Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa
Not a member yet
218 research outputs found
Sort by
Efektivitas Buek dalam Pengelolaan Kawasan Pujasera Waterfront City Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu
Full text linkEfektivitas BUEK Dalam Pengelolaan Kawasan Pujasera Waterfront City Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu, yang bertujuan meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pengembangan kawasan wisata di tepi Sungai Batang Lubuh. Penelitian kualitatif deskriptif ini menempatkan peneliti sebagai instrumen kunci, menggunakan data primer dan sekunder. Badan Usaha Ekonomi Kelurahan (BUEK) Pasir Pengaraian berperan dalam menata keuangan dan mengelola Waterfront City, namun terdapat keterbatasan anggaran sebagai faktor penghambat. Pengembangan pariwisata Waterfront City diharapkan memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan budaya bagi masyarakat luas. Dinas Perumahan dan Permukiman memiliki tugas dan fungsi terkait penyelenggaraan perumahan dan permukiman, sementara BUEK bertujuan mendorong perkembangan perekonomian masyarakat kelurahan. Waterfront City diharapkan menjadi pusat kuliner, hiburan, dan promosi daerah. Penelitian ini menggunakan teori efektivitas dari Duncann, yang mencakup pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Waterfront City belum sepenuhnya efektif karena kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah dan BUEK, serta kondisi fasilitas dan sarana prasarana yang kurang terpelihara
Implementasi Kebijakan Program Rusunawa: Studi Kasus MBR di Kota Padang
Full text linkPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) sebagai solusi hunian layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kota Padang, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Kajian ini menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975) dengan enam variabel utama: standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi antarorganisasi, karakteristik lembaga pelaksana, kondisi ekonomi-sosial-politik, serta sikap pelaksana. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan lokasi di Rusunawa Purus, Kota Padang. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Rusunawa di Kota Padang telah berjalan cukup baik, ditandai dengan ketersediaan hunian terjangkau sesuai ketentuan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011. Namun, pelaksanaan masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain proses seleksi calon penghuni yang kurang ketat, tidak adanya verifikasi berkala terhadap status ekonomi penghuni, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, serta koordinasi antarinstansi yang belum optimal. Beberapa penghuni yang tidak lagi tergolong MBR tetap menempati unit, sementara sebagian MBR lainnya masih berada dalam daftar tunggu. Simpulan penelitian menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan Rusunawa memerlukan peningkatan ketepatan sasaran, penguatan koordinasi antarinstansi, dan pengawasan yang lebih efektif terhadap status sosial ekonomi penghuni. Temuan ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki kebijakan pengelolaan Rusunawa dan menjadi referensi untuk program serupa di daerah lain
Etika Administrasi Publik Dalam Upaya Pencegahan Korupsi Birokrasi
Full text linkNegara berkembang, termasuk Indonesia, menghadapi tantangan serius berupa maraknya praktik korupsi yang menghambat pembangunan serta merusak kepercayaan publik terhadap birokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran etika administrasi publik dalam pencegahan korupsi birokrasi di Indonesia. Etika dipandang sebagai pedoman moral yang mampu mengarahkan perilaku aparatur negara agar tetap menjunjung tinggi integritas, akuntabilitas, dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kajian literatur (literature review). Data diperoleh dari berbagai sumber ilmiah, termasuk jurnal, buku, laporan penelitian, dan regulasi yang relevan pada periode 2019–2025. Teknik analisis data dilakukan melalui content analysis yang mencakup reduksi, klasifikasi, interpretasi, dan penarikan kesimpulan berdasarkan teori etika administrasi publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik korupsi di Indonesia masih tinggi, dengan pejabat publik sebagai pelaku dominan. Hal ini dipicu oleh faktor keserakahan, lemahnya pengawasan, dan rendahnya akuntabilitas. Etika administrasi publik terbukti memiliki peran penting sebagai instrumen preventif, karena prinsip-prinsipnya dapat mencegah penyalahgunaan kewenangan melalui internalisasi nilai moral ke dalam budaya organisasi birokrasi. Etika mampu memperkuat penerapan prinsip good governance, mendorong partisipasi masyarakat, serta meningkatkan kesadaran aparatur dalam menjalankan fungsi suatu pelayanan publik. Hasil penelitian ini adalah internalisasi etika administrasi publik yang konsisten merupakan strategi efektif untuk menekan praktik korupsi birokrasi. Implikasi pentingnya adalah perlunya penguatan pendidikan antikorupsi, pembenahan sistem pengawasan, serta keterlibatan aktif masyarakat. Dengan penerapan etika yang konsisten dan komitmen bersama, Indonesia dapat mengatasi tantangan korupsi dan membangun pemerintahan yang lebih baik., etika tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral, tetapi juga sebagai strategi praktis yang dapat meminimalisasi peluang terjadinya korupsi oleh pejabat publik
Inovasi Pelayanan Dalam Mendukung Startup Inkubasi di Sektor Industri Kecil dan Menengah Oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan Energi dan Sumberdaya Mineral Kabupaten Garut
Full text linkThis study aims to analyze public service innovation implemented by the Department of Industry and Trade (Disperindag) of Garut Regency in supporting startup incubation programs for Small and Medium Industries (SMEs). The research background highlights the challenges faced by SMEs, including limited market access, low digital literacy, and infrastructure barriers. This study employs a qualitative descriptive approach, with data collected through interviews, observations, and documentation. Data analysis uses Rogers’ Diffusion of Innovation theory, which consists of five dimensions: relative advantage, compatibility, complexity, trialability, and observability. The findings reveal that service innovation in the form of startup incubation programs provides relative advantages for SMEs through mentoring, networking facilitation, and digital marketing. However, challenges arise in terms of program compatibility and complexity, particularly among traditional SMEs. In terms of implementation, the program is carried out gradually (trialability) through pilot projects and mentoring, and shows observable impacts (observability) such as increased sales, participation in exhibitions, and marketplace adoption, although the benefits are not yet evenly distributed
Strategi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Terhadap Hak Kekayaan Intelektual di Sumatera Barat
Full text linkPenelitian ini membahas Strategi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Di Sumatera Barat. Sudi peneliti menggunakan pendekatan Kualitatif dengan metode Deskriptif pengumpulan data melalui wawancara, observasi, survei, dan dokumentasi. Keabsahan data di uji menggunakan Teknik Triangulasi, sementara analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga strategi utama yang diterapkan. Pertama, program Klinik Kekayaan Intelektual Bergerak (Mobile IP Clinic) yang memberikan layanan konsultasi langsung dan pendampingan bagi masyarakat dalam memahami proses pendaftaran HKI. Kedua, pemanfaatan sistem pendaftaran daring melalui laman resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, yang memudahkan akses layanan namun masih menghadapi kendala literasi digital dan hambatan teknis. Ketiga, program sosialisasi dan edukasi yang dilaksanakan melalui kolaborasi dengan dinas terkait, perguruan tinggi, serta komunitas pelaku usaha untuk memperluas pemahaman tentang pentingnya perlindungan HKI. Meskipun ketiga strategi tersebut berkontribusi positif terhadap peningkatan kesadaran masyarakat, efektivitasnya masih terbatas oleh faktor seperti keterbatasan anggaran, kurangnya tenaga ahli, serta minimnya partisipasi aktif dari stakeholder lokal
Implementasi Kebijakan Identitas Kependudukan Digital dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang
Full text linkPenelitian ini bertujuan untuk menelaah pelaksanaan kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) dalam upaya meningkatkan keterlibatan masyarakat di Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang. Pendekatan penelitian yang digunakan ialah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi yang melibatkan pihak kecamatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan masyarakat. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pelaksanaan IKD belum mencapai hasil yang maksimal. Dari sisi komunikasi, kegiatan sosialisasi sudah dilakukan namun efektivitasnya masih rendah karena masyarakat belum sepenuhnya memahami manfaat IKD. Dari aspek sumber daya, aparatur pelaksana memiliki kemampuan yang memadai, tetapi dukungan fasilitas seperti jaringan dan perangkat masih terbatas. Sikap pelaksana menunjukkan komitmen positif, sementara struktur birokrasi belum memiliki pedoman operasional yang baku. Secara umum implementasi IKD masih berada pada tahap transisi dengan tingkat partisipasi masyarakat yang rendah. Diperlukan penguatan komunikasi, penyediaan sarana yang memadai, serta penyusunan SOP agar kebijakan dapat berjalan lebih efektif dan partisipasi masyarakat dapat ditingkatkan
Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pemulihan Lahan PertanianPasca Bencana Banjir Bandang di Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar
Full text linkPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pemerintah daerah dalam pemulihan lahan pertanian pasca bencana banjir bandang di Kecamatan Lima Kaum, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan dan keberhasilan strategi tersebut menggunakan analisis SWOT. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan kerangka manajemen strategi dari Fred R.David (2020) yaitu perumusan, implementasi, dan evaluasi. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan dinas pertanian, dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat, dinas penanggulangan bencana daerah, camat, wali nagari, dan masyarakat yang terdampak. Hasil menunjukkan bahwa strategi pemulihan dilakukan melalui program optimasi lahan yang bekerjasama dengan TNI serta masyarakat. Namun strategi ini belum berjalan optimal karena keterbatasan anggaran, sarana prasarana yang mendukung. Selain itu, sebagain besar lahan masih belum bisa ditanami kembali akibat kerusakan irigasi. Secara teoritis penelitian ini memperkuat pandangan dari Fred R. David (2020) bahwa keberhasilan bergantung pada keterpaduan antara perumusan, implementasi dan evaluasi. Analisis SWOT untuk menentukan arah strategi yang adaptif terhadap kondisi pasca bencana Secara keseluruhan pemulihan lahan pertanian di Kecamatan Lima Kaum masih bersifat jangka pendek dan belum mampu menjamin keberlanjutan produktivitas pertanian
Kualitas Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Nagari di Nagari Aia Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat
Full text linkPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas pelayanan publik pasca pemekaran Nagari di Nagari Aia Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat. Pemekaran yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 10 Tahun 2022 diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelayanan publik, namun masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sarana prasarana, sumber daya aparatur, dan belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik purposive sampling dan snowball sampling. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta dianalisis dengan mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik pasca pemekaran tergolong cukup baik namun belum optimal. Berdasarkan lima dimensi SERVQUAL, aspek keandalan dan daya tanggap meningkat karena wilayah pelayanan lebih kecil, sedangkan kecepatan pelayanan masih terhambat oleh keterbatasan aparatur dan fasilitas. Aspek empati tergolong baik namun belum merata di seluruh petugas, sementara bukti fisik dan jaminan masih perlu ditingkatkan. Pemekaran nagari berdampak positif terhadap akses pelayanan, tetapi peningkatan kualitas tetap diperlukan melalui penyusunan SOP, peningkatan kompetensi aparatur, dan penyediaan fasilitas yang memadai
Collaborative Governance in Aceh's Mining Management: Towards Justice and Sustainability
Full text linkThe wealth of natural resources is often not directly proportional to the welfare of the community, triggering social and environmental conflicts and showing signs of the resource curse phenomenon due to weak governance. The prevalence of unlicensed mining activities has caused serious environmental damage, land degradation, and social conflict. This study aims to analyse how the Collaborative Governance framework can be implemented in Aceh to optimise the potential of the Qanun, while overcoming existing structural and institutional challenges. This study uses a descriptive qualitative research method, focusing on Collaborative Governance in Aceh's Mining Management. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation, which are essential for gathering rich contextual information on the research topic. The results of research on mining governance in Aceh through the Qanun framework have provided a strong normative foundation, particularly in terms of distributive and procedural justice, the right to sue, and the role of the Wali Nanggroe Aceh. The implementation of collaborative governance is in its emerging phase and is not yet optimal. The main obstacles lie in the initial conditions, which are characterised by power asymmetry and resource disparities, inconsistent institutional design, and collaborative processes that fail to address crucial issues such as unlicensed mining. The failure of conventional governance requires a hybrid governance solution that legalises the informal sector on the condition of environmental and social compliance
Pemanfaatan Website Desa sebagai Media Transformasi Digital dalam Layanan Administratif dan Promosi Pariwisata Desa
Full text linkPenelitian ini bertujuan menganalisis pemanfaatan website Desa Bi’ih sebagai media transformasi digital dalam pelayanan administratif dan promosi pariwisata. Pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis dan studi kasus digunakan untuk memperoleh pemahaman mendalam terkait implementasi digitalisasi layanan desa. Data diperoleh melalui wawancara, observasi langsung, survei, dan studi dokumentasi yang melibatkan kepala desa, perangkat desa, masyarakat, dan wisatawan. Analisis data dilakukan melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan guna memastikan temuan yang terstruktur dan valid. Hasil penelitian menunjukkan bahwa website desa berkontribusi dalam meningkatkan efisiensi pelayanan administratif melalui penyediaan fitur pengajuan surat, penyimpanan data, dan publikasi informasi publik secara daring. Pemanfaatan website juga mendukung transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa melalui keterbukaan akses terhadap laporan kegiatan, pengumuman resmi, dan kebijakan tata kelola. Pada aspek promosi wisata, website berperan dalam penyebaran informasi destinasi, potensi lokal, serta peluang ekonomi desa, meskipun fitur promosi wisata belum dioptimalkan secara konsisten, terutama dalam hal pengelolaan konten dan pembaruan informasi. Tantangan yang ditemukan meliputi keterbatasan literasi digital, infrastruktur internet, dan konsistensi operasional pengelola website. Untuk menjaga keberlanjutan implementasi digital, diperlukan pelatihan rutin, kolaborasi lintas sektor, penguatan kebijakan digital desa, serta strategi pengelolaan konten. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan website desa berpotensi mempercepat transformasi digital, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperluas promosi wisata berbasis teknologi di tingkat desa