UKDLSM Repository (Univ. Katolik De La Salle)
Not a member yet
3958 research outputs found
Sort by
ANALISIS PENERAPAN TAX PLANNING ATAS PAJAK PENGHASILAN BADAN DALAM MEMINIMALKAN BEBAN PAJAK DI PT. PLN (PERSERO) UNIT INDUK DISTRIBUSI SULUTTENGGO
Full text linkPajak Penghasilan Badan (PPh Badan) merupakan komponen penting dalam manajemen keuangan dan operasional sebuah perusahaan. Sebagai kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh entitas bisnis, PPh Badan berfungsi untuk memastikan bahwa perusahaan berkontribusi kepada pendapatan negara. Pada umumnya, perencanaan pajak (tax planning) merujuk kepada proses merekayasa usaha dan transaksi Wajib Pajak agar utang pajak berada dalam jumlah yang minimal, tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Suatu perencanaan pajak yang tepat menghasilkan beban pajak minimal yang merupakan hasil dari penghematan pajak atau penghindaran pajak.
Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis data sekunder dan data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang dipakai yaitu merujuk kepada model Miles dan Huberman, yaitu data display dan penarikan kesimpulan.
Hasil dan kesimpulan dari penelitian ini adalah Perusahaan melakukan tax planning dengan memanfaatkan peraturan undang-undang yang berlaku pada negara, biaya-biaya yang dikoreksi mematuhi dengan yang ada dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. Dapat dilihat bahwa penghasilan kena pajak setelah koreksi fiskal sebesar Rp. 3,794,601,294 dan pajak penghasilan yang harus dibayar Rp. 834,812,284,-ini merupakan pajak penghasilan terutang yang diperoleh dan menghemat pajak sebesar Rp. 908,280,756 dari penerapan tax planning. Penerapan tax planning menyebabkan beban pajak yang dibayarkan menjadi lebih kecil.
Kata Kunci : Pajak Penghasilan Badan, Tax Planning, Meminimalkan Beban Paja
PELAKSANAAN KEWENANGAN KOMISIONER TINGGI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA TERHADAP PENGUNGSI ROHINGYA DI INDONESIA
Full text linkIndonesia salah satu negara yang sering dikunjungi para pengungsi sebelum melanjutkan perjalanan ke negara tujuan, salah satunya etnis Rohingya. Keberadaan pengungsi Rohingya terhitung sudah 15 tahun lamanya yang kini telah ditetapkan oleh UNHCR sebagai tempat kedatangan pengungsi Rohingya dalam jumlah besar selama periode tahun 2009 hingga tahun 2023, yang pada akhirnyan di salah satu wilayah Provinsi Aceh pada tahun 2023 terjadinya fenomena yang menumpuknya pengungsi Rohingya sehingga menyebabkan keresahan bagi warga sekitar dengan disertai penolakan dan pengusiran terhadap pengungsi Rohingya yang dilakukan sebagian warga Provinsi Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa Bidang Pengungsi yang tidak melaksanakan kewenangannya serta mengetahui akibat tidak melaksanakan kewenangannya. Metode penelitian menggunakan metode hukum normatif yang menggunakan pijakan hukum berupa studi kepustakaan, instrumen hukum, serta pendapat ahli hukum internasional. Hasil penelitian terdapat Indonesia bukan peserta Konvensi 1951 menjadi alasan adanya hambatan sehingga pelaksanaan kewenangan UNHCR tidak berjalan dengan baik, hal ini sangat menyangkut dengan aspek hukum yang dimiliki Indonesia, maka akibatnya tidak sepenuhnya hak-hak para pengungsi rohingya dipenuhi. Saran dari penelitian ini ada sebaiknya UNHCR menggunakan solusi permanennya yang dinamakan durable solution yang memuat pengungsi dikembalikan kenegara asal, dimukimkan ke negara pemberi suaka pertama, dan dimukimkan di negara ketiga. Karena hal ini sudah tidak bisa dibiarkan mengingat juga tidak memenuhi penegakan hukumnya ialah tidak adanya keadilan, kepastian hukum bahkan kemanfaatan hukum bagi pengungsi maupun warga negara Indonesia agar hak-hak pengungsi bisa berjalan dengan seimbang.
Kata Kunci: Mandat UNHCR, Pengungsi Rohingya, Pelaksanaan Kewenanga
SISTEM IRIGASI OTOMATIS UNTUK TANAMAN PADI BERBASIS INTERNET OF THINGS
Full text linkKebutuhan manusia tidak lepas dari kesejahteraan, makanan, dan tempat tinggal yang terus meningkat seiring berjalannya waktu, khususnya kebutuhan akan pangan. Salah satu makanan pokok terutama di Indonesia adalah nasi yang berasal dari padi. Untuk itu, pengolahan lahan pertanian padi harus dikelola dengan sangat baik agar hasil yang didapatkan sesuai dengan kebutuhan konsumen, mengingat nasi merupakan makanan pokok yang dikonsumsi di Indonesia.
Pengolahan lahan pertanian padi tidak bisa sembarangan karena harus memperhatikan berbagai aspek yang mendukung proses bertani, seperti air, tanah, cuaca, dan lain sebagainya. Irigasi selama ini memerlukan partisipasi petani di mana petani harus melihat langsung jumlah air irigasi dan melakukan irigasi terhadap padi, namun terkadang petani sering lupa untuk melakukan hal tersebut dan juga kesulitan untuk mengatur irigasi. Oleh karena itu, diperlukan solusi untuk mengatasi masalah tersebut.
Tugas akhir ini menyajikan Sistem Irigasi Otomatis pada tanaman padi berbasis Internet of Things dengan konsep prototipe yang dilengkapi dengan sensor hujan, suhu, dan kelembapan tanah. Sistem ini menggunakan mikrokontroler Arduino Uno dan NodeMCU ESP8266 sebagai pusat kendali dan menggunakan algoritma Fuzzy Logic Sugeno untuk mengendalikan sistem secara otomatis. Dengan sistem ini, pengguna dapat memantau pintu bendungan penampungan air , kondisi tanah, cuaca, dan suhu hanya melalui aplikasi yang terhubung dengan Internet, baik menggunakan komputer maupun smartphone.
Berdasarkan hasil implementasi dan pengujian, algoritma Fuzzy Logic Sugeno telah berhasil diterapkan dan menghasilkan output yang sesuai dengan perancangan sistem. Ketika tanah terdeteksi kering atau tidak lembap, sistem akan secara otomatis membuka bendungan. Sebaliknya, ketika tanah terdeteksi sangat lembap, bendungan akan otomatis tertutup. Aplikasi web yang dikembangkan juga dapat menampilkan data cuaca secara real-time, seperti suhu, kelembapan, dan status hujan.
Kata Kunci: Irigasi Otomatis, Bendungan, Tanaman Padi, Internet of Things, Fuzzy Logic Sugeno
ANALISIS HUKUM JUAL BELI TANAH BERDASARKAN SURAT KUASA MUTLAK TANPA PERSETUJUAN PEMBERI KUASA
Full text linkPeraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah pada Pasal 1 ayat (1) mengatur mengenai Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai pejabat publik mempunyai kewenangan yang diberikan oleh negara untuk melakukan pembuatan akta yang berkaitan dengan peristiwa hukum terutama dalam hal hak atas tanah. Permasalahan yang penulis temui yaitu adanya pembuatan akta jual beli yang bertumpu pada surat kuasa mutlak tanpa persetujuan penjual sehingga tujuan dari penulisan ini yaitu untuk mengetahui pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap kedudukan akta jual beli yang yang dibuat berdasarkan surat kuasa mutlak dan untuk mengetahui analisis hukum jual beli tanah berdasarkan surat kuasa mutlak tanpa persetujuan pemberi kuasa, dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier, dan metode analisis kualitatif sehingga hasil yang di dapat yaitu PPAT bertanggung jawab penuh atas pembuatan akta jual beli yang dibuat berdasarkan kuasa mutlak. Kerugian terhadap para pihak atas kelalaian PPAT tersebut dibebankan kepada pejabat yang karena kelalaiannya itu telah menimbulkan kerugian dan Jual beli tanah berdasarkan surat kuasa mutlak tanpa persetujuan pemberi kuasa merupakan perbuatan yang melanggar hukum karena telah melanggar ketentuan hukum serta kode etik PPAT sebagai pejabat berwenang dalam pengurusan yang berkaitan dengan tanah, sehingga PPAT yang melakukan perbuatan melanggar hukum. Maka penulis menyarankan yaitu PPAT harus memberitahukan pihak-pihak terkait jika menemukan pembuatan akta berdasarkan surat kuasa mutlak PPAT dapat bertanggung jawab secara penuh terkait pelanggaran hukum yang menyebabkan kerugian bagi orang lain atas perbuatannya.
Kata Kunci: PPAT, Tanah, Surat Kuasa Mutla
KEGIATAN KERJA PRAKTIK MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO PADA KANTOR KEJAKSAAN NEGERI MANADO
Full text linkANALISIS KINERJA LALU LINTAS SIMPANG TIGA TAK BERSINYAL (STUDI KASUS : JL. HASANUDDIN – PASAR TUMINTING, KOTA MANADO
Full text linkPersimpangan merupakan bagian penting dari jalan perkotaan karena efisiensi, keselamatan, kecepatan, dan kualitas lalu lintas sangat bergantung pada perencanaan persimpangan. Penelitian dilakukan di kawasan pemukiman dan tempat perbelanjaan yang menjadi jalan alternatif, tepatnya di Simpang tak bersinyal Jalan Hasanuddin – Pasar Tuminting. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kinerja serta tingkat Pelayanan pada persimpangan lengan Tiga Tak Bersinyal menggunakan MKJI 1997. Penelitian ini dilakukan selama 7 hari yang dimulai dari pukul 05.00 hingga pukul 20.00. Dari hasil pehitungan yang dilakukan pada simpang tiga tak bersinyal Kapasitas (C) = Senin pagi : 1969, Senin siang :
2059, Senin sore : 2079. Derajat Kejenuhan (DS) = Senin pagi : 0,99, Senin siang :
1,05, Senin sore : 1,09, Tundaan Simpang (C) = Senin pagi : 18,72 det/smp, Senin siang : 21,52 det/smp, Senin sore : 24,39 det/smp, Peluang Antrian (QP%) = Senin pagi : 40-78, Senin siang : 44-89, Senin sore : 48-98, hari Senin merupakan Tundaan tertinggi. Dengan analisis penanganan simpang tiga dengan perubahan geometri jalan, didapati hasil pada periode jam puncak nilai tundaan (D) berkurang menjadi : 14,02 det/smp.
Kata kunci : Persimpangan, Simpang tak bersinyal, Kinerja simpang, MKJI 199
PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN MATINYA ORANG MELALUI VISUM ET REPERTUM
Full text linkTindak pidana adalah suatu perbuatan atau serangkaian perbuatan yang melanggar hukum pidana yang oleh undang-undang ditetapkan sebagai perbuatan yang terlarang dan diancam dengan sanksi pidana. Penganiayaan sebagai salah satu bentuk tindak pidana merupakan suatu tindakan yang paling mudah terjadi di lingkungan masyarakat, dan bukan lagi menjadi hal yang baru, bahkan tidak sedikit dari perbuatan ini menyebabkan dampak serius bagi korban, baik secara fisik maupun mental, trauma jangka panjang, dan dapat menyebabkan seseorang dapat meninggal dunia. Visum et Repertum merupakan produk utama pelayanan kedokteran forensik klinik sebagai aplikasi pelayanan medis klinis pada korban dari suatu tindak pidana penganiayaan yang melibatkan bukti-bukti forensik yang cukup yang berasal dari pihak kedokteran kehakiman atau dokter umum atau ahli lainnya. Tujuan dari penelitian ini bertujuan untuk menentukan bagaimana kekuatan pembuktian Visum et Repertum dalam proses perkara pidana yang menyababkan matinya orang dan mengetahui akibat hukum yang dapat ditimbulkan apabila penyidik tidak meminta keterangan ahli untuk melakukan Visum et Repertum. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang berfokus pada asas-asas hukum dan falsafah dogma atau doktrin hukum positif yang layak diterapkan untuk menyelesaikan suatu perkara hukum tertentu. Penelitian ini menghasilkan mengenai kekuatan pembuktian tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian melauli visum et repertum dan bagaimana akibat hukum jika penyidik tidak meminta keterangan ahli untuk melakukan visum et repertum. Diharapkan kedepannya pihak penyidik dapat mensosialisasikan pentingnya visum et reperum sebagai alat bukti dalam kasus tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian. Diharapkan kedepannya kepolisian harus menerapkan sanksi yang tegas terhadap penyidik yang lalai dalam meminta Visum et Repertum.
Kata kunci: Pembuktian, Penganiayaan, Visum et Repertu
