Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa
Not a member yet
218 research outputs found
Sort by
Peran Pemerintah Nagari dalam Mengatasi Konflik Agraria (Studi Kasus Konflik Proyek Strategis Nasional di Nagari Air Bangis, Kabupaten Pasaman Barat)
Full text linkPenelitian ini menjelaskan peran Pemerintah Nagari dalam konflik mengatasi agraria yang muncul akibat pengadaan tanah untuk Proyek Strategi Nasional (PSN) di Nagari Air Bangis, Kabupaten Pasaman Barat. Konflik dipicu oleh persetujuan sebagian masyarakat yang merasa hak ulayat dan tanah garapan mereka diabaikan, sehingga menimbulkan ketegangan dengan pemerintah dan pihak investor. Kondisi ini menuntut peran strategis pemerintah nagari sebagai aktor pemerintahan terdekat dengan masyarakat. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi literatur. Validitas data diperkuat dengan triangulasi, sementara analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah nagari menjalankan tiga fungsi utama. Pertama, sebagai motivator, pemerintah berusaha menjaga ketenangan dan solidaritas masyarakat agar tidak mudah terprovokasi. Kedua, sebagai fasilitator, pemerintah nagari menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat, pemerintah daerah, dan investor untuk mengurangi kesalahpahaman informasi. Ketiga, sebagai mediator, pemerintah nagari bersikap netral dalam forum musyawarah untuk mencari titik temu antara kepentingan masyarakat dan pembangunan nasional. Meski demikian, efektivitas peran tersebut masih terhambat oleh beberapa faktor, seperti perbedaan persepsi masyarakat dan pemerintah, rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, ketidakhadiran aktor kunci dalam musyawarah, serta rendahnya pemahaman hukum masyarakat terkait regulasi pertanahan. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan penyelesaian konflik agraria sangat bergantung pada komunikasi publik yang transparan, partisipasi inklusif, serta peningkatan kapasitas hukum masyarakat
Proses Menemukan Kebermaknaan Hidup Klien Anak Balai Pemasyarakatan Kelas II Bogor
Full text linkPenelitian ini mengeksplorasi proses menemukan kebermaknaan hidup pada klien anak di Balai Pemasyarakatan Kelas II Bogor dengan studi kasus di UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa Cileungsi. Latar belakang penelitian ini terkait dengan kurangnya perhatian terhadap pemenuhan kebutuhan psikologis klien anak, khususnya dalam proses mereka menemukan makna hidup setelah berhadapan dengan hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif naratif untuk memahami pengalaman subjektif klien anak terkait dengan pencarian makna hidup mereka. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap tiga klien anak yang terlibat dalam proses rehabilitasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses menemukan kebermaknaan hidup pada klien anak melalui beberapa tahap, yaitu identifikasi diri, penerimaan diri, pencarian makna hidup, realisasi tujuan hidup, dan pencapaian kehidupan yang bermakna. Hambatan utama dalam proses ini adalah stigma sosial yang melekat pada anak-anak tersebut dan kurangnya dukungan psikologis. Penelitian ini menyarankan pengembangan program rehabilitasi berbasis psikologi positif dan dukungan sosial yang melibatkan pelatihan keterampilan, bimbingan psikologis, serta penguatan hubungan sosial antar anak untuk membantu mereka menemukan kembali makna hidup mereka
Pengaruh Mutasi Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pegawai di Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang
Full text linkPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara mutasi kepemimpinan dan kinerja pegawai, serta sejauh mana mutasi tersebut memengaruhi kinerja pegawai di Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang. Jumlah populasi dalam studi ini terdiri dari 65 orang pegawai, mencakup Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun pegawai non-ASN. Penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu mutasi pimpinan sebagai variabel X dan kinerja pegawai sebagai variabel Y. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah metode sampling jenuh, di mana seluruh populasi dijadikan sebagai sampel penelitian. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif, dengan data dikumpulkan melalui observasi, penyebaran kuesioner, dan studi pustaka. Analisis data dilakukan menggunakan uji validitas dan reliabilitas dengan bantuan software IBM SPSS Statistics versi 26.0. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa mutasi pimpinan berada dalam kategori kurang baik sebesar 53,4%, dan hal yang sama juga terjadi pada kinerja pegawai yang dikategorikan kurang baik sebesar 55,8%. Temuan lainnya mengungkap bahwa mutasi kepemimpinan memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai, dengan nilai F sebesar 20,923 dan signifikansi 0,000 (F < 0,05). Mutasi pimpinan memberikan kontribusi sebesar 24,9% terhadap kinerja pegawai, sementara sisanya sebesar 75,1% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam studi ini
Penerapan E-Government Melalui SIAKBA Dalam Administrasi Petugas Badan Ad Hoc Persiapan Pemilihan Kepala Daerah 2024 di KPU Kabupaten Sidoarjo
Full text linkDigitalisasi telah merambah ke berbagai aspek kehidupan, termasuk pemerintahan, melalui penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidoarjo mengadopsi Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad Hoc (SIAKBA) sebagai bagian dari e-government dalam proses rekrutmen dan pengelolaan Badan Ad Hoc. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan SIAKBA dalam mendukung administrasi petugas Badan Ad Hoc pada persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Kabupaten Sidoarjo. Dengan menggunakan teori e-government dari Richardus Eko Indrajit, penelitian ini mengevaluasi enam komponen utama: pengembangan konten, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, konektivitas infrastruktur, hukum siber, antarmuka masyarakat, dan pola permodalan. Hasil analisis menunjukkan bahwa SIAKBA mampu meningkatkan efisiensi administrasi, akurasi data, dan aksesibilitas informasi, meskipun masih terdapat kendala teknis seperti keterbatasan perangkat keras, kompetensi SDM, dan anggaran. Penelitian ini merekomendasikan penguatan infrastruktur, pelatihan berkelanjutan, peningkatan keterlibatan masyarakat, dan alokasi dana yang lebih memadai untuk mengoptimalkan implementasi SIAKBA
Kualitas Pelayanan Publik di Desa: Studi Kasus di Kantor Desa Cileunyi Kulon Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung
Full text linkPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas pelayanan publik di Kantor Desa Cileunyi Kulon, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung berdasarkan lima dimensi kualitas pelayanan menurut model SERVQUAL, yaitu: Tangibles (bukti fisik), Reliability (kehandalan), Responsiveness (daya tanggap), Assurance (jaminan), dan Empathy (empati). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui observasi lapangan dan wawancara mendalam dengan petugas desa dan masyarakat pengguna layanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dimensi Tangibles, fasilitas fisik seperti ruang tunggu, loket, dan peralatan penunjang dinilai cukup memadai meskipun terdapat keterbatasan pada kapasitas ruang dan lahan parkir. Pada dimensi Reliability, petugas dinilai memiliki kecermatan dan konsistensi dalam memberikan pelayanan sesuai prosedur, walaupun masih terdapat kendala teknis ringan. Dimensi Responsiveness menunjukkan bahwa petugas memiliki kesigapan dan sikap proaktif dalam merespon masyarakat, dengan komunikasi yang sopan dan bahasa yang mudah dipahami. Pada dimensi Assurance, pelayanan diberikan secara gratis dan sesuai aturan, serta petugas menunjukkan kompetensi dan integritas, meskipun terkadang terjadi keterlambatan karena keterbatasan waktu pejabat desa. Sementara itu, dimensi Empathy tercermin dari sikap ramah, kesopanan, dan perhatian terhadap kebutuhan warga, khususnya kelompok rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas. Namun kualitas pelayanan secara umum cukup baik, penelitian ini juga menemukan adanya praktik pelayanan tidak adil berupa jalur "orang dalam" yang dapat merusak prinsip transparansi dan keadilan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pelayanan publik di Kantor Desa Cileunyi Kulon dapat dilakukan melalui penguatan integritas, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta perbaikan sistem pengawasan dan fasilitas fisik untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih profesional, adil, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat
Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak PBB Melalui Sosialisasi Program Sipapah di Kabupaten Gunungkidul
Full text linkTujuan dari penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor penyebab rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan indikator penting kemandirian fiskal suatu daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Meski demikian, kontribusi PAD terhadap pembiayaan pembangunan di berbagai daerah, Kabupaten Gunungkidul, masih belum optimal. Salah satu penyebabnya adalah rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan triangulasi data, bertujuan menggali secara mendalam faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak dan efektivitas inovasi pelayanan pajak melalui aplikasi SIPAPAH. Aplikasi ini dirancang untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi dan melakukan pembayaran PBB secara daring. Namun dalam praktik implementasinya masih banyak kendala, seperti rendahnya pemanfaatan aplikasi akibat preferensi masyarakat terhadap metode pembayaran konvensional, kurangnya sosialisasi, serta keterbatasan dari segi ekonomi pada kelompok masyarakat tertentu. Hasil penelitian menyimpulkan ketidaktertiban wajib pajak membayar PBB bukan hanya karena faktor ekonomi, melainkan lebih pada aspek kesadaran, kebiasaan, serta komunikasi yang belum efektif. Minimnya kesadaran wajib pajak membayar tagihan perlu diatasi dengan pendekatan yang lebih humanis dan edukatif oleh pemerintah. Dalam konteks ini, sosialisasi program SIPAPAH secara intensif dan inklusif menjadi strategi penting membangun kepercayaan publik serta menumbuhkan kesadaran kolektif terhadap kewajiban perpajakan. Pendekatan karikatif dan peningkatan intensitas sosialisasi menjadi strategi penting untuk meningkatkan ketertiban wajib pajak. Dukungan terhadap pengembangan dan pemanfaatan SIPAPAH dinilai krusial dalam rangka optimalisasi PAD dan peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah serta edukasi masyarakat terkait kemudahan pembayaran pajak perlu terus ditingkatkan lagi oleh Pemerintah
Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan oleh Pemerintah Nagari Mungo Kecamatan Luak
Full text linkPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan pemungutan pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah Nagari Mungo Kecamatan Luak. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dalam meneliti proses implementasi kebijakan tersebut terlaksana. Penelitian ini mengacu kepada Teori Edward III yang terdiri dari empat indikator yaitu struktur birokrasi, disposisi, sumber daya dan komunikasi. Data dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Data hasil penelitian tersebut kemudian dianalisis dengan teknik triangulasi yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Temuan penelitian tersebut menunjukkan bahwa proses implementasi kebijakan pemungutan pajak bumi dan bangunan sudah berjalan cukup baik namun belum efektif. Sehingga mempengaruhi lambatnya pencapaian tujuan kebijakan yang telah dirumuskan. Dalam proses pelaksanaan kebijakan tersebut menghadapi berbagai permasalahan baik dari internal pelaksana kebijakan maupun dari kelompok sasaran kebijakan. Implikasi penelitian menekankan pada pentingnya struktur birokrasi yang jelas dan efektif antara pelaksana kebijakan pada jenjang Pemerintah Nagari dengan Kabupaten dalam hal ini yang lebih berwenang adalah Badan Keuangan. Kualitas sumber daya manusia yang perlu ditingkatkan untuk mempercepat target pencapaian. Komunikasi yang baik dalam penyebaran informasi mengenai kebijakan adalah salah satu hal penting yang harus diperhatikan agar kebijakan tepat sasaran dan semua pihak memiliki persepsi yang sama dalam melaksanakan kebijakan. Serta disposisi/sikap dari semua pelaksana maupun sasaran kebijakan sangat diperlukan untuk keberhasilan pelaksanaan kebijakan
Pelaksanaan Publik dalam Upaya Memecahkan Masalah Pengangguran di Kota Dumai
Full text linkMasalah pengangguran di Kota Dumai diteliti untuk tujuan menganalisis kebijakan publik Pemerintah Kota Dumai dalam menurunkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) serta mengevaluasi efektivitas program pelatihan, penempatan kerja, dan pengembangan sektor-sektor produktif yang dijalankan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif melalui analisis dokumen kebijakan, data ketenagakerjaan daerah, serta telaah literatur yang dibandingkan dengan tiga penelitian terdahulu guna mengidentifikasi kesenjangan dan relevansi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun TPT Dumai menurun dari 5,12% pada tahun 2022 menjadi sekitar 4,66% pada tahun 2024, sejumlah kendala struktural masih menghambat efektivitas kebijakan ketenagakerjaan. Hambatan tersebut meliputi mismatch keterampilan antara pencari kerja dan kebutuhan industri, kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan, serta lemahnya integrasi data ketenagakerjaan dalam perencanaan program. Program pelatihan kerja yang tersedia belum sepenuhnya berbasis kebutuhan industri lokal, sehingga kompetensi lulusan pelatihan belum optimal terserap pasar kerja. Selain itu, sektor UMKM yang berpotensi sebagai penyerap tenaga kerja belum berkembang secara maksimal akibat keterbatasan akses permodalan, teknologi, dan pendampingan usaha. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan reformasi kurikulum pelatihan berbasis kebutuhan industri, pemberian insentif bagi UMKM yang mempekerjakan tenaga kerja lokal, digitalisasi sistem layanan penempatan kerja, serta penguatan mekanisme monitoring berbasis kinerja. Kontribusi penelitian ini terletak pada penyusunan kerangka kebijakan adaptif berbasis data real-time dan kolaborasi multi-sektor yang diharapkan dapat meningkatkan efektivitas kebijakan ketenagakerjaan di Kota Dumai
Efisiensi Anggaran Pemerintah Daerah dalam Pespektif Filsafat Ilmu: Sebuah Kajian Literatur
Full text linkEfisiensi anggaran pemerintah daerah menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan pengelolaan keuangan publik. Namun, upaya mencapai efisiensi tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis penganggaran, tetapi juga memerlukan landasan pemikiran ilmiah yang sistematis. Penelitian ini bertujuan menganalisis efisiensi anggaran pemerintah daerah melalui perspektif filsafat ilmu dengan meninjau tiga dimensi utama: epistemologi, ontologi, dan aksiologi. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan kualitatif-deskriptif untuk menelaah konsep filosofis dan relevansinya terhadap praktik penganggaran daerah. Temuan menunjukkan bahwa efisiensi anggaran yang berkelanjutan hanya dapat dicapai apabila proses kebijakan didasarkan pada pengetahuan yang valid (epistemologis), memahami hakikat kebutuhan publik secara objektif (ontologis), dan berorientasi pada nilai kemaslahatan serta keadilan sosial (aksiologis). Implikasi hasil penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi dimensi filosofis dalam penyusunan anggaran guna mewujudkan kebijakan yang lebih rasional, bernilai, dan efektif bagi masyarakat
Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanjungpinang Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2024
Full text linkPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi yang diterapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanjungpinang dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024. Menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi dengan melibatkan pihak KPU serta pemilih pemula dari kalangan pelajar dan mahasiswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPU Tanjungpinang menggunakan tiga strategi utama, yaitu pemanfaatan media sosial, kolaborasi dengan institusi pendidikan, dan pelibatan Duta Demokrasi Pemula. Ketiga strategi ini mampu meningkatkan keterlibatan pemilih pemula secara signifikan, yang tercermin dalam kenaikan partisipasi dari 40% pada Pilkada sebelumnya menjadi 55% di tahun 2024. Meski begitu, partisipasi keseluruhan masih berada di bawah target nasional. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami efektivitas strategi penyelenggara pemilu di wilayah kota kecil dan menawarkan rekomendasi perbaikan untuk memperluas jangkauan partisipasi demokratis di kalangan generasi muda