Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa
Not a member yet
218 research outputs found
Sort by
Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Kejaksaan Republik Indonesia (MySimkari) Pada Pegawai di Kejaksaan Negeri Padang
Full text linkMySimkari merupakan sebuah aplikasi yang dikembangkan oleh Tim IT Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk membantu dalam proses pengolahan data kepegawaian dan layanan kepegawaian di seluruh lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektivitas penerapan Sistem Informasi Manajemen Kejaksaan Republik Indonesia (MySimkari) pada Pegawai di Kejaksaan Negeri Padang dan kendala hal yang menjadi kendala dalam penerapannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Untuk pengumpulan data, digunakan berbagai teknik, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Lokasi penelitian dilakukan di Kejaksaan Negeri Padang. Untuk menganalisis data, digunakan teknik analisis model Miles dan Huberman, yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan MySimkari belum sepenuhnya efektif dikarenakan terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam penerapan MySimkari di Kejaksaan Negeri Padang diantaranya, masih terdapat pegawai yang masih abai dalam menggunakan MySimkari, adanya fitur-fitur yang belum dapat diakses, serta masalah terkait maintenance dan gangguan jaringan
Peran Dinas Koperasi Ukm Perindustrian Dan Perdagangan Kota Sawahlunto Dalam Pemberdayaan Industri Kecil Masyarakat (Ikm) Di Desa Balai Batu Sandaran
Full text linkPenelitian ini dilatarbelakangi oleh peran penting IKM dalam perekonomian lokal, khususnya IKM serai wangi di Desa Balai Batu Sandaran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun peran sentral yang dimainkan oleh IKM tersebut masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan modal usaha, akses pasar, izin legalitas produk, dan keterampilan manajerial. Oleh karena itu, Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan (Dinas Koperindag) Kota Sawahlunto diharapkan mampu memberikan dukungan yang signifikan melalui berbagai program pemberdayaan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peran, serta faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan peran Dinas Koperindag Kota Sawahlunto dalam pemberdayaan IKM di Desa Balai Batu Sandaran. Penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif di Desa Balai Batu Sandaran. Data-data yang diperoleh dikumpulkan melalui hasil observasi, proses wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian ini dapat dilihat dari tiga indikator peran yaitu peran sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator. Kemudian faktor pendukung dalam memberdayakan IKM serai wangi di Desa Balai Batu Sandaran yaitu adanya fasilitasi sumber daya finansial dan sarana prasarana pendukung dalam memproduksi produk serai wangi. Sedangkan faktor penghambatnya terdiri dari minimnya kerja sama dan kolaborasi dinas dengan pihak-pihak lain, belum adanya izin legalitas produk, minimnya pelatihan yang diberikan, serta susahnya menyamakan mindset atau pola pikir pelaku IKM serai wangi. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa Dinas Koperindag Kota Sawahlunto telah melaksanakan perannya dalam memberdayakan IKM serai wangi di Desa Balai Batu Sandaran. Akan tetapi peran yang dilaksanakan tersebut masih kurang optimal dalam penyelenggaraannya.
Kata Kunci: Peran, Pemerintah, Pemberdayaan IK
Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Generasi-Z Pada Pemilu Tahun 2024 Di Kabupaten Agam
Full text linkKomisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki peran yang krusial dalam meningkatkan partisipasi pemilih dari kalangan Generasi Z (Gen-Z), yaitu mereka yang lahir antara pertengahan 1990-an hingga awal 2010-an. Di Kabupaten Agam, partisipasi generasi Z menjadi sorotan karena potensi mereka dalam membentuk masa depan politik. Generasi Z, yang tumbuh di era digital, memiliki pandangan yang berbeda terhadap politik dan sosial dibandingkan generasi sebelumnya. Mereka lebih terbuka terhadap perubahan sosial dan politik, sering kali aktif dalam kampanye sosial dan politik, dan lebih terbuka terhadap ideologi yang berbeda. Pada Pemilu 2024 di Kabupaten Agam, tercatat 448.814 Daftar Pemilih Tetap (DPT). Dari jumlah tersebut, sebanyak 105.678 orang (28,53%) merupakan Generasi Z (lahir 1997-2012), sementara 320.765 orang (71,47%) merupakan bukan Generasi Z. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam meningkatkan partisipasi Generasi-Z ada Pemilu Tahun 2024 Di Kabupaten Agam. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam meningkatkan partisipasi politik Generasi-Z di Kabupaten Agam pada pemilu tahun 2024. Hasil penelitian ini menujukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Agam telah mengambil berbagai langkah untuk meningkatkan partisipasi Generasi Z dalam Pemilu 2024 melalui sosialisasi kreatif dan edukasi pemilih yang komprehensif. Sosialisasi pemilu dirancang lebih menarik dengan melibatkan influencer lokal dan musisi dalam acara hiburan serta melalui program "KPU Goes To School" yang menyasar langsung ke sekolah-sekolah. Selain itu, KPU Agam memanfaatkan platform media sosial seperti Instagram dan TikTok untuk menyampaikan konten edukatif yang sesuai dengan gaya komunikasi generasi muda.Faktor-faktor yang mempengaruhi peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam meningkatkan partisipasi Generasi-Z pada Pemilu 2024 di Kabupaten Agam mencakup berbagai aspek, mulai dari pemanfaatan media sosial dan teknologi digital hingga pendekatan personal yang relatable. Kolaborasi dengan influencer dan content creator, serta konten kreatif yang edukatif, terbukti efektif dalam menarik minat pemilih muda
Implementasi Program Kantor Pertanahan Kabupaten Sijunjung (PTSL) dan Meningkatkan Pengetahuan Masyarakat tentang Sertifikasi Tanah
Full text linkPenelitian ini memiliki tujuan untuk memahami Implementasi Program Kantor Pertanahan Kabupaten Sijunjung (PTSL). Latar belakang penelitian ini adalah terdapat kesenjangan antara pengetahuan yang diinginkan atau diharapkan oleh masyarakat tentang sertifikasi tanah dan pengetahuan yang sebenarnya yang mereka miliki. Ini mungkin disebabkan oleh kurangnya edukasi formal, informasi yang sulit diakses, atau faktor-faktor lainnya. Dalam studi ini, peneliti menerapkan pendekatan kualitatif yang diikuti dengan metode deskriptif kualitatif. Untuk pemilihan informan, penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Dalam proses pengumpulan data, digunakan instrumen penelitian berupa observasi di lapangan yang kemudian diikuti dengan wawancara kepada informan yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sijunjung, Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kabupaten Sijunjung, Koordinator Kelompok Substansi Pendaftaran Tanah dan Ruang, Tanah Komunal dan Hubungan Kelembagaan, Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan, Masyarakat yang ikut program ptsl, Masyarakat yang tidak ikut program ptsl. Selanjutnya, Dokumentasi digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan dokumen dalam penelitian ini, dan teknik verifikasi data dilakukan melalui metode triangulasi. Analisis data dilakukan dengan cara mereduksi data dan menarik kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pengetahuan masyarakat tentang Implementasi Program PTSL masih kurang. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan teknologi informasi juga merupakan penghambat signifikan dalam implementasi program PTSL. Sosialisasi yang tidak merata dan belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat mengakibatkan adanya kesenjangan pengetahuan dan partisipasi. keterbatasan anggaran yang disediakan oleh pemerintah
Integrasi Komunikasi Pemerintahan Digital Melalui Situs Web Resmi: Studi Kasus di Desa Tontouan, Kecamatan Luwuk
Full text linkTujuan penelitian ini adalah untuk menyelidiki integrasi komunikasi pemerintahan digital melalui situs web resmi Desa Tontouan, Kecamatan Luwuk. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan situs web resmi sebagai sumber data utama. Data dianalisis melalui analisis tematik untuk mengungkapkan berbagai aspek komunikasi digital yang diterapkan oleh pemerintah desa. Temuan utama menunjukkan bahwa integrasi komunikasi pemerintahan digital telah meningkatkan transparansi, partisipasi masyarakat, dan efektivitas layanan publik. Melalui penyajian informasi tentang aktiviatas pemerintah desa, integrasi media sosial, dan fitur interaktif seperti survei, pemerintah desa berhasil memperkuat hubungan dengan masyarakat dan membangun fondasi yang lebih kuat bagi tata kelola pemerintahan yang inklusif dan responsif di tingkat desa. Kesimpulannya, transformasi digital dalam pemerintahan lokal membawa dampak positif yang signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan aksesibilitas informasi dan partisipasi warga. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi komunikasi pemerintahan digital sebagai sarana untuk memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat, serta meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan di tingkat lokal
Mekanisme Rekruitmen Perangkat Desa di Desa Lapodi Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton
Full text linkUndang-undang desa mengatur mengenai rujukan dalam pembangunan di tingkat desa. dengan hak otonomi yang dimiliki sehinngga memungkinkan desa unntuk mengelola potensinya sendiri. Demi mewujudkan kinarja perangkat desa yang di harapkan, maka perlu bagi kepala desa untuk merekrut perangkat desa yang bermutu. tujuan penelitian ini yaitu untuk memahami prosedur perangkat desa di desa lapodi. penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. sedangkat metode pengambilan data yang di gunakan berdasarkan pengamatan,interview, dan dokumentasi. adapun hasil temuan peneliti di antaranya; 1. mekanisme tekruitmen perangkat desa di desa lapodi terdiri dari; a. perenanaan dan perekrutan perangkat desa, b. pengumpulan berkas, c. rekomendasi camat, dan e. penerbitan surat keputusan(KS) kepala desa. 2. faktor-faktor yang mempengaruhi rekruitmen perangkat desa yakni; a. faktor penghambat, b. faktor pendukung. kesimpulannya, proses rekruitmen perangkat desa di desa lapodi terkait mekanisme yang di lakukan, masi belum sesuai dengan mekanisme dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku,sehingga memerlukan adannya pembenahan yang merlibatkan seluruh stakeholder.  
Strategi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Dalam Pengelolaan Terminal Type B Sago Painan
Full text linkPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat dalam Pengelolaan Terminal Tipe B Sago Painan, Kendala dalam Pengelolaan Terminal Tipe B Sago Painan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat, Upaya Pengelolaan Terminal Tipe B Sago Painan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik analisis data berupa analisis SWOT dan pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pengelolaan Terminal Tipe B Sago Painan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat belum sepenuhnya efektif. Kendala utama yang dialami antara lain keterbatasan anggaran yang menghambat perbaikan dan pemeliharaan fasilitas, masalah kebersihan dan pemeliharaan yang tidak konsisten, serta kurangnya fasilitas yang memadai. Hal tersebut berdampak pada menurunnya minat pengguna angkutan umum dan menyebabkan banyak operator bus yang memilih beroperasi di luar terminal. Evaluasi dan perencanaan yang kurang memadai juga memperburuk keadaan, ditambah dengan adanya angkutan liar di sekitar terminal. Upaya yang dilakukan antara lain pembinaan secara berkesinambungan, peningkatan kinerja petugas, perbaikan fasilitas, serta pengelolaan keuangan yang lebih baik. Namun demikian, pengelolaan terminal memerlukan penanganan yang lebih terkoordinasi dan tanggap terhadap kendala-kendala yang ada agar dapat mencapai efektivitas yang diharapkan
Responsivitas Aparatur Dalam Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo Provinsi Jambi
Full text linkPenelitian bertujuan guna mengkaji lebih lanjut responsivitas aparatur dalam pengelolaan pengaduan pelayanan publik di Dinass Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo Provinsi Jambi. Penelitian ini menggunakan motode kulitatif dengan pendekatan deskriptif. Lokasi penelitian adalah di Jl. RM Thaher No 1 ,kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo Provinsi Jambi. Informan ditentuan dengan teknik purpossive sampling. Data di kumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil menunjukan bahwa responsivitas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo Provinsi Jambi sudah baik ini terlihat dari teori responsivitas oleh Zeithaml yaitu dengan indikator kemampuan merespon masyarakat, kecepatan melayani, ketepatan melayani, kecermatan melayani, dan ketepatan waktu pelayanan serta hasil penilaian sangat baik yang diberikan oleh Inspektorat Kabupaten Bungo
Pengaruh Penerapan E-filing Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkulu Dua
Full text linkMotivasi penelitian ini adalah sebagian wajib pajak masih belum memahami sepenuhnya dampak uu perpajakan terhadap penerimaan pajak di Indonesia. Seorang wajib pajak patuh terhadap kewajiban perpajakan apabila ia mempunyai pemahaman yang menyeluruh mengenai peraturan perpajakan : pengetahuan dan kemampuan memahami uu perpajakan, cara pengisian formulir pajak, cara menghitung pajak, cara melaporkan SPT membayar pajak secara rutin. . Tentu saja sistem penyampaian buku elektronik ini tidak mudah karena kurangnya pengawasan terhadap penerapan sistem. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman terhadap sistem pengarsipan elektronik dapat menimbulkan ketidakpastian dalam melaporkan pajak. Penelitian kuantitatif. Penelitian ini dengan 98 responden. Kuesioner pengumpulan data. Dilakukan uji validitas dan reliabilitas dengan SPSS versi 24. Hasil penelitian (1) indeks implementasi berkas elektronik sebesar 0,304 non linier yang menunjukkan bahwa penerapan berkas elektronik efisien dan efektif. sesuai dengan kebutuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Bengkulu Dua. (2) Variabel tingkat pemahaman perpajakan mempunyai koefisien tidak signifikan sebesar 0,144 yang menunjukkan tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wp.(3) Koefisien pengetahuan WP sebesar koefisien 0,437 menunjukkan bahwa pengetahuan WP berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Bengkulu Dua (4) Penerapan dokumen elektronik tingkat Pengetahuan dan Pemahaman Pajak dikalangan WP berpengaruh positif dan sig pada Sasaran Wajib Pajak dan nilai F hitung > F tabel 388462 > 6,04
Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sijunjung
Full text linkAbstract: This research reveals how the Electronic-Based Government System is implemented in the Sijunjung Regency Communication and Information Service. In accordance with Sijunjung Regent Regulation Number 29 of 2019, the Sijunjung Regency Communication and Information Service was appointed as the agency responsible for the application of information and communication technology in the implementation of SPBE in Sijunjung Regency. Based on the results of monitoring and evaluation carried out by the Ministry of State Apparatus Empowerment, Reform and Bureaucracy (Kemen PAN RB) in 2022, Sijunjung Regency achieved the lowest SPBE index number 2 in West Sumatra Province with an index value of 2.18% (fair). Researchers used a quasi-qualitative research method (Quasi Qualitative) with a simple research design (SRD) approach. The informants in this research consisted of 9 people consisting of the regional secretary, three employees of the Communication and Information Department and 5 employees from each OPD who the author chose for research using purposive sampling. The data collection techniques applied in this research are observation, interviews and documentation. Meanwhile, the data analysis applied in this research uses triangulation techniques. Based on the results of the analysis using e-Government implementation theory according to Indrajit, the results obtained were that in application development not all OPDs coordinated with the Communication and Information Department in developing applications. Then training and competency development has been carried out by the Sijunjung district communications and information services office for all operators in agencies implementing SPBE. Regarding the availability of network infrastructure, there are still many network flashing spots in Sijunjung Regency. Regional regulations related to SPBE management have been prepared by the regional government of Sijunjung Regency. Human resource procurement is focused on adding employees who understand programming, and the capital used in implementing SPBE uses APBD with a limited budget