Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa
Not a member yet
218 research outputs found
Sort by
Pengaruh Kualiti Perkhidmatan Awam terhadap Kepuasan Warga Negara Indonesia di KBRI Kuala Lumpur pada Masa Pendemi Covid-19 di Malaysia
Get PDFKepuasan perkhidmatan awam adalah tahap perasaan seseorang setelah membandingkan (prestasi atau hasil) yang dirasakan dengan harapanya. Tujuan kajian ini secara umum adalah untuk mengetahui tahap kepuasan warga Indonesia yang tinggal di Malaysia. Kajian ini menggunakan kaedah analisis deskriptif dengan teknik pengumpulan data dalam bentuk soal selidik. Pengiraan soal selidik menggunakan skala Likert dengan Microsoft Excel 2016 yang diedarkan melalui media sosial menggunakan google form, untuk mengetahui hasil tahap kepuasan warga Indonesia di Malaysia berkenaan dengan pelayanan dan perlindungan, rasa keadilan, keinginan dan harapan untuk prestasi Kedutaan Indonesia di Kuala Lumpur semasa wabak covid-19. Terdapat faktor peyokong seperti adanya kemajuan teknologi. Sementara faktor penghambatnya adanya pandemi covid-19, kurangnya komunikasi, akses jarak dan wilayah yang cukup jahu. Sehingga dihasil pengiraan menggunakan skala Likert, persentase kepuasan adalah 43% tidak puas dengan layanan dan perlindungan KBRI Kuala Lumpur, 27% merasa puas, 22% merasa netral / tidak tahu, 6% merasa sangat tidak puas, dan 2% sangat puas
Dinamika Pengembagan Desa Wisata Mloko Sewu di Desa Pupus Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo
Get PDFDesa wisata merupakan sebuah desa yang hidup mandiri dengan potensi yang dimilikinya dan tepat dapat menjual berbagai atraksi-atraksinya sebagai daya tarik wisata tanpa melibatkan investor. Berdasarkan hal tersebut pengembangan desa wisata merupakan realisasi dari undang-undang otonomi daerah (UU No.22/99), maka setiap Kabupaten perlu memprogramkan pengembangan desa wisata demi meningkatkan pendapatan daerah, dan menggali potensi desa. Kawasan desa Pupus Kecamatan Ngebel mempunyai potensi sumber daya alam yang melimpah, Salah satu wisata alam di desa Pupus kecamatan Ngebel adalah Mloko Sewu. Mloko sewu adalah inisiatif dari sebagian atau sekelompok pemuda di desa pupus untuk di jadikan desa wisata selama proses pembersihan lahan di hutan perhutani kurang lebih 6 bulan kelompok desa tersebut keberatan karena dalam proses tersebut dari pihak pemerintah desa pupus belum yakin bahwa akan di jadikan wisata karena waktu sudah di tetapkan oleh pihak perhutani belum terselesaikan maka lahan tersebut di tawarkan kepada pihak lain atau investor .dan setelah di pegang oleh pihak lain yang di kelola selama 3 bulan jadilah wisata mloko sewu dan sudah di pasarkan. Dalam Dinamika pengembangan desa wisata Mloko Sewu di Desa Pupus Kecamatan ngebel Kabupaten Ponorogo terdapat masalah antara pihak masyarakat dan pihak investor dalam pengembangan dan pengelolaan desa wisata Mloko Sewu yang ada di desa Pupus. penyelesaian masalah telah di selesaikan secara damai oleh pemerintah daerah. Yang tujuanya adalah mengelola bersama desa wisata Mloko Sewu
Urgensi Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Desa Pamengkang Kabupaten Cirebon
Get PDFPemerintah Desa Pamengkang sesungguhnya telah mulai menerapkan prinsip akuntabilitas, khususnya dalam pengelolaan keuangan, hal ini dibuktikan dengan adanya transparansi serta laporan keuangan sesuai mekanisme yang berlaku. Namun mengevaluasi efektifitas penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat terukur hanya dari pengelolaan keuangan, pertanyaan seperti Apakah anggaran yang digunakan telah mendukung sepenuhnya visi misi Pemerintah Desa ?, Apakah target yang ditetapkan selaras dengan lingkungan Pemerintahan di sekitarnya serta level Pemerintahan diatasnya yaitu Kecamatan/Kabupaten? Serta pertanyaan terkait kinerja sebagai bentuk evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan lainya tidak dapat terjawab hanya dengan menilai pengelolaan keuangan, namun perlu meninjau komponen perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja, dan akuntabilitas keuangan secara paralel dan utuh. Hal –hal tersebut merupakan suatu rangkaian yang saling berkorelasi dan disebut Sistem Akuntabilitas Kinerja, pada Pemerintah Pusat dan Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) dikenal dengan istilah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah seperti yang dijelaskan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014. Melalui penelitian ini penulis bermaksud mengungkap urgensi penerpan Sistem AKuntabilitas Kinerja dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa Pamengkang untuk mewujudkan Good Governance.
Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa di Desa Raji Kecamatan Demak Kabupaten Demak Tahun 2017
Get PDFDalam rangka program dari pemerintah Pembangunan merupakan salah satu komponen terpenting untuk pemerintah, baik pembangunan infrastruktur maupun pembangunan fisik. Dalam proses pembangunan pasti ada yang namananya partisipasi masyarakat, dimana partisipasi ini akan sangat bermanfaat sekali bagi pemerintah terutama untuk mensukseskan pembangunan. Salah satunya partisipasi masyarakat di Desa Raji, dalam proses pembangunan desa. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan penggalian data lebih dalam melalui wawancara dan dukungan data skunder. Berdasarkan hasil penelitian dikatakan bahwa pada tahap perencanaan desa dilakukan koordinasi dengan masyarakat. Selain itu penentuan program juga didasari dengan skala prioritas yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dimana pada proses pembangunan sudah dinyatakan cukup baik akan tetapi pada proses partisipasi masyarakat masih cukup rendah
Karakteristik Modeling/Profiling Wilayah Pemilihan Desa Berdasarkan Potensi Demografis dan Geografis di Kabupaten Bandung
Get PDFDesa merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki batas wilayah dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Kabupaten Bandung memiliki hampir 200 desa dengan kondisi geografis dan demografis yang berbeda-beda. Tujuan penelitian ini adalah melakukan eksplorasi data dan informasi yang dapat dijadikan sebagai dasar argumentatif dan ilmiah terkait karakteristik modeling/profiling wilayah pemilihan desa berdasarkan potensi demografis dan geografis di Kabupaten Bandung. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui studi pustaka dan studi lapangan. Studi lapangan dilakukan melalui observasi non partisipan, wawancara, Focus Group Discussion (FGD) dan dokumentasi. Hasil penelitian menggambarkan bahwa terdapat tiga klasifikasi desa, yaitu desa swadaya yang sifatnya masih tradisional, adat istiadat masih sangat kental hubungan antar sosial masih sangat-sangat erat, desa swakarya yang juga disebut desa transisi adalah desa yang setingkat lebih maju dari desa swadaya, dimana adat istiadat masyarakat desa sedang mengalami perubahan pola pikir masyarakat dan bertambahnya pekerjaan di desa sehingga mata pencaharian sudah mulai berkembang tidak lagi bergantung pada bertani, beternak atau hasil hutan, dan desa swasembada dimana masyarakatnya telah mampu memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya alam dan potensinya sesuai dengan kegiatan pembangunan regional. Hal ini telah menunjukkan adanya pemetaan desa di Kabupaten Bandung.
Korelasi Otonomi Desa dalam Proses Globalisasi
Get PDFPengaturan otonomi desa dalam Undang—Undang Nomor 6 Tahun 2014 diantaranya untuk merespon proses globalisasi. Tulisan ini mendiskusikan korelasi antara implementasi otonomi desa yang memberi peluang pembangunan desa lebih berdaya dan mandiri dengan pengaruh globalisasi yang sudah menyentuh kehidupan masyarakat desa. Pengaruh proses globalisasi terhadap implementasi otonomi desa dapat dibedakan menjadi dua paradigma yakni positif dan negatif. Dalam perspektif positif, otonomi desa merespon globalisasi dengan mengafirmasi berbagai strategi global dalam upaya membangun dan mengembangkan ekonomi di desa. Sedangkan dalam pengertian negatif, otonomi desa telah termarjinalkan dan tertekan dalam system kapitalis dan mekanisme pasar yang menggurita
Governance of Administrative Services In Wunut Village Porong District Sidoarjo District
Get PDFThis research discusses village governance, which is an important aspect of government administration at the village level. With a focus on Wunut Village, Porong District, Sidoarjo Regency, this research aims to initiate and improve the governance of village administrative services in order to improve the quality of public services at the local level. The research method used is qualitative with a descriptive approach, referring to the basic principles of effective administrative governance. Data collection was carried out through interviews, observation and documentation, with the selection of informants using the purposive sampling method. The research results show that although the village government has made efforts to organize village government management, there are still several obstacles that hinder its efficiency and effectiveness. These obstacles include a lack of transparency in providing information to the community, a lack of compliance with applicable regulations, and a lack of fairness in the distribution of tasks between village officials. Based on research analysis and conclusions, it is recommended that district and sub-district governments carry out regular outreach, training and assistance regarding village governance. Village officials also need to increase their professionalism and pay attention to the equipment needed to manage village government. Apart from that, it is necessary to implement a good village information system supported by electronic media to facilitate access to information for the community and increase the efficiency of data storage and management. In conclusion, improving the quality of village government is an important step in improving public services and community welfare at the local level
Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat di Desa Mengkait Kecamatan Siantan Selatan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2019-2020
Get PDFSalah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Desa Mengkait Kecamatan Siantan Selatan Kabupaten Kepulauan Anambas untuk mengurangi angka kemiskinan dan mensejahtrakan masyarakat yaitu dengan pemberdayaan masyarakat melalui (1), Bagan Apung, (2), Pembangunan Pelabuhan RT 009 Temiang, (3) Pembangunan Pelabuhan Nelayan Dusun II, (4), Bantuan Nelayan, dan (5) BLT-Desa. Tujuan penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisisi efektivitas pemberdayaan masyarakat di desa Mengkait. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Informan yang dipilih dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukan bahwa untuk keefektivan dari program pemberdayaan masyarakat di Desa Mengkait Kecamatan Siantan Selatan Kabupaten Kepulauan Anambas sudah dapat dikatakan baik. Hal ini dapat dilihat dari 4 (empat) indikator yang bisa diakatakan baik yaitu indikator Ketetapan Sasaran Program, Sosialisasi Program, Tujuan Program, dan Pemantauan Program. Kondisi yang terjadi pada masyarakat dan wilayah penerima program pemberdayaan saat ini lebih baik dari sebelum-sebelumnya, seperti meningkatnya pendapatan masyarakat dan meningkatnya bongkar muat ikan dan barang di pelabuhan. Saran yang diberikan penulis yaitu ditingkatkan lagi program-program pemberdayaan masyarakat dibidang Kelautan dan Perikanan agar semakin lebih baik lagi dari sebelum-sebelumnya
Peran Pemerintahan Desa dalam Melakukan Praktik Pembangunan Infrastruktur
Get PDFPeran pemerintahan desa sebagai pihak yang memiliki kewenangan dituntut supaya mampu melaksanakan amanat undang – undang, yakni mewujudkan kesejahteraan masyarakat, melalui praktik pembangunan di desa, khususnya pembangunan di bidang infrastruktur, karena posisinya penting untuk meningkatkan mobilitas masyarakat dalam rangka menunjang aktifitas ekonomi desa. Tujuan penelitian ingin melihat pemerintahan desa dalam menjalankan praktik. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan jenis data nya berupa data primer dan sekunder, seperti: wawancara, dokumentasi serta dokumen, data yang terkumpul kemudian di uji keabsahan, melalui teknik triangulasi. Hasil penelitian memperlihatkan peran pemerintahan desa dalam proses pembangunan Infrastruktur sangat efektif, dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat, dan juga melaporkan kegiatan pembangunan secara transparan.
Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) “Margo Mulyo” Di Desa Ngindeng Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo
Get PDFDesa Ngindeng adalah desa yang terletak di Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo dengan luas wilayah 44,452 Ha. Desa Ngindeng ini bukan desa tertinggal, Desa Ngindeng sekarang ini sudah mulai berkembang. Dengan berkembangnya Desa Ngindeng sudah mendirikan BUMDes untuk membantu menghidupkan, mengembangkan peluang yang ada sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli desa, dapat mensejahterakan masyarakat dan dapat membantu perekonomian masyarakat.BUMDes ini didirikan pada tahun 2016 yang bernama “Margo Mulyo”. Pengelolaan adalah suatu kegiatan pemanfaatan dan pengendalian semua sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tertentu. BUMDes merupakan elemen dan instrumen penggerak ekonomi masyarakat desa.Oleh karena itu, kajian ini mendeskripsikan tentang bagaimana awal pembentukan BUMDes, strategi pengelolaan BUMDes dan kendala yang dihadapi dalam pengelolaan BUMDes. Penelitian tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), menggunakan metode deksriptif kualitatif yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai data yang ada dilokasi. Dalam proses pembetukannya BUMDes “ Margo Mulyo” ini, BUMDes berdiri pada tanggal 18 bulan april tahun 2016 dengan melalui Musyawarah Desa karena BUMDes ini miliknya Desa. Strategi pengelolaannya melihat peluang yang ada tetapi tidak berbenturan dengan masyarakat dan kendalanya segi permodalan, pengembangan wisata dan kepedulian masyaraka