E-Jurnal Universitas Swadaya Gunung Jati
Not a member yet
3467 research outputs found
Sort by
Analisis Gaya Bahasa Pada Puisi “Rumpun Alang-Alang” Karya W. S. Rendra
No full textW. S. Rendra merupakan salah seorang penyair terkemuka di Indonesia. Karya puisinya yang berjudul “Rumpun Alang-alang” menceritakan tentang seorang laki-laki yang sedang bimbang akan kegiatan dan kehidupan yang dijalani. Hal ini disebabkan, karena terbayang-bayang akan seorang perempuan yang sedang dicintainya. Terkadang, laki-laki tersebut rindu akan kehadiran perempuan yang dicintainya. Selain itu, muncul perasaan untuk menemui perempuan tersebut. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis gaya bahasa pada puisi “Rumpun Alang-alang” karya W. S. Rendra. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dengan membaca tulisan atau jurnal yang mendukung data primer. Selanjutnya, dilakukan penyaringan dan pencatatan data yang dibutuhkan untuk dianalisis. Hasil analisis menunjukkan terdapat dua gaya bahasa pada puisi “Rumpun Alang-alang”, yaitu metafora dan personifikasi. Diperoleh tiga data dalam gaya bahasa metafora dan dua data dalam gaya bahasa personifikasi
PENDEKATAN TEKSTUAL DAN KONTEKSTUAL TERHADAP PELAKSANAAN HUKUM ISLAM
No full textTujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan hukum Islam dan sumbernya melalui dua pendekatan yaitu pendekatan tekstual dan kontekstual. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kajian pustaka. Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa Islam sejak masa Rasulullah hingga masa kontemporer umat Muslim memiliki dua sumber hukum utama yaitu al-Qur’an dan Hadis yang selalu dijadikan landasan bagi umat Muslim dalam menjawab persoalan kehidupan. Wujud al-Qur’an dan Hadis sebagai sebuah teks normatif menimbulkan multi interpretasi dari orang yang membacanya, ini mengakibatkan munculnya golongan tekstualis dan kontekstualis dalam khazanah keilmuan hukum Islam. Golongan tekstualis berusaha untuk memurnikan amalan hukum Islam melalui arti dan makna langsung al-Qur’an dan Hadis itu sendiri tanpa melibatkan pemahaman atau nalar terhadap realitas, sebaliknya golongan kontekstualis berupaya mendialogkan teks al-Qur’an dan Hadis dengan realitas sosial yang dinamis. Padahal seyogyanya sebuah interpretasi komprehensif harus dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan secara bersamaan agar dapat menghasilkan kajian Islam yang aktual dan faktual serta agar konten al-Qur’an dan Hadis benar-benar menjadi relevan dengan fakta atau fenomena yang sedang terjadi kapan saja dan dimana saja
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NOMOR : 2913/PDT.G/2020/PA.TA TENTANG GUGAT NAFKAH ANAK ANGKAT
No full textPerbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Namun apabila terjadi keadaan yang mana anak angkat yang kedua orangtua nya bercerai menjadi permasalahan hukum yang diteliti dalam penelitian ini yang dikaji berdasarkan putusan pengadilan nomor 2913/Pdt.G/2020.PA/Ta. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Pendekatan penelitian berupa pendekatan kasus. Teknik Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka guna memperoleh bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data yang diperoleh dianalisis melalu metode kualitatif serta penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif. Hasil penelitian ini adalah akibat hukum dari pengangkatan anak maka status anak yang bersangkutan berubah menjadi seperti seorang anak yang sah dan hubungan keperdataan dengan orang tua kandungnya menjadi putus sama sekali, anak yang diangkat bersama-sama dengan anak kandung berhak mewaris. Majelis Hakim Tulungagung dalam perkara Nomor 2913/Pdt.G/2020.Pa/Ta telah menerapkan hukum tentang nafkah anak angkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu hakim memberikan putusan dengan adil karena Tergugat sekarang adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil (Dosen) yang sudah pasti mampu dan layak untuk memberikan setiap bulan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya, dan akan berkembang besarnya nafkah tersebut seiring dengan perkembangan kebutuhan anak tersebut
MENGUAK KEKUATAN TERSEMBUNYI: HUKUM SEBAGAI MESIN KONTROL SOSIAL DAN STRATEGI MACHIAVELLIAN DALAM PERGULATAN KEPEMIMPINAN KONTEMPORER
No full textJurnal ini melihat bagaimana hukum, dinamika masyarakat, dan strategi Machiavellian berinteraksi satu sama lain dalam bidang kepemimpinan modern. Narasi berkembang melalui analisis menarik tentang peran transformatif hukum sebagai penggerak perubahan sosial. Ini dikombinasikan dengan kompleksitas taktik kepemimpinan Machiavellian. Machiavelli percaya bahwa para pemimpin harus menggunakan perilaku manipulatif, dan analitis dalam upaya untuk memperolehdan mempertahankan kekuasaan. Penelitian ini meneliti bagaimana kekuatan ini bekerja sama dengan pengendalian sosial dan pertimbangan etika dengan memasukkan situasi dunia nyata dan konteks teoretis. Jurnal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang hubungan yang kompleks yang membentuk lingkungan kepemimpinan modern. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif karena termasuk dalam penelitian hukum doktrinal
AGRARIAN REFORM IN THE CONTEXT OF INCREASING POOR PEASANTS\u27 ACCESS TO LAND TENURE IN INDONESIA
No full textThe development of Indonesian society has a goal, as stated in paragraph IV of the Preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, then from that to form an Indonesian State Government that protects the entire Indonesian nation and all of Indonesia\u27s bloodshed. Article 33 Paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia states that the earth and water and the natural resources contained therein are controlled by the state and used for the greatest prosperity of the people. In connection with demands for reform in all areas of development, the People\u27s Consultative Assembly in 2001 issued Decree Number IX/MPR/2001, concerning Agrarian Reform and Natural Resources Management, and MPR RI Decree Number 5/MPR/2003, concerning assignments to MPR Leaders to Convey Suggestions on the Implementation of MPR Decisions by the President, DPR, Supreme Court, BPK. Basic Agrarian Law Number 5 of 1960 as the basis for national land law which is based on Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the land provisions are aimed at achieving social justice for the entire community in relation to the acquisition and utilization of resources. natural resources, especially land. Agrarian reform or Agrarian Reform as an issue is complex and multidimensional, which is a major program of the Indonesian state in realizing the welfare of the Indonesian people, especially in terms of increasing poor farmers\u27 access to land control in Indonesia, but in implementing agrarian reform, this is not an issue. which is easy, there are many obstacles, both from legal, land administration, social, political, cultural and security aspects.The development of Indonesian society has a goal, as stated in the fourth paragraph of the Preamble of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, then from that to form an Indonesian State Government that protects the entire Indonesian nation and the entire homeland of Indonesia. Article 33 Paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia states that the land and water and the natural resources contained therein are controlled by the state and used for the greatest prosperity of the people. In connection with the demands for reform in all areas of development, the People\u27s Consultative Assembly in 2001 issued Decree No. IX/MPR/2001 on Agrarian Reform and Natural Resource Management, and MPR Decree No. 5/MPR/2003 on the Assignment to the Leaders of the MPR to Provide Advice on the Implementation of MPR Decisions by the President, DPR, MA, BPK. The Basic Agrarian Law Number 5 of 1960 as the foundation of national land law based on Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the land provisions are aimed at achieving social justice for the entire community in relation to the acquisition and utilization of natural resources, especially land. Agrarian reform or Agrarian Reform as an issue, is complex and multidimensional, which is a major program of the Indonesian state in realizing the welfare of the Indonesian people, especially in terms of increasing the access of poor peasants to land tenure in Indonesia, but in implementing agrarian reform it is not an easy thing, there are many obstacles, both from the legal, land administration, social, political, cultural and security aspects
APPLICATION OF THE PRINCIPLE OF PROPORTIONALITY IN THE IMPOSITION OF PUNISHMENT AGAINST PERPETRATORS OF CRIMINAL OFFENSES
No full textThe judge\u27s consideration is an important thing in the imposition of punishment, so it is necessary to conduct a deeper review of the suitability between the amount of punishment and the consideration used by the judge, because the judge\u27s consideration has a major influence on the proportionality of the imposition of punishment and the determination of the severity of the punishment, with this it is hoped that the punishment given has fulfilled a sense of justice for all parties. This study aims to determine the factors considered by the judge in the imposition of punishment and the proportionality of the imposition of punishment in cases of negligence that causes death and injury to others. The research method used is normative juridical which is descriptive (describing) with a research approach in the form of a statute approach and case approach. The result of the research shows that there are several objectives in imposing punishment commensurate with the fault of the perpetrator which considers the same importance between public protection, general prevention and special prevention. However, in the development of discourse on the imposition of punishment, the position of proportionality as a limiting principle is not only followed by the preventive view, but also adopted by the modern retributive variant. This is influenced by different perspectives in viewing the principle of proportionality. From a positive understanding of the principle of proportionality, the court is obliged to impose a punishment that is commensurate with the criminal offence. To that end, the court determines the severity of the punishment to be imposed based on the criminal offence.The consideration of the judge is an important thing in the imposition of punishment, so it is necessary to conduct a deeper review of the suitability between the amount of punishment and the consideration used by the judge, because the judge\u27s consideration has a major influence on the proportionality of the imposition of punishment and the determination of the severity of punishment, with this it is expected that the punishment given has fulfilled a sense of justice for all parties. This study aims to determine the factors considered by the judge in the imposition of punishment and the proportionality of the imposition of punishment in cases of negligence that causes death and injury to others. The research method used is normative juridical which is descriptive (describing) with a research approach in the form of a statute approach and case approach. The results showed that there are several objectives in imposing punishment commensurate with the fault of the perpetrator who considers the same importance between public protection, general prevention and special prevention. However, in the development of discourse on the imposition of punishment, the position of proportionality as a limiting principle is not only followed by the preventive view, but also adopted by the modern retributive variant. This is influenced by different perspectives in viewing the principle of proportionality. From a positive understanding of the principle of proportionality, the court is obliged to impose a punishment that is commensurate with the criminal offense. For this reason, the court determines the severity of the punishment to be imposed based on the punishment
EXPLORING THE ROLE OF QUICK COUNT IN ELECTIONS: BETWEEN TRANSPARENCY AND CONTROVERSY
No full textQuick count is a method of counting election results that is carried out by taking samples of votes from some polling stations (TPS) to predict the final results of the election. Quick counts have become essential in the democratic process, providing fast and accurate preliminary information about election results and serving as a social control tool that prevents fraud. However, the quick count is also not free from controversy. Some parties doubt the accuracy and independence of the survey institutions that conduct the quick count, given the potential for bias and political pressure. In addition, the quick count results that are different from the official results from the KPU (General Election Commission) can trigger tension and distrust among the public. Therefore, survey institutions must maintain integrity and transparency in implementing quick counts to ensure public trust and legitimacy of the election process
APPLICATION OF DIVERSION OF BULLYING CRIMES AGAINST CHILDREN WITH DISABILITIES
No full textChildren are an inseparable part of the growth of a nation. Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. Objectives of the study: 1. To find out how the diversion of crimes committed by children is applied at the prosecutor\u27s level. 2. To find out the obstacles law enforcement faces against child violence. Bullying occurred on September 19, 2022, in Bojong Village, Susukan District, Cirebon Regency. Three high school teenagers bullied people with disabilities whose news had gone viral on social media. In this case, the perpetrator was a minor, committing acts of violence against a child with disabilities by mocking and kicking the victim. Individual law enforcement that is not strong will result in crimes or criminal acts that result in people committing criminal acts due to ineffective law enforcement. This study uses an empirical juridical method, which is carried out on facts or events related to the problems in this thesis, using qualitative descriptive where the data obtained from both library studies and interviews will be analyzed by explaining and explaining the results of the research object, then describing the results of the research in the form of mapping the problem after the process will conclude. Based on the research, it can be concluded that the procedural implementation of Diversion efforts at the Cirebon District Attorney\u27s Office has been under Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. However, it is not optimal in terms of substance. Of the 17 cases that entered the 2022-2023 period, 10 should have been able to be done, but only 5 cases were successfully pursued by the JPU. The inhibiting factors include weaknesses in Law No. 11 of 2012 SPPA and the community\u27s mindset that considers settlement through Diversi detrimental to the victim
Nominal Incorporation in Toba Batak Language
No full textBatak Toba Language has always been ignored as a source of Noun Incorporation. This happens because of the agglutinative nature of Batak Toba Language. This means that many words in Batak Toba Language are formed by combining several morphemes. Even so, it is possible that in fact a lot of Noun Incorporation (IN) processes occur in Batak Toba Language. This research uses Mithun and Rosen\u27s approach in searching for Incorporation of Nouns in Batak Toba Language. The results of this study reveal that the incorporation of nouns in Batak Toba Language even though they are not productive, still occurs at level I and II. The incorporation of nouns of Mithun\u27s ideas and also surprisingly (needs further investigation) occurs in two types of Rosen\u27s ideas, namely Compounding Nominal Incorporation and Nominal Incorporation Classifier. This research also reveals that much incorporation of nouns in Batak Toba Language is idiomatic and according to (Mithun, 1986) this is common in several languages.Bahasa Batak Toba selalu diabaikan sebagai sumber Penggabungan Kata Benda. Hal ini terjadi karena sifat aglutinatif Bahasa Batak Toba. Artinya, banyak kata dalam Bahasa Batak Toba yang dibentuk dengan menggabungkan beberapa morfem. Meski begitu, tidak menutup kemungkinan sebenarnya banyak sekali proses Noun Incorporation (IN) yang terjadi dalam Bahasa Batak Toba. Penelitian ini menggunakan pendekatan Mithun dan Rosen dalam mencari Penggabungan Kata Benda dalam Bahasa Batak Toba. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa penggabungan kata benda dalam Bahasa Batak Toba meskipun tidak produktif, namun tetap terjadi pada tingkat I dan II. Penggabungan kata benda gagasan Mithun dan juga mengejutkan (perlu diteliti lebih lanjut) terjadi pada dua jenis gagasan Rosen, yaitu Compounding Nominal Incorporation dan Nominal Incorporation Classifier. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa penggabungan kata benda dalam Bahasa Batak Toba banyak yang bersifat idiomatik dan menurut (Mithun, 1986) hal ini lazim terjadi pada beberapa bahasa
HUBUNGAN MUTU PELAYANAN BPJS KESEHATAN DENGAN KEPUASAN PASIEN DI INSTALASI RAWAT INAP RSUD PEKALONGAN
No full textLatar Belakang : Mutu pelayanan BPJS diidentifikasi dimensi kualitas servis yaitu kehandalan, daya tanggap, jaminan, empati dan bukti fisik sebagai dasar pelayanan yang berkualitas. Kepuasan pasien merupakan perasaan pasien yang timbul sebagai akibat dari kinerja pelayanan kesehatan yang diperolehnya setelah pasien membandingkannya dengan apa yang diharapkan dengan kenyataanya. Tujuan : Mengetahui hubungan mutu pelayanan BPJS Kesehatan dengan kepuasan pasien di Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Umum Daerah di Pekalongan.
Metode : Metode observasional analitik dengan desain Cross Sectional. Responden sebanyak 67 orang dipilih dengan teknik Stratified Random Sampling. Pengambilan data dengan pengisian kuesioner. Data didapat dan dianalisis dengan uji korelasi Chi Square dan Regresi Logistik.
Hasil : Hasil analisis Bivariat didapatkan nilai p-value=0,000 (< 0,05) pada hubungan lima dimensi (Kehandalan, Daya Tanggap, Jaminan, Empati, Bukti Fisik) Mutu Pelayanan dengan Kepuasan Pasien di Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Umum Daerah di Pekalongan. Hasil analisis Multivariat didapatkan empati dengan nilai Exp(B) sebesar 45,966, bukti fisik dengan nilai Exp(B) sebesar 36,521, kehandalan dengan nilai Exp(B) sebesar 31,594, daya tanggap dengan nilai Exp(B) sebesar 17,540, dan jaminan dengan nilai Exp(B) sebesar 6,382.
Kesimpulan : Terdapat hubungan Mutu Pelayanan BPJS Kesehatan dengan Kepuasan Pasien di Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Umum Daerah Pekalongan. Empati menjadi variabel yang memiliki hubungan paling dominan dengan kepuasan pasien.
Kata Kunci : Mutu Pelayanan, Kepuasan Pasien, Dimensi Mutu Pelayanan.
Background : BPJS service quality is identified by dimensions of Service Quality, namely reliability, responsiveness, assurance, empathy and physical evidence as the basis for quality services. Patient satisfaction is a patient\u27s feeling that arises as a result of the performance of health services he gets after the patient compares it with what is expected with reality.
Purposes : Knowing the relationship between the quality of BPJS Health services and patient satisfaction at the Inpatient Installation of the Di Pekalongan Regional General Hospital.
Methods : Analytic observational method with Cross Sectional design. Sixty seven respondents were selected using the Stratified Random Sampling technique. Data collection was done by filling out a questionnaire. The data obtained were then analyzed using the Chi Square correlation test and Logistics Regression.
Result : The results of the Bivariate analysis all obtained p-value = 0.000 (<0.05) in a five-dimensional relationship (Reliability, Responsiveness, Assurance, Attention, Physical Evidence) Quality of Service and Patient Satisfaction at the Inpatient Installation of the Di Pekalongan General Hospital. Multivariate analysis results obtained attention with an Exp (B) value of 45.966, physical evidence with an Exp (B) value of 36.521, reliability with an Exp (B) value of 31.594, responsiveness with an Exp (B) value of 17.540, and assurance with a value of Exp(B) is 6,382. Discussion : There is a relationship between BPJS Health Service Quality and Patient Satisfaction at the Inpatient Installation of the Pekalongan Regional General Hospital. Empathy is the variable that has the most dominant relationship with patient.
Keywords : Service Quality, Patient Satisfaction, Dimensions of Service Qualit