E-Jurnal Universitas Swadaya Gunung Jati
Not a member yet
3467 research outputs found
Sort by
RELEVANSI PERLINDUNGAN ANAK DALAM UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2002 DENGAN BUKU HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DAN PEREMPUAN
No full textAnak merupakan penerus perjuangan bangsa negara Indonesia, yang harus mendapatkan perlindungan mulai dari bayi sampai usia remaja, agar bisa kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan anak dan buku Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui relevansi perlindungan anak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 dengan buku Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan. Metode penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research), jenis penelitian deskriptif-kualitatif. Sumber data penelitian berupa buku, jurnal, manuskrip, dan UUD 1945 yang relevan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa adanya relevansi antara Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 dengan buku Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan, bahwa perlindungan anak adalah kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, karena anak sebagai bagian dari warga negara, amanah dan karunia Tuhan. Anak adalah generasi penerus cita-cita bangsa dan menjamin eksistensi bangsa dan negara pada masa depan, sehingga harus mendapat perlindungan dari perilaku kekerasan dan diskriminasi
KEPASTIAN HUKUM DISTRIBUSI MATA UANG DIGITAL BANK SENTRAL SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK
No full textIndonesia telah mencakup konsep mata uang digital bank sentral atau rupiah digital dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Namun, ketentuan tersebut masih dianggap kurang kuat dalam menerapkan rupiah digital karena masih ada beberapa hal yang belum diatur, menciptakan kekosongan hukum. Salah satunya adalah distribusi rupiah digital. Penelitian tesis ini bertujuan untuk mengkaji regulasi hukum yang mengatur distribusi mata uang digital bank sentral sebagai alat pembayaran dalam transaksi elektronik. Selain itu, penelitian ini membandingkan pengaturan hukum distribusi mata uang digital bank sentral sebagai alat pembayaran dalam transaksi elektronik di Indonesia dengan di Bahama. Tujuan lainnya adalah untuk merumuskan konstruksi hukum ke depan terkait distribusi rupiah digital guna merekomendasikan pembaruan hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal hukum dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan perbandingan. Melalui studi kepustakaan dan analisis deduktif, ditemukan bahwa peraturan yang ada masih belum memberikan kepastian hukum terhadap distribusi rupiah digital di Indonesia. Sementara di Bahama, regulasi yang telah disusun secara konkret dalam Bahamian Dollar Digital Currency Regulations, 2021. Oleh karena itu, konstruksi hukum ke depan perlu menegaskan kewenangan Bank Indonesia dalam mengelola rupiah digital, merancang infrastruktur teknologi, mengatur distribusi kepada perantara dan masyarakat, serta mempertimbangkan sanksi administratif terkai
Kajian Mengenai Keuangan Badan Usaha Milik Negara beserta Kerugian dan Akibat Hukumnya
No full textPenelitian ini membahas implikasi pemisahan keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dari keuangan negara terhadap tata kelola korporasi, khususnya terkait dengan tanggung jawab hukum BUMN atas kerugian keuangan. Sebagai badan usaha dengan orientasi keuntungan, BUMN memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi Indonesia, terutama dalam pengembangan infrastruktur. Meskipun pemisahan keuangan telah terjadi sesuai Undang-Undang BUMN, pertanggungjawaban BUMN tetap diarahkan pada pelayanan masyarakat dan keberlanjutan operasional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemisahan keuangan memastikan kemandirian BUMN dalam mencapai tujuan anggaran UUD. Undang-Undang Perseroan Terbatas menjadi dasar hukum yang mengatur pemisahan harta kekayaan antara pemegang saham dan BUMN, menjelaskan bahwa kerugian BUMN tidak otomatis dianggap sebagai kerugian negara. Implikasi hukum kerugian keuangan BUMN, meskipun dapat menimbulkan tuduhan tindak pidana korupsi, bergantung pada pemahaman bahwa kekayaan negara yang disetor menjadi modal BUMN adalah milik BUMN sebagai badan hukum privat. Pemisahan kekayaan ini menjadi faktor penentu dalam menilai dampak hukum dan keberlanjutan operasional BUMN. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman tentang peran dan tanggung jawab hukum BUMN dalam konteks pemisahan keuangan dan menghadapi kerugian keuangan
DEMOCRACY, ETHICS OF STATE AND GENERAL PRINCIPLES OF GOOD GOVERNANCE: AN EXAMINATION OF THE EXERCISE OF POWER IN INDONESIA
No full textDemocracy provides a view that power comes from the people. State ethics and the application of general principles of good governance (AAUPB) are two important pillars that support the integrity and credibility of a country. This research focuses on how democracy, state ethics and AAUPB are aligned and how democracy, state ethics and AAUPB are implemented in Indonesia. By prioritizing the values of democracy, civic ethics, and AAUPB, we can create an environment that supports and strengthens democracy and serves the common good. In the exercise of power in Indonesia, it is important to ensure that democracy is exercised with civic ethics and follows AAUPB so that the government runs well and in accordance with the interests of the people.Democracy provides a view that power comes from the people, state ethics and the application of general principles of good governance (AAUPB) are two important pillars that support the integrity and credibility of a country. This research focuses on how the harmony between democracy, state ethics, and AAUPB and how the implementation of democracy, state ethics and AAUPB in Indonesia. By prioritizing the values of democracy, civic ethics, and AAUPB, we can create an environment that supports and strengthens democracy and serves the common good. In the exercise of power in Indonesia, it is important to ensure that democracy is exercised with civic ethics and follows AAUPB so that the government runs well and in accordance with the interests of the people
JURIDICAL ANALYSIS ON DISPUTE RESOLUTION IN CASES OF UNLAWFUL ACTS
No full textThe primary purpose of the law is to realize justice; Aristotle said that justice is to give everyone what is his right. Legal facts show difficulties in resolving disputes, such as settlements that are not under the law and things considered unfair. For example, the plaintiffs felt the settlement was unfair in settling disputes concerning unlawful acts between farmers and PT PG Rajawali II. This study aims to 1) analyze the dispute resolution in the case of unlawful acts and the efforts made to resolve disputes in the case, and 2) the impact on the plaintiffs who dispute in the case using the normative juridical method with the type of qualitative research. The settlement of disputes in the case of unlawful acts is analyzed using the theory of justice; the dispute settlement efforts are not by the law and are considered unfair by the plaintiffs because what they are entitled to is not fulfilled. The plaintiffs did not receive compensation due to the defendants\u27 destruction of land. They did not receive replacement land due to land included in the extension of the HGU, which resulted in the loss of land that the plaintiffs could use for economic activities
THE ROLE OF REGIONAL HEAD CANDIDATE SURVEYS IN POLITICAL PARTY DECISION-MAKING: A STATE ADMINISTRATIVE LAW ANALYSIS
No full textThe use of candidate surveys in the determination of candidates for regional heads by political parties is an increasingly common practice, but its effects on the legitimacy of political decisions and state administration have not been widely studied. This research aims to explore the role of candidate surveys as an instrument of legitimacy in the context of state administrative law and identify its impact on fairness and transparency. The research method used is qualitative analysis through interpretation of primary legal materials by referring to legal doctrines and relevant theories. The results showed that from the perspective of state administrative law, surveys of candidates for regional heads can strengthen the legitimacy of political decisions by providing evidence of public support, but also potentially pose a risk of manipulation and methodological bias that can undermine fairness in the state administrative system. The implications of these findings highlight the need to improve survey methodologies, implement strict regulations, and conduct effective oversight to ensure transparency and accuracy. This research provides valuable insights into how candidate surveys of regional head candidates can be used fairly and effectively in political processes and public administration
JURIDICAL REVIEW OF THE PROVISIONS OF THE TIME LIMIT FOR INVESTIGATION OF GENERAL CRIMES AGAINST THE PROTECTION OF THE RIGHTS OF SUSPECTS
No full textThe phenomenon of criminal law enforcement today is increasingly losing direction and is even considered to have reached its lowest point, the justice-seeking community complains about the criminal investigation process (general) which is convoluted, protracted and there is even no end to the solution, this situation clearly does not provide legal certainty, justice and benefits in law enforcement, moreover there will be violations of the rights of suspects, one of the causes of this situation is the absence of The provisions of the investigation time limit (norm vacuum), which gives the investigator the opportunity to abuse his authority. Therefore, the purpose of this study is to find out the provisions of the time limit for the investigation of general crimes related to the protection of the human rights of suspects in the Criminal Procedure Code (KUHAP) and to analyze the setting of the time limit for the investigation of general crimes in the criminal procedure law that will be dated. The research method used in this study is using the type of normative legal research with the approach used in this study being the statute approach and the conceptual approach, with the research specification being descriptive analytical, while the legal material collection technique used in this study is by using document studies. namely documents obtained from the Jatanrasa Unit of the Sumber Police. Based on the results of the study, it shows that there is no provision that regulates the time limit for the investigation of the suspect from the beginning of the investigation to the transfer of the trial case, so that the status of the suspect depends on the investigation process. The absence of a time limit in the investigation of suspects causes legal uncertainty guaranteed by Articles 28D and 281 paragraph (2) of the 1945 Constitution, therefore in the Draft Criminal Code there is a regulation of the time limit for investigation as stipulated in article 48 of the RUUKUHAP. Paragraph (1) and Paragraph (3
LAW ENFORCEMENT AGAINST THE MISUSE OF SOCIAL ASSISTANCE FUNDS FOR MSMES IN CIREBON REGENCY IN 2020 (CASE STUDY OF WARUKAWUNG AND WANGUNHARJA VILLAGES)
No full textThe right to receive social assistance is an important right and can help the basic needs of the community. The significance of the importance that every citizen has the right to decent work and livelihood. Social assistance is assistance provided to people who experience social risks. The assistance provided can be in the form of goods or cash. Social assistance is assistance in the form of goods, money or services to individuals, families, groups or communities that are less fortunate. With Law number 14 of 2019 is an amendment to Law number 11 of 2009 concerning social welfare. The formulation of the problem raised by the author is about how the law enforcement process related to the misuse of social assistance funds and how to be responsible for the misuse of social assistance funds The author\u27s research method uses normative juridical methods, types of qualitative research, and research specifications using descriptive analysis. The data used are primary and secondary data obtained through laws and regulations and interviews with agencies related to this research, namely the Cirebon Police and the Cirebon Regency Social Service. The conclusion of the author\u27s research is to find out the law enforcement process related to the misuse of social assistance funds along with accountability efforts for the misuse of social assistance fund
The Development of Augmented Reality Learning Media for Human Blood Circulatory System Materials to Strengthen the Motivation of Elementary School Students
No full textAugmented Reality (AR) media is a future media to connect something abstract into be real. However, it is rarely used in elementary schools, especially the science content of human circulatory system material. This research aims to produce AR-based learning media products that are valid according to media experts, valid according to material experts, practical according to practitioners (teachers) and users (students), and effective in strengthening student learning motivation. The research and development (R&D) method of the ADDIE model was used in this research and development. The assessment results from various parties show that augmented reality learning media can be used in learning. The average result of expert validation received a score of 90% with a very valid category based on the assessment of media validators , media validators 2,and material validators. The practicality test obtained an average score of 93.8% with a very practical category based on practitioners and users in small group trials and field trials. The effectiveness test results were obtained at 94% (observer) with a very effective category. The results of the effectiveness of the pre-test and post-test of the student motivation questionnaire get an average percentage from 48.8% to 90.6% which shows very effective. The N-Gain test obtained 2.77 with a very effective category. Thus, augmented reality learning media on human circulatory system material is suitable to use in strengthening the learning motivation of grade V elementary school students.Media Augmented Reality (AR) ialah media masa depan yang mampu menghubungkan sesuatu yang abstrak menjadi nyata. Namun jarang digunakan di SD khususnya muatan IPA materi sistem peredaran darah manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan produk media pembelajaran berbasis augmented reality yang valid menurut ahli media, valid menurut ahli materi, praktis menurut praktisi (guru) dan pengguna (siswa), serta efektif dalam menguatkan motivasi siswa. Model ADDIE dan metode research and development (R&D) dipakai pada penelitian dan pengembangan ini. Hasil penilaian dari berbagai pihak menunjukan bahwa media pembelajaran AR dapat digunakan pada pembelajaran. Rata-rata hasil validasi ahli mendapatkan sebanyak 90% dengan kategori sangat valid berdasarkan penilaian ahli media 1 dan 2, serta ahli materi.Nilai rata-rata pada uji kepraktisan mendapatkan sebesar 93,8% dengan kategori sangat praktis berdasarkan hasil penilaian praktisi dan pengguna pada uji coba kelompok kecil dan uji coba lapangan. Hasil uji efektivitas diperoleh sebesar 94% (observer) dengan kategori sangat efektif. Hasil efektivitas pre-test dan post-test angket motivasi siswa mendapatkan persentase rata-rata dari 48,8% menjadi 90,6% yang menunjukan sangat efektif. Pada uji N-Gain diperoleh sebesar 2,77 dengan kategori sangat efektif. Dengan demikian, media pembelajaran augmented reality materi sistem peredaran darah manusia layak untuk digunakan dalam menguatkan motivasi siswa SD
ANALISIS KEBUTUHAN PENGEMBANGAN INSTRUMEN PENILAIANKEMAMPUAN BERPIKIR KRITISGEOMETRISBAGI SISWA SEKOLAH DASAR BERBASIS MAZE CHASE
No full textKemampuan berpikir geometris pada pembelajaran matematika harus memahami berpikir tingkat awal agar dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya. Tahap kemampuan berpikir peserta didik dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan strategi pembelajaran geometri. Pada umumnya penilaian dilakukan menggunakan tes berbasis paper and pen yang mempunyai kekurangan dari aspek kepraktisan serta kurang menumbuhkan literasi digital peserta didik di abad 21. Penelitian ini bertujuan untuk meenganalisis kebutuhan pengembangan instrument penilaian berbasis maze chase untuk mengukur kemampuan berpikir geometris peserta didik pada jenjang sekolah dasar ditinjau dari teori Van Hiele. Penelitian ini termasuk studi literatur dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Artikel yang dibahas pada penelitian ini yaitu artikel yang menjelaskan mengenai keterampilan berpikir ditinjau dari teori Van Hiele. Subjek dalam penelitian yaitu peserta didik sekolah dasar yang terbit dari tahun 2020 sampai 2023. Data penelitian dianalisis melalui model interaktif Miles dan Huberman. Hasil dari penelitian menyatakan bahwa instrumen penilaian kemampuan berpikir geometris peserta didik sekolah dasar berbasis maze chase ditinjau dari teori Van Hiele dibutuhkan guna mengukur kemampuan berpikir geometris peserta didik secara terstrukur. Selanjutnya melakukan penguatan dengan melaksanakan kegiatan pembelajaran berdasarkan kemmapuan yang dimiliki peserta didik. Tingkat berpikir pada peserta didik sekolah dasar diukur dari tahap visualisasi sampai abstraksi berdasarkan pada materi yang ada pada kurikulum sekolah dasar