Repository UNTAR (Universitas Tarumanagara)
Not a member yet
43693 research outputs found
Sort by
Kepastian Hukum Bagi Pemegang Saham Pada Perseroan Terbatas Dengan Kepemilikan Saham Seimbang Pada Pembubaran Perseroan Terbatas Dalam Perspektif Perlindungan Hukum
No full textPerseroan Terbatas merupakan badan hukum yang terbentuk sebagai persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, dan beroperasi dengan modal dasar yang sepenuhnya dibagi menjadi saham. Perseroan Terbatas terbentuk harus memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan yang menyertainya. Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui dan menganalisis bagaimana akibat hukum terhadap suatu pembubaran Perseroan Terbatas berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Kepastian Hukum terhadap para pemegang saham pada Perseroan Terbatas dengan kepemilikan equilibrium dan mekanisme serta langkah langkah pembubaran Perseroan Terbatas melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam perspektif perlindungan hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Yuridis Normatif, penelitian ini didukung dengan penelitian secara kepustakaan atau yang biasa disebut sebagai studi kepustakaan (library research) menggunakan data sekunder berupa buku buku kepustakaan, peraturan perundang undangan, jurnal, artikel, karya ilmiah, dokumen resmi dan dokuman lainnya yang berkaitan dengan materi penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Undang Undang Perseroan Terbatas mewajibkan Pemegang saham dalam Perseroan Terbatas minimal terdiri atas 2 (dua) orang dan diwajibkan untuk mengambil bagian dalam kepemilikan saham. Kepemilikan saham dengan presentase 50:50 kadang kala menjadi salah satu permasalahan hukum dalam Perseroan Terbatas, terutama dalam proses pembubaran. Dimana kepemilikan saham yang sama dapat menyebabkan jalan buntu atau deadlock antara Para Pemegang Saham sehingga tidak ada kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada masing-masing pemegang saham jika keduanya tidak mencapai kuorum yang telah ditentukan/diatur oleh anggaran dasar PT untuk mengambil keputusan terhadap badan hukum yang didirikannya
Akta Perdamaian Oleh Notaris Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Pemblokiran Sertifikat Tanah Di Badan Pertanahan Nasional
No full textPencatatan pemblokiran tanah dapat terjadi karena adanya perbuatan, peristiwa hukum atau karena adanya sengketa atau konflik pertanahan. Salah satunya adalah mengenai hutang piutang yang mengakibatkan pihak yang dirugikan memblokir sertifikat tanah milik pihak yang berhutang. Pencatatan blokir di Badan Pertanahan Nasional diajukan dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan atas tanah yang dimohon blokir. Melalui perjanjian perdamaian yang telah mereka sepakati inilah yang kemudian pihak-pihak bersengketa menuangkannya pada suatu akta perdamaian. Akta perdamaian dilaksanakan dalam pembuatannya oleh pihak-pihak di hadapan langsung seorang notaris dikatakan sebagai suatu pilihan yang efektif dan efisien dalam penyelesaian persengketaan yang disebabkan pada hubungan hukum perdata yang terjadi di luar pengadilan. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yakni penelitian memusatkan dalam mengluas beberapa penerapan aturan ataupun kaidah hukum positif yang berkaitan dengan keabsahan suatu perjanjian. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Pada penelitian ini dianalisis menggunakan analisis kualitatif. Notaris memiliki peranan yang penting di dalam membantu memberikan nasehat hukum dan mewujudkan kepastian serta perlindungan hukum bagi masyarakat guna menghindari timbulnya masalah hukum di masa datang. Notaris mengemban tugas jabatannya terhadap atas sebagian kekuasaan negara dalam aspek hukum perdata dengan tujuan melayani kebutuhan masyarakat yang mengharapkan fakta hukum berupa akta otentik yang diakui oleh negara sebagai alat bukti terpenuh serta sempurna. Akta perdamaian notaris ini menjadi penyelesaian sengketa dan mampu menyertakan suatu keadilan juga kepastian hukum diantara para pihak yang saling bersengketa
Pelaksanaan Asas Kebebasan Berkontrak Pada Kekuatan Mengikat Surat Kuasa (Studi Kasus Pengadilan Negri Batang Nomor 64/PDT.G.S/2022/Pn.Btg)
No full textDalam mengatur hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen, prinsip kebebasan berkontrak digunakan sebagai dasar. Namun, untuk menerapkan prinsip ini, para pihak dalam kontrak harus berada dalam posisi yang seimbang sehingga hak, kewajiban, dan ketentuan yang terkandung dalam kontrak dapat mencakup semua kepentingan mereka. Kebebasan kontrak adalah komponen hukum penting dari kebebasan individu. Namun, telah terbukti bahwa kebebasan berkontrak dapat menyebabkan ketidakadilan karena prinsip ini hanya dapat mencapai tujuannya, yaitu meningkatkan kesejahteraan semaksimal mungkin, jika para pihak memiliki kekuatan tawar yang seimbang. Pada kenyataannya, keadaan sering tidak sesuai dengan harapan, sehingga negara merasa perlu untuk ikut campur untuk melindungi mereka yang lebih lemah. Karena ketidakseimbangan posisi antara bisnis dan konsumen, ketentuan dalam perjanjian baku cenderung lebih menguntungkan bisnis daripada konsumen. Oleh karena itu, asas kebebasan berkontrak harus dibatasi dalam kontrak baku. Beberapa klausul kontrak baku harus dilarang dan pengawasan lebih lanjut diperlukan terhadap penggunaan kontrak baku dalam operasi bisnis
Kepastian Hukum Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam melakukan kewajiban yang kadaluwarsa terhadap konsumen ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus: Putusan Nomor 93/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN.Jak.Pst)
No full textKeberadaan pelaku usaha sebagai subjek hukum tentunya memiliki kedudukan yang sangat penting baik di dalam negeri ataupun luar negeri. Hal ini memberikan dampak baik supaya terciptanya hak dan kewajiban dalam hubungan bisnis sehingga tercapainya kepastian hukum. Namun pada praktiknya masih banyak pelaku usaha yang mengalami kerugian akibat dari perbuatan konsumen yang tidak memiliki itikad baik. Akibat kejadian ini berakibat memberikan dampak yang kurang baik bagi keberadaan pelaku usaha karena pelaku usaha telah dirugikan. Dari latar belakang di atas permasalahan yang dibahas bagaimana kepastian hukum tanggung jawab bagi pelaku usaha yang mengalami kerugian dalam melakukan kewajiban yang kadaluarsa menurut UUPK dan bagaimana putusan BPSK Nomor 009/A/BPSK-DKI/XII/2020 dan Putusan Nomor 93/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Jkt.Pst telah sesuai atau tidak sesuai berdasarkan UUPK. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian ini Kepastian hukum yang dapat dilakukan pelaku usaha berupa mendapat perlindunga hukum represif yaitu melakukan gugatan secara perdata berupa ganti rugi atau bisa dengan melalui jalur pidana yaitu perbuatan yang tidak menyenangkan Sehingga pelaku usaha mendapatkan haknya yang telah dilanggar karena pelaku usaha memiliki hak mendapat perlindungan hukum. Putusan yang diputus tidak sesuai dengan yang telah diatur dalam UUPK, hal ini dikarenakan majelis tidak mempertimbangkan pada asas dan tujuan dari perlindungan konsumen sebagaimana telah diatur UUPK. Majelis hanya melihat dari sisi konsumen saja tidak melihat dari sisi pelaku usaha tersebut sehingga majelis dalam memutus perkara tidak sesuai karena perlu mempertimbangkan pada kedua sisi yaitu sisi pelaku usaha dan sisi konsumen
Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Penelantaran Yang Dilakukan Oleh Suami Berdasarkan Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tentang PKDRT (Studi Kasus Putusan Nomor 54/PID/2020/PT MND)
No full textPenelantaran atau pengabaian terhadap isteri dan anak merupakan suatu bentuk daripada tindak pidana yang dimana sebagai seorang suami ataupun ayah melupakan kewajibannya serta tanggung jawabnya dalam memberikan penyediaan terhadap pemenuhan hak-hak dasar daripada isteri dan anaknya. Hal ini tentu saja berdampak buruk terhadap isteri dan anaknya, yang mengakibatkan orang-orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut tidak mendapatkan perawatan, perhatian, serta perlindungan yang layak daripada orang yang memiliki tanggung jawab dan kewajiban tersebut untuk dilakukan. Pada contoh kasus dalam masalah ini, seorang suami telah terbukti melakukan tindak pidana penelantaran yang dilakukan secara psikis terhadap kedua anaknya yang seharusnya telah melanggar pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dan juga Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, namun Majelis Hakim yang memeriksa dalam perkara ini memberikan putusan bebas terhadap terdakwa, sehingga menjadi pertanyaan mengenai bagaimana pengaturan mengenai penelantaran anak yang dilakukan oleh ayahnya jika dilihat dari Undang- Undang tentang PKDRT dan juga Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dan juga yang menjadi pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan putusan bebas terhadap terdakwa. Sehingga metode dalam penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan sifat penelitian deskriptif serta menggunakan pendekatan Undang-Undang (Statute Approach) dan juga pendekatan Kasus (Case Approach). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian sanksi di dalam Undang-Undang yang diatur dalam PKDRT dan Perlindungan Anak belum maksimal sehingga tidak menimbulkan efek jera terhadap terdakwa, bahkan kerugian yang diderita oleh korban dalam hal ini isteri dan anaknya tidak dapat sebanding dengan dampak negatif baik secara fisik, psikis, serta sosial daripada isteri dan anaknya. Dikarenakan pidana tidak mengenal adanya ganti kerugian sehingga seluruh biaya yang timbul dalam perkara ataupun kasus yang sedang terjadi akan menjadi pemasukan negara. Sehingga sangat diperlukan langkah lainnya ataupun solusi yang dapat meringankan beban yang telah diderita daripada isteri dan anaknya akibat daripada tindakan penelantaran suami atau ayahnya. Dimana solusi pertama untuk anak serta isteri menggunakan pemberlakuan keadilan restoratif (Restorative Justice) dan untuk solusi keduanya seorang isteri dapat melanjutkan kasus ini melalui jalur keperdataan dengan melakukan gugat nafkah dikarenakan status antara terdakwa dengan isterinya masih berstatus suami-isteri, sehingga isteri tetap mendapatkan haknya sebagaimana mestinya
Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek Berdasarkan Sengketa Merek 7 Days dan 5 Days pada Putusan Nomor 71/Pdt.Sus-Merek/2020/PN Niaga Jkt. Pst
No full textDengan meningkatnya penggunaan merek di Indonesia, membuat pelaku usaha semakin berupaya mendaftarkan merek milik mereka agar mendapat perlindungan hukum namun tidak menutup kemungkinan bahwa akan terjadi pelanggaran terhadap merek terdaftar baik disengaja maupun tidak disengaja seperti yang terjadi antara merek 7 Days dan merek 5 Days. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menemukan bentuk perlindungan hukum yang sudah diberikan oleh Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis kepada pemegang hak atas merek serta mencari sistem seleksi merek yang paling optimal dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual agar tidak terjadi persamaan pada pokoknya antar merek. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analisis dan wawancara untuk mendalami Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Putusan Pengadilan terhadap sengketa merek 7 Days dengan 5 Days, maka dapat ditemukan bahwa perlindungan hukum preventif sudah diberikan oleh negara kepada pemilik merek namun penerapannya belum maksimal serta sistem seleksi merek oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sudah baik namun perbedaan individu dalam menseleksi merek yang membuat perbedaan dalam hal menerima merek. Oleh karena itu pemerintah juga menyediakan perlindungan hukum represif yang sampai saat ini masih dapat diimplementasikan dengan baik kepada pemilik merek serta sistem seleksi milik Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang bisa dikolaborasikan dengan kemajuan teknologi
Konflik Israel Dan Palestina Ditinjau Dari Konvensi Jenewa Dan Konvensi Genosida
No full textKonflik antara Israel dan Palestina telah berlangsung selama beberapa dekade dan melibatkan berbagai pelanggaran hak asasi manusia dan hukum internasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konflik ini dari perspektif Konvensi Jenewa dan Konvensi Genosida. Konvensi Jenewa, yang diadopsi pada tahun 1949, menetapkan perlindungan bagi penduduk sipil dan kombatan dalam situasi konflik bersenjata. Konvensi Genosida, yang diadopsi pada tahun 1948, mengkriminalisasi tindakan genosida yang dilakukan dengan niat untuk menghancurkan secara keseluruhan atau sebagian suatu kelompok nasional, etnis, ras, atau agama.
Dalam konteks konflik Israel-Palestina, penelitian ini menelaah berbagai insiden yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan menurut Konvensi Jenewa, serta mengevaluasi apakah tindakan tertentu dapat diklasifikasikan sebagai genosida menurut Konvensi Genosida. Studi ini menemukan bahwa beberapa tindakan yang dilakukan oleh kedua belah pihak, khususnya selama operasi militer seperti Operation Cast Lead (2008-2009), melibatkan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional. Meskipun terdapat bukti yang menunjukkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, pengkategorian tindakan tersebut sebagai genosida memerlukan pembuktian niat khusus untuk menghancurkan suatu kelompok, yang masih menjadi perdebatan.
Penelitian ini juga mengkaji mekanisme penegakan hukum internasional, termasuk peran Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) dan kemungkinan pembentukan pengadilan ad hoc untuk mengadili pelanggaran tersebut. Kesimpulan utama dari penelitian ini adalah perlunya reformasi dalam sistem internasional untuk memastikan akuntabilitas dan keadilan bagi para korban, serta pentingnya dukungan komunitas internasional dalam mencapai solusi damai yang berkelanjutan untuk konflik Israel-Palestin
ANALISIS PENDETEKSIAN KECURANGAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN BENEISH M-SCORE PADA PT KIMIA FARMA TBK PERIODE 2019-2023
No full textLaporan keuangan dapat memberikan informasi tentang posisi keuangan,
kinerja, dan perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang berguna bagi berbagai
pengguna dalam membuat keputusan ekonomi. Tingginya intensitas persaingan dalam
bisnis mendorong banyak pihak untuk melakukan manipulasi laporan keuangan untuk
berbagai tujuan yang salah satunya untuk memperlihatkan kinerja manajemen. Pada
tahun 2024, terdapat dugaan manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh PT
Kimia Farma Tbk dengan menggelembungkan laporan keuangan yang seharusnya
merugi menjadi keuntungan atau mark up, misalnya dengan distribusi-distribusi
penjualan yang seolah-olah bagus. Penelitian ini menguji apakah model Beneish MScore
dapat digunakan untuk mendeteksi manipulasi laporan keuangan. Hasil
penelitian menunjukkan model Beneish M-Score belum secara akurat dapat
mengidentifikasi adanya manipulasi laporan keuangan PT Kimia Farma Tbk pada
tahun 2021, karena pada tahun tersebut PT Kimia Farma Tbk hanyak masuk ke dalam
kriteria grey sedangkan jika dilihat pada rasio Total Accruals to Total Assets (TATA)
teridentifikasi manipulasi keuangan pada PT Kimia Farma Tbk karena memiliki
parameter manipulator. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang bertujuan
menjelaskan karakteristik suatu fenomena yang dapat digunakan sebagai dasar
pembuatan keputusan untuk memecahkan masalah-masalah bisnis.
Kata Kunci: Pendeteksian Kecurangan; PT Kimia Farma Tbk; Beneish M-Score
Financial statements can provide information about the financial position,
performance, and changes in the financial position of a company that are useful for
various users in making economic decisions. The high intensity of competition in
business encourages many parties to manipulate financial statements for various
purposes, one of which is to show management performance. In 2024, there were
allegations of financial statements manipulation carried out by PT Kimia Farma Tbk
by inflating financial reports that should have been losses into profits or mark ups, for
example with sales distributions that seemed good. This study tests whether the
Beneish M-Score model can be used to detect financial statements manipulation. The
results of the study indicate that the Beneish M-Score model has not been able to
accurately identify the manipulation of PT Kimia Farma Tbk's financial statements in
2021, because in that year PT Kimia Farma Tbk only fell into the gray criteria, while
when viewed from the Total Accruals to Total Assets (TATA) ratio, financial
manipulation was identified at PT Kimia Farma Tbk because it has a manipulator
parameter. This study uses a descriptive method that aims to explain the
characteristics of a phenomenon that can be used as a basis for decision making to
solve business problems.
Keywords: Fraud Detection; PT Kimia Farma Tbk; KPK; Beneish M-Scor
HUBUNGAN ANTARA UTANG PERUSAHAAN DAN MANAJEMEN LABA DALAM SAMPEL PERUSAHAAN MANUFAKTUR SUBSEKTOR LOGAM, DAN SEJENISNYA YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2020 – 2023
No full textManajemen laba merupakan suatu tindakan mempengaruhi laba yang
dilaporkan dalam laporan keuangan yang dilakukan oleh manajemen Perusahaan
agar tampilan laporan keuangan sesuai dengan kepentingannya atau kepentingan
berbagai pihak. Dalam mendeteksi perilaku manajemen untuk mempangaruhi laba,
telah banyak model pengujian yang dilakukan. Selain itu, terdapat beberapa faktor
dan indikator khusus Perusahaan yang dapat memengaruhi perilaku manajemen
laba Perusahaan. Dalam penelitian ini kami ingin menguji hubungan antara utang
perusahaan dan manajemen laba dalam sampel perusahaan maufaktur subsektor
logam dan sejenisnya yang terdaftar di BEI selama tahun 2020 – 2023. Manajemen
laba diukur menggunakan akrual diskresioner model Kasznik, utang perusahaan
diukur dengan indikator rasio total utang, self-financing ratio, rasio utang lancar
dan rasio utang tidak lancar. Peneliti menggunakan aplikasi Eviews 13 untuk
mengelola data dalam menganalis pengaruh antara akrual deskresioner dengan
utang Perusahaan. Hasilnya menunjukkan terdapatnya pengaruh negatif antara
rasio utang lancar dengan manajemen laba.
Kata Kunci: Utang perusahaan, manajemen laba, akrual diskresioner, model
Kasznik.
Earnings management is an action to affect the profit reported in the financial
statements carried out by the Company’s management so t hat the appearance of the
financial statements accordance its interests or the interests of various parties. Many
test models have been conducted to detect management behavior that affect profits.
In addition, there are several factors and indicators specific to the Company that
able affect the Company's earnings management behavior. In this study, we want
to test the relationship between corporate debt and earnings management in a
sample of manufacturing companies in the metal and similar subsectors that were
listed on the IDX during 2020 - 2023. Earnings management is measured with
applying the Kasznik model discretionary accruals, corporate debt is measured by
indicators total debt ratio, self-financing ratio, current debt ratio and non-current
debt ratio. Researchers use the Eviews 13 application to manage data in analyzing
the effect between discretionary accruals and the Company's debt. The results show
a negative effect between the current debt ratio and earnings management.
Keywords: Corporate debt, earnings management, discretionary accruals, Kasznik
model
DAMPAK KECINTAAN TERHADAP UANG, KEBERAGAMAAN, DAN TEKANAN WAKTU DALAM MEMPERSEPSIKAN ETIKA AUDITOR.
No full textEtika selalu menjadi isu menarik untuk dibahas dalam diskusi terkait profesionalisme
di dunia akuntansi dan audit. Skeptisisme publik terhadap profesi akuntansi cukup
wajar karena tidak sedikit auditor dan akuntan publik yang terlibat dalam skandal
keuangan. Uang bagi seseorang seperti pisau bermata dua, di satu sisi merupakan
kebutuhan, tetapi juga bisa menjadi akar keserakahan, tidak terkecuali bagi seorang
auditor. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh cinta
uang terhadap persepsi etis auditor publik. Apakah ada pengaruh cinta uang terhadap
persepsi etis auditor publik dan bagaimana pengaruhnya ketika dihadapkan dengan
religiositas dan gender seseorang. Menggunakan objek penelitian auditor yang
merupakan anggota kantor akuntan publik di kota Jakarta, penelitian ini berhasil
mengumpulkan sampel sebanyak 32 auditor dengan kriteria telah memiliki
pengalaman minimal tiga tahun sebagai auditor. Hasil penelitian membuktikan bahwa
cinta uang memiliki pengaruh langsung terhadap persepsi etis auditor publik. Namun,
ketika perasaan cinta uang dihadapkan dengan religiositas dan gender, hal tersebut
tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi etis auditor. Oleh karena itu, dapat
disimpulkan bahwa cinta uang adalah sikap seseorang secara umum yang tercermin
dalam perilaku seorang auditor sehingga cinta uang seseorang dapat langsung
mempengaruhi persepsi etis seorang auditor.
Kata Kunci: Keberagamaan; Cinta Akan Uang; Tekanan Waktu; Persepsi Etis; Auditor
Ethics has always been an interesting issue to discuss in any discussion related to the
professionalism of the world of accounting and auditing. Public scepticism towards
the accounting profession is quite reasonable since there are not a few auditors and
public accountants involved with financial scandals. Money for an individual is like a
doubleedged knife, on the one hand, it is a need, but it can also be a root of greed, no
exception for an auditor. Therefore, this study aims to determine the effect of love of
money on the ethical perceptions of public auditors. Whether there is an influence of
the love of money on the ethical perceptions of public auditors and how does this affect
it when faced with one’s religiosity and gender. Using the object of the research of
auditors who are members of the public accounting firm in Jakarta city, this research
succeeded in collecting a sample of 32 auditors with the criteria of having had at least
three years of experience as an auditor. The results prove that love of money has a
direct effect on the ethical perceptions of public auditors. However, when the feeling
of love of money is faced with religiosity and gender, it does not significantly influence
auditors’ ethical perceptions. Therefore, it can be concluded that love of money is
one’s attitude in general which is reflected in the behaviour of an auditor so that one’s
love of money can directly influence an auditor’s ethical.
Keywords: Religiosity; Love of Money; Time Pressure; Ethical Perceptions; Audito