Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa
Not a member yet
218 research outputs found
Sort by
Ketidaksetaraan Gender dalam Pembangunan Perdesaan dan Partisipasi Perempuan dalam Pengambilan Keputusan di Nusa Tenggara Timur pada Periode Kepemimpinan Victor Laiskodat 2018
Full text linkNusa Tenggara Timur (NTT) merupakan salah satu provinsi dengan tingkat ketimpangan gender yang cukup tinggi, terutama dalam konteks pembangunan perdesaan. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan di tingkat desa selama masa kepemimpinan Gubernur Viktor Laiskodat (2018–2023), serta menilai efektivitas kebijakan yang diarahkan untuk mengurangi kesenjangan gender. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui penelusuran sistematis terhadap dokumen kebijakan daerah, laporan pelaksanaan program, serta publikasi akademik dan organisasi non-pemerintah yang relevan. Analisis dilakukan menggunakan teknik content analysis dan triangulasi sumber untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai situasi gender di perdesaan NTT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun akses pendidikan dasar sudah relatif setara antara laki-laki dan perempuan, ketimpangan masih terjadi pada tingkat pendidikan tinggi dan partisipasi ekonomi. Pemerintah Provinsi NTT berupaya mengatasi hal ini melalui program pemberdayaan perempuan, seperti pengembangan industri bambu dan program pembibitan keluarga berbasis komunitas, yang terbukti mampu meningkatkan keterlibatan perempuan dalam kegiatan ekonomi lokal hingga 27%. Selain itu, terdapat peningkatan peran perempuan dalam forum-forum musyawarah desa dan kelompok usaha bersama. Namun, hambatan struktural seperti norma budaya patriarkal, minimnya dukungan keluarga, serta keterbatasan akses terhadap pelatihan teknis dan sumber daya masih menjadi tantangan utama. Temuan ini menekankan pentingnya perumusan kebijakan berkelanjutan dan inklusif yang berfokus pada peningkatan kapasitas perempuan agar dapat berpartisipasi secara aktif dan setara dalam pembangunan perdesaan di NT
Implementasi Penanganan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Kepala Daerah 2024 di Kabupaten Mojokerto
Full text linkNetralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan pilar penting dalam menjaga profesionalisme birokrasi serta integritas demokrasi, terutama dalam konteks pemilihan kepala daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi penanganan pelanggaran netralitas ASN oleh Bawaslu Kabupaten Mojokerto pada Pilkada 2024. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi di Bawaslu Kabupaten Mojokerto dan Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu Mojokerto telah mengimplementasikan penanganan pelanggaran berdasarkan empat indikator implementasi kebijakan menurut George C. Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Meskipun masih terdapat keterbatasan jumlah personel, Bawaslu menunjukkan respons yang cepat dan koordinasi yang baik lintas divisi serta dengan instansi eksternal. Kabupaten Mojokerto tercatat sebagai wilayah dengan jumlah pelanggaran netralitas ASN tertinggi di Jawa Timur, dengan bentuk pelanggaran seperti keterlibatan dalam kampanye dan simbol dukungan politik. Temuan ini mengindikasikan bahwa pengawasan perlu diperkuat, baik dari sisi sumber daya manusia, pelatihan, maupun sistem pelaporan. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas kelembagaan Bawaslu dan edukasi yang masif kepada ASN guna menjaga netralitas dan mendukung terciptanya pemilu yang adil dan demokratis
Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat SMP Negeri di Kabupaten Pesisir Selatan
Full text linkKebijakan sistem zonasi dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada tingkat Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Pesisir Selatan bertujuan untuk memastikan pemerataan akses terhadap pendidikan yang bermutu. Namun demikian, pelaksanaan kebijakan ini masih dihadapkan pada sejumlah permasalahan, seperti ketimpangan jumlah peserta didik antar sekolah, keterbatasan fasilitas pendidikan, kurangnya pengakomodasian minat dan bakat siswa, serta rendahnya tingkat pemahaman masyarakat dan minimnya sosialisasi terkait kebijakan tersebut. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengevaluasi kebijakan sistem zonasi PPDB di Kabupaten Pesisir Selatan dengan menggunakan teori evaluasi kebijakan dari William N. Dunn yang mencakup enam indikator, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Seksi SMP Dinas Pendidikan, kepala sekolah, panitia PPDB, siswa, orang tua/wali peserta didik, serta wali nagari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sistem zonasi masih belum berjalan secara maksimal, disebabkan oleh adanya ketidaksesuaian antara tujuan kebijakan dengan kondisi faktual di lapanga
Evaluasi Pelaksanaan Program Pelatihan Kerja Pada Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai
Full text linkTingkat pengangguran yang tinggi di Indonesia menimbulkan masalah serius di bidang ketenagakerjaan serta memengaruhi stabilitas sosial dan ekonomi. Jumlah angkatan kerja yang terus bertambah tanpa diimbangi penciptaan lapangan kerja, diperburuk oleh krisis ekonomi, membuat persoalan ini semakin kompleks. Sebagai solusi, pemerintah merancang kebijakan strategis, salah satunya melalui program pelatihan kerja untuk meningkatkan daya saing dan keterampilan tenaga kerja. Penelitian ini berfokus untuk mengevaluasi pelaksanaan program pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh DISNAKER Kota Dumai dalam meningatkan kapasitas dan kompetensi pencari kerja di Kota Dumai. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang direpresentasikan dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator efisiensi, responsivitas, dan ketepatan pelaksanaan program telah berjalan cukup baik. Namun, efektivitas, kecukupan, dan pemerataan belum mencapai hasil yang optimal karena keterbatasan kapasitas pelatihan dan rendahnya capaian targe
Implementation of the Road Agency Policy as a Parking Area for Kayutangan Heritage Malang City
Full text linkThe Kayutangan area in Malang City is one of the cultural heritage areas that has historical value and is synonymous with the architecture of interesting old buildings. However, currently the area faces challenges related to the use of the road body as an extensive vehicle parking area. This can damage the beauty and authenticity of the cultural heritage area of Malang City. This study uses Campbell's theory of effectiveness which states that effectiveness measurement includes program success, target achievement, satisfaction, input and output levels, and overall goal achievement. The purpose of this study is to identify and analyze the use of road bodies as parking areas in the Kayutangan Area, as well as their supporting and inhibiting factors. This research method uses a qualitative descriptive approach with data collection through interviews, observations, and documentation studies. The informants in this study are the chief coordinator of EKOSDA Malang City, transportation service partners, the people of Kayutangan Tourism Village, tourist visitors, businessmen, and parking attendants. The results of the study show that the Malang City Government has issued a policy related to the use of road bodies as parking areas, but its implementation has not been optimal, causing the policy to be ineffective and requires follow-up actions
Transparasni proses seleksi pengangkatan perangkat desa oleh panitia seleksi di desa bojongkapol kecamatan bojonggambir kabupaten tasikmalaya tahun 2022
No full textPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keterbukaan panitia seleksi dalam proses seleksi perangkat Desa Bojongkapol Tahun 2022 di Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan jumlah partisipan sebanyak sepuluh orang. Wawancara, dokumentasi, dan observasi merupakan proses pengumpulan data. Selanjutnya, data diperiksa dengan menggunakan teknik interaktif seperti reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dengan memeriksa ketidakkonsistenan dalam data, peneliti menggunakan triangulasi untuk memperkuat validitas hasil penelitian. Dalam penelitian ini sedikit anggota masyarakat yang terlibat dalam pemilihan pejabat desa, penelitian menyimpulkan bahwa masih ada kurangnya transparansi dalam proses ini. Kendala utama yang ditemukan adalah kurangnya sarana dan prasarana informasi resmi yang dimiliki oleh pemerintah desa, sehingga menyulitkan panitia dalam menyampaikan informasi seleksi kepada masyarakat secara efektif. Temuan ini mengindikasikan perlunya peningkatan sarana komunikasi dan transparansi dalam pelaksanaan seleksi perangkat desa guna meningkatkan partisipasi dan kepercayaan masyarakat.
Keywords: Transparansi, Seleksi pengangkatan perangkat desa, Partisipasi masyaraka
Peran Jaga Warga "Sebo Manggolo" dalam Pengelolaan Keamanan di Dusun Tegalyoso, Kalurahan Banyuraden, Kapanewon Gamping, Sleman
Full text linkPenelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk partisipasi warga, faktor pendukung dan penghambat serta dampak program Jaga Warga “Sebo Manggolo” terhadap kondisi keamanan di Dusun Tegalyoso, Kalurahan Banyuraden, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi partisipatif, dokumentasi dan wawancara mendalam terhadap tokoh masyarakat, aparat kewilayahan dan warga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi warga dalam program Jaga Warga meliputi kegiatan ronda malam, forum musyawarah, kerja bakti dan mediasi konflik. Program ini berhasil meningkatkan kesadaran kolektif tentang pentingnya keamanan, memperkuat solidaritas sosial serta menciptakan mekanisme deteksi dini terhadap gangguan keamanan. Faktor pendukung utama meliputi kepemimpinan lokal yang inklusif, budaya gotong royong serta dukungan regulatif dari pemerintah kalurahan. Namun demikian, efektivitas program masih terkendala oleh minimnya pelatihan keamanan, keterbatasan alat komunikasi serta koordinasi yang belum optimal dengan aparat keamanan formal. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan keamanan berbasis komunitas sangat bergantung pada partisipasi aktif warga, struktur organisasi yang terdefinisi dengan baik serta dukungan lintas sektor dalam memperkuat kolaborasi antara masyarakat dan institusi formal
Pengaruh Media Sosial Instagram terhadap Perilaku Pemilih Gen Z pada Pilkada 2024 di Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman
Full text linkTingginya intensitas penggunaan media sosial, khususnya Instagram, mendorong banyak pasangan calon kepala daerah untuk memanfaatkannya sebagai sarana kampanye politik. Hal ini disebabkan karena tingginya intensitas penggunaan di kalangan pemilih muda. Di media sosial informasi yang diperoleh dari tidak selalu valid, karena rentan terhadap bias, manipulasi citra, dan kurangnya verifikasi fakta. Tujuan dari kajian ilmiah ini adalah menjelaskan pengaruh media sosial terhadap perialku pemilih Gen Z pada Pilkada 2024 di Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Dengan menyebarkan kuesioner kepada responden Gen Z di Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman. Pengambilan sampel menggunakan multistage random sampling. Analisis yang digunakan ialah Regresi Logistik Multinomial, karna salah satu variabel merupakan data nominal. Setelah dilakukan penelitian didapatkan hasil bahwa terdapat pengaruh antara media sosial Instagram terhadap perilaku pemilih Gen Z pada Pilkada 2024 di Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman
Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Nagari Muara Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat
Full text linkPartisipasi masyarakat merupakan komponen penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan di tingkat desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk partisipasi masyarakat serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi masyarakat dalam pembangunan di Nagari Muara Kiawai, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori partisipasi dari Cohen dan Uphoff (1977) yang membagi partisipasi ke dalam empat bentuk, yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, pengambilan manfaat, dan evaluasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk partisipasi masyarakat di Nagari Muara Kiawai masih tergolong rendah, khususnya dalam aspek pengambilan keputusan dan evaluasi. Hal ini disebabkan oleh berbagai kendala seperti rendahnya kualitas sumber daya manusia, keterbatasan waktu, serta kurangnya rasa tanggung jawab masyarakat terhadap pembangunan. Meskipun demikian, masyarakat menunjukkan partisipasi yang cukup aktif dalam tahapan pelaksanaan pembangunan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan kapasitas masyarakat serta penguatan peran pemerintah nagari dalam memberikan pemahaman dan membuka ruang partisipasi warga secara menyeluruh dalam proses pembangunan, guna menciptakan sinergi yang seimbang antara masyarakat dan pemerintah
Peran Media Sosial dalam Meningkatkan Partisipasi Pengelolaan Dana Desa di Desa Kalempang Kabupaten Sidenreng Rappang
Full text linkPentingnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Kalempang. Media sosial, yang semakin berkembang, memiliki potensi besar dalam meningkatkan transparansi dan partisipasi aktif masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan media sosial dalam memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Kalempang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun media sosial belum digunakan secara maksimal di Desa Kalempang, potensi penggunaan media sosial untuk memperkuat interaktivitas, transparansi, dan kolaborasi sangat besar. Masyarakat dapat lebih aktif memberikan masukan, mengawasi penggunaan Dana Desa, serta berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan pembangunan Desa. Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan pemanfaatan media sosial oleh pemerintah desa dapat meningkatkan partisipasi masyarakat secara signifikan, yang pada gilirannya dapat memperkuat pengelolaan Dana Desa yang lebih akuntabel dan transparan