UKDLSM Repository (Univ. Katolik De La Salle)
Not a member yet
3958 research outputs found
Sort by
APLIKASI E - ARSIP BERBASIS WEB(Studi kasus: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado)
Get PDFEVALUASI KINERJA OPERASIONAL PELABUHAN DI MELONGUANE, KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD (Studi Kasus Pelabuhan Kelas III Melonguane)
Get PDFPelabuhan Melonguane merupakan satu dari beberapa pelabuhan di Kabupaten Kepulauan Talaud merupakan salah satu area utama untuk penumpang naik turun kapal serta bongkar muat barang. Dikarenakan melonguane merupakan Ibu Kota Kabupaten Talaud, maka daerah ini menjadi pusat perdagangan yang ada di Kabupaten Talaud. Sehingga berbagai macam kapal dengan kapasitas yang cukup besar masuk ke pelabuhan ini.
Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan dan mengelolah data operasional Pelabuhan Melonguane selama tiga tahun terakhir. Evaluasi dilakukan dengan tiga indikator, yaitu indikator output, indikator Service, dan indikator Utilisasi.
Dari Hasil Perhitungan, diperoleh bahwa Indikator Service Pelabuhan Kelas III Melonguane tergolong Cukup Baik. Indikator Output tergolong Sangat Baik, sedangkan untuk indikator Utilisasi masih tergolong Sangat Kurang. Dari Evaluasi yang dilakukan diperoleh bahwa ditemukan dermaga Pelabuhan Kelas III Melonguane yang sudah tidak memadai dan disarankan agar dapat dikembangkan.
Kata Kunci : Pelabuhan Kelas III Melonguane , Evaluasi, Indikato
IMPLEMENTASI METODE AHP (ANALYTIC HIERARCY PROCESS) DAN SAW (SIMPLE ADDITIVE WEIGHTING) UNTUK SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENILAIAN KINERJA KARYAWAN
Get PDFDalam berbagai bidang, termasuk penilaian kinerja karyawan, Analytic Hierarchy Process (AHP) dan Simple Additive Weighting (SAW) telah menjadi dua metode pengambilan keputusan yang sering digunakan. SAW adalah metode sederhana untuk menentukan alternatif terbaik dengan dua jenis kriteria, yaitu cost (nilai terendah) dan benefit (nilai tertinggi). AHP adalah metode yang lebih kompleks untuk menyelesaikan masalah multi-kriteria. Kedua metode tersebut membantu manajemen dalam mengambil keputusan yang lebih baik dan objektif dalam mengevaluasi kinerja karyawan.
Tantangan dalam pengambilan keputusan penilaian kinerja karyawan meliputi keberagaman karyawan dalam hal pengalaman, keterampilan, dan tingkat motivasi. Faktor-faktor ini dapat mempengaruhi kinerja karyawan dan menyulitkan penentuan kriteria objektif untuk mengevaluasi kinerja mereka. Selain itu, faktor subjektif seperti kecenderungan pribadi dan persepsi yang berbeda-beda juga mempengaruhi pengambilan keputusan penilaian karyawan.
Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis akan mengusulkan pengembangan Sistem Pendukung Keputusan (SPK) Penilaian Kinerja Karyawan Menggunakan Metode SAW dan AHP. Penggunaan metode SAW akan membantu memberikan bobot pada kriteria penilaian yang telah ditentukan dan menghitung skor total untuk setiap karyawan, sementara metode AHP akan digunakan untuk menentukan nilai prioritas untuk setiap kriteria dan menggabungkan nilai prioritas tersebut dalam perhitungan skor total kinerja karyawan. Dengan menggabungkan kedua metode ini, diharapkan pengambilan keputusan dalam penilaian kinerja karyawan dapat lebih objektif, akurat, dan memberikan manfaat yang signifikan bagi peningkatan produktivitas dan kualitas kerja.
Menggabungkan Metode SAW dan AHP dalam sistem pendukung keputusan telah membawa manfaat yang signifikan. Oleh karena itu, dalam tugas akhir ini akan dikembangkan Sistem Pendukung Keputusan (SPK) Penilaian Kinerja Karyawan Menggunakan Metode SAW dan AHP membantu proses penilaian karyawan menjadi lebih baik dan objektif dengan menggunakan 6 kriteria untuk penilaian kinerja karyawan, pengumpulan data ini diambil dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap HRD dari Manado Town Sqaure.
Hasil dari penelitian ini dengan menggabungkan metode SAW dan AHP dapat berjalan dengan baik. Serta sistem mampu melakukan perhitungan sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan dan menampilkan karyawan terbaik setiap bulannya.
Kata Kunci: Analytic Hierarcy Process, Penilaian Kinerja Karyawan, Simple Additive Weighting, Sistem Pendukung Keputusan
PENGHARMONISASIAN PERATURAN DAERAH DI PROVINSI SULAWESI UTARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Get PDFProses dalam pengharmonisasian seringkali terjadi permasalahan terhadap kewenangan pengharmonisasian dan adanya Peraturan Daerah yang telah berlaku namun belum melalui proses pengharmonisasian. Hal itu membuat kualitas dari Peraturan Daerah tersebut menimbulkan permasalahan di tengah masyarakat dan pertaruan yang tersebut telah cacat secara proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan begitu, Peraturan Daerah tersebut dapat dibatalkan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengidentifikasi pengharmonisasian Peraturan Daerah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan serta menganalisis peran pengharmonisasian dalam meningkatkan kualitas Peraturan Daerah di Provinsi Sulawesi Utara. Metode penelitian normatif digunakan untuk merujuk pada studi kepustakaan dengan sumber data dari Peraturan Perundang-Undangan, buku, jurnal, dan kamus yang berkaitan dengan pembahasan dalam skripsi ini. Pengharmonisasian merupakan salah satu tahap yang wajib dilaksanakan dalam pembentukan Peraturan Daerah. Namun, dalam prakteknya masih terjadi ketidakjelasan kewenangan pengharmonisasian, sehingga proses harmonisasi terhadap Peraturan Daerah tidak efisien dan efektif. Peran pengharmonisasian dalam pembentukan Peraturan Daerah di Sulawesi Utara sangat berpengaru terhadap kualitas Peraturan Daerah, sehingga pengharmonisasian menjadi penting untuk dilaksanakan. Namun dalam praktiknya, masih ada Peraturan Daerah telah berlaku namun belum melakukan pengharmonisasian. Aturan-aturan lama perlu diubah, setelah dirubahnya aturan Perundang-Undangan sebagai dasar pengharmonisasian. Juga setiap pihak yang membentuk Peraturan Daerah agar dapat memperhatikan setiap tahapan pembentukan Peraturan Daerah sehingga dapat membuat Peraturan Daerah yang ada di Sulawesi Utara menjadi Peraturan Daerah yang baik.
Kata Kunci: Pengharmonisasian, Peraturan Daerah, Sulawesi Utara
DAMPAK YURIDIS BAGI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL DI PERGURUAN TINGGI DALAM PERSPEKTIF PERMENDIKBUDRISTEK NOMOR 30 TAHUN 2021
Get PDFKekerasan seksual sering terjadi di lingkungan masyarakat dengan tidak memandang usia, ras, dan golongan dari setiap individu sehingga siapa saja dapat menjadi korban dan pelaku dari kekerasan seksual. Kekerasan seksual terjadi dalam berbagai bentuk, yaitu secara verbal, non-verbal, dan kekerasan seksual berbasis online. Kekerasan seksual merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 289 KUHP tentang Kejahatan Kesusilaan dan kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi diatur dalam Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pengaturan kekerasan seksual di perguruan tinggi dan penegakan hukum kekerasan seksual menurut Permendibukristek No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yakni penelitian yang menggunakan sumber data sekunder dalam bentuk uraian kata dan bukan angka. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Hasil penelitian yaitu pengaturan hukum bagi kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi dan jalannnya penegakan hukum apabila terjadi peristiwa kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi yang dilihat dari perspektif Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021. Saran dalam peristiwa kekerasan seksual seharusnya aturan yang telah ada harus sejalan dengan penegakannya, sehingga tujuan dari adanya Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 dapat berjalan dengan baik. Proses pencegahan dan penanganan harus berorientasi pada kepentingan korban dengan penegakan yang lebih tegas sehingga dapat memberikan efek jera kepada pelaku kekerasan seksual.
Kata Kunci: Dampak Yuridis, Kekerasan Seksual, Perguruan Tingg
SISTEM PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM
Get PDFPresidential threshold merupakan suatu kaidah yang mengatur terkait syarat-syarat dalam pelaksanaan pencalonan presiden serta wakil presiden di Indonesia. Aturan hukum terkait pemilu diatur dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektivitas penerapan Presidential Threshold dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia serta juga untuk mengetahui langkah justifikasi Presidential Threshold dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normative yang pada dasarnya dilakukan melalui studi kepustakaan yang mengkaji hukum tertulis dari sudut pandang teori, sejarah, filsafat, perbandingan, dan lain-lain. Hasil pembahasan dari penelitian yaitu fundamental sistem Presidential Threshold membatasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dengan jumlah kursi 20% dan perolehan suara nasional 25%. Perubahan Presidential Threshold terus mengalami perkembangan sejak tahun 2004 sampai 2019. Mulai dari 15% jumlah kursi dan 20% perolehan suara menjadi 20% jumlah kursi dan 25% jumlah suara. Presidential Threshold adalah syarat seseorang bisa menjadi Presiden dan Waki l Presiden. Sistem Presidential Threshold tidak dapat didasarkan pada perolehan suara karena hal tersebut mencerminkan Praktik Presidential Threshold secara parlementer. Secara fundamental sistem Presidential Threshold membatasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dengan jumlah kursi 20% dan perolehan suara nasional 25%. sistem Presidential Threshold bukan hanya diatur dalam Lex Generalis melainkan juga dalam Lex Superior, dalam hal ini adalah konstitusi.
Kata Kunci : Pemilu, Presidential Treshold, Siste
REHABILITASI SOSIAL TERHADAP PENGGUNA NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 1999
Get PDFPengguna narkotika perlu dihukum rehabilitasi sosial atau medis bukan hanya dihukum penjara, rehabilitasi sosial atau medis oleh penegak hukum dapat membuat pengguna narkotika berubah dari cara berpikir serta kepribadiannya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 54 menyatakan bahwa “Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaturan hukum terhadap pelaksanaan rehabilitasi sosial di Indonesia bagi pengguna narkotika di Indonesia, juga untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pengguna narkotika yang telah direhabilitasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan mengkaji aturan-aturan yang terdapat dalam ketentuan hukum di Indonesia serta berbabagi bahan hukum untuk melengkapi penelitian, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. Cara menganalis data yang diperoleh yaitu pengguna narkotika sebagai isu utama perlu direhabilitasi dengan maksud untuk menyembuhkan dirinya dari ketergantungan terhadap zat adiktif yang digunakan. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menggambarkan bahwa penerapan sanksi sosial terhadap pengguna narkotika, perlu menjalani rehabilitasi sosial dengan tahapan detoksifikasi, terpidana wajib menjalani tiga tahap perawatan, yaitu program rawat inap awal, program lanjutan dan pasca rawat inap. Rehabilitasi non-medis bagi pecandu narkotika akan mengikuti dalam berbagai kegiatan pemulihan, seperti konseling, terapi kelompok dan bimbingan spiritual berdasarkan agamanya, Bina lanjut (after care) setelah lulus dari tahapan rehabilitasi medis dan non-medis tahapan ini korban pengguna atau pelaku diberikan kegiatan sesuai dengan minat dan bakat untuk mengisi kegiatan sehari-hari dan dapat kembali kesekolah maupun kerja namun tetap berada dibawah pengawasan badan narkotika nasional.
Kata Kunci: Akibat Hukum, Narkotika, Tahapan-Tahapan Rehabilitasi medi
PENERAPAN MODEL OPEN ENDED LEARNING UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA SISWA KELAS V SD KATOLIK 14 ST. PAULUS MANADO
Get PDFMasalah dari penelitian ini adalah rendahnya hasil belajar matematika siswa kelas V SD Katolik 14 St. Paulus Manado. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar matematika pada materi perkalian dua pecahan desimal dengan menggunakan model open ended learning. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK), menggunakan Model Kemmis dan Mc Taggart, yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Penelitian ini dilaksanakan dengan II siklus dengan subjek sebanyak 27 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) hasil belajar matematika siswa mengalami peningkatan. Peningkatan hasil belajar siswa dapat dilihat pada pencapaian ketuntasan yang diperoleh siswa. Pada siklus I nilai rata-rata yang diperoleh siswa yaitu 76,57 dengan kategori baik. Jumlah siswa yang mencapai kriteria ketuntasan minimal adalah 19 orang dengan persentase sebesar 73%. Pada pelaksanaan siklus II meningkat, dengan nilai rata-rata yang diperoleh siswa sebesar 94 dengan kategori sangat baik. Jumlah siswa yang mencapai kriteria ketuntasan minimal adalah 23 orang, dengan persentase sebesar 88%. 2) hasil dari aktivitas guru pada pelaksanaan siklus I mencapai skor 63 dengan persentase sebesar 78,75% dengan kategori baik dan mengalami peningkatan pada siklus II dengan skor 76 dan persentase sebesar 95% dengan kategori sangat baik, dan 3) hasil dari aktivitas siswa pada pelaksanaan siklus I mencapai skor 14 dengan persentase sebesar 56% dengan kategori cukup dan pada siklus II mencapai skor 27 dengan persentase sebesar 90% dengan kategori amat baik.
Kata Kunci: Model Open Ended Learning, Hasil Belajar, Matematika
PERLINDUNGAN KORBAN PERANG BERDASARKAN KONVENSI JENEWA 1949 OLEH INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS
Get PDFInternational Committee of the Red Cross (ICRC) terhambat dalam melaksanakan perlindungan korban perang akibat dari ketentuan Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949, hanya memberikan hak inisiatif kepada ICRC yang menyebabkan permasalahan seperti yang terjadi di negara Afghanistan tahun 1979 pada saat terjadinya invasi Uni-Soviet menolak bantuan korban perang oleh ICRC sehingga menyebabkan sekitar 18.000 korban perang meninggal dunia dari pihak kombatan. Permasalahan di atas mengarahkan penulis dalam menyusun rumusan masalah yaitu bagaimana kekuatan hukum Konvensi Jenewa 1949 dan bagaimana perlindungan korban perang oleh International Committee of the Red Cross berdasarkan Konvensi Jenewa 1949 dengan tujuan penelitian untuk mengetahui kekuatan hukum Konvensi Jenewa 1949 dan untuk mengetahui perlindungan korban perang oleh International Committee of the Red Cross berdasarkan Konvensi Jenewa 1949. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif dalam mengumpulkan data, menyusun data dan menyelesaikan skripsi. Metode penulisan hukum yuridis normatif dianggap cocok dipakai dalam penelitian ini karena fokus pada penggunaan sumber-sumber hukum tertulis seperti undang-undang, buku, jurnal-jurnal, pendapat ahli, dan kamus yang sesuai dengan penelitian. Hasil dari penelitian ini akan memberikan rekomendasi khususnya di bidang hukum internasional untuk meningkatkan kekuatan hukum Konvensi Jenewa 1949 dan pemberian bantuan korban perang oleh ICRC yang lebih efektif lewat perubahan atas Konvensi Jenewa 1949 serta memperluas ratifikasi dari Konvensi Jenewa 1949 terhadap negara-negara yang belum meratifikasi.
Kata kunci: ICRC, Konvensi Jenewa 1949, Korban Peran