Student Journals
Not a member yet
16241 research outputs found
Sort by
IMPLEMENTASI PELAKSANAAN PENGANGKUTAN BATU BARA DI KABUPATEN BATANG HARI
Get PDFTujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana implementasi peraturan Bupati Batang Hari nomor 20 tahun 2013 tentang tata cara pelaksanaan pengangkutan batubara dengan penggunaan jalan umum di Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi peraturan Bupati Batang Hari Nomor 20 tahun 2013 berdasarkan indikator komunikasi yang kurang terjalin sehingga sering terjadi kesalahan dalam pelaksanaan kebijakan, sumber daya yang kurang apabila implementator kekurangan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan maka tidak akan berjalan dengan efektif, disposisi yang tidak maksimal karena dengan pengetahuan tinggi yang dimiliki oleh aparatur dapat membantu pelaksanaan implementasi tersebut dan pemahaman dan pendalaman juga dapat membantu terciptanya dan terlaksananya implementasi sesuai dengan tujuan yang akan di capai, struktur birorkrasi yang belum tercapai sehingga membuat kebijakan ini sulit untuk dijalankan
STAKEHOLDERS ANALYSIS DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN BANTUL
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis stakeholder dalam implementasi kebijakan pembinaan dan peningkatan kesempatan kerja penyandang disailitas di Kabupaten Bantul berdasarkan power dan interest, serta mengetahui apa saja faktor yang menjadi pendorong dan penghambat stakeholder dalam implementasi kebijakan. Urgensi penelitian adalah belum terdapatnya sinergi antar stakeholder dalam menyelesaikan permasalahan terkait hak dan kesempatan kerja disabilitas di Kabupaten Bantul. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber. Sementara teknik analisis data dilakukan dalam beberapa tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang dianalisis dengan indikator power dan interest, terdapat sembilan stakeholders yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul sebagai key players, Dinas Sosial Kabupaten Bantul sebagai context setter, Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD) DIY, LSM Ciqal, Yayasan Penyandang Cacat Mandiri (YPCM), Komunitas Difabelzone sebagai subject, serta Pemerintah Kelurahan, PT Busana Remaja Agracipta dan PT. Dong Young Tress sebagai crowd. Namun dalam implementasinya masih terdapat beberapa hambatan yang menyebabkan kebijakan belum mencapai tujuan secara optimal.
STUDY ON THE APPLICATION OF GOOD ENVIRONMENTAL GOVERNANCE PRINCIPLES IN THE MANAGEMENT OF KARST AREAS FOR MINING ACTIVITIES OF EXCAVED MATERIALS IN GUNUNGKIDUL DISTRICT
Get PDFThe aims of this study were 1) to find out the application of the principles of good environmental governance in the management of karst areas for non-metal mineral and rock mining in Gunungkidul district, and 2) to find out the inhibiting factors for the application of the principles of good environmental governance in the management of karst areas for mineral mining. non-metals and rocks in Gunungkidul district.This research uses a qualitative approach with descriptive methods. Determination of the sample using purposive-judgment sampling technique. The main data were obtained through interviews with the Head of the Monitoring and Control Center for Energy and Mineral Resources Licensing for the Sleman, Yogyakarta and Gunungkidul Regions, the Head of the PPLH Arrangement and Management Division for the Environmental Service, the Head for the Conservation and Control of Land Degradation at the Environmental Service, and the Head of the Implementation and Management Division. Oversight of the Department of Land Affairs and Spatial Development.Data validity test was carried out by source triangulation. The data analysis used is data reduction, data display, and conclusion drawing and verification.The results of the study show that the application of good environmental governance in the management of karst areas for C mineral mining activities in Gunungkidul district, namely: 1) the rule of law, the existence of the rule of law by carrying out various counseling on statutory regulations and reviving the values values and norms that already apply in the community., 2) participation, community involvement in the decision-making process in the management of karst mining areas in Gunungkidul Regency, 3) transparency and accountability (transparency and accountability), including actual reports in field, decision-making processes and results, as well as forms of responsibility that exist within the organization, and 4) access to information (access to information), the provision of information relating to the environment of the holder of authority. Factors inhibiting the application of the principles of good environmental governance are the not yet optimal involvement of all actors, the government has not been able to apply the principles of good environmental governance, the culture of government that supports good environmental governance has not yet been implemented, and regulations that are too general in nature
THE ROLE OF VILLAGE-OWNED ENTERPRISES IN COMMUNITY EMPOWERMENT IN TALUDAA VILLAGE, BONE DISTRICT, BONE BOLANGO DISTRICT, GORONTALO PROVINCE
Get PDFThis research aims to determine the role of Village-Owned Enterprises (BUMDes) in community empowerment in Taludaa Village, Bone District, Bone Bolango Regency, Gorontalo Province. This research uses a qualitative descriptive research design using primary and secondary data types. The research instrument uses tools in the form of observation guidelines, documentation and interviews. The research results show that Zanzibar Taludaa Village BUMDes has an important role in empowerment, the community is characterized by the existence of business units such as Micro Credit and UMKM Culinary Park which are managed by BUMDes which can create employment opportunities for the local community, analyzed using 5 indicator stages including building and empower village potential, act effectively, strengthen economic democracy, strive to create a village economy and increase income. In an effort to realize the aims and objectives of providing BUMDes Zanzibar there are several obstacles faced both internally and externally. However, the obstacles faced are addressed through several strategies issued by the BUMDes management together with the village government so that BUMDes Zanzibar will run an effective method and be able to create empowerment. society becomes more productive and independen
Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Kebumen
Get PDFPenelitian ini bertujuan mengetahui hasil implementasi kebijakan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Kebumen serta mengidentifikasi hambatan implementasi kebijakan. Urgensi penelitian ini untuk mengetahui keberhasilan implementasi kebijakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2020 dilihat dari indikator standar dan sasaran, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, disposisi, komunikasi antar pelaksana, serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi kebijakan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Kebumen telah mampu mengakomodasi karakteristik pelayanan publik inklusif dan mencapai tujuan kebijakan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2020. Dilihat dari sudah terdapat realisasi kebijakan sesuai dengan standar dan sasaran kebijakan; terdapat SDM berupa petugas khusus dan penerjemah, alokasi anggaran khusus pelayanan disabilitas, serta aksesibilitas sarana prasarana khusus disabilitas; adanya SOP khusus pelayanan adminduk bagi disabilitas; pemahaman pegawai mengenai sasaran dan standar kebijakan; adanya sosialisasi dan koordinasi antar stakeholder; serta adanya dukungan eksternal. Akan tetapi masih terdapat hambatan dalam proses sosialisasi dan koordinasi yang menyebabkan kebijakan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal
Stakeholder Engagement dalam Kebijakan Pariwisata Kota Berkelanjutan di Kota Yogyakarta
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk memahami stakeholder engagement dalam kebijakan pariwisataKota berkelanjutan di Kota Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian metode kualitatif melalui tigateknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian iniadalah Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Kota Yogyakarta, Pihak Swasta,Masyarakat Lokal Kota Yogyakarta, Wisatawan, serta Aktor Non-Pemerintah. Data sekunder diperolehmelalui studi pustaka, dokumen, laporan, dan gambar/foto. Teknik pengumpulan data yang digunakandalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun instrumen dalam penelitianini adalah peneliti dengan menggunakan pedoman wawancara dan observasi. Teknik pemeriksaankeabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Sedangkan teknik analisis data melalui tahappengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitianmenunjukan bahwa proses stakeholder engagement pariwisata Kota Yogyakarta belum optimal karenatumpang tindih program pelatihan dan sertifikasi antara Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakartadan Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta. Selain itu, wisatawan yang tidak merawat sarana dan prasarana,seperti di Kawasan Malioboro juga menghambat pembangunan pariwisata. Implikasinya, pada tata kelolastakeholder yang ada di Kota Yogyakarta
DAMPAK EKONOMI DAN LINGKUNGAN PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRI KABUPATEN BREBES
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai dampak ekonomi dan lingkungan pembangunan kawasan industri di Kabupaten Brebes. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana permasalahan yang terjadi, khususnya pada dampak ekonomi dan lingkungan yang terjadi sebelum dan setelah adanya pembangunan kawasan industri di Kabupaten Brebes. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dimana data primer diperoleh dengan wawancara dan observasi, serta diperkuat dengan kuesioner yang diperoleh dari stakeholder yang berkaitan dengan dampak ekonomi dan lingkungan pembangunan kawasan industri Kabupaten Brebes, sehingga peneliti dapat memperoleh hasil penelitian yang jelas. sedangkan data sekunder diperoleh peneliti melalui studi pustaka, dokumen, laporan, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak ekonomi yang terjadi yakni peningkatan lapangan pekerjaan dan peningkatan produktivitas dan kreativitas untuk masyarakat Kabupaten Brebes, serta peningkatan investasi lokal maupun asing. Sedangkan dampak lingkungan yang terjadi adalah degradasi air berupa penurunan debit atau volume air dan banjir. Degradasi tanah berupa lahan tidur akibat banjir sehingga tidak dapat digunakan untuk bertani kembali. Degradasi udara berupa peningkatan emisi gas rumah kaca yang disebabkan banyaknya bangunan pabrik, polusi udara yang meningkat akibat kemacetan sehingga menyebabkan kenaikan suhu yang berpengaruh pada perubahan iklim di Kabupaten Brebes
Community Governance “Komunitas Temporer” Pedagang Kaki Lima Kawasan Urban (Studi kasus di Area Kuliner Timur Ambarukmo Plaza dan Jalan Persatuan Kabupaten Sleman)
Get PDFPenelitian ini memiliki tujuan untuk megetahui bagaimana Community Governance “Komunitas Temporer” Pedagang Kaki Lima di Kawasan Urban (Studi Kasus di Area Kuliner Timur Ambarukmo Plaza dan Jalan Persatuan Kabupaten Sleman. Penelitian ini menjadi penting karena area kuliner di timur Ambarukmo Plaza (Komunitas Pedagang Malam AMPLAZ) dan Jalan Pesatuan Kabupaten Sleman (PEKALIMAGA) telah berkembang menjadi lebih dari sekadar pusat aktivitas ekonomi, akan tetapi juga menjadi ruang yang mendukung terbentuknya community governance. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi sumber. Kajian ini menggunakan teori community governance menurut Totikidis, Amstrong dan Francist yaitu Community Leadership, Community Empowerment, dan Community ownership. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa prinsip-prinsip Community Governance telah diterapkan dalam pengelolaan Komunitas Pedagang Malam AMPLAZ dan PEKALIMAGA, meskipun masih terdapat tantangan yang perlu diatasi
Strategi Pengembangan Geopark Nasional Karangsambung-Karangbolong Menuju Global UNESCO di Kabupaten Kebumen
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan strategi pengembangan serta faktor pendukung dan faktor penghambat Geopark Nasional Karangsambung-Karangbolong menuju Global UNESCO di Kabupaten Kebumen. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi program Geopark Nasional Karangsambung-Karangbolong menuju Global UNESCO sebagian besar sudah dilaksanakan dan berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan Kabupaten Kebumen dengan ditinjau dari empat indikator : misi, tujuan, perumusan, dan kebijakan. Wilayah pengembangan diperluas menjadi 22 kecamatan dan konsep berkelanjutan dengan tujuan menjadi bagian UGGp. Program pengembangan geopark dirumuskan berdasar pada regulasi dari UNESCO sampai daerah yang menghasilkan berbagai kebijakan. Kebijakan pengembangan dimulai dengan penggantian nama menjadi Geopark Kebumen, berkolaborasi bersama berbagai pihak, peningkatan sarana prasarana, dan program difokuskan pada masyarakat dengan menggabungkan konsep konservasi; pendidikan; dan pengembangan ekonomi berkelanjutan yang dibagi menjadi empat poin (perlindungan heritage, visibilitas, manajemen, jejaring, dan kerjasama). Faktor pendukung di antaranya banyak lokasi yang berpotensi menjadi wisata, respon positif dari masyarakat dan UMKM Kebumen serta bantuan dan pengelolaan sarana prasarana. Sedangkan faktor penghambatnya ada di edukasi dan penyebaran informasi belum menyeluruh, inovasi serta kreativitas mengembangkan wisata masih kurang
Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Bengkel Program Studi Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Fakultas Teknik UNY
Get PDFKeselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah aspek penting yang harus diperhatikan, baik di perusahaan maupun di lembaga pendidikan seperti sekolah dan universitas. Apabila kualitas pendidikan memiliki standar kualitas yang tinggi nantinya dapat dihasilkan sumber daya manusia (SDM) dengan kualitas unggul dan sesuai dengan harapan maka perlunya dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan penerapan terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di program studi Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan (PTSP) FT UNY yang meliputi (1) penerapan K3 di bengkel (2) potensi bahaya yang ada dibengkel (3) hambatan dan upaya pencegahan dalam mengurangi risiko kecelakaan K3 di lingkungan bengkel program studi PTSP FT UNY. Penelitian ini berupa penelitian deskriptif kuantitatif yang dilaksanakan di bengkel batu beton, bengkel kayu, serta bengkel baja logam Program Studi PTSP FT UNY. Responden penelitian ini ialah 1 koordinator bengkel dan 1 teknisi bengkel pada masing-masing bengkel sehingga total responden berjumlah 6 orang. Pengumpulan data penelitian menggunakan wawancara bebas terpimpin, observasi dan dokumentasi. Uji validitas instrumen dilakukan melalui expert judgmen. Analisis data menggunakan statistic deskriptif dengan disajikan dalam bentuk grafik dan disajikan secara ringkas pada tabel yang berupa skor nilai rata-rata kemudian dikategorikan ketercapaian dan dideskripsikan dengan berdasarkan sub indikatornya. Hasil penelitian menunjukkan penerapan sistem manajemen K3 di bengkel PTSP FT UNY memperlihatkan rerata nilai yang baik: bengkel batu beton dengan rerata 97,5, bengkel kayu dengan rerata 109, dan bengkel baja logam dengan rerata 106. Potensi bahaya diidentifikasi sebagai faktor fisik, ergonomi, dan kimia. Hambatan dalam penerapan SMK3 meliputi kurangnya kesadaran mahasiswa, pemahaman terbatas, kebijakan yang perlu diperbarui, dan keterbatasan ruangan. Upaya peningkatan dilakukan melalui penggunaan APD, pembaharuan jobsheet dengan kebijakan K3L, peningkatan, perbaikan, serta pembaharuan di setiap bengkel, dan pembuatan garis kerja di bengkel baja logam dan kayu