Repository UNTAR (Universitas Tarumanagara)
Not a member yet
43693 research outputs found
Sort by
ANALISIS PROSEDUR PEMERIKSAAN BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN PADA LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN X TAHUN ANGGARAN 2023
No full textIn the management of local government finances, it is expected to produce
reliable financial reports, especially in the management of capital expenditures,
which include expenditures for equipment and machinery. This spending plays a
crucial role in infrastructure development and improving public services, but it is
vulnerable to misuse, particularly in procurement projects with large transaction
values. The complexity of technical specifications and the lack of transparency in
procurement information create opportunities for corrupt practices. The aim of this
research is to analyze the audit procedures conducted by the Audit Board of
Indonesia on capital expenditure accounts for equipment and machinery to ensure
the quality of financial reports that are accountable and transparent, to prevent
misuse, and to ensure compliance. The research findings indicate that there are nine
procedures carried out to examine capital expenditures for equipment and
machinery. During the implementation of these procedures, issues were found in the
execution of capital expenditures for equipment and machinery, specifically
regarding the non-compliance of item specifications.
Keywords: Financial Report of Regional Government, Capital Expenditures for
Equipment and Machinery, Audit Procedure
Dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah diharapkan mampu
menghasilkan laporan keuangan yang andal terutama pengelolaan belanja modal
yang termasuk didalamnya belanja modal peralatan dan mesin. Belanja ini berperan
penting dalam pembangunan infrastruktur serta peningkatan pelayanan publik, tetapi
rentan terhadap penyalahgunaan, terutama dalam proyek pengadaan dengan nilai
transaksi yang besar. Banyaknya kompleksitas dalam spesifikasi teknis dan
kurangnya transparansi informasi pengadaan menjadi celah bagi tindakan korupsi.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis prosedur pemeriksaan yang
dilakasanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atas akun belanja modal peralatan
dan mesin guna memastikan kualitas laporan keuangan yang akuntabel dan
transparan untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan Hasil penelitian
menunjukkan bahwa terdapat sembilan prosedur yang dilakukan untuk memeriksa
belanja modal peralatan dan mesin. Dari pelaksanaan prosedur tersebut ditemukan
masalah dalam pelaksanaan belanja modal peralatan dan mesin yaitu ketidaksesuaian
spesifikasi barang.
Kata Kunci: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Belanja Modal Peralatan dan
Mesin, Prosedur Pemeriksaa
IMPLEMENTASI TIME-DRIVEN ACTIVITY-BASED COSTING BERDASARKAN PELANGGAN UNTUK MENINGKATKAN PROFITABILITAS (STUDI KASUS KANTOR AKUNTAN PUBLIK XYZ)
No full textTime-Driven Activity-Based Costing (TDABC) dianggap esensial untuk mengambil
keputusan bagi manajemen untuk merencanakan masa depan usaha terkait
mempertahankan pelanggan atau tidak melanjutkan kerja sama dengan pelanggan,
sehingga dapat menghasilkan profit yang berkelanjutan. Penerapan TDABC pada firma
akuntansi diharapkan dapat berdampak positif dan memberikan informasi yang relevan
untuk mengambil keputusan terkait peningkatan profitabilitas. Penelitian ini bertujuan
untuk memaksimalkan profitabilitas margin dan efisiensi cost yang bergerak dalam jasa
audit dan assurance, dengan fokus pada KAP XYZ. Metode yang digunakan adalah
kualitatif, analisis deskriptif dengan mengambil data primer yaitu wawancara dan
observasi, serta data sekunder yang diperoleh dari KAP. Hasil menunjukkan bahwa
penerapan TDABC memerlukan cost driven pengukur berbasis alokasi jam kerja.
Berdasarkan analisis Customer profitability - cost to serve terdapat klien dengan
karakteristik Savvy dan Aggressive masing-masing satu klien, dari analisis loyalitas,
delapan dari sepuluh klien dianggap sebagai True Friends, menunjukkan potensi KAP
untuk mempertahankan pelanggan melalui pendekatan berbasis layanan yang baik.
Kata Kunci: Time-Driven Activity Based Costing (TDABC), Customer
Profitability Analysis (CPA), Customer Lifetime Value (CLV), profitabilitas.
Time-Driven Activity-Based Costing (TDABC) is considered essential for management
decision-making, particularly in determining whether to retain or discontinue
relationships with clients, in order to achieve sustainable profitability. The application
of TDABC in accounting firms is expected to have a positive impact and provide
relevant information for decisions aimed at improving profitability. This study aims to
maximize profitability margins and cost efficiency in the audit and assurance services
sector, focusing on KAP XYZ. The research method employed is qualitative, using
descriptive analysis, with primary data collected through interviews and observations,
and secondary data obtained from KAP. The results indicate that the implementation of
TDABC requires a cost driver based on work hour allocation. Based on the analysis of
customer profitability - cost to serve, one client was characterized as "savvy" and
another as "aggressive." From the loyalty analysis, eight out of ten clients were
identified as "True Friends," highlighting the potential for KAP to retain customers
through a service-oriented approach.
Keywords: Time-Driven Activity Based Costing (TDABC), Customer Profitability
Analysis (CPA), Customer Lifetime Value (CLV), profitability
DAMPAK PENERAPAN ATRIBUSI MANFAAT (IFRIC) TERHADAP PERHITUNGAN IMBALAN PASCA KERJA (PSAK 219) PADA LAPORAN KEUANGAN PT ABC
No full textTujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh penerapan atas
interpretasi pengatribusian manfaat dengan pola tertentu dimana adanya pola
pembatasan maksimum imbalan (capping) apabila mencapai masa kerja tertentu.
Metode penelitian yang digunakan adalah deskripsi kualitatif. Sumber data yang
digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang
digunakan adalah metode wawancara dan dokumentasi. Hasil yang tertuang dalam
imbalan kerja jangka panjang yang terdapat di PT ABC antara lain imbalan pesangon,
Cuti Winduan dan Cuti Besar berdasarkan program dana pensiun manfaat pasti.
Hasil penelitian telah menggambarkan bahwa pengakuan imbalan pasca kerja pada
PT ABC sudah diakui dengan metode accrual basis dan terdapat dampak pada saldo
imbalan pasca kerja akibat diterapkannya pola pembatasan maksimum imbalan
(capping) tetapi dampak tersebut nilainya tidak material untuk perusahaan.
Kata kunci: Imbalan Pasca Kerja; Pengakuan; Pengukuran; Pengungkapan;
PSAK 219
The objective of this research is to examine how implementation of benefit
attribution interpretation in a particular pattern where the maximum benefit is
capped at a specified service period. The qualitative descriptive research method is
applied. Both primary and secondary data sources are utilized. Interviews and
documentation are the techniques used to obtain data. Severance compensation,
winduan leave, and grand leave are among the outcomes of PT ABC's long-term
employee benefits, which are based on a defined benefit pension fund program. The
study's findings demonstrate that PT ABC used the accrual basis to recognize postemployment
benefits, and that this had an effect on the balance of post-employment
benefit due to the implementation of capping but this effect is not material for PT
ABC.
Keywords: Post-Employment Benefit; Recognition; Measurement; Disclosures;
PSAK 21
Optimalisasi Rehabilitasi Medis Kepada Penyalahguna Narkotika Di Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas 1 Jakarta Barat Dan BNN Kota Jakarta Utara Guna Mengatasi Overkapasitas
No full textSistem rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjadi dasar hukum pencegahan dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Meskipun pemerintah, melalui Badan Narkotika Nasional (BNN), penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis pengoptimalan dalam rehabilitas, serta melihat seberapa optimal rehabilitas terhadap para penyalahgunaan narkotika yang menyebabkan tidak bisa dilaksanakannya rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. serta untuk memahami dan menganalisis upaya yang dilakukan agar rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dapat dilaksanakan. berupaya keras menanggulangi masalah ini, penyalahgunaan narkotika diperkirakan mencapai 3,8 hingga 4,1 juta orang. Penelitian ini menggunakan pendekatan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis sosiologis. Dalam konteks overkapasitas, penelitian menyoroti dampaknya terhadap program rehabilitasi dan menekankan pentingnya pendekatan holistik. Analisis mendalam menunjukkan bahwa keterbatasan akses narapidana terhadap layanan yang memadai dapat menghambat efektivitas program rehabilitasi. Integrasi teori kebijakan hukum pidana, teori prisonisasi, dan teori rehabilitasi menjadi kunci dalam merancang solusi yang holistik dan terarah. Berdasarkan analisis penelitian, dapat disimpulkan bahwa overkapasitas menciptakan tekanan terhadap sumber daya manusia, menghambat program rehabilitasi, dan berpotensi merugikan kesejahteraan narapidana. Pemahaman mendalam terhadap teori kebijakan hukum pidana, termasuk pencegahan, pembalasan, rehabilitasi, efek jera, utilitarianisme, dan keadilan restoratif, menjadi landasan untuk merumuskan kebijakan yang tidak hanya menghukum tetapi juga membimbing narapidana menuju pemulihan dan reintegrasi sosial
Pembakaran Lahan Untuk Pembukaan Lahan Perkebunan (Studi Putusan Nomor : 468/PID.B/LH/2021/PN RHL)
No full textPenelitian ini membahas penerapan tanggung jawab mutlak (strict liability) dalam kasus pembakaran lahan untuk pembukaan lahan perkebunan yang melanggar Pasal 1365 KUH Perdata serta menyebabkan kerugian materiil dan immateriil terhadap lingkungan dan kesehatan transnasional. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis bagaimana tanggung jawab mutlak diterapkan dalam kasus tersebut, serta memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan hukum terkait. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan tanggung jawab mutlak adalah bentuk pertanggungjawaban tanpa perlu membuktikan unsur kesalahan, di mana pelaku pembakaran lahan bertanggung jawab penuh atas kerusakan yang ditimbulkan. Saran yang diberikan meliputi peningkatan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan, implementasi regulasi yang lebih ketat, edukasi masyarakat, serta penerapan sanksi yang tegas untuk memberikan efek jera. Dengan penerapan tanggung jawab mutlak yang konsisten, diharapkan tercipta perlindungan lingkungan yang lebih baik dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan hidup
PENGARUH KEPATUHAN STANDAR AUDIT DAN GOING CONCERN TERHADAP OPINI AUDIT PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (Studi Pada Perusahaan Consumer Non Cyclical yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2021-2023)
No full textRiset ini mempunyai tujuan guna menyelidiki dampak kepatuhan terhadap standar
audit dan kondisi going concern terhadap opini audit dalam industri Consumer Non
Cyclical yang tercantum dalam BEI periode 2021-2023. Riset ini ialah riset kuantitatif
melalui penggunaan data sekunder berlandaskan atas 327 perusahaan sebagai
populasi. Teknik mengambil sampel dilaksanakan memakai purposive sampling
berdasarkan kriteria khusus, menghasilkan 264 industri selaku sampel riset. Analisa
data dilaksanakan memakai software SPSS versi 26 melalui teknik analisa statistik
deskriptif serta regresi logistik. Hasil riset membuktikan jika variabel likuiditas serta
solvabilitas memengaruhi positif serta signifikan terkait opini audit going concern,
sementara variabel aktivitas tak memengaruhi opini audit going concern. Riset ini
memberi wawasan penting yang berkaitan dengan sejumlah aspek yang memberi
dampak opini audit going concern, khususnya dalam konteks industri Consumer Non
Cyclical dalam Negara Indonesia.
Kata Kunci: opini audit, going concern, likuiditas, solvabilitas, perusahaan
consumer non cyclical
The aim of this research is to examine the effects of following auditing standards and
going concern criteria on audit views in consumer non-cyclical companies listed on
the Indonesia Stock Exchange for the years 2021–2023. 327 businesses' secondary
data is used in this quantitative research. The research sample comprised 264
companies, and the sampling technique employed was purposive sampling based on
certain criteria. The data was analyzed using logistic regression and descriptive
statistical analysis methods in SPSS software version 26. The results demonstrate that
liquidity and solvency factors have a positive and significant impact on the going
concern audit opinion, whereas activity indicators have no effect. The factors
influencing going concern audit opinions are clarified by this study, particularly in
relation to Indonesian consumer non-cyclical enterprises.
Keywords: audit opinion, going concern, liquidity, solvency and consumer non
cyclical companie
EVALUASI IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN PADA PEMERINTAHAN KABUPATEN KONAWE
No full textPenelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi penerapan SIPD (Sistem
Informasi Pemerintah Daerah) dalam pengelolaan keuangan pada Pemerintah
Kabupaten Konawe terkhusus dalam hal penyajian Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, dengan
menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai
data yang dikumpulkan berupa hasil wawacara atau pengamatan mengenai masalah
yang diteliti yang terjadi di lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan implementasi
SIPD dalam pengelolaan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Konawe sudah cukup
optimal, akan tetapi perlu dilakukan pengendalian lebih terutama dalam penyajian
laporan keuangan pada aplikasi SIPD. Hambatan yang ditemukan diantaranya kendala
teknis seperti hanya Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang telah ter connect dengan
SIPD sedangkan atas Laporan Neraca dan Laporan Operasional (LO) masih harus
menggunakan kertas kerja manual, belum dapat digunakan untuk mengetahui realisasi
anggaran riil, sistem sering mengalami update menu tampilan tanpa adanya
pemberitahuan, serta jika mengalami kendala teknis atau error system Pemerintah
Daerah Kabupaten Konawe mengalami kesulitan dalam menghubungi help desk pusat.
Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan evaluasi dalam
pengembangan kebijakan dan praktik terbaik dalam penerapan SIPD dalam
pengelolaan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Konawe.
Kata Kunci : Implementasi SIPD, Pengelolaan Laporan Keuangan Daerah.
This study aims to evaluate the implementation of the application of SIPD (Local
Government Information System) in financial management at the Konawe Regency
Government, especially in terms of presenting Local Government Financial
Statements. This research uses a qualitative descriptive analysis method, by analyzing,
describing, and summarizing various conditions, situations from various data collected
in the form of the results of interviews or observations regarding the problems studied
that occur in the field. The results of this study indicate that the implementation of
SIPD in financial management at the Konawe Regency Government is quite optimal,
but more control needs to be carried out, especially in the presentation of financial
reports in the SIPD application. The obstacles found include technical obstacles such
as only the Budget Realization Report (LRA) which has been connected to SIPD, while
the Balance Sheet and Operational Report (LO) still have to use manual work papers,
cannot be used to determine the real budget realization, the system often experiences
display menu updates without notification, and if you experience technical problems
or system errors, the Konawe Regency Regional Government has difficulty in
contacting the central help desk. The findings of this study are expected to provide an
evaluation in policy development and best practices in the application of SIPD in
financial management at the Konawe Regency Government.
Keywords: SIPD Implementation, Local Government Financial Statemen
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI PENGUNGKAPAN SUSTAINABILITY REPORT PADA PERUSAHAAN SEKTOR KESEHATAN YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2021-2023
No full textPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh profitabilitas, leverage,
good corporate governance berupa proporsi komisaris independen, dan ukuran
perusahaan terhadap pengungkapan sustainability report. Metode sampling yang
digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Sampel penelitian ini
adalah sebanyak 33 perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia (BEI) dengan rentang waktu penelitian dari tahun 2021 – 2023 dengan
data pengamatan akhir sebanyak 57 data pengamatan. Pengujian data dilakukan
dengan menggunakan aplikasi SPSS Statistics 27. Penelitian ini menunjukkan hasil
bahwa profitabilitas dan leverage tidak berpengaruh terhadap pengungkapan
sustainability report, good corporate governance berupa proporsi komisaris
independen berpengaruh signifikan negatif terhadap pengungkapan sustainability
report, dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap
pengungkapan sustainability report.
Kata Kunci: Profitabilitas, Leverage, Proporsi Komisaris Independen, Ukuran
Perusahaan, Pengungkapan Sustainability Report
This study aims to analyze the effect of profitability, leverage, good corporate
governance in the form of the proportion of independent commissioners, and firm
size on sustainability report disclosures. The sampling method used is the purposive
sampling technique. The sample is 33 health sector companies listed on the
Indonesia Stock Exchange (IDX) in the research period of 2021-2023 and 57 data is
processed. The data is processed using SPSS Statistics 27 software. The results show
that the profitability and leverage do not affect sustainability report disclosures. On
the other hand, the good corporate governance in the form of the proportion of
independent commissioners indicates a significant negative impact on the disclosure
of the sustainability report and the firm size indicates a significant postive impact on
the sustainability report disclosure.
Keywords: Profitability, Leverage, Proportion of Independent Commissioners, Firm
Size, Sustainability Report Disclosure
IMPLEMENTASI PERAN AUDITOR INTERNAL DALAM PEMENUHAN KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA
No full textKeterlibatan auditor internal memiliki pengaruh dalam memastikan terpenuhinya
karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah daerah. Menggunakan desain
deskriptif dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengeksplorasi secara
mendalam fungsi assurance dan consulting yang dilakukan oleh auditor Inspektorat
Kabupaten Sabu Raijua, termasuk kendala yang dihadapi dan dampaknya dalam
proses penyusunan laporan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan
keuangan Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua, khususnya untuk Tahun Anggaran
2023, telah memenuhi karakteristik kualitatif sebagaimana diatur dalam Standar
Akuntansi Pemerintahan, yang tercermin dari raihan opini WTP. Kontribusi auditor
internal dalam menjalankan fungsi assurance melalui review laporan keuangan serta
pendampingan dan consulting berperan signifikan dalam meningkatkan keandalan,
relevansi, dan keterbandingan laporan keuangan. Meski demikian, beberapa kendala,
seperti kurangnya keterbukaan SKPD dan kompleksitas jenis transaksi, masih menjadi
tantangan yang perlu diatasi. Pergeseran paradigma auditor Inspektorat menjadi fungsi
assurance dan consulting terbukti efektif dalam mendorong transformasi kualitas
laporan keuangan di Kabupaten Sabu Raijua.
Kata Kunci:
Auditor Internal, Karakteristik Kualitatif, Laporan Keuangan, Assurance dan
Consulting
The involvement of internal auditors influences the fulfillment of the qualitative
characteristics of local government financial statements. Using a descriptive design
with a qualitative approach, this study explores in depth the assurance and consulting
functions performed by auditors from the Inspectorate of Sabu Raijua Regency,
including the challenges faced and their impact on the financial reporting process.
The findings reveal that the financial statements of the Sabu Raijua Regency
Government, particularly for the 2023 Fiscal Year, have met the qualitative
characteristics as stipulated in the Government Accounting Standards, as reflected by
the achievement of an Unqualified Opinion (WTP). The contribution of internal
auditors in performing assurance functions, including financial statement reviews and
consulting assistance, has played a significant role in enhancing the reliability,
relevance, and comparability of financial statements. However, challenges such as a
lack of openness from Regional Work Units (SKPD) and the complexity of transaction
types remain issues that need to be addressed. The paradigm shift of Inspectorate
auditors from their traditional role as watchdogs to assurance and consulting
functions has proven effective in driving improvements in the quality of financial
reporting in Sabu Raijua Regency.
Keywords:
Internal Auditor, Qualitative Characteristics, Financial Statements, Assurance and
Consultin
Tanggung Jawab Keperdataan Penyelenggara Artificial Intelligence Terhadap Kebocoran Data Pribadi di Indonesia
No full textDewasa ini ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) telah berkembang secara eksponensial hingga telah merestrukturisasi peradaban manusia menuju peradaban digitalisasi yang kemudian melahirkan berbagai inovasi digital. Salah satu contohnya adalah artificial intelligence (AI) yang telah membantu pekerjaan manusia. Namun, di tengah era digitalisasi saat ini, IPTEK layaknya pisau bermata dua karena di satu sisi dapat membantu sementara di sisi lain dapat menimbulkan permasalahan yang berkaitan dengan data pribadi. Terbaru, dunia dihebohkan dengan pemberitaan mengenai bocornya lebih dari 101.000 data pengguna ChatGPT selama kurun waktu Juni 2022 hingga Mei 2023 yang merugikan para pengguna karena tersebarnya data pribadi mereka. Terjadinya peristiwa ini menimbulkan pertanyaan mengenai pertanggungjawaban OpenAI selaku penyelenggara ChatGPT dan upaya yang dapat ditempuh oleh pemilik data yang dirugikan. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan mengkaji data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan, OpenAI sebagai penyelenggara agen elektronik dan pengendali data telah melakukan perbuatan melawan hukum dikarenakan lalai dalam menjaga sistem elektroniknya yang menyebabkan peretas dapat dengan mudah masuk ke dalam Redis milik OpenAI. Hal ini menunjukkan bahwa OpenAI telah melanggar asas dan peraturan yang berlaku di Indonesia sehingga dalam hal ini OpenAI dapat dimintakan pertanggungjawabannya oleh para pemilik data berdasarkan asas extra territorial judiction. Pemilik data yang dirugikan dapat mengajukan upaya alternatif penyelesaian sengketa terlebih dahulu dengan mengirimkan email sesuai prosedur yang tertera pada terms of use platform ChatGPT. Namun, apabila penyelesaian tersebut tidak berhasil maka pemilik data dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa melalui mekanisme arbitrase internasional dengan hukum beracara yang berlaku di California