Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa
Not a member yet
218 research outputs found
Sort by
Implementasi 3 Pilar Sinergis Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Harmonis
Get PDFSituasi keamanan dan ketertiban yang kondusif sangat diharapkan oleh seluruh masyarakat sehingga menimbulkan rasa tentram dan damai. Sinergitas 3 Pilar di salah satu kalurahan wilayah Kapanewon Sanden sangat berpengaruh dalam upaya pembinaan masyarakat untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban. 3 Pilar Kalurahan terdiri dari Lurah, Bhabinkamtibmas, serta Babinsa. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yang menggunakan teknik pengumpulan data dalam bentuk wawancara dengan narasumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi dan koordinasi yang dibangun oleh 3 Pilar Kalurahan dalam membina keamanan dan ketertiban masyarakat sudah terjalin dengan baik. Namun masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas di lapangan terutama dengan ketidakpuasan tokoh masyarakat atas kinerja dari unsur 3 Pilar Kalurahan di salah satu kalurahan wilayah Kapanewon Sanden tersebut. Kata kunci: sinergitas, keamanan, ketertiba
Pak Ogah dan Kegagalan Representasi Politik Kaum Pinggiran di Kota Yogyakarta
Get PDFTujuan dari penelitian ini yaitu mendeskripsikan pak ogah sebagai kaum pinggiran/marginal dalam memperjuangkan hak-haknya, kegagalan representasi serta kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam penangan serta pembinaan Pak Ogah. Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat Deskriptif Kualitatif, mengunakan pendekatan etnografi, lokasi penelitian di Yogyakarta, Teknik pemilihan informan dilakukan secara purposive dengan data informan 7 orang, Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu Observasi, wawancara mendalam dan Dokumentasi. Serta Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Serta Keabsahan data menggunakan credibilitiy Kesimpulan pada penelitian ini yaitu tidak adanya hal secara teknis yang mengatur tentang pelarangan Pak Ogah, bagaimana pemberian sanksi dan pembinaannya, maupun proses lain yang harus dilakukan setelah menertibkan Pak Ogah menjadi kendala bagi satpol PP beserta dinas sosial dalam meningkatkan efektivitas penertiban serta menciptakan program tentang aksi Pak Ogah dijalan raya. Karena fokusnya dinas sosial masih di gelandangan, pengemis dan anak-anak terlantar dan akan menangani apabila ada laporan dari masyarakat. Pada awalnya kehadiran Pak Ogah turun ke jalan bertujuan untuk menghindari kemacetan. Tetapi kenyataannya, seringkali keberadaan mereka membuat kemacetan Panjang. Di sejumlah ruas jalan ada yang sudah dipasang rambu-rambu resmi, seperti di jalur putar balik, membuat keberadaan mereka kurang bermanfaat. Dan masih banyaknya terjadi Premanitas dan perebutan lahan perempatan jalan membuat para Pak Ogah harus memberi sejumlah uang untuk keamanan mereka dalam bekerja. Selanjutnya belum terpenuhinya hak-hak seperti hak sosial, ekonomi serta politik Pak Ogah, seperti akses publik, Pendidikan, kesehatan serta kebutuhan dasar sandang dan pangan. Rekomendasi untuk dinas perhubungan untuk menjadikan Pak Ogah sebagai SUPELTAS (Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas) sehingga Pak Ogah tidak lagi meminta insentif dari pengedara karena sudah dibina, dilatih serta diberdayakan oleh dinas perhubungan
Strategi KPU Kabupaten Sleman dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Daerah Kawasan Rawan Bencana Erupsi Gunung Merapi Tahun 2020
Get PDFThe General Election Commission (KPU) of Sleman Regency as an election organizer at the district level is quite legitimately given the authority by law to hold the election of the Regent and Deputy Regent and/or Mayor and Deputy Mayor. In the dynamics of holding the 2020 Simultaneous Elections, the experience of the Sleman Regency KPU is quite unique. Its uniqueness lies in its implementation element, which coincides with the non-natural Covid-19 disaster as well as the threat of a natural disaster from the eruption of Mount Merapi, which at that time was on alert level III, exactly one month before the D Day of the voting. Of course, it will affect the implementation of the Simultaneous Election stages in 2020. What is the strategy of the Sleman Regency KPU in dealing with simultaneous elections in areas prone to the eruption of Mount Merapi, because the impact will affect the level of community participation? Using descriptive qualitative research, namely research that is intended to provide data as accurate as possible about humans, circumstances, or other symptoms. The author identifies that the implementation of the 2020 simultaneous elections in Sleman Regency can run well and the level of voter participation in the refugee areas is quite high, because the Sleman Regency KPU has mapped areas that are potentially affected by disasters, then coordinated communication and consolidation with stakeholders intensively resulted in policies that were effective. least risk. Consultation with the highest policy makers, namely the RI KPU as the basis for the Sleman Regency KPU to make decisions regarding the shifting of TPS. Build trust with election organizers, especially ad hoc bodies, so that the power of one command can be established, so that the implementation of the elections runs smoothly, and synergize with relevant stakeholders outside the stages, in order to facilitate coordination when the election stages will take place
E-partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan E-government di Indonesia Tahun 2003-2020
Get PDFPentingnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan e-government di Indonesia, maka diperlukan kajian tentang e-partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan e-government di Indonesia tahun 2003-2020. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk menggambarkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan e-government di Indonesia tahun 2003-2020. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan analisis isi. Temuan penelitian adalah bahwa pelaksanaan e-partisipasi belum tentu dapat memperlihatkan keterlibatan masyarakat secara utuh dalam pelaksanaan e-government. Pelaksanaan e-participation dapat memperlihatkan partisipasi masyarakat secara utuh apabila diikuti oleh usaha pemerintah dalam menyediakan infrastruktur telekomunikasi yang baik, sesuai dengan data yang peneliti dapat dalam EDGI yang menyatakan bahwa dari tahun 2003 hingga 2020, TII selalu memiliki poin terendah di antara kedua komponen EDGI yang lain, yaitu HCI dan OSI. Campur tangan kekuasaan dalam pemerintah dalam governance dan e-government itu ada, tetapi yang lebih dominan adalah keinginan untuk menjadikan tata kelola yang baik sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien
Implementasi Kebijakan Keistimewaan di Pemerintah Kabupaten Bantul (Studi Penelitian tentang Penataan Kelembagaan Asli di Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Kabupaten Bantul)
Get PDFDalam proses penataan kelembagaan, banyak mengalami hambatan atau kendala dimasing–masing kota/ kabupaten khususnya yang berada di Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. Kesempatan pelaksanaan rapat kegiatan perumusan Peraturan Daerah yang seharusnya diikuti atau dihadiri oleh Tim Kelompok Kerja Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten Bantul, namun pasti ada saja yang tidak hadir. Implementasi Kebijakan Penataan Kelembagaan Asli di Kabupaten Bantul, DIY telah berjalan meskipun tidak sesuai dengan harapan namun dibandingkan dengan kabupaten / kota yang lain masih cukup baik, dengan bukti (1) Tingkat Kepatuhan Pelaksana Tim Kelompok Kerja Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten Bantul, sudah menjalankan tugas, namun ada saja yang tidak bisa menghadiri rapat dikarenakan ada ketugasan lain yang tidak bisa ditingalkan, (2) Tingkat keterlibatan masyarakat yang ikut berperan serta dan mendukung program kebijakan penataan kelembagaan asli kabupaten Bantul, (3) Terbentuknya unit organisasi baru, staf pelaksana dan penjabaran tujuan kebijakan, dan (4) Dana keistimewaan Yogyakarta dikucurkan melalui skema bantuan keuangan khusus (BKK) untuk pemerintah Kabupaten Bantul, harus mematuhi aturan dari Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang diberikan mandat kepada Biro Organisasi setda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Koordinasi Pemerintah dalam Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis pola koordinasi pemerintahan dalam pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, selain itu juga untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat koordinasi tersebut, serta mengetahui upaya apa yang tepat dalam mengatasi faktor penghambat koordinasi pemerintahan dalam pemberian BLT DD di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan. Teori yang digunakan adalah teori koordinasi menjelaskan bahwa koordinasi meliputi 5 (lima) indikator yaitu komunikasi, kesadaran pentingnya koordinasi, kompetensi partisipan, kesepakatan, komitmen, dan insentif koordinasi, dan terakhir kontuinitas perencanaan. Metode penelitian nya adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data yakni: wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informannya, antara lain: Sekretaris Daerah, Ketua Komisi 1 DPRD, Asisten 1 Sekretariat Daerah, Kepala BAPPEDA, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Camat Labuan Amas Selatan, Camat Batang Alai Utara, Kepala Desa Lubunganak dan Kepala Desa Banua Kepayang. Terdapat faktor pendukung seperti : adanya pengawasan pemerintah, peran aktif RT/RW dan kerjasama yang baik antar pelaksanaan di desa, serta peran serta masyarakat umum dalam mensukseskan program tersebut. Faktor penghambatnya diketahui adanya salah paham dan kurang lancarnya komunikasi akibat tidak ada jaringan komunikasi, serta adanya perbedaan persepsi di dalam masyarakat
Koordinasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Laikang Kabupaten Takalar
Get PDFArtikel ini membahs tentang Koordinasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Laikang Kabupaten Takalar. dan apa faktor-faktor yang menghambat Koordinasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Laikang Kabupaten Takalar. Jenis penelitian ini adalah kualitatif bersifat deskriptif dengan pengambilan informan sebanyak 6 (enam) orang yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling bahwa informan memiliki pengetahuan dan informasi mengenai permasalahan yang diteliti yakni, Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tokoh Masyarakat Desa. Data yang dikumpulkan dengan menggunakan instrument berupa; Observasi dan Dokumentasi serta dikembangkan Wawancara terhadap informan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa koordinasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa dalam Perencanaan Pembangunan yaitu bentuk kerjasama, kesatuan tindakan, dan komunikasi. koordinasi antara Badan Permusyawaratan Desa dan kepala Desa menunjukan koordinasi yang baik, hanya saja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Badan Permusyawaratan Desa di Desa Laikang belum maksimal terutama dalam menampung aspirasi masyarakat. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi politik terdiri dari; a). Faktor pendukung koordinasi yaitu masyarakat dan Pola hubungan kerjasama dengan pemerintah desa; b). Faktor penghambat koordinasi yaitu sarana, pola komunikasi, tidak memahmi fungsi dan Tidak ada sosialisasi dari pemerintah desa terkait dengan fungsi BPD
Pengaruh Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Perekonomian di Desa Tanjungharjo, Kecamatan Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018-2020
Get PDFDesa Tanjungharjo, Kecamatan Nanggulan menjadi salah satu desa di Kabupaten Kulon Progo yang telah berhasil memberdayakan masyarakat desa melalui industri kerajinan daun pandan. Mayoritas masyarakat yang dulunya hanya berpenghasilan dari pertanian dan peternakan, kini mampu memperoleh tambahan penghasilan dari kerjaninan daun pandan tersebut. Perajin daun pandan di Desa Tanjungharjo dapat memperoleh tambahan penghasilan sekitar Rp 500.000 perbulan bahkan lebih, apabila pesanan mengalami peningkatan. Keberhasilan dari pemberdayaan masyarakat ini tentu saja mendatangkan pengaruh yang baik pada peningkatan ekonomi di Desa Tanjungharjo. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis indikator-indikator pada pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan ekonomi dan faktor-faktor apa saja yang berpengaruh pada keberhasilan pemberdayaan masyarakat di Desa Tanjungharjo. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Teknik analisa data dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data kemudian penarikan kesimpulan. Hasil menunjukkan bahwa terdapat beberapa indikator pada pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan ekonomi di Desa Tanjungharjo, yaitu modal, partisipasi, kontrol dan kesejahteraan, sedangkan keberhasilan pemberdayaan masyarakat di Desa Tanjungharjo dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu SDA, pengembangan SDM, permodalan, pemasaran, dan juga pengawasan
Model Pengembangan BUMDES (Bada Usaha Milik Desa) Berbasis Teknologi di Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengembangan BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) berbasis teknologi di Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat dengan merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Adapun konsep yang dipakai sebagai rujukan dan analisis adalah konsep Simangunsong (2021) dalam buku Perencanaan Pembangunan Desa Berbasis Masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah evaluasi, yaitu untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan suatu perencanaan atau seberapa jauh tujuan telah tercapai. Seperti yang kita ketahui kita berada di era digital dimana segala hal yang dilakukan dan terjadi tidak terlepas dari adanya peran kemajuan teknologi yang ada saat ini. Pesatnya kemajuan teknologi yang terjadi di era ini bagaikan pedang bermata 2 (dua) dimana disatu sisi dapat membantu dan membawa manfaat bagi kehidupan manusia seperti promosi tempat wisata melalui media sosial yang berupa badan usaha milik Desa yang bergerak melalui bidang pariwisata sehingga menarik jumlah wisatawan lebih banyak namun disisi lain juga menjadi ancaman dimana semakin maraknya kasus penipuan berbasis digital dan dampak negatif lainnya yang ditimbulkan akibat kemajuan teknologi saat ini. Oleh karena itu langkah yang dapat diambil mengatasi persoalan tersebut dengan mengoptimalisasi dampak positif dan meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan akibat pesatnya kemajuan teknologi saat ini.Kata Kunci : BUMDES, Teknologi, Des
The Role of the Village Government in Improving Public Services for the Keboansikep Village Community
Get PDFThe aim of this research is to analyze and describe the role of the village government in improving public services in the Keboansikep village community, in order to find out the problems in improving services through the role of government. The approach taken in this research is a qualitative descriptive approach by conducting interviews, observation and documentation. The data analysis model according to Miles and Huberman (1992) uses data collection techniques, data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of this research show that, firstly, the objectives implemented by archiving management in Keboansikep Village are trying to provide better public services for the people in Keboansikep village so that they can easily access the information needed such as population documents, birth certificates and other important documents. Second, this IT training was carried out to help increase the capacity of human resources in Keboansikep village in managing information technology in order to increase the accessibility of information to the community easily. Through the creation of sustainable village website content, positive changes can occur in the dynamics of village communication and development, towards a more advanced, connected and inclusive direction. Third, the use of social media services which can provide many benefits for the community and village government agencies in achieving goals. program. With the existence of social media services such as Instagram, it can be used to introduce the advantages of villages to the wider communit