The National Research and Innovation Agency's Ejournal Portal
Not a member yet
7815 research outputs found
Sort by
Economic, Energy and Co2 Intensity Valuation in Indonesia's Manufacturing Industry
No full textThe analysis on manufacturing sector mostly focuses on economic valuation such as output, value added, and employment, but few studies attempt simultaneously to analyze economic, energy consumption and carbon dioxide emissions (CO₂). We applied the graph theory to select the dominant industries based on selected criteria. We found that food industry became a dominant industry. However, none industry was dominant for the all criteria. This implied that pro growth is not always similar with pro environment, even the two criteria can be conflicted one and another. We argue that different characteristics of industry need to be considered in evaluating industry performance. Finally, in terms of policy intervention, we suggest government to construct intensity indicator and to develop broad policy framework in enhancing energy efficiency
Dominasi Asing di Pasar Modal dalam Perekonomian Indonesia
No full text
Increasing portion of foreign ownership in Indonesia Capital Market bring about debates on either advantage or disadvantage on the economy. On one hand, foreign ownership would induce higher dependency of the economy to the external global. Shocks, subsequently increase domestic risks. On the other hand, foreign ownership resultst on more investment and liquidities for the country that would be giving long term benefits through capital acceleration. This study examines impact of foreign pwnership and its risk to the capital market, as indicated by dynamics of capital market's volatility of Indonesia (BEI). Employing EGARCH(1,1) model, the study finds that Indonesian capitla market is intensively integrated to the world market, especially regional market of Asia compared to the US. Morever, by using OLS model to analyse factors affecting volatility of the market, the results show that along with increasing foreign trading frequencies would lead to positive impact on volatility. In other words, increasing foreign ownership would give less volatility in capital markets and therefore shows characteristics of stabilizing. Other variables are also indicated as factors affecting voaltility of markets, namely interest rates, exchange rate, and previous return
POLA RELASI PUSAT DAN DAERAH ERA PANDEMI COVID-19
No full textCovid-19 atau corona virus disease 2019 yang disebabkan oleh coronavirus 2 (SARS-Cov-2) menyerang sistem pernapasan manusia dan telah menyebabkan korban jiwa. Penyebaran virus Covid-19 yang sangat cepat di Indonesia mendorong pemerintah segara mengambil kebijakan dengan memberlakukan pembatasan sosial berskala besar. Namun, kebijakan yang diambil pemerintah pusat tidak sinkron dengan pemerintah daerah karena masing-masing memiliki pandangan sendiri atas kewenangan dari kebijakan yang diambil. Kondisi ini mengakibatkan silang sengkarut kewenangan antara pusat dan daerah yang pada akhirnya membingungkan masyarakat. Tujuan dari artikel ini ialah untuk melihat bagaimana pola relasi yang terbangun antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada masa pandemi Covid-19
PERANG PROKSI KONTEMPORER ARAB SAUDI-IRAN SEBAGAI BENTUK TURBULENSI TIMUR TENGAH: SEBUAH ANALISIS GEOPOLITIK
No full textKondisi Timur Tengah pada dasawarsa terakhir diwarnai dengan aneka konflik bersenjata. Ratusan ribu warga sipil menjadi korban, sementara belum ada tanda-tanda konflik mencapai fase akhir. Berbagai usaha perdamaian pun majal, menjadi indikasi adanya adu kepentingan yang telah mengakar kuat di kawasan ini. Arab Saudi dan Iran menjadi dua aktor kunci dalam turbulensi di Timur Tengah dalam dasawarsa terakhir. Keduanya berada dalam posisi permainan kekuatan demi memenuhi kepentingan masing-masing di kawasan, dengan melakukan perang proksi. Kondisi ini ditengarai menjadi casus belli sejumlah konflik di Timur Tengah—yang dalam perkembangannya juga melibatkan negara-negara sekutu masing-masing. Meskipun begitu, pada hakikatnya, persaingan politik antara Arab Saudi dan Iran telah berlangsung sejak lebih dari tiga dasawarsa, yang dalam beberapa waktu terakhir mengalami peningkatan. Tulisan ini berusaha untuk menganalisis perang proksi tersebut dengan sudut pandang studi geopolitik dan geostrategi. Fokus dari tulisan ini adalah strategi masing-masing negara dalam mempertahankan kepentingan masing-masing di kawasan sekaligus menjadi penyebab turbulensi di Timur Tengah. Tulisan ini pula percaya bahwa kedua belah pihak menjadi aktor utama perimbangan kekuatan (balance of power) dalam rangka mencapai hegemoni regional
POLITIK PERANG DAN PERAMPASAN ANGGARAN SEKTOR KESEHATAN
No full textPolitik kebijakan anggaran kesehatan adalah elemen penting dalam mendukung upaya percepatan pembangunan sektor kesehatan. Namun, dalam prosesnya, kebijakan soal anggaran justru mengabaikan sektor pembiayaan kesehatan dan lebih difokuskan pada sektor militer dan perang. Situasi ini menjadi semakin rumit di era ketidakpastian yang ditandai dengan peningkatan jumlah konflik, perluasan daerah konflik, dan penggunaan teknologi tempur berbiaya mahal. Persoalan “pengalihan paksa†anggaran kesehatan demi tujuan perang oleh sebuah kebijakan politik harus dianggap sebagai langkah keliru yang bisa membahayakan peradaban manusia, mengingat dalam beberapa dekade terakhir ini telah terjadi peningkatan tajam prevalensi berbagai jenis penyakit yang membutuhkan sokongan dana yang sangat besar. Problem yang ada mesti mendapat perhatian serius di tataran akademik dan pembelajaran politik maupun kesehatan guna mengadvokasi dampak dari perang terhadap kesehatan
PRAKONDISI UNTUK MENGUKUHKAN LEGITIMASI PEMERINTAHAN
No full textKeterlibatan elite politik selaku penyelenggara negara dalam praktik korupsi berdampak pada delegitimasipemerintahan hasil pemilu karena mengindikasikan kegagalan pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahansecara bertanggung jawab. Di sisi lain, problem delegitimasi ini mencerminkan kegagalan partai politik dalammelakukan fungsi rekrutmen sehingga tidak dapat menghasilkan calon-calon kandidat yang berkualitas untukmengikuti pemilu. Oleh sebab itu, partai politik harus dipaksa untuk melakukan seleksi internal bakal calon kandidatsecara transparan dalam membuat daftar calon kandidat yang akan dicalonkan untuk mengikuti pemilu. Hal inidiperlukan agar kualitas kandidat peserta pemilu dapat berkontribusi positif dalam menghasilkan keterpilihanpenyelenggara negara yang kredibel, kapabel, dan akuntabel untuk mengelola pemerintahan ke depan
KOALISI DALAM SISTEM DEMOKRASI PRESIDENSIAL INDONESIA : Faktor faktor Kerapuhan Koalisi Era Presiden Yudhoyono
No full textAlthough the concept ofcoalition is only prevalent in parliamentary democratic system but multiparty presidential system scheme which is applied in Indonesia necessitates the existence ofcoalition among its party Thepresence of Coalition is necessary to minimize the risk ofpolitical deadlock in relations between President andParliament on the one hand and due to built effectiveness in the government as the outcome ofgeneral electionBut in fact political coalition do not guarantee effectiveness in government administration even on the contraryit has become a prison for president because opposition comes from inside of The Parliament which also partof the coalition member in government In the era ofPresident Yudhoyono there are three importantfactors thatlead to fragility of the coalition the coalition design factor personalityfactor of the President and character ofthe party in theparliament In order to Built effectiveness in government which requires restructuring the coalitionform especially related to coalition base political nature of the agreement and contract among the members ofcoalition scope ofmaterial agreement and internal mechanism in the coalition in thefuture the effectiveness isalso going to be base on restructuring general election format to become national general election to elect President and Vice President and members ofparliament and local elections to choose head oflocal governmentprovince and district and members of local house of representatives
MENELISIK PERAN TENAGA AHLI ANGGOTA LEGISLATIF
No full textPerformance oftheparliament would be maximal ifit s been back up with optimal support system Part ofthesupport systems is parliamentary expert staff As a matter offact performance and role ofthe expert staffs as partofsupporting Indonesia s parliamentary is not in optimal condition The condition is due to absence ofclear anddetail regulation on the role anffunction ofparliament expert staff As a result ofthat condition many distortionsin role andfunction ofexpert staffhas been dailyfact in the parliament This paper is to analyze thatproblem andgive some recommendation related to the proble
KONFLIK DALAM PILKADA LANGSUNG : STUDI TENTANG PENYEBAB DAN DAMPAK KONFLIK
No full textThe direct regional elections have been conducted smoothly andpeacefully since June 2005 to 2008 Howeversome ofthe elections have become conflictual The direct regional elections conflict describes two different interestsrom different actors which are the loser and the winner The winner are candidates who won the elections andhave been determined by the KPUD while the loser are those who were not determined by the KPUD as thewinner The loser actors oftenly questioned the voting results decided by the KPUD Many ways have been doneo raise this conftictual issues including through Law This study provides description of direct regional electionsconflict triggerfactors causalfactors behavior ofthe elite and mass in the conflict ways to solve the conflict byhe elite formal and non formal institutions The important thing of this study is description ofthe effects and theuture oflocal democracy in the post struggle ofpowerfollowed by political conflict and resistanc
Koalisi Nano-Nano Pilkada Serentak 2018
No full textPilkada serentak 2018 menghasilkan pola koalisi yang tidak berubah dari pilkada-pilkada sebelumnya. Ada gejala koalisi nano-nano akan menjadi pola yang berulang. Koalisi nano-nano adalah sebuah koalisi yang variatif, campuran koalisi ideologis antara partai yang berideologi nasionalis-religus dengan berbagai pola pertarungan yang bisa berbeda-beda. Campuran koalisi seperti itu pun tidak sama atau linear antara pada Pilkada Gubernur/Wakil Gubernur dengan pola koalisi pada Pilkada Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota. Akibatnya, intra-koalisi sendiri terjadi kompetisi yang tidak sehat. Pola koalisi yang muncul cenderung lebih pada ukuran jumlah partai dan kursi partai sebagai konsekuensi syarat mengusung calon yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang No. 10 Tahun 2016. Aturan itu menyebabkan bukan saja koalisi nano-nano, tetapi juga koalisi mayoritas mutlak manakala ada kombinasi unsur dinasti politik dan ancaman elektabilitas calon yang tinggi sehingga tidak ada calon alternatif lain untuk maju. Model koalisi pada Pilkada Serentak 2018 yang lalu, nyaris sulit dianalisis dengan teori-teori koalisi yang dibangun atas pengalaman demokrasi parlementer, sebab kasus dan tipe koalisi dalam pilkada di Indonesia dapat memberi alternatif model koalisi baru yang tidak hanya didasarkan pada pertarungan pendekatan lama, pendekatan office-seeking dan pendekatan policy-seeking. Dalam kasus pilkada serentak 2018 di Indoensia, justru ada pola atau pendekatan baru yang bisa disebut sebagai pendekatan cartel-seeking