Repository UNTAR (Universitas Tarumanagara)
Not a member yet
43693 research outputs found
Sort by
Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Pada Surat Kesepakatan Pengembalian Dana Dalam Bentuk Akta Di Bawah Tangan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
No full textPerjanjian jasa sudah dikenal sejak lama oleh masyarakat umum karena mempermudah akses dalam menjalankan usaha. Perjanjian ini seringkali dibuat dalam bentuk akta di bawah tangan, salah satu contohnya dapat dilihat dalam surat perintah kerja pengurusan izin agen agen PSO (Public Service Obligation) LPG (Liquified Petroleum Gas) 3 KG (kilo gram. Akta di bawah tangan memiliki kekuatan pembuktian yang lebih rendah disbanding akta otentik dan hal ini menjadi isu hukum yang kerap terjadi diantara pengusaha-pengusaha di Indonesia. Berdasarkan isu hukum tersebut, penelitian ini akan membahas bagaimana perlindungan hukum terhadap para pihak pada surat kesepakatan pengembalian dana dalam bentuk akta di bawah tangan menurut KUHPer dan apakah akta di bawah tangan dianggap sah sesuai dengan ketentuan hukum yang diatur dalam KUHPer. Melalui metode peneltian hukum normatif dan kualitatif serta bahan hukum yang diperoleh, maka ditemukan fakta bahwa para pihak dalam akta di bawah tangan tetap dilindungi oleh hukum karena akta di bawah tangan memiliki kekuatan pembuktian yang sah berdasarkan kepada Pasal 1338 KUHPer dan perlindungan terhadap pemenuhan hak-hak para pihak sangat tergantung kepada kekuatan dari jenis akta surat yang dibuat dan para pihak tetap memiliki hak untuk menuntut ganti rugi atas kerugian materiil yang diterimanya. Guna mendapat perlindungan yang lebih kuat, maka para pihak dalam akta di bawah tangan dapat dilegalisasi akta tersebut kepada notaris atau menggunakan jasa penasihat hukum sebelum melakukan suatu perjanjian
Pemenuhan Hak Tahanan Anak Yang Berada Satu Sel Dengan Tahanan Dewasa Di Rutan Kelas I Depok
No full textTujuan dilakukannya penelitian ini berkaitan dengan upaya pemenuhan terhadap hak-hak anak yang berada di dalam Rumah Tahanan (Rutan) terkhusus di Rutan Kelas I Depok. Penelitian yuridis empiris dipilih untuk menjadi metode penelitian dimana prosesnya didasarkan pada pencarian data berbasis wawancara dengan narasumber dan observasi lapangan serta didasarkan pula pada teori hukum maupun aturan hukum yang terkait dengan masalah terpenuhinya hak anak di dalam tahanan rutan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti, didapati hasil bahwa dalam upaya melakukan pemenuhan terhadap hak dan pembinaan tahanan anak di Rutan Kelas I Depok, perlu dilakukan beberapa hal seperti meningkatkan beberapa fasilitas dasar seperti pendidikan kesehatan dan sebagainya yang belum terpenuhi dengan baik. Pemenuhan hak yang belum baik ini disebabkan salah satunya tidak sebandingnya antara jumlah tahanan dengan staff yang bekerja di Rutan tersebut, sehingga para staff rutan mengaku kurang optimal dalam melakukan pengawasan serta belum adanya lembaga khusus tahanan anak sehingga anak yang ada din Rutan posisinya dicampur dengan tahanan yang berusia dewasa
Perlindungan Konsumen Terhadap Pembatalan Penerbangan Yang Dilakukan Sepihak dan Tanpa Kejelasan oleh Maskapai Penerbangan (Contoh Kasus AirAsia dengan Nomor Penerbangan QZ698)
No full textPembatalan penerbangan masih banyak dilakukan oleh beberapa maskapai penerbangan tanah air. Herannya hal ini dilakukan tanpa ada informasi, dan pemberitahuan sebelumnya kepada calon penumpang, sehingga hal tersebut merugikan konsumen. Salah satu masalah yang dihadapi adalah bagaimana melindungi pelanggan dari pembatalan penerbangan dilaksanakan tanpa pemberitahuan jelas maskapai penerbangan AirAsia dengan nomor penerbangan QZ698, serta langkah-langkah yang dapat diambil oleh calon penumpang untuk mendapatkan perlindungan hukum sebagai akibat dari pembatalan penerbangan dijalankan sepihak maskapai penerbangan AirAsia. Menggunakan Metode penelitian yuridis-normatif. Metode ini melihat hukum sebagai standar, norma berlaku di masyarakat dan berfungsi sebagai dasar bagi tingkah laku individu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum pada pengguna menjadi pelanggan mengalami kerugian sebagai akibatnya dari pembatalan penerbangan yang dilakukan secara sepihak dan tanpa pemberitahuan jelas oleh maskapai penerbangan tidak diatur secara khusus. Namun, hal ini tunduk pada peraturan yang lebih luas daripada UU Penerbangan. Meskipun demikian, UUPK melindungi penumpang sebagai konsumen, terutama dalam hal hak-hak mereka sebagai konsumen layanan angkutan penerbangan. Hak-hak ini termasuk: ketersediaan barang maupun jasa (trayek penerbangan) sesuai Pasal 9 ayat
(1) huruf e; ketidakpatuhan pada janji pelayanan dan/atau prestasi (Pasal 16
huruf b); dan ketentuan tercantum Peraturan Menteri Perhubungan Nomor. Karena pembatalan penerbangan yang dilaksanakan secara sepihak maskapai penerbangan AirAsia, penumpang memiliki pilihan untuk mencari perlindungan hukum. Konsumen memiliki hak untuk mengusulkan gugatan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam kasus litigatif. Mereka dapat mengajukan gugatan wanprestasi berdasarkan Pasal 1243 Kitab UU Hukum Perdata (KUHPerdata) ataupun gugatan perlakuan melawan hukum pada Pasal 1365 KUHPerdata di hadapan pengadilan
Analisis Keadilan Hukum Terhadap Korban Eksploitasi Seksual Komersial Anak: Tinjauan Putusan PN Curup Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Curup
No full textEksploitasi seksual untuk tujuan komersial adalah salah satu bentuk eksploitasi anak-anak yang paling umum. Anak-anak di seluruh dunia menghadapi ancaman eksploitasi seksual komersial anak (ESKA). UNICEF mengatakan bahwa anak-anak harus mendapatkan perlindungan sepenuhnya dari kekerasan, ekploitasi, dan masalah lainnya. Dengan Undang- Undang No. 13 Tahun 2006 dan No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, perlindungan hak-hak anak telah memperoleh landasan hukum yang lebih kuat dalam hal ini karena secara lebih rinci mengatur hak dan kewajiban anak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya, termasuk ketentuan pidananya. Dengan mengubah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 68 menyatakan bahwa "Perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penculikan, dan penyalahgunaan anak", undang-undang ini memastikan bahwa korban berhak atas keadilan yang dapat memulihkan, tidak hanya sebagai saksi tetapi juga sebagai pihak yang berhak atas perhatian dan pendampingan selama proses hukum. Sanksi diharapkan memberikan efek jera bagi pelaku kekerasan seksual sehingga mereka tidak melakukannya lagi dan mencegah orang lain melakukan hal yang sama. Proteksi hukum tidak boleh terbatas pada pembayaran atau restitusi. Melainkan, sesuai dengan amanat Pasal 28 b ayat
(2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, upaya harus difokuskan pada pemulihan dan perlindungan hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang serta perlindungan hak-hak pendidikan, sosial, dan budaya
PENGARUH DEBT DEFAULT, UKURAN PERUSAHAAN, DAN PRIOR OPINION TERHADAP OPINI AUDIT GOING CONCERN (Pada Perusahaan Consumer Goods yang terdaftar di BEI tahun 2021-2023)
No full textPenelitian ini menganalisis pengaruh debt default, ukuran perusahaan, dan prior
opinion terhadap opini audit going concern pada perusahaan sektor consumer goods
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2021-2023. Data diambil dari
laporan keuangan dan auditor independen dengan metode purposive sampling,
menghasilkan 85 sampel yang dianalisis menggunakan regresi data panel. Hasil
menunjukkan bahwa prior opinion memiliki pengaruh signifikan, mengindikasikan
kecenderungan auditor mempertahankan opini sebelumnya jika tidak ada perubahan
signifikan pada kondisi keuangan perusahaan. Sebaliknya, debt default dan ukuran
perusahaan tidak berpengaruh signifikan. Penelitian ini memperkaya literatur terkait
opini audit going concern dan memberikan wawasan bagi auditor, manajemen, serta
investor dalam menilai kelangsungan usaha perusahaan.
Kata Kunci : Debt Default, Ukuran Perusahaan, Prior Opinion, Going Concern
Opinion
This study analyzes the effect of debt default, firm size, and prior opinion on going
concern audit opinions in consumer goods companies listed on the Indonesia Stock
Exchange (IDX) during 2021-2023. Data were sourced from financial statements and
independent auditor reports using purposive sampling, resulting in 85 samples
analyzed with panel data regression. The findings indicate that prior opinion
significantly influences auditors' decisions, reflecting a tendency to retain prior
opinions if no significant financial changes occur. In contrast, debt default and firm
size show no significant effects. This study contributes to the literature on going
concern audit opinions and offers insights for auditors, management, and investors in
evaluating corporate sustainability.
Keywords : Debt Default, Firm Size, Prior Opinion, Going Concern Opinio
ANALISIS PENERAPAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (SIPD) PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KOTA DUMAI
No full textPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran penggunaan Sistem Informasi
Pemerintah Daerah (SIPD) yang dimanfaatkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah (BPKAD) dalam mengelola keuangan daerah. SIPD merupakan
aplikasi yang diwajibkan oleh pemerintah pusat untuk mendukung proses
perencanaan, penatausahaan, dan pelaporan keuangan di tingkat pemerintah daerah.
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan data yang diperoleh
dari wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa SIPD baru digunakan oleh
BPKAD Kota Dumai pada tahapan perencanaan dan penganggaran. Terdapat
kelemahan yang masih dihadapi dalam penerapan SIPD.
Kata Kunci: Sistem Informasi Pemerintah Daerah; Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah; hambatan
This research aimed to examine the use of the Regional Government Information
System (SIPD) utilized by the Regional Financial and Asset Management Agency
(BPKAD) in managing regional finances. SIPD is an application mandated by the
central government to support the processes of planning, administration, and
financial reporting at the regional government level. This research employs a
qualitative descriptive method with data obtained through interviews. The results
show that SIPD has only been implemented by BPKAD Dumai City in the planning
and budgeting stages. The results indicate that SIPD has only been implemented by
BPKAD Dumai City in the planning and budgeting stages. However, several
challenges remain in the implementation of SIPD.
Keywords: Regional Government Information System; Regional Financial and Asset
Management Agency; obstacl
ANALISIS PENGARUH MERGER DAN AKUISISI TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN PUBLIK SEKTOR PERBANKAN DI INDONESIA
No full textPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggabungan usaha atas
performa keuangan perusahaan sektor perbankan yang tercatat di pasar saham di
Indonesia. Penelitian ini menganalisis rasio keuangan penggabungan usaha antara
tahun 2019 dan 2024. Sampel penelitian diperoleh dengan menggunakan purposive
judgement sampling, sehingga diperoleh total tujuh perusahaan. Penelitian ini
menggunakan enam rasio keuangan: return on asset (ROA), net profit margin (NPM),
current ratio (CR), total asset turnover (TATO), debt to asset ratio (DAR), dan price-
earning ratio (PER) dengan menggunakan perangkat Wilcoxon. Hasil penelitian
menjelaskan bahwa nilai CR dan TATO berbeda signifikan, tetapi nilai ROA, NPM,
DAR, dan PER tidak berubah signifikan. Laporan ini dapat menjadi referensi bagi
pemilik bisnis dalam membuat keputusan tentang merger dan akuisisi.
Kata Kunci: Kinerja Keuangan, Meger, Akuisisi.
This study seeks to investigate the impact of mergers and acquisitions on the financialperformance of publicly listed banking sector firms in Indonesia. The study analyzes
financial ratios of mergers between 2019 and 2024. The sample was obtained usingpurposive judgment sampling, yielding a total of seven companies. The study employs
six financial ratios: return on assets (ROA), net profit margin (NPM), current ratio
(CR), total asset turnover (TATO), debt to asset ratio (DAR), and price-earnings ratio
(PER), analyzed using the Wilcoxon tool. The results indicate that CR and TATO valuesshow significant differences, whereas ROA, NPM, DAR, and PER values do not changesignificantly. This report can act as a reference for business owners in making decisions
about mergers and acquisitions.
Keywords: Financial Performance, Merger, Acquisition
ANALISA PENERAPAN PSAK 106 DAN ISAK 120 DALAM PENILAIAN CADANGAN MINERAL DAN PENGARUHNYA TERHADAP LAPORAN KEUANGAN
No full textPenelitian ini membahas tentang analisa penerapan PSAK No 106 dan ISAK No 120 dalam
penilaian cadangan mineral dan pengaruhnya terhadap laporan keuangan PT Indo
Tambangraya Megah Tbk yang merupakan tambang batubara di Indonesia sejak tahun 1987.
memiliki izin pengelolaan atas beberapa area tambang yang terbagi dalam berbagai tahapan
tambang, baik tahap pengembangan, produksi, dan penutupan. Analisa dilakukan pada
laporan keuangan, catatan atas laporan keuangan, laporan tahunan dan wawancara dari
manajemen Perusahaan. Hasil peneilitian ini adalah Perusahaan telah sesuai melakukan
pencatatan atas biaya terkait eksplorasi dan pengembangan serta biaya eksplorasi dan
pengembangan yang ditangguhkan sesuai dengan PSAK No 106 dan ISAK No 120. Akan
tetapi, penulis menemukan masih banyak terdapat area yang ditentukan oleh kebijakan
akuntansi Perusahaan yang dapat menyebabkan inkonsistensi dalam penerapan standar ini.
This research discusses the analysis of the implementation of PSAK No. 106 and ISAK No.
120 in the valuation of mineral reserves and its impact on the financial statements of PT Indo
Tambangraya Megah Tbk, a coal mining company in Indonesia since 1987. The company has
management permits for several mining areas that are divided into various stages:
development, production, and closure. The analysis was conducted on the financial
statements, notes to the financial statements, annual reports, and interviews with the
company's management. The results of this research indicate that the company has
appropriately recorded costs related to exploration and development, as well as deferred
exploration and development costs, in accordance with PSAK No. 106 and ISAK No. 120.
However, the author found that there are still many areas determined by the company's
accounting policies that could lead to inconsistencies in the application of these standards
ANALISA PENGARUH SUKU BUNGA, HARGA EMAS DAN NILAI TUKAR RUPIAH, TERHADAP INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN PADA PERIODE 2019 – 2023
No full textPENGARUH REPUTASI AUDITOR, UKURAN PERUSAHAAN, FINANCIAL LEVERAGE DAN RETURN ON ASSETS (ROA) TERHADAP UNDERPRICING SAHAM PADA PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN IPO DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2021-2023
No full textPenelitian ini bertujuan untuk menganalisisapengaruh reputasi auditor, ukuran
perusahaan, financialaleverage, dan return on asset (ROA) terhadap fenomena
underpricing saham pada perusahaanayang melakukan InitialaPublic Offering (IPO)
di Bursa EfekaIndonesia (BEI) pada periode 2021 hingga 2023. IPO merupakan
mekanisme penting untuk perusahaan mengumpulkan dana, namun seringkali
mengalami perbedaan harga antaraapasar perdana danapasar sekunder, yang dikenal
sebagai underpricing. Faktor-faktorayang ditelitiadalam penelitianaini meliputi
reputasiaauditor, ukuran perusahaan, financial leverage, dan ROA. Penelitian
iniamenggunakan metode purposiveasampling dengan sampel sebanyak 131
perusahaanayang memenuhi kriteria dari 192 perusahaan yang terdaftar di BEI. Hasil
analisis menunjukkanabahwa reputasiaauditor berpengaruh signifikan
terhadapaunderpricing saham, sementara ukuran perusahaan, financial leverage, dan
ROA tidak berpengaruhasignifikan. Tetapi, keempat variabel tersebut, secara
Bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap nilai saham underpricing. Kesimpulan
ini memberikan pemahaman mengenai faktor-faktorayang mempengaruhi
underpricingssaham pada perusahaanaIPO di Indonesia, dengan menekankan
pentingnya reputasi auditor dalam meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan
investor.
Kata Kunci: Reputasi Auditor, Ukuran Perusahaan, Financial Leverage, Return on
Asset (ROA), Underpricing Saham, Initial Public Offering (IPO)
This study
aaims to analyze the impact of auditor’s reputation, company size, financial
leverage, and return on assets (ROA) on the phenomenon of stock underpricingain
companies that conducted Initial PublicaOfferings (IPOs) on the IndonesiaaStock
Exchange (IDX) from 2021 to 2023. IPOs are an important mechanism for companies
to raise funds; however, they often experience price discrepancies betweenathe
primary and secondaryamarkets, known as underpricing. The factors examined in this
study include auditor’s reputation, companyasize, financialaleverage, and ROA. The
research uses purposive sampling with aasample of 131 companies that meet the
criteria from the 192 companiesalisted on the IDX. The analysis results show that
auditor’s reputation significantly affects stock underpricing, while company size,
financial leverage, and ROA do not have a significant impact. However, theseafour
variables collectively have aasignificant effectaon stock underpricing. The conclusion
provides insights into the factors influencing stock underpricing in IPO companies
inaIndonesia, emphasizing the importanceaof auditor reputation in enhancing
credibility and investor confidence.
Keywords: Auditor’s Reputation, Company Size, Financial Leverage, Return on
Asset (ROA), Underpricing Saham, Initial Public Offering (IPO