Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa
Not a member yet
218 research outputs found
Sort by
Efektivitas Program Keluarga Berencana dalam Menekan Natalitas di Indonesia: Studi Literatur
Full text linkKajian ini berfokus untuk mengetahui efektivitas kebijakan program Keluarga Berencana (KB) dalam menekan angka kelahiran di Indonesia. Melalui pendekatan studi literatur, kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai efektivitas kebijakan KB sebagai instrumen pengendalian pertumbuhan penduduk, sekaligus memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu administrasi publik serta perumusan kebijakan kependudukan yang lebih optimal. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi literatur, menelaah jurnal, artikel ilmiah, buku, laporan penelitian, peraturan perundang-undangan, dan situs resmi pemerintah. Proses pengumpulan data dilakukan dengan membaca, mencatat, dan mengolah berbagai sumber yang relevan, seperti buku dan jurnal ilmiah. Selain itu juga dari laporan kegiatan, peraturan perundang-undangan, serta situs resmi lembaga pemerintah yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan program Keluarga Berencana di Indonesia. Sumber-sumber tersebut dipilih berdasarkan tingkat kredibilitas, relevansi, serta kemutakhiran informasinya. Menurut Tingkat Kesuburan Total (TKT), Program Keluarga Berencana (KB) Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam menurunkan angka kelahiran. TKT Indonesia telah turun dari sekitar 2,6 anak per wanita pada awal 2010-an menjadi sekitar 2,3 pada 2024, menurut data terbaru dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Jumlah rata-rata anak per wanita selama masa reproduksinya kini mendekati tingkat penggantian populasi optimal untuk pembangunan berkelanjutan, yang mencerminkan efektivitas metode kontrasepsi. Program ini tidak hanya mengurangi jumlah kelahiran tetapi juga meningkatkan kualitas keluarga dengan mengatur jarak kelahiran dan menjaga kesehatan ibu dan anak. Namun, masalah seperti persepsi masyarakat terhadap kontrasepsi yang tidak baik, kekurangan tenaga penyuluh, dan ketimpangan antar wilayah masih menjadi masalah
Implementasi Program Nabuang Sarok Sebagai Energi Baru Terbarukan di PT Semen Padang
Full text linkPenelitan ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam bagaimana Implementasi Program Nabuang Sarok Sebagai Energi Baru Terbarukan di PT Semen Padang. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang diambil melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yaitu berupa reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menujukan program ini telah berjalan cukup efektif, terutama dari perencanaan program, keterlibatan aktor dan partisipasi masyarakat. Akan tetapi, penerapan program ini belum sepenuhnya optimal dikarenakan masih ditemukan hambatan dalam pelaksanaan program seperti, permasalahan penyediaan insfrastruktur teknis dan sumber daya manusia yang juga mempengaruhi keberlangsungan dari program kedepannya
Kolaborasi Antar Pemangku Kepentingan dalam Penanggulangan Pertambangan Tanpa Izin di Sungai Lubuak Simpunai, Kabupaten Sijunjung
Full text linkPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses collaborative governance dalam penegakan hukum terhadap aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di Sungai Lubuak Simpunai, Kabupaten Sijunjung, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat efektivitasnya. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan kerangka Collaborative Governance Regime (CGR) dari Emerson et al. (2012). Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pihak kepolisian, dinas lingkungan, pemerintah nagari, LSM lingkungan, dan masyarakat terdampak. Hasil menunjukkan bahwa kolaborasi masih bersifat informal dan belum terstruktur, ditandai dengan lemahnya koordinasi, rendahnya partisipasi, dan kurangnya kepercayaan antaraktor. Hambatan kelembagaan meliputi ketidakjelasan kewenangan, ketimpangan sumber daya, dan tidak adanya rencana aksi bersama. Selain itu, konflik kepentingan dan ketiadaan kepemimpinan kolaboratif turut melemahkan efektivitas penegakan. Meskipun terdapat upaya individu dari beberapa aktor, strategi bersama belum terbentuk. Penelitian ini menyarankan pentingnya penguatan koordinasi lintas sektor, kejelasan peran, peningkatan keterlibatan masyarakat, serta pembentukan wadah kolaboratif formal dalam penanganan PETI
Penerapan Prinsip Good Governance dan Celah Korupsi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Secara Elektronik (E-Procurement) di Indonesia
Full text linkE-procurement merupakan sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan penggunaan teknologi internet. Namun faktanya dengan sistem yang baru, korupsi pengadaan barang dan jasa masih sering terjadi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana prinsip good governance diterapkan dalam e-procurement serta apakah masih terdapat celah korupsi dalam sistem tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dianalisis menggunakan teori good governance dan means-ends scheme. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa e-procurement diketahui menggunakan delapan prinsip good governance. Namun, masih terdapat tiga celah korupsi didalamnya: (1) Persekongkolan penyedia jasa dan panitia; (2) Diskon atau cashback yang masuk ke kantong pribadi; (3) Mark-up harga pengadaan barang dan jasa sebagai fee
Efektifitas Fungsi Pencegahan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Melakukan Pencegahan Pelanggaran Pemilu Di Sumatera Utara
Full text linkPengawas pemilu adalah lembagayang bertanggung jawab untuk mengawasi, mempelajari, memeriksa, dan menilai proses penyelenggaraan pemilihan umum sesuai dengan peraturan undang-undang. Untuk menjamin pemilihan umum yang adil, demokratis, umum, transparan, jujur, dan adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bawaslu pada masing-masing tingkatan sudah mempunyai tanggung jawab penting. Tugas Bawaslu adalah mencegah pelanggaran selama pemilihan umum. Dalam hal politik uang selama penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak, divisi pencegahan dan partisipasi masyarakat dibawa oleh Bawaslu. Namun, fakta yang berkembang di masyarakat adalah bahwa politik uang terus terjadi selama pemilihan kepala daerah . Penelitian ini bertujuan untuk mengindentifikasikan efektivitas fungsi badan pengawas pemilihan umum dalam proses pemilihan di Provinsi Sumatera Utara serta untuk menentukan peran mereka dalam pencegahan dan penindakan politik uang uang yang berkaitan dengan pemilihan di Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang bertujuan untuk menggambarkan atau mempelajari masalah hukum yang dihasilkan dari wawancara dan analisis literatur dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasilnya menunjukkan bahwa fungsi Bawaslu dalam pemilu dilaksanakan sesuai dengan Undang-undang Nomor 15/2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Bawaslu juga harus meningkatkan kinerjanya sebagai lembaga pengawasan pemilu dengan meningkatkan sumber daya manusia, faktor anggaran, dan faktor rekrutmen. Selain itu, mereka juga harus meningkatkan kinerjanya sebagai lembaga pengawasan pemilihan umum
Evaluasi Upaya Pemerintahan Nagari Sicincin dalam Penyelesaian Sengketa Lahan Tol Padang–Sicincin
Full text linkPenelitian ini bertujuan mengevaluasi upaya Pemerintahan Nagari Sicincin dalam menangani sengketa pembebasan lahan untuk proyek Jalan Tol Padang–Sicincin, yang timbul dari tumpang-tindih antara ketentuan hukum negara dan hak tanah adat (pusako tinggi) yang bersifat komunal. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis, peneliti mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dengan perangkat nagari, Kerapatan Adat Nagari (KAN), dan warga terdampak, serta observasi lapangan dan kajian dokumen. Evaluasi diarahkan pada lima indikator menurut William N. Dunn: efektivitas, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Temuan menunjukkan nagari berfungsi lebih sebagai mediator kultural dan fasilitator komunikasi daripada otoritas administratif penuh. Meski prosedur sesuai UU No. 2/2012 telah dilaksanakan, capaian substantif terbatas akibat konflik internal kaum dan ketidakpuasan terhadap besaran ganti rugi. Namun demikian, peran nagari membantu mempertahankan stabilitas sosial dan memungkinkan kelanjutan proyek meskipun sengketa cenderung bergeser menjadi perselisihan keluarga. Penelitian ini menambah kajian evaluasi kebijakan yang sensitif terhadap konteks adat
Peran Program Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Dalam Mengurangi Anak Tidak Sekolah (ATS) di Wilayah Binaan 1 (Andalas) Kota Padang
Full text linkPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis Peran Program Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dalam Mengurangi Anak Tidak Sekolah (ATS) di Wilayah Binaan 1 (Andalas) Kota Padang. Fenomena anak tidak sekolah masih menjadi permasalahan serius dalam pembangunan sumber daya manusia, sehingga diperlukan intervensi melalui pendidikan nonformal seperti SKB. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap informan dari Dinas Pendidikan, pamong SKB, pihak kelurahan, orang tua, dan peserta didik. Analisis dilakukan menggunakan teori peran pemerintah menurut Gito Saputro (dalam Mustanir, 2020), yang meliputi peranan sebagai pemecah masalah, fasilitator, penghubung sistem, motivator, dan komunikator. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SKB berperan penting dalam menyediakan akses pendidikan kesetaraan melalui program Paket A, B, dan C serta pelatihan keterampilan praktis. Peran sebagai pemecah masalah dan fasilitator telah berjalan, namun belum optimal karena keterbatasan tenaga pamong belajar, minimnya dana operasional, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Peran sebagai penghubung sistem dan komunikator dilakukan melalui kerja sama antara Dinas Pendidikan, kelurahan, dan pamong SKB untuk mendata dan memotivasi ATS agar kembali belajar. Meskipun menghadapi beberapa kendala, keberadaan SKB terbukti membantu mengurangi angka anak tidak sekolah dan mendukung pemerataan pendidikan di Kota Padang
Strategi Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di Desa Tutul Kecamatan Balung Kabupaten Jember
Full text linkPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi BUMDesa dalam mengembangkan usaha, dukungan sumber daya serta dampak BUMDesa pada organisasi dan pada kelompok masyarakat. Jenis penelitian pada penelitian ini yaitu menggunakan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dipakai merupakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Permasalahan yang dihadapi BUMDesa Kian Santang terletak pada belum optimalnya pengelolaan potensi desa, khususnya sektor kerajinan yang sebenarnya menjadi unggulan Desa Tutul, karena perhatian lebih difokuskan pada usaha simpan pinjam perempuan. Selain itu, pemahaman masyarakat terhadap manfaat dan peran BUMDesa masih sedikit sehingga partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDesa rendah. Dalam hasil penelitian menyatakan bahwa pada strategi program, BUMDesa mengembangkan tiga unit usaha: kerajinan yang tidak lagi berjalan, Simpan Pinjam Perempuan yang bermanfaat luas namun terkendala pengembalian dan air mineral isi ulang yang stabil dan berdampak sosial dan ekonomi. Program BUMDesa memberikan dampak positif terhadap organisasi dan masyarakat, khususnya kelompok pengrajin dan pemuda, namun masih memerlukan penguatan pada aspek pemasaran dan tata kelola. Strategi sumber daya meliputi sarana prasarana memadai, pemanfaatan sumber daya alam yang efektif, serta sistem keuangan manual yang perlu digitalisasi
Peran Orang Tua dalam Kehidupan Prososial Anak di Perumahan Engku Putri Kecamatan Pangkalan Kerinci Pelalawan Riau
Full text linkPeran orang tua dalam kehidupan prososial anak di Kompleks Perumahan Engku Putri sangatlah penting, karena mereka berperan sebagai pendidik utama, pendukung moral, serta pemberi kasih sayang dan perlindungan. Namun, secara umum, peran keluarga dalam kehidupan sosial anak di masyarakat belum terdefinisi secara jelas. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peran keluarga dalam kehidupan bermasyarakat dan dalam kehidupan sosial anak-anak di Kompleks Perumahan Engku Putri. Penelitian ini menekankan pentingnya interaksi sosial anak, keterlibatan orang tua, serta pengaruh lingkungan sekitar dalam membentuk perilaku prososial seperti empati, kerja sama, dan kepedulian. Di lingkungan perumahan Engku Putri, orang tua memiliki peran penting dalam menanamkan dan mensosialisasikan nilai-nilai keberagaman sosial kepada anak-anak mereka. Masyarakat di wilayah ini cukup beragam dalam hal suku, budaya, dan agama. Sebagian besar orang tua di Engku Putri tidak menggunakan pendekatan formal atau terjadwal, melainkan memanfaatkan momen-momen sehari-hari sebagai kesempatan untuk mendidik. Mereka memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih teman dan aktivitas, namun tetap membimbing ketika terjadi penyimpangan dari nilai-nilai keluarga, seperti menghormati orang lain, tidak mengejek, serta bersikap adil
Evaluasi Penerbitan Kartu Identitas Anak Melalui Pelayanan Sederhana Sekali Urus Administrasi Kependudukan (Nasi Uduk Inhil) di Kabupaten Indragiri Hilir
Full text linkDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir melakukan inovasi pelayanan Sederhana Sekali Urus Administrasi Kependudukan (Nasi Uduk Inhil) untuk menjangkau akses layanan, khususnya penerbitan Kartu Identitas Anak. Dalam pelaksanaannya, penerbitan Kartu Identitas Anak melalui program Nasi Uduk Inhil masih belum berjalan optimal. Hal ini menyebabkan masyarakat belum dapat memperoleh dokumen kependudukan secara cepat dan akurat, sehingga diperlukan evaluasi untuk mengetahui hambatan dan upaya perbaikannya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori evaluasi menurut Stufflebeam (Winaryati et al., 2021) yang menekankan pada evaluasi konteks, evaluasi masukan, evaluasi proses, dan evaluasi produk. Hasil penelitian ini melihat bahwasanya program Nasi Uduk Inhil sebagai inovasi pelayanan kependudukan sudah memberikan dampak berupa kemudahan dalam proses pengurusan dokumen, baik dari sisi masyarakat maupun petugas. Keunggulan lain dari program ini adalah efisiensi waktu dan kemudahan akses layanan sehingga memberikan kenyamanan bagi masyarakat terpencil. Keberhasilan program Nasi Uduk Inhil tidak terlepas dari berbagai tantangan, diantaranya adalah kurangnya sosialisasi kepada masyarakat karena jangkauan pelayanan yang tidak merata, mengalami kendala jaringan dan infrastruktur teknologi, dan proses penerbitan Kartu Identitas Anak yang tidak tepat waktu sesuai standar operasional prosedur. Sehingga untuk perbaikan kedepannya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir perlu melakukan sosialisasi secara berkala untuk pemerataan kualitas layanan serta penguatan kapasitas yang dilakukan oleh petugas agar tujuan pelayanan administrasi kependudukan dapat tercapai secara merata dan optimal