UKDLSM Repository (Univ. Katolik De La Salle)
Not a member yet
3958 research outputs found
Sort by
PENGELOMPOKAN TINGKAT KECANDUAN MENONTON DRAMA KOREA MENGGUNAKAN ALGORITMA K-MEANS CLUSTERING
No full textDrama Korea adalah sebuah drama yang sangat populer di seluruh dunia khususnya Asia, bersamaan dengan merebaknya budaya populer Korea. Drama Korea dapat dengan mudah diakses dan dijangkau dengan layanan streaming yang menyediakan banyak pilihan bahasa. Menonton drama Korea secara berlebihan merujuk pada situasi di mana individu tidak dapat mengendalikan dan membatasi hasrat mereka untuk menonton drama Korea, menghabiskan banyak waktu saat menonton drama Korea, menunjukkan kegelisahan yang berlebihan dan agresivitas ketika tidak bisa menonton drama Korea.
Mahasiswa adalah salah satu kalangan yang paling rentan terhadap kecanduan Menonton Drama Korea. Dengan Menonton Drama Korea membuat mahasiswa merasa senang karena mendapat kepuasan psikologis, yang membuat mahasiswa semakin tertarik untuk menonton drama Korea secara terus menerus sehingga melupakan tugas utamanya. Tingkat kecanduan dalam menonton drama Korea dapat ditentukan berdasarkan 7 aspek yaitu kepentingan, toleransi, suasana hati, kekambuhan, menarik diri, konflik, dan euforia.
Tugas Akhir ini dilakukan dengan tujuan membantu biro kemahasiswaan universitas katolik de la salle Manado dalam mengetahui tingkat kecanduan menonton drama Korea dengan menghasilkan 3 cluster yaitu tidak kecanduan, cukup kecanduan, dan kecanduan.
Kata Kunci: Drama Korea, Kecanduan, Mahasiswa, Data Mining
KEPASTIAN HUKUM EKSEKUSI HARTA PAILIT SEBAGAI JAMINAN YANG DIBEBANKAN HAK TANGGUNGAN
Get PDFKepailitan dipandang sebagai jalan pintas untuk menyelesaikan permasalahan utang piutang, namun demikian tentunya kepailitan bisa menimbulkan kerugian bagi kreditor pemegang hak tanggungan ketika debitor pailit. Peristiwa hukum menyangkut kepailitan dan juga hak tanggungan ini masing-masing diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (KPKPU) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan dengan Tanah. Kedua peraturan ini sudah seharusnya selaras satu dengan yang lainnya, akan tetapi dalam praktiknya Pasal 56 ayat (1) UUKPKPU bertentangan dengan Pasal 6 dan Pasal 21 UUHT. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi kreditor pemegang hak tanggungan ketika debitor pailit dan kepastian hukum eksekusi harta pailit sebagai jaminan yang dibebankan hak tanggungan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yakni penelitian hukum perpustakaan yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek kecuali aspek terapan atau implementasinya. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini yaitu kedua Undang-Undang yang mengatur memberikan perlindungan hukum berupa hak melakukan eksekusi dan adanya aturan actio paulina serta penerapan asas preferensi hukum lex posterior derogat legi priori sebagai jalan keluar untuk mendapatkan kepastian hukum eksekusi harta pailit sebagai jaminan yang dibebankan hak tanggungan. Saran bagi para pihak yang terlibat seharusnya sadar mengenai aturan yang berlaku agar mengetahui perlindungan hukum apa yang bisa diperoleh dan diperlukan sinkronisasi antara kedua aturan yang mengatur.
Kata Kunci: Eksekusi, Pailit, Jaminan, Hak Tanggungan
KAJIAN TARIF ANGKUTAN UMUM PENUMPANG DI PULAU SIAU
Get PDFSalah satu cara untuk pergi dari satu tempat ke tempat lain adalah dengan menggunakan angkutan umum. Angkutan umum di Kabupaten Kepulauan SITARO (Siau Tagulandang Biaro), terutama di Pulau Siau, kurang layanan. Jumlah penumpang dan jarak tempuh setiap trayek memengaruhi tarif angkutan umum penumpang.
Dengan menggunakan Metode DLLAJ No 22 tahun 2009, penelitian ini akan dibandingkan dengan tarif yang berlaku menurut Surat Keputusan Bupati No 38 Tahun 2022. Untuk memastikan bahwa pemilik angkutan umum dan pengguna angkutan umum tidak dirugikan, dinas terkait harus menetapkan tarif angkutan umum.
Metode Forum Studi Metode Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan (DLLAJ) adalah cara untuk menilai besaran biaya operasi kendaraan (BOK) yang harus dikeluarkan oleh pemilik angkutan. Tarif yang berlaku saat ini dipengaruhi oleh jarak tempuh. Dari hasil penelitian di dapat bahwa tarif yang berlaku di pulau Siau selisi harga dari Surat Keputusan Bupati No 38 Tahun 2022 dan Tarif DLLAJ tidak merugikan pengguna angkutan umum.
Kata kunci: Tarif, Angkutan Umum, Jarak tempuh, Biaya Operasi Kendaraa
ANALISIS SUPREMASI HUKUM TERHADAP PEMBUKTIAN ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN OBSTRUCTION OF JUSTICE
Get PDFNegara hukum wajib menjamin supremasi hukum. Tidak tercapainya supremasi hukum salah satunya dikarenakan oleh kurangnya kualitas dari penegakan hukum. Kualitas dari penegakan hukum bisa dilihat dari kualitas aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum yang berkualitas mampu bertugas secara profesional dan tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum, apalagi melakukan perintangan proses peradilan. Perintangan proses peradilan di atur dalam Pasal 221 ayat 1 dan ayat 2 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama Sembilan bulan. Jika perintangan peradilan yang dilakukan terkait dengan informasi dan transaksi elektronik maka bisa dijerat dengan Pasal 49 jo. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan sanksi pidana penjara maksimal sepuluh Tahun dan denda paling banyak 10 Miliar Rupiah. Berdasarkan uraian di atas penulis ingin menganalisa supremasi hukum serta pembuktian di dalam persidangan terhadap anggota POLRI yang melakukan obstruction of justice. Metode penelitian yang dipakai adalah metode penelitian hukum normatif yang mengacu pada penelitian kepustakaan sebagai sumber data, kemudian dilakukan Analisa kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif untuk membuat kesimpulan. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa faktor aparat penegak hukum berperan paling besar dibanding faktor-faktor lainnya dalam proses menciptakan supremasi hukum. Oleh karena itu dibutuhkan aparat penegak hukum yang berkualitas dan profesional agar bisa tercapai supremasi hukum yang berkeadilan. Pemberian sanksi terhadap anggota polri yang melakukan obstruction of justice terlalu ringan dikarenakan lemahnya pembuktian yang dilakukan oleh penuntut umum. Oleh karena itu dibutuhkan penuntut umum yang profesional agar bisa menghasilkan hukum yang berkeadilan.
Kata Kunci: Hukum, Pembuktian, Supremasi
ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PASAL 480 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA TENTANG PENADAHAN
Get PDFTindak Pidana Penadahan didefinisikan sebagai pengumpulan atau penjualan barang hasil curian oleh seorang penadah secara sadar. Payung hukum Penadahan diatur dalam Pasal 480 ayat (1) dan (2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana dengan sanksi pidana penjara maksimal 4 tahun. Menarik untuk dipelajari mendalam soal efektifitas pasal ketika terdakwa penadah melakukan penguasaan atau pembelian sebuah barang diduga hasil curian tapi dalam keadaan tidak sadar bahwa objek tersebut didapatkan dari cara yang tidak patut. Guna menguji pasal tersebut penulis menempatkan Putusan Mahkama Agung Republik Indonesia Nomor 1220 K/Pid/2016 sebagai batu uji. Sebelum melakukan penarikan kesimpulan yang valid atas dua rumusan masalah yang penelitian hukum ini, penulis mecoba menuntun pembaca memahami pokok-pokok pembahasan melalui peranan hukum pidana materil yang mencakup pertanggungjawaban pidana hingga putusan hakim dilanjutkan dengan peranan aparat penegak hukum termasuk di dalamnya pertimbangan hakim dalam mencapai tujuan hukum. Menjadi semakin menarik untuk dibahas dalam pembahasan ketika Pengadilan Negeri Tebing Tinggi melalui putusannya yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 282/Pid.B/2016/PN.Tbt menyatakan bahwa terdakwa dinyatakan bebas namun kemudian melalui permohonan kasasi Nomor 16/AKTA.PID.2016/PM/Tbt oleh Jaksa Penuntut Umum dengan tuntutan yang memberatkan terdakwa. Posisi hakim memainkan peranan yang krusial dalam kasasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif melalui bahan kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berhubungan dengan penelitian.
Kata Kunci: Analisis Yuridis, Penadahan, Putusan Kasasi, Pertimbangan Hakim
ANALISIS PROSEDUR RESTITUSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MANADO
Get PDFRestitusi Pajak merupakan permohonan pengembalian kelebihan dalam pembayaran pajak yang diajukan oleh wajib pajak. Restitusi Pajak Pertambahan Nilai dilakukan untuk melindungi hak setiap wajib pajak, apabila terdapat kekeliruan dalam pemungutan Pajak Pertambahan Nilai yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana yang telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui restitusi Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh KPP Pratama Manado pada Wajib Pajak sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, mengetahui kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Manado saat melakukan prosedur restitusi Pajak Pertambahan Nilai pada Wajib Pajak, serta mengetahui upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Manado terhadap kendala yang terjadi.
Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan model Miles dan Huberman, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.
Hasil dan kesimpulan dari penelitian ini adalah prosedur restitusi Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh KPP Pratama Manado sudah sesuai berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.03/2010. Kendalanya adalah adanya Wajib Pajak yang terlambat dan tidak lengkap dalam memberikan dokumen serta kontak yang diberikan oleh Wajib Pajak tidak bisa dihubungi. Upaya KPP Pratama Manado yaitu melakukan komunikasi dengan Wajib Pajak terkait keterlambatan atau tidak lengkapnya dokumen, dan meminta Wajib Pajak mencari bukti pemindahbukuan pada bendaharanya.
Kata Kunci: Pajak Pertambahan Nilai, Restitusi Pajak Pertambahan Nilai, Prosedur Restitusi Pajak Pertambahan Nila
EKSISTENSI JUSTICE COLLABORATOR DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA BERDASARKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA
Get PDFJustice collaborator dipandang memiliki peran yang strategis dalam rangka membuat terang suatu peristiwa pidana, namun dalam perkembangannya justice collaborator masih menuai pro dan kontra. Justice collaborator sendiri dapat dipahami sebagai saksi pelaku yang bekerjasama untuk mengungkap fakta sebenarnya dalam tindak pidana tertentu. Adapun tujuan dari penelitian ini yakni untuk menganalisis eksistensi dari justice collaborator di lingkungan peradilan Indonesia dan untuk mengetahui bentuk kepastian hukum bagi justice collaborator dalam tindak pidana pembunuhan berencana. Penelitian ini dilakukan dengan metodologi yuridis normatif, dimana penulis menggunakan sumber-sumber berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang, jurnal ilmiah, buku-buku, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan hasil-hasil penelitian lainnya. Hasil penelitian yang penulis lakukan menunjukkan bahwa keberadaan justice collaborator di Indonesia memang harus dibuktikan secara yuridis dan perlu disadari bahwa peran dari justice collaborator dalam suatu kasus pidana tertentu adalah sangat strategis, sehingga kepastian hukum bagi justice collaborator memang harus dijamin oleh negara, mengingat perannya yang strategis sehingga keselamatan dari justice collaborator setelah bersaksi di pengadilan menjadi rawan dari teror pihak-pihak yang tidak sejalan dengan perannya. Saran untuk perkembangan justice collaborator di Indonesia adalah seharusnya dibangun suatu pandangan bahwa peran justice collaborator memang sangat strategis dalam mengungkap suatu kasus pidana, pengaturan justice collaborator seharusnya dimuat saja dalam satu Undang-Undang yang secara khusus mengatur mengenai justice collabolator.
Kata Kunci: Eksistensi, Justice Collabolator, Pembunuhan, Tindak Pidan
ANALISIS LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK MENGUKUR KINERJA KEUANGAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
Get PDFLaporan Realisasi Anggaran merupakan bagian dari laporan keuangan pemerintah daerah yang berisikan tentang kondisi dari realisasi suatu anggaran dari suatu entitas pemerintah daerah yang menurut standar laporan realisasi anggaran. Informasi Laporan Realisasi Anggaran berguna untuk mengevaluasi keputusan tentang pengalokasian sumber daya ekonomi, akuntabilitas, dan kepatuhan entitas pelapor terhadap peraturan anggaran, karena memberikan informasi tentang pelaksanaan anggaran yang sangat berguna untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Kinerja Keuangan Merupakan sebuah gambaran mengenai keadaan keuangan disebuah perusahaan atau instansi pemerintahan dalam jangka waktu tertentu yang merupakan hasil dari banyak keputusan secara individual yang dibuat secara terus menerus oleh pihak manajemen. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat ditinjau dari Laporan Realisasi Anggaran.
Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Analisis data yang digunakan dalam penelitia ini menggunakan Miles and Huberman
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat selama Tahun 2019 – 2022 kurang baik karena hampir semua rasio mengalami penurunan kinerja.
Kata Kunci : Laporan Realisasi Anggaran, Kinerja Keuanga
Asuhan Keperawatan Pada Klien An. A.M dengan Gangguan Kejang Demam di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Gunung Maria Tomohon
No full textLatar Belakang: Masalah kegawadaruratan yang terjadi pada usia anak yang dapat menyebabkan cedera lebih lanjut jika tidak ditangani dengan benar adalah kejang demam. Penyakit ini dipengaruhi oleh virus atau infeksi dalam tubuh anak sehingga perlu diwaspadai karena apabila terjadi lebih dari 15 menit dapat menyebabkan kecacatan pada otak bahkan berakibat kematian.
Tujuan: untuk memaparkan analisis pelaksanaan asuhan keperawatan pada pasien dengan kejang demam di IGD RS Gunung Maria Tomohon.
Metode: Pelaksanaan asuhan keperawatan gawat darurat dilakukan dengan perencanaan keperawatan selama 1x5 jam.
Hasi: Pelaksanaan asuhan keperawatan ini telah dilakukan dengan metode pengkajian kegawatdaruratan yang meliputi pengkajian primary survey (penilaian airway, breathing, circulation, disability dan exposure) dan secondary survey
(pemeriksaan head to toe) sehingga didapatkan diagnosa keperawatan berdasarkan prioritas masalah klien yaitu pola napas tidak efektif, hipertermi dan defisit pengetahuan. Kemudian diberikan implementasi keperawatan sesuai dengan
kriteria hasil selama 1x5 jam dan diperoleh hasil yaitu masalah teratasi dengan tanda evaluasi yaitu pola napas, termogulasi membaik dan bertambahnya pengetahuan dari orangtua.
Kesimpulan: Pada asuhan keperawatan gawat darurat pada pasien kelolaan menunjukkan masalah teratasi, namun dikarenakan masih membutuhkan observasi dan penanganan lainnya maka dipindahkan ke ruang rawat inap.
Kata Kunci: Asuhan keperawatan kegawatdaruratan, kejang demam anak,
Refrensi : 3 buku, 2 E-book, 35 Jurna