Repository UNTAR (Universitas Tarumanagara)
Not a member yet
43693 research outputs found
Sort by
Hak pekerja akibat pemutusan hubungan kerja secara sepihak oleh perusahaan (Studi Putusan Nomor 361/PDT.SUS-PHI/2023/PN.JKT.PST)
No full textPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam proses perlindungan hukum dan hak pekerja yang terjadi akibat suatu pemutusan hubungan kerja secara sepihak oleh perusahaan dalam Studi Putusan Nomor 361/PDT.SUS-PHI/2023/PN.JKT.PST. Dalam Pemutusan hubungan kerja secara sepihak dapat berdampak pada hak-hak pekerja, seperti hak untuk menerima uang pesangon, uang penggantian hak, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak cuti yang belum diambil. Selain itu, pekerja juga berhak mendapatkan sisa gaji dan uang penggantian hak berdasarkan peraturan perusahaan atau perjanjian kerja. Penelitian ini menitik beratkan pada permasalahan bagaimana pengaturan hak pekerja akibat tindakan pemutusan hubungan kerja secara sepihak oleh perusahaan dan bagaimana pertimbangan hakim bagi pekerja untuk melindungi haknya dari perusahaan yang melakukan tindakan pemutusan hubungan kerja secara sepihak. Peneliti ini menggunakan metode kualitatif dan studi putusan untuk menganalisis bentuk perlindungan para pekerja serta hak para pekerja akibat pemutusan hubungan kerja secara sepihak. Melalui wawancara mendalam dan observasi langsung, peneliti ini memaparkan dinamika hubungan antara perlindungan dan hak para pekerja dalam suatu pemutusan hubungan kerja. Temuan penelitian mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya pemutusan hubungan kerja. Selain itu, Peneliti ini menggambarkan bagaimana proses hukum ketenagakerjaan dapat mendorong sebuah terjadinya hubungan kerja serta perjanjian kerja dalam dunia pekerja dan pengusaha. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemahaman yang lebih baik tentang hukum ketenagakerjaan terutama dalam hal perlindungan pekerja dan hak pekerja akibat pemutusan hubungan kerja secara sepihak. Implikasi praktis dari penelitian ini juga dapat menjadi panduan bagi pekerja, pemerintah, dan akademisi dalam merancang kebijakan yang mendukung terjadinya sebuah ketenagakerjaan, dengan mempertimbangkan faktor-faktor kunci yang mempengaruhi proses pemutusan hubungan kerja
Analisis Pemenuhan Unsur Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 145/Pid/2020/PT Tjk
No full textPenelitian ini memiliki tujuan guna mengetahui pemenuhan unsur Pasal 340 KUHP pada Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang No 145/Pid/2020/PT Tjk. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 145/Pid/2020/PT Tjk, hakim memutus Terdakwa Edi Antoni atau Edi Recing bin Kemis dengan menggunakan Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan vonis ketentuan kurungan sepanjang 11 (sebelas) tahun. Majelis Hakim dalam memutus perkara ini menjelaskan bahwa unsur direncanakan tidak dipenuhi dengan alasan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan spontanitas. Metode riset yang dipakai pada penelitian ini yaitu penelitian hukum yuridis normatif yang hendak dilaksanakan dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan ataupun data sekunder yang menjadi dasar pada penelitian dengan cara mengadakan penelusuran terhadap regulasi serta literatur yang terkait atas persoalan yang diamati. Informasi yang dikumpulkan selanjutnya diolah dan dijelaskan secara deskriptif agar keterkaitan data satu dengan yang lainnya dapat dijabarkan dengan faktual. Hasil penelitian menunjukan: bahwa pada Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 145/Pid/2020/PT Tjk, hakim memutus terpidana Edi Antoni atau Edi Recing bin Kemis dengan menggunakan Pasal 338 KUHP dengan vonis hukuman kurungan sepanjang 11 (sebelas) tahun, yang sebelumnya terdakwa melalui Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 209/Pid.B/2020/PN Kla terdakwa mendapatkan vonis penetapan hukuman turut serta melakukan pembunuhan dengan hukuman penjara 11 (sebelas) tahun. Yang sebetulnya pada proses bandingpada Pengadilan Tinggi Tanjung karang, Terdakwa dapat divonis menggunakan Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengenai Pembunuhan.berencana karena berlandaskan fakta hukum yang muncul dalam proses peradilan menunjukkan bahwa telah terpenuhinya seluruh unsur pada Pasal 340 KUHP
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli PT. Cowell Devolepment Tbk (COWL) Yang Dinyatakan Pailit (Putusan Nomor: 21/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Niaga.Jkt.Pst)
No full textTujuan yang mau digapai pada penelitian ialah untuk mengetahui perlindungan
hukum terhadap pelanggan pada perjanjian pengikatan jual beli perusahaan real estate. Metode pada penelitian ini ialah yuridis normatif sebab penulis berusaha melaksanakan analisis yuridis terkait dengan perlindungan pelanggan terkait jual beli yang dilakukan oleh perusahaan real estate. Hasilnya penelitian membuktikan bahwa Kepailitan yang dialami oleh perusahaan salah satunya perusahaan Real Estate PT Cowell tentu merugikan konsumen dimana sebagai salah satu kreditur memiliki posisi yang paling lemah dalam mekanisme ini. Faktanya, Dalam kepailitan, kreditur separatis, kreditur preferen, serta kreditur konkuren adalah terakhir dalam urutan pelunasan. Sesuai perjanjian tertulis yang disepakati dan disetujui kedua belah pihak, pengembang bertanggung jawab terhadap konsumen bila pengembang dinyatakan pailit. Untuk debitur, ataupun pengembang, yang sudah dikatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, Setiap kreditur, baik mereka setuju ataupun tidak setuju dengan pailit debitur, akan terikat keputusan tersebut. Kreditur separatis, kreditur preferen, serta kreditur konkuren adalah yang terakhir pada urutan pelunasan kepailitan
Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perampasan Dengan Kekerasan Oleh Anak (Studi Kasus Begal Pada Polsek Tambora)
No full textKejahatan adalah masalah manusia dan gejala sosial karena dapat terjadi dimana saja dan kapan saja dalam pergaulan hidup, sedangkan naik turunnya angka kejahatan tersebut tergantung keadaan masyarakat, keadaan politik ekonomi, sosial budaya, dan lain sebagainya. Kejahatan merupakan perbuatan manusia yang melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Kejahatan adalah suatu pelanggaran norma yang dengan sengaja atau tidak sengaja Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Langkah pertama yang dilakukan dalam penelitian hukum normatif berdasarkan pada bahan hukum sekunder yaitu inventarisasi Kitab Undang-undang Hukum Pidana Terhadap tindak pidana begal yang dilakukan oleh anak. Penelitian ini bertujuan menemukan fakta hukum yang jelas dengan meletakkan persoalan ini dalam perspektif hukumFungsi Bapas adalah pendampingan terhadap anak mulai dari proses di Kepolisian hingga di Pengadilan selain itu Bapas juga melakukan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) untuk melihat bagaimana sikap perilaku anak, dan tempat tinggalnya. Program Polsek Tambora sesuai arahan Kapolsek yaitu pembinaan terhadap remaja dengan cara pendekatan dengan karang taruna Kejahatan pembegalan, terutama yang dilakukan oleh anak-anak di wilayah Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, merupakan permasalahan yang belum terselesaikan sepenuhnya. Meskipun telah dilakukan upaya-upaya penanganan yang komprehensif dan terkoordinasi oleh aparat penegak hukum di Polsek Tambora. Upaya-upaya ini evaluasi terhadap efektivitas strategi yang diterapkan untuk memastikan yang diambil tidak hanya berhasil dalam menangkap pelaku, tetapi juga dalam mengurangi insiden kejahatan begal
Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak Terhadap Pekerja Dengan Perjanjian Lisan Ditinjau Berdasarkan Perspektif Hukum Positif Indonesia (Studi Putusan Nomor 91 K/Pdt.Sus-PHI/2021)
No full textDalam era globalisasi yang terus berkembang serta perubahan ekonomi yang cepat, seringkali pelaku bisnis mengambil kebijakan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan alasan yang jelas kepada penerima kerja. Salah satu contoh kasus perselisihan PHK adalah antara enam orang pekerja jasa keamanan (security) dan PT MGM terkait PHK sepihak dalam putusan Nomor 91 K/PDT.Sus-PHI/2021. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang melibatkan analisis berbagai data sekunder serta pendekatan perundang-undangan dan kasus. Berdasarkan hasil penelitian, hubungan antara pekerja jasa keamanan (security) dengan PT MGM dapat dikategorikan sebagai suatu hubungan kerja meskipun tidak ada kontrak kerja tertulis yang mengikat kedua belah pihak sehingga terdapat keabsahan hubungan kerja karena adanya pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang menunjukkan adanya ikatan kerja serta memenuhi ketentuan sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 51 dan Pasal 57 Undang-Undang Ketenagakerjaan serta Pasal 1320 KUH Perdata. Jika terjadi PHK secara sepihak, pekerja di sektor jasa keamanan memiliki hak yang harus dilindungi sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Cipta Kerja, dan PP No. 35 Tahun 2021 berupa kompensasi dan/atau imbalan yang seharusnya diterima. Apabila PT MGM enggan mebayarkannya maka pekerja melakukan upaya lanjutan dengan perjanjian kerja lisan dapat menempuh mekanisme perundingan bipartit terlebih dahulu. Jika tidak tercapai kesepakatan, para pekerja dapat mengajuan pencabutan izin operasional perusahaan ke Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, mengajukan permohonan sita eksekutorial atas aset berharga milik PT MGM ke Pengadilan Negeri untuk dilelang, melaporkan PT MGM ke Kepolisian Republik Indonesia; dan mengajukan permohonn pailit terhadap PT MGM
Mekanisme Pengembalian Dana Akibat Kesalahan Transfer Dana Berdasarkan Studi Kasus Penetapan Nomor 361/PDT.P/2023/PN CBI
No full textDalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak akan terlepas dari faktor ekonomi yang memiliki hubungan dan keterkaitan yang erat dengan roda kehidupan masyarakat. Bank sebagai penyedia jasa layanan keuangan sebagai subjek hukum memiliki hak, kewajiban dan tujuan yang berfokus pada pelayanan yang nantinya diberikan atau ditujukan kepada para nasabah. Selanjutnya nasabah haruslah mampu mengikuti dan menjalankan apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Penelitian hukum ini berfokus untuk mengkaji bagaimana mekanisme pembatalan transfer dana sesuai dengan ketentuan hukum positif dan bagaimana prospek perluasan bank dalam memberikan pertanggungjawabannya atas tindakan kesalahan transfer dana yang dilakukan oleh nasabah. Penelitian hukum ini merupakan penelitian yuridis normatif yang berfokus pada telaah atas undang-undang dan teori yang kemudian dikuatkan dengan hasil wawancara kepada pihak praktisi yang direpresentasikan melalui hakim dan pengacara. Pada akhirnya, penelitian ini memiliki kesimpulan berupa, mekanisme pembatalan atas transfer dana yang dilakukan pada contoh kasus Penetapan Nomor 361/PDT.P/2023/PN CBI adalah dengan penetapan pengadilan, dan dimungkinkan adanya penyelesaian pembatalan dana secara internal tanpa melalui jalur litigasi di kemudian hari
Wanprestasi dalam Perjanjian Hutang Piutang tanpa Jaminan Berdasarkan Aspek Hukum Perdata (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Sgl)
No full textManusia sebagai makhluk sosial memiliki rasa saling membutuhkan satu sama lain. Dalam kesehariannya interaksi dari satu individu dengan lainnya menimbulkan suatu perjanjian agar terciptanya rasa saling tolong menolong satu sama lain. Perjanjian hutang piutang merupakan suatu kesepakatan hukum yang dibuat oleh satu pihak yang meminjamkan (kreditur) dan pihak lain yang dipinjamkan (debitur) untuk memastikan agar kesepaktan tersebut dapat dikembalikan dalam jangka waktu yang sudah dibatasi. Wanpretasi Merupakan bentuk dari kelalaian seseorang terhadap ketidak pemenuhannya suatu prestasi yang tidak dilaksanakan. Dalam hal ini penulis mengambil contoh kasus perkara yang terjadi pada putusan no 50/Pdt.G/2022/PN Sgl. Yang mana putusan tersebut menjelaskan bahwa terdapat wanprestasi akibat hutang piutang yang tidak dilaksanakannya. Maka dalam hal ini terdapat permasalahan yang dikaji yang pertama Bagaimana implikasi atas wanprestasi terhadap hutang piutang tanpa jaminan; dan yang kedua Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh debitur terhadap wanprestasi hutang piutang tanpa jaminan? Dengan memakai metode penelitan yuridis normatif yang mengutamakan penalaran dari undang-undang, dan teori-teori serta lebih ditekankan degan hasil wawancara pihak-pihak praktisi hukum yang direalisasikan melalui hakim dan pengacara/advokat. Pada akhir dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat dampak kerugian yang didapat untuk para pihak. Dimulai dari Penggugat yang tidak mendapat sisa uang yang telah dipinjami dan ditolaknya sita jaminan oleh hakim dalam putusan tersebut yang menyebabkan tidak adanya jaminan yang bisa mengganti kerugian tersebut serta bagi tergugat yang harus membayar kerugiannya dan harus membayar biaya perkara. Upaya hukum yang dapat tergugat lakukan ialah mengganti biaya, dan rugi
PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, SOSIALISASI PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PELAKU UMKM DENGAN KUALITAS PELAYANAN PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI
No full textPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan pajak,
sosialisasi pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku
UMKM, serta menguji peran kualitas pelayanan pajak sebagai variabel moderasi
dalam hubungan tersebut. Kepatuhan wajib pajak merupakan aspek krusial
dalam optimalisasi penerimaan negara, khususnya dari sektor UMKM yang
memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Metode penelitian
yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pendekatan Partial Least
Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Data dikumpulkan melalui
penyebaran kuesioner kepada pelaku UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak
di wilayah DKI Jajarta . Jumlah responden yang dianalisis sebanyak 73 orang.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak, sosialisasi pajak, dan
sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
Selain itu, kualitas pelayanan pajak terbukti memoderasi hubungan tersebut
secara positif, yang berarti semakin tinggi kualitas pelayanan, maka pengaruh
variabel-variabel tersebut terhadap kepatuhan wajib pajak semakin kuat.
Penelitian ini memberikan implikasi bahwa peningkatan pengetahuan, sosialisasi
yang intensif, serta penegakan sanksi yang tegas perlu didukung dengan
pelayanan pajak yang profesional untuk mendorong kepatuhan wajib pajak
UMKM secara optimal.
Kata Kunci: Pengetahuan Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak,
Kepatuhan Wajib Pajak
This study aims to analyze the influence of tax knowledge, tax socialization, and tax
sanctions on tax compliance among MSME taxpayers, as well as to examine the role
of tax service quality as a moderating variable in this relationship. Tax compliance is
a crucial aspect in optimizing state revenue, especially from the MSME sector, which
makes a significant contribution to the national economy. The research employed a
quantitative method using the Partial Least Squares Structural Equation Modeling
(PLS-SEM) approach. Data were collected through questionnaires distributed to
MSME actors registered as taxpayers in the DKI Jakarta area. A total of 73
respondents were analyzed. The results show that tax knowledge, tax socialization,
and tax sanctions have a positive and significant effect on taxpayer compliance. In
addition, tax service quality was found to positively moderate these relationships,
meaning that higher service quality strengthens the influence of those variables on
taxpayer compliance. This study implies that enhancing knowledge, conducting
intensive socialization, and enforcing strict tax sanctions must be supported by
professional tax services to optimally promote tax compliance among MSMEs.
Keywords: Tax Knowledge, Tax Socialization, Tax Sanctions, Taxpayer Compliance,
MSMEs, Service Quality, Moderatio
