Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa
Not a member yet
218 research outputs found
Sort by
Strategi Dinas Ketahanan Pangan dalam Menangani Kerentanan Pangan di Kota Pekanbaru
Full text linkStrategi Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru dalam mengatasi kerentanan pangan, khususnya di Kelurahan Limbungan Baru dan Lembah Sari. Strategi meliputi optimalisasi lahan, diversifikasi pangan lokal, serta peningkatan aksesibilitas pangan. Landasan hukum mengacu pada UU No. 18 Tahun 2012, Perda Provinsi Riau No. 13 Tahun 2018, dan Perwako Pekanbaru No. 161 Tahun 2021. Kota Pekanbaru bergantung pada pasokan pangan luar daerah sehingga rentan terhadap gangguan distribusi dan fluktuasi harga. Penelitian kualitatif deskriptif ini menggunakan teori strategi Geoff Mulgan dengan lima indikator: purpose (tujuan), environments (lingkungan), directions (arahan), actions (tindakan), dan learning (pembelajaran). Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun strategi telah dijalankan, pelaksanaannya belum optimal karena masih terdapat wilayah rentan pangan dan kendala di lapangan
Efektivitas Pelaksanaan Eksekusi Barang Sitaan pada Bidang Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan di Kejaksaan Negeri Padang
Full text linkPelaksanaan eksekusi barang sitaan merupakan salah satu kewenangan strategis kejaksaan dalam penegakan hukum, sebagaimana diatur dalam KUHAP, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, serta peraturan teknis terkait pengelolaan dan pelelangan barang rampasan negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan eksekusi barang sitaan pada Bidang Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan di Kejaksaan Negeri Padang berdasarkan lima dimensi, yaitu administrasi dan pengelolaan, dukungan teknis, ketepatan waktu, koordinasi antarinstansi, serta akuntabilitas dan transparansi. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan metode deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi, dengan informan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Analisis data dilakukan secara interaktif mengikuti model Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), dengan uji keabsahan data melalui triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan eksekusi barang sitaan di Kejaksaan Negeri Padang belum optimal. Administrasi masih bergantung pada sistem manual, dukungan teknis terbatas, ketepatan waktu pelaksanaan rendah, koordinasi antarinstansi belum efektif, dan akuntabilitas publik masih lemah. Kesimpulannya, peningkatan efektivitas memerlukan digitalisasi administrasi, penguatan kapasitas SDM dan fasilitas, optimalisasi manajemen waktu, koordinasi lintas lembaga, serta peningkatan literasi hukum dan digital masyarakat untuk memperkuat akuntabilitas publik
Implementasi Kebijakan Transaksi Non Tunai Bagi Pemerintah Desa Di Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang
Full text linkTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan transaksi non tunai bagi pemerintah desa di Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan paradigma kualitatif dengan melakukan pengumpulan data dilapangan atau pelakanaan penelitian, meliputi observasi, wawancara dan pengumpulan dokumen serta mencari sumber-sumber yang dapat mendukung serta melakukan pengolahan dan analisa data. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Infroman Utama pada penelitian ini adalah lima orang kaur keuangan desa yang berstatus sebagai desa mandiri dengan koneksi jaringan internet yang stabil. Pada penelitian ini peneliti menggunakan Teori Implementasi Kebijakan dari Edward III yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Berdasarkan hasil analisis bahwa pada faktor komunikasi bahwa Pemerintah Kabupaten Sintang dalam melaksanakan kebijakan penerapan transaksi non tunai bagi pemerintah desa belum melaksanakan sosialisasi berkala secara formal maupun informal sehingga implementor di Desa yaitu Kepala Urusan Keuangan mengalami kendala dalam menjalankan kebijakan transaksi non tunai, kemudian belum adanya regulasi terkait petunjuk teknis dalam menjalankan kebijakan transaksi non tunai, selanjutnya pada faktor sumber daya bahwa perangkat desa belum sepenuhnya memahami tugas pokok dan fungsinya serta kualifikasi pendidikan tidak sesuai dengan jabatan yang di embam oleh perangkat desa khususnya perangkat desa yang membidangi urusan keuangan. Sehingga saran yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Sintang khususnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Sintang adalah melaksanakan komunikasi secara formal melalui sosialisasi maupun secara informal secara berkala kepada Pemerintah Desa khususnya di Kecamatan Kelam Permai serta perlu dilaksanakan bimbingan teknis bagi perangkat desa agar memahami tugas pokok dan fungsinya sebagai perangkat desa
Peran Ombudsman Republik Indonesia dalam Pencegahan Maladministrasi Pada Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
Full text linkPengangkatan dan pemberhentian perangkat desa memiliki angka tertinggi laporan masyarakat oleh Ombudsman RI pada substansi pedesaan tahun 2020-2022. Berdasarkan data laporan terbanyak masyarakat pada substansi pedesaan, Ombudsman RI menemukan adanya potensi maladministrasi dalam proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang masih menghadapi berbagai tantangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Ombudsman RI dalam mencegah maladministrasi pada pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, serta mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya pemberhentian perangkat desa yang tidak sesuai prosedur. Metode yang digunakan pada artikel ini adalah studi literatur dan wawancara, data diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, laporan pemerintah, narasumber dan sumber-sumber lain yang diakui kehandalannya. Hasil penelitian mendeskripsikan peran penting Ombudsman RI dalam mencegah maladministrasi dengan menjalankan proses pemetaan masalah, analisis, dan memberikan saran perbaikan kepada DPR RI dan Kemendagri untuk meningkatkan transparansi, keadilan, dan efektivitas tata kelola pemerintahan desa. Bahwa saran dari Ombudsman RI tidak dapat diintegrasikan langsung ke dalam substansi Undang-Undang Desa, tetapi saran dari Ombudsman RI akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pembahasan Peraturan Pelaksanaan yang akan diatur melalui Peraturan Pemerintah
Kualitas Pelayanan Publik di Kantor Kalurahan Srihardono Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul
Full text linkPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh kantor Kalurahan Srihardono Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul dan untuk memberikan rekomendasi agar Kalurahan Srihardono dapat melakukan perbaikan terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan. Sehingga dapat mewujudkan pelayanan yang berkualitas sebagai ciri pemerintahan yang baik. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode pendekatan kuantitatif-deskriptif. Penelitian ini menggunakan instrumen berupa kuesioner yang diberikan kepada masyarakat yang menerima layanan di Kalurahan Srihardono. Sampel penelitian ini berjumlah 91 responden yang ditentukan dengan teknik accidental sampling. Kualitas pelayanan dianalisis menggunakan 5 (lima) dimensi model SERVQUAL yaitu bukti fisik (tangibles), kehandalan (reliability), ketanggapan (responsiveness), jaminan (assurance) dan empati (empathy). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik di kantor Kalurahan Srihardono secara umum berada pada kategori sangat baik dengan nilai rata-rata 81,59%. Dimensi empati memperoleh nilai tertinggi yaitu 84.07%, sedangkan dimensi ketanggapan dan jaminan memiliki nilai paling rendah. Temuan penelitian ini menunjukkan pentingnya penyusunan SOP layanan, peningkatan kompetensi, kredibilitas, dan integritas pegawai guna mendukung pelayanan publik yang transparan, efektif, efisien dan profesional
Efektivitas Program Pemulihan Infrastruktur Pascabencana: Studi Kasus Banjir Bandang Lahar Dingin di Tanah Datar
Full text linkPenelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan program pemulihan infrastruktur pasca bencana banjir bandang lahar dingin di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Bencana yang terjadi pada tahun 2024 mengakibatkan kerusakan dan kerugian sebesar Rp2,05 triliun, terutama pada sektor infrastruktur seperti transportasi, irigasi, air bersih, serta sektor sosial seperti pendidikan dan kesehatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan teori efektivitas dari Sutrisno yang mencakup lima indikator: pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan empat instansi kunci serta informan dari masyarakat terdampak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan program belum sepenuhnya optimal. Pemahaman program pada tingkat instansi seperti BPBD, Bappeda, dan PUPR tergolong baik, begitu pula dengan pemulihan layanan dasar seperti air bersih dan pendidikan. Namun, keterbatasan anggaran menjadi kendala utama, sehingga beberapa infrastruktur penting seperti jalan dan jembatan belum dapat dibangun permanen. Pemerintah daerah dinilai telah adil dalam menetapkan skala prioritas, namun pemulihan dilakukan secara bertahap dan belum merata. Upaya koordinasi lintas sektor dan dukungan dari pemerintah pusat menjadi kunci keberlanjutan program ke depan
Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Stakeholders Dalam Memberdayakan Kelompok Perhutanan Sosial (KUPS) “Padusi Etnobotani” di Kampung Batu Busuk
Full text linkPenelitian ini menganalisis faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi para stakeholders dalam memberdayakan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) “Padusi Etnobotani” di Kampung Batu Busuk, Kelurahan Lambung Bukit, Kota Padang. Latar belakang penelitian adalah tingginya potensi tanaman herbal dan upaya pengembangannya menjadi produk bernilai tambah. Namun, dukungan kelembagaan, pemasaran, dan sumber daya masih terbatas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Informan dipilih secara purposive, meliputi perwakilan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Padang, Pemerintah Kelurahan, World Resources Institute (WRI), serta anggota KUPS. Hasil penelitian menunjukkan adanya beberapa faktor pendukung, yaitu ketersediaan sumber daya alam yang melimpah, pengetahuan dan motivasi lokal anggota KUPS, serta peran fasilitatif WRI dalam pengembangan produk dan legalisasi kelembagaan. Sebaliknya, faktor penghambat meliputi keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia pada instansi pemerintah, rendahnya akses pasar dan jaringan distribusi, kurangnya pelatihan promosi digital, serta rendahnya tingkat pendidikan anggota KUPS yang memengaruhi daya serap terhadap materi pelatihan. Kesimpulannya, pemberdayaan yang efektif memerlukan penguatan koordinasi antar stakeholders, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dukungan pembiayaan, serta strategi pemasaran terpad
Dinamika Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Program UPPO dalam Mewujudkan Keberlanjutan Produksi Pupuk Organik di Kelompok Tani Usaha Bersama Nagari Koto Tinggi
Full text linkPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat Program Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO) dalam mewujudkan keberlanjutan produksi pupuk organik di Kelompok Tani Usaha Bersama (KTUB) Nagari Koto Tinggi, Kabupaten Dharmasraya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan anggota kelompok dan pemangku kepentingan, observasi aktivitas produksi, serta studi dokumentasi terkait regulasi, laporan evaluasi, dan data statistik resmi. Analisis data dilakukan secara interaktif menggunakan model Miles & Huberman, meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan berulang hingga pola temuan terbentuk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberlanjutan UPPO sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sarana dan prasarana, pendampingan teknis dan administratif, pemanfaatan potensi sumber daya lokal, serta keterlibatan aktif pemangku kepentingan. Hambatan utama meliputi ketiadaan program lanjutan, lemahnya pengawasan dan monitoring, menurunnya partisipasi anggota, pergantian kepemimpinan, dan peran pihak swasta yang masih terbatas. Penelitian menekankan bahwa keberhasilan program tidak hanya bergantung pada bantuan awal, tetapi juga pada penguatan kelembagaan internal kelompok, koordinasi berkelanjutan antarinstansi, serta kemitraan strategis dengan pihak terkait. Simpulan penelitian menegaskan pentingnya peningkatan pendampingan teknis dan administratif, pemberdayaan anggota, serta keterlibatan pihak swasta untuk menjaga kemandirian kelompok dan keberlanjutan produksi pupuk organik. Penelitian ini memberikan rekomendasi bagi pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan untuk memperkuat strategi pemberdayaan kelompok tani dalam mendukung pertanian organik berkelanjutan di tingkat lokal
E-Government Pelayanan Administrasi Persidangan di Bagian Hukum dan Persidangan Sekretariat DPRD Kabupaten Garut
Full text linkPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan E-Government dalam pelayanan administrasi persidangan di Bagian Hukum dan Persidangan Sekretariat DPRD Kabupaten Garut. Latar belakang penelitian ini dilandasi oleh tuntutan reformasi birokrasi dan perkembangan teknologi informasi yang menuntut adanya pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian diketahui bahwa ditemukan 2 tema meliputi: Kapasitas SDM dan Transformasi Digital, 11 kategori meliputi: Dukungan pimpinan, kebijakan SOP, pengelolaan e-government, kualitas pegawai, literasi digital pegawai, lingkungan kerja digital, digital persidangan, kondisi infrstruktur, dokumen dan informasi, manfaat e-government, adaptasi teknologi dan 75 code dalam E-government Pelayanan Administrasi Persidangan di Bagian Hukum dan Persidangan Sekretariat DPRD Kabupaten Garut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pendekatan fenomenologi dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dokumentasi dan studi kepustakaan. Informan dalam penelitian ini meliputi : Sekretaris, Kasubag Hukum dan Persidangan, Staff Bagian Hukum dan Persidangan, serta Anggota Dewan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data model interaktif (Miles dan Huberman) yang terdiri dari beberapa komponen yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan atau verifikasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan alat bantu Software Atlas.ti versi 9
Peran Collaborative Governance dalam Menanggulangi Banjir Air Rob di Kota Dumai
Full text linkBanjir rob di Kota Dumai merupakan permasalahan lingkungan dan tata kelola publik yang sangat kompleks dan mendesak. Kondisi ini secara fundamental disebabkan oleh kombinasi faktor alamiah dan antropogenik, meliputi kenaikan signifikan permukaan air laut global, penurunan permukaan tanah (subsidence) yang semakin cepat, serta buruknya sistem drainase kota dan manajemen ruang pesisir yang tidak terintegrasi. Dampak yang ditimbulkan sangat luas, mencakup kerugian sosial dan ekonomi yang signifikan bagi kehidupan masyarakat pesisir, sehingga penanganan efektif tidak mungkin diselesaikan hanya oleh upaya tunggal pemerintah daerah. Penelitian ini secara spesifik bertujuan untuk menganalisis dan mengeksplorasi peran strategis tata kelola kolaboratif (collaborative governance) dalam upaya mitigasi dan adaptasi terhadap banjir rob di Kota Dumai. Fokus utama adalah mengidentifikasi secara detail kontribusi spesifik dari pemerintah daerah, partisipasi aktif masyarakat lokal, peran vital sektor swasta, serta sinergi dan koordinasi antar lembaga yang terlibat. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif berbasis studi literatur ekstensif, dengan teknik analisis data kunci oleh Miles dan Huberman melalui tahapan sistematis: reduksi data, penyajian data temuan, dan penarikan kesimpulan substantif. Hasil penelitian secara tegas menunjukkan bahwa pemerintah daerah memegang peran inisiasi dalam merumuskan kebijakan dan mengoordinasikan kolaborasi lintas sektor; masyarakat berperan aktif sebagai mitra partisipatif utama dalam implementasi mitigasi struktural dan non-struktural; sektor swasta berkontribusi substansial melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) dalam penyediaan infrastruktur pendukung dan peningkatan kapasitas adaptif warga; dan sinergi antar lembaga memperkuat efektivitas implementasi kebijakan melalui kerangka sistem koordinasi terpadu. Secara keseluruhan, model tata kelola kolaboratif terbukti nyata meningkatkan efektivitas mitigasi banjir rob melalui optimalisasi mobilisasi sumber daya yang ada, penjaminan pengambilan keputusan yang partisipatif dan inklusif, serta implementasi kebijakan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan spesifik dan realitas lokal. Dengan demikian, tata kelola kolaboratif diposisikan sebagai model strategis dan berkelanjutan dalam mewujudkan pengelolaan banjir yang efektif berbasis pemberdayaan multi-aktor di Kota Dumai