwa anak di bawah umur tidak dapat membuat perjanjian yang sah. Selain itu, perjanjian yang dibuat oleh anak di bawah umur dapat dibatalkan atau dianggap tidak sah oleh pengadilan jika terbukti bahwa pihak lain dalam perjanjian tersebut mengetahui atau seharusnya mengetahui ketidakcakapan hukum anak tersebut
Pertanggungjawaban Hukum Oleh Pengembang (Developer) Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Rumah (Studi Putusan Nomor 383/Pdt.Sus-Bpsk/2020/Pn Btm)
No full textTempat tinggal merupakan kebutuhan pokok yang mempunyai peranan sangat penting dalam kehidupan manusia. Tingginya permintaan rumah menyebabkan harga tanah semakin naik. Kenaikan harga tanah ini semakin mempersulit masyarakat, terutama mereka yang berpendapatan rendah. Salah satu solusi yang bisa menjadi pertimbangan adalah penggunaan fasilitas kredit. Permasalahan umum dalam transaksi pembelian rumah yang melibatkan KPR adalah kurangnya transparansi dari pihak pengembang atau developer mengenai status nama sertifikat tanah yang berbeda. Galih Imam Ramadhan selaku termohon keberatan merasa dirugikan karena sertifikat tanah yang diberikan oleh pengembang atau developer tidak sesuai, sehingga pengajuan kredit di Bank Tabungan Negara (BTN) ditolak. Penelitian ini bertujuan untuk mendalami pemahaman lebih dalam mengenai perlindungan konsumen dalam pembelian jual beli rumah serta pertanggungjawaban hukum yang ditetapkan bagi pengembang (developer) terhadap konsumen dalam transaksi jual beli rumah, dengan menggunakan Studi Putusan 83/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN Btm. Penulis menggunakan metode penulisan pada jenis penelitian hukum normatif menggunakan spesifikasi penelitian preskriptif. Jenis serta sumber data menggunakan hukum primer, sekunder serta tersier. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan Undang-Undang serta pendekatan kasus dan menggunakan teknik analisis data secara deskriptif dengan cara deduktif. Hasil penelitian ini pelaku usaha atau pengembang perumahan tidak bertanggung jawab dan tidak memberikan upaya perlindungan hukum kepada Galih Imam Ramadhan yang mengalami kerugian, terutama terkait dengan spesifikasi teknis yang telah disepakati dalam perjanjian jual beli