E-Jurnal Universitas Swadaya Gunung Jati
Not a member yet
3467 research outputs found
Sort by
ANALISIS JURNALISME PROFETIK BERITA KEMATIAN SELEBRITAS VANESSA ANGEL DALAM INFOTAINMENT
No full textABSTRAKIde besar jurnalisme profetik ini adalah membumikan nilai nilai kenabian ke dalam segala gerak praktik jurnalisme. Mulai dari merencanakan berita, mencari berita, mengolah data berita, menulis hingga menyampaikan berita. Jurnalisme prophetik juga dimaknai sebagai jurnalisme gairah, polemic dan opini moral yang muncul secara bersamaan dengan etika obyektivitas modern dan unsur unsur komersialisasi yang telah mendikte apa yang membentuk jurnalisme seperti sekarang. Praktik dari jurnalisme profetik ini diejawantahkan dalam semua jenjang kerja kerja jurnalistik. Mulai dari merencakan pencarian berita. Perencanaan harus dijauhkan dari syak wasangka. Menduga duga. Memiliki niat buruk adu domba. Pun dalam proses pencariannya dan penulisan berita. Penelitian ini bertujuan untuk memotret bagaimana media infotainment memberitakan kasus kecelakaan yang melibatkan selebritas Vanessa Angel. Apakah media media ini sudah proporsional dengan nilai nilai kenabian atau sebaliknya. Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivis. Peneliti berupaya mengelaborasikan data yang ada di lapangan dengan teori dan konsep terkait jurnalisme profetik. dan bersifat subjektif. Pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan model deskriptif yang mendeskrpsikan bagaimana gagasan jurnalisme profetik diterapkan pada acara Infotainment. Hasilnya Empat acara Infotainment yang peneliti teliti ternyata banyak yang mengingkari nilai nilai dalam jurnalisme profetik. Keempatnya masih banyak yang banyak yan menampilkan narasumber tak kompeten. Selain itu muatan muatan opini masih menghiasi setiap narasi yang disampaikan. Minim empati dengan cara bergosip dengan minim fakta juga masih menjadi pilihan dalam berita berita infotainment.Kata Kunci: Jurnalisme Propfetik, Infotainment, Selebritas, Vanessa Angel, NarasumberABSTRACTThe big idea of prophetic journalism is to ground the value of prophethood into all movements of journalism practice. Starting from planning news, searching for news, processing news data, and writing to adding news. Prophetic journalism is also interpreted as journalism of passion, polemic, and moral opinion that appears simultaneously with modern objectivity ethics and no element of commercialization has dictated what makes journalists what they are today. The practice of prophetic journalism is embodied in all levels of journalistic work. Starting from planning the search news. Planning must be kept away from skepticism. Guess guess. He has bad intentions of fighting sheep. Even in the process of searching and writing news. This study aims to photograph how the infotainment media reported on the accident case involving the celebrity Vanessa Angel. Is this media already proportional to the prophetic value or vice versa? This study uses a constructivist paradigm. Researchers try to elaborate the data in the field with theories and concepts related to prophetic journalism. and is subjective. The approach in this study is qualitative with a descriptive model that describes how the idea of prophetic journalism is applied to Infotainment events. As a result, the four Infotainment programs that the researchers studied turned out to be many that deny the value of prophetic journalism. There are still many of the four, many of which feature competent speakers. In addition, the payload is still every narration that is delivered. Lack of empathy by gossiping with minimal facts is also still an option in infotainment news.Keywords: Prophetic Journalism, Infotainment, Celebrity, Vanessa Angel, Resource Perso
Audit Proses Komunikasi dalam Rangkaian Beasiswa GenBI di UPN "Veteran" Jawa Timur
No full textPendidikan merupakan aspek paling penting dari suatu negara karena kualitas sumber daya manusia dari suatu negara mempunyai kaitan yang erat dan juga dipengaruhi oleh kualitas pendidikan sehingga bidang pendidikan perlu mendapatkan perhatian khusus baik dari masyarakat, perusahaan, maupun pemerintah. Perusahaan dapat turut serta berkontribusi dalam peningkatan kualitas pendidikan melalui program CSR pendidikan. Salah satu perusahaan yang secara aktif memberikan kontribusinya dalam dunia pendidikan adalah Bank Indonesia melalui program beasiswa GenBI. Hingga saat ini, GenBI telah memiliki 10.545 penerima beasiswa yang juga tergabung dalam komunitas GenBI. Sebagai kegiatan yang melibatkan banyak orang dalam pelaksanaanya, program beasiswa ini tentunya melibatkan proses komunikasi antara awardee dengan person in charge (PIC) yang ditunjuk oleh GenBI. Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui bagaimana proses komunikasi dalam kegiatan para penerima beasiswa GenBI di UPN “Veteran†Jawa Timur. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Untuk memperoleh data, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara dan dokumentasi pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Dari penelitian menunjukkan bahwa proses komunikasi antara awardee beasiswa GenBI di UPN “Veteran†Jawa Timur dengan person in charge (PIC) masih terdapat beberapa permasalahan antara lain komunikasi yang cenderung bersifat satu arah dan tidak teratur sehingga masih diperlukan perbaikan dan pengoptimalan
TINGKAT KEPERCAYAAN MASYARAKAT KOTA CIREBON DALAM MENGGUNAKAN TRANSPORTASI ONLINE PASCA PEMBERITAAN PELEPASAN PENGGUNAAN MASKER DI RUANG TERBUKA
No full textAturan penggunaan masker baik di ruang terbuka dan tertutup menjadi kebiasaan yang harus dipatuhi. Untuk sektor transportasi terdapat regulasi yang diterapkan, seperti : pembayaran non tunai, pembatasan jumlah penumpang hingga penggunaan masker yang wajib dipakai oleh pengemudi dan penumpangnya. Hal tersebut dilakukan semata untuk mengurangi penyebaran virus covid-19. Sekarang setelah dua tahun virus ini melanda negara kita bagaimana regulasi yang diterapkan. Fenomena yang terjadi di masyarakat pada saat ini adalah dengan telah dilonggarkannya penggunaan masker tersebut juga merubah perilaku masyarakat dalam berkendaraan khususnya dalam hal ini penggunaan masker dalam menggunakan transportasi publik. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Hasil penelitian ini menunjukkan dengan terbiasanya masyarakat menggunakan masker baik itu diruang terbuka atau tertutup maka masih banyak masyarakat yang tetap menggunakan masker pada saat menggunakan transportasi umum.Kata Kunci : Pandemi, Covid-19, Komunikasi, Tingkat Kepercayaan Publi
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP APARAT DALAM PENGAMANAN UNJUK RASA YANG MENGAKIBATKAN KERUSUHAN
No full textAparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya mengamankan unjuk rasa tidak sedikit yang mengalami luka akibat terjadi anarkisme. Penelitian-penelitian sebelumnya, banyak yang terfokus terhadap masalah perlindungan hukum kepada pengunjuk rasa/demonstran, sedangkan penelitian yang mengarah kepada pembahasan bentuk perlindungan terhadap aparat yang menghadapi aksi unjuk rasa masih sangat sedikit. Hal ini menarik perhatian penulis untuk menulis tugas akhir yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Aparat Dalam Pengamanan Unjuk Rasa Yang Mengakibatkan Kerusuhanâ€. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap aparat dalam pengamanan unjuk rasa yang mengakibatkan kerusuhan? Dan apakah bentuk perlindungan hukum terhadap aparat dalam pengamanan unjuk rasa yang mengakibatkan kerusuhan? Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif. Jenis penelitian yaitu yuridis normatif. Penelitian ini terfokus pada perlindungan HAM bagi polisi pada saat melakukan pengamanan unjuk rasa. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa untuk melindungi aparat kepolisian dari unjuk rasa yang anarkis maka dibuatlah beberapa peraturan yang tujuannya untuk mengatur massa agar memenuhi beberapa syarat administratif dan aparat diwajibkan untuk membawa alat pengendali massa. Terdapat pula ancaman pidana apabila timbul korban dalam aksi unjuk rasa. Terdapat bentuk perlindungan yang melekat pada aparat saat melakukan Pengamanan unjuk rasa diatur dalam Perkap Nomor 16 tentang Pedoman Pengendalian Massa (Protap Dalmas). Aparat dibenarkan untuk membawa senjata, baik senjata api hampa, karet maupun senjata api berisi peluru tajam. Hal ini disesuaikan dengan kondisi massa dan stabilitas keamanan. Polisi yang meninggal dunia dalam mengamankan aksi unjuk rasa menerima santunan Rp. 275 juta berdasar PP 105 Tahun 2015
SANKSI PIDANA PROSTITUSI SIBER BAGI PELAKU DAN MUCIKARI DI INDONESIA
No full textTindak pidana prostitusi online ada perbedaan sanksi pidana antara mucikari dengan PSK, dari hasil pembahasan bahwa ada perbedaan antara sanksi pidana mucikari dengan PSK. Hal ini dapat dilihat KUHP pada pasal 296 dan 506 KUHP dimana kedua pasal tersebut pada dasarnya memberikan ketentuan pidana terhadap tindakan seseorang yang menyediakan dan mempermudah orang lain dalam melakukan perbuatan cabul dengan cara menyediakan jasa PSK pada orang-orang tertentu, dan hal tersebut dijadikan sumber pendapatan daripada seseorang (muncikari). Termasuk Pasal 27 ayat (1) UU ITE dan Pasal 12 (UU PTPPO) turut memberikan ketentuan pidana bagi mereka yang menyediakan, memperjual belikan dan mempermudah seseorang dalam melakukan tindakan yang melanggar nilai-nilai kesusilaan. Perbandingan penerapan sanksi pidana antara Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap prostitusi online dapat dilihat pada Pasal 45 ayat (1) tentang ketentuan pidana: Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00. Sedangkan sanksi pidana di dalam UU PTPPO yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku prostitusi terdapat pada pasal Pasal 2, 3, dan 4
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA JKN BPJS KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) KOTA DEPOK
No full textPembangunan kesehatan adalah bagian dari pembangunan nasional. Dalam pembangunan kesehatan tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatan derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Prinsipnya adalah kesehatan sebagai hak setiap manusia, dan kewajiban negara memenuhi hak tersebut. Dengan demikian maka pemerintah memiliki tujuan untuk memberi pelayanan kesehatan yang baik kepada masyarakat sehingga dapat menciptakan sumber daya manusia yang unggul. Upaya yang ditempuh pemerintah untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan diterbitkannya UU Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. BPJS adalah merupakan badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial tersebut, yaitu melalui BPJS Kesehatan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengenai perlindungan hukum terhadap pengguna JKN BPJS Kesehatan di RSUD Kota Depok serta faktor penghambat pelaksanaan perlindungan hukum terhadap peserta BPJS dalam pelayanan kesehatan di RSUD Kota Depok. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Hasil penelitian yaitu pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap pengguna BPJS telah dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, namun masih terdapat pelayanan yang menurut pengguna BPJS Kesehatan belum maksimal dalam penerapannya, sehingga dilakukan upaya-upaya perlindungan hukum preventif dan represif oleh RSUD Kota Depok untuk memenuhi hak-hak pasien pengguna JKN BPJS Kesehatan. Faktor penghambat pasien dalam menerima perlindungan hukum meliputi faktor internal dari SDM dan fasilitas rumah sakit dan faktor eksternal adalah pasien yang tidak melengkapi dokumen-dokumen yang disyaratkan oleh BPJS Kesehatan, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait prosedur pelayanan dan syarat-syarat yang diperlukan, serta tagihan yang tidak dibayar oleh peserta BPJS sehingga tidak mendapatkan pelayanan kesehatan
PENGARUH CITRA MEREK DAN HARGA TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN KONSUMEN PADA KEMEJA PRIA MEREK BUON GIORNO
No full textTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh citra merek dan harga terhadap keputusan pembelian konsumen pada kemeja pria merek Buon Giorno di AEON Mall BSD. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode asosiatif, teknik pengumpulan data menggunakan metode kuesioner atau angket, populasi penelitian ini adalah seluruh konsumen Buon Giorno yaitu sebanyak 398 orang konsumen, teknik pengambilan sampel menggunakan rumus slovin, dari hasil perhitungan diperoleh 80 orang konsumen yang dijadikan sampel. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif, uji instrumen penelitian, uji asumsi klasik, uji regresi linear sederhana, uji regresi linear berganda, uji koefisien korelasi, uji koefisien determinasi serta uji t dan uji F dengan menggunakan alat bantu SPSS versi 26. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Terdapat pengaruh antara Citra Merek (X1) terhadap Keputusan Pembelian (Y) pada kemeja pria merek Buon Giorno di AEON Mall BSD, hal ini dilihat dari hasil uji t dengan nilai thitung 11,908 > ttabel 1,991 atau nilai Sig 0,000 < 0,05 maka Ho1 ditolak dan Ha1 diterima, kemudian juga terdapat pengaruh antara Harga (X2) terhadap Keputusan Pembelian (Y) pada kemeja pria merek Buon Giorno di AEON Mall BSD, hal ini dilihat dari hasil uji t dengan nilai thitung 12,050 > ttabel 1,991 atau nilai Sig 0,000 < 0,05 maka Ho2 ditolak dan Ha2 diterima, serta yang ketiga terdapat pengaruh antara Citra Merek (X1) dan Harga (X2) terhadap Keputusan Pembelian (Y) pada kemeja pria merek Buon Giorno di AEON Mall BSD, hal ini dilihat dari hasil uji f dengan nilai Fhitung 77,849 > Ftabel 3,97 atau nilai Sig 0,000 < 0,05 maka Ho3 ditolak dan Ha3 diterima
IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEARSIPAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG (STUDI PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN)
No full textPengawasan Kearsipan merupakan proses kegiatan menilai kesesuaian antara prinsip,kaidah dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan. Pengawasan Kearsipan meliputi pengawasan atas pelaksanaan penyelenggaraan kearsipan dan penegakan peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pengawasan kearsipan internal. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pengambilan sumber data menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara,observasi dan dokumentasi. Model analisis George Edward III. Hasil penelitian ini menunjukkan implementasi pengawasan kearsipan internal belum optimal. Beberapa indikator yang tidak terpenuhi yaitu pada indikator:(1)komunikasi masih ada ketidak konsistenan didalam menegakkan peraturan perundangan terkait kearsipan,(2)Sumber daya manusia masih belum tercukupi dari segi jumlah dan keahlian. Sumber daya berupa anggaran terlalu kecil.(3)Disposisi atau sikap pelaksana belum bisa sepenuhnya untuk menerapkan kode etik pengawas.(4)Struktur birokrasi belum sepenuhnya optimal.Tidak adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) tidak menjadi hambatan dalam pelaksanaan pengawasan kearsipan internal tetapi menyebabkan tim pengawas tidak mempunyai persamaan persepsi tentang alur atau tahapan-tahapan pelaksanaan pengawasan
TRANSFORMASI DIGITALISASI E-AGENDA DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK PADA DESA PALIMANAN TIMUR
No full textPandemi COVID-19 juga mempercepat transformasi virtual di berbagai negara. Secara makro, transformasi virtual berdampak positif terhadap perekonomian. transformasi pelayanan publik dari model manual (konvensional) sehingga dapat diprioritaskan melalui perangkat elektronik (online). Sejak pandemi Covid-19, aplikasi dan website terus dioptimalkan oleh pemerintah agar dapat memberikan layanan kepada masyarakat. Menyadari besarnya manfaat transformasi digital, Presiden Joko Widodo pada Rapat Terbatas tentang Perencanaan Transformasi Digital. Daerah Cirebon memiliki potensi yang cukup besar dalam pengembangan sumber daya masyarakat di masa mendatang. Bidang Pelayanan E-Government di Cirebon sebagai unsur lini dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian observasional. Bentuk pengumpulan data dengan dokumen, observasi dan wawancara mendalam kemudian peneliti menguji kredibilitas dan melakukan analisis data meliputi reduksi data, penyajian data dan kesimpulan penelitian. pelaksanaan program, diperlukan evaluasi. Dalam proses evaluasi ini akan dilihat apa kelemahan atau kekurangan dari Transformasi Digitalisasi E-Agenda dalam Peningkatan Pelayanan Publik di Desa Palimanan Timur
ANALISIS HUKUM TERHADAP MASALAH GANTI KERUGIAN DALAM RANGKA PEMBANGUNAN
No full textPenelitian ini dilatarbelakangi oleh pengambilalihan lahan yang dilakukan oleh pemerintah untuk pembangunan fasilitas publik. Analisa ketentuan hukum mengenai pengaturan pelaksana penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di Indonesia, pemerintah melalui UU Cipta Kerja mencoba menyelaraskan pengaturan di dalam UU Pengadaan Tanah dengan peraturan pelaksanaannya agar saling berkesinambungan. Upaya hukum ganti kerugian atas pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Jakarta-Cikampek II Sisi Selatan III Wilayah Jatirasa pada Studi Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN.Bks.) oleh Majelis Hakim dengan implementasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum tidak menyimpang dari amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, hasil penelitian ini menunjukkan berdasarkan fakta hukum dan analisis hukum Para Termohon telah melaksanakan ketentuan Undang-Undang tersebut dalam menentukan tahapan-tahapan dalam pelaksanaan pembebasan tanah untuk kepentingan umum jalan tol Jakarta-Cikampek II sisi Selatan III, yaitu mulai dari perencanaan persiapan, pelaksanaan dan penyerahan ganti kerugian