Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa
Not a member yet
218 research outputs found
Sort by
Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penempatan Pegawai Serta Dampaknya Terhadap Efektivitas Kinerja di Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Barat
Full text linkPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penempatan pegawai dan bagaimana karakteristik tersebut mempengaruhi efektivitas kinerja di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Barat. Latar belakang penelitian ini adalah kenyataan bahwa masih terdapat pegawai yang ditempatkan pada jabatan yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Hal ini akan berdampak pada keterampilan dan produktivitas pegawai yang masih kurang terampil dalam bidang pekerjaannya. Analisis data dalam penelitian deskriptif kualitatif ini menggunakan metode reduksi data, penyajian data, dan verifikasi, sedangkan pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa faktor utama yang mempengaruhi penempatan pegawai di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Barat adalah pendidikan, pengetahuan pekerjaan, kemampuan kerja, dan pengalaman kerja. Strategi penempatan pegawai di Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Barat belum berjalan dengan baik karena masih terdapat pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan yang tidak sesuai dengan jabatannya, jarang menggunakan komputer, dan membutuhkan waktu lama dalam menyelesaikan tugas. Hal ini berdampak pada efektivitas kinerja organisasi. Untuk meningkatkan produktivitas dan keterampilan pegawai, Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Barat perlu memberikan pelatihan atau dukungan teknis. Ini akan menjamin bahwa pegawai paham teknologi dan mampu menyelesaikan tugas sesuai dengan tujuan organisasi
Peran Pemerintah Kabupaten Pasaman Dalam Pembangunan Daerah Tertinggal di Kecamatan Simpang Alahan Mati
Full text linkMenurut Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 63 Tahun 2020 tentang penetapan daerah tertinggal, Daerah Tertinggal adalah daerah kabupaten yang wilayahnya serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional. Pembangunandaerah tertinggal merupakan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesejateraan masyarakat di daerah yang masih mengalami ketertinggalan dari daerah lainnya Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis PERAN PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DI KECAMATAN SIMPANG ALAHAN MATI. Studi ini berjenis kualitatif menggunakan pendekatan deskriptif dan sudut pustaka serta studi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil studi menunjukkan bahws Peran pemerintah Kabupaten Pasaman dalam pembangunan daerah tertinggal di Kecamatan Simpang Alahan Mati yaitu di Nagari Alahan Mati Hilia dan Simpang Utara belum optimal. Hal ini dikarenakan pembangunan infrastruktur yang belum terlaksana seperti Minimnya sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan dan peralatan kesehatan; Akses tranportasi yang buruk yaitu kondisi jalanan yang berlubang; Masih rendahnya perekonomian Masyarakat Nagari Alahan Mati Hilia dan Simpang Utara mayoritas perekonomian pada sektor pertanian dan perkebunan: Ketersediaan air bersih yang belum merata masyarakat yang masih keberatan dengan biaya layanan air bersih, dan juga kebiasaan masyarakat yang masih menggunakan air sumur dan air sungai untuk keperluannya; Akses jaringan internet masih terbatas dikarenakan letak geografis Nagari Alahan Mati Hilia dan Simpang Utara berada di antara perbukitan maka dari itu jangkauan internetnya pun terhambat
Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Pelayanan Non Kebakaran
Full text linkTujuan penelitian ini yakni mengkaji “implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2020 mengenai Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Pelayanan Non Kebakaran.” Jenis penelitian ini yakni kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan dengan observasi, wawancara, serta dokumentasi dari informan. Analisis data penelitian ini yakni teknik reduksi, penyajian serta penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Pelayanan Non Kebakaran”, belum terlaksana dengan semestinya. Hal ini dikarenakan beberapa permasalahan, diantaranya yaitu terbatasnya sumber daya keuangan, terbatasnya sarana dan prasarana, serta kesadaran masyarakat yang masih rendah dalam pencegahan serta penanggulangan bahaya kebakaran. Penelitian ini merekomendasikan supaya pemerintah daerah lebih memperhatikan alokasi dana untuk dinas pemadam kebakaran sehingga memiliki anggaran yang cukup sebagai penunjang dalam pengadaan sarana dan prasarana, penambahan sumberdaya manusia, dan pelaksanaan kegiatan sosialisasi guna meningkatkan kesadaran masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota
Implementasi Kebijakan Jaminan Produk Halal Pada Rumah Makan Dan Restoran Dalam Mendukung Wisata Halal di Kota Padang
Full text linkPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi kebijakan jaminan produk halal di restoran dan rumah makan untuk mendukung pariwisata halal di Kota Padang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis upaya seperti sosialisasi, bimbingan teknis, dan koordinasi dengan instansi terkait. Penelitian ini menerapkan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn yang berfokus pada faktor-faktor seperti standar kebijakan, sumber daya, dan komunikasi antar organisasi. Hasil ini menunjukkan bahwa regulasi yang jelas dan keterlibatan aktif kelompok kepentingan merupakan kunci keberhasilan politik. Namun, terdapat tantangan seperti rendahnya kesadaran di antara para pemangku kepentingan pelaku usaha dan sikap reaktif terhadap perubahan. Ada juga fokus pada peran pemerintah dalam penegakan kebijakan dan perlindungan wisatawa
Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Merdeka Belajar–Kampus Merdeka (MBKM) Di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang
Full text linkDalam Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang, kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) telah diterapkan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengevaluasi dari kebijakan MBKM ini. Penelitian ini dilakukan dengan metode campuran (mix methods), yang menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif melalui survei bersama dengan wawancara sebagai alat penggalian data. Informan dalam penelitian ini berasal dari dosen Fakultas Ilmu Sosial, unsur pimpinan Fakultas Ilmu Sosial, pihak MBKM Universitas Negeri Padang, dan mahasiswa yang mengikuti program MBKM di Fakultas Ilmu Sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya dalam pelaksanaan program MBKM di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang secara umum sudah berjalan dengan baik. Namun, masih terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan seperti proses pengkonversian nilai, pencairan dana yang harusnya tepat waktu, dan sosialisasi yang harus dilakukan secara berkala kepada mahasiswa dan dosen terkait program MBKM ini supaya dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa dan dosen terkait pelaksanaan program MBKM di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
Kendala Pengawasan Izin Usaha Pembangunan Homestay Di Kawasan Wisata Lembah Harau Kabupaten Lima Puluh Kota
Full text linkPenelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tantangan yang dihadapi dalam pengawasan izin usaha pembangunan homestay di kawasan wisata Lembah Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota. Teori yang digunakan berasal dari Sururama dan Amalia, yang merupakan standar penting dalam pengukuran pengawasan. Metode penelitian yang diterapkan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pemilihan informan dilakukan melalui teknik purposive sampling. Data dikumpulkan dengan beberapa teknik, termasuk observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kendala dalam pengawasan izin usaha pembangunan homestay di kawasan Lembah Harau. Kendala tersebut antara lain adalah keterbatasan anggaran dan kurangnya dukungan dari pemilik homestay
Peran Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Pasaman Raya dalam Pemberdayaan Lebah Madu Galo-Galo pada Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) di Kabupaten Pasaman
Full text linkPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Pasaman Raya dalam pemberdayaan lebah madu galo-galo pada Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) di Kabupaten Pasaman. Penelitian dilaksanakan di Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Pasaman Raya yang beralamat di Jl. Tuanku Rao No.4b, Durian Tinggi, Kec. Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat 26318. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penyimpulan data. Hasil penelitian menggunakan 3 indikator peran diantaranya peran aktif, peran partisipatif dan peran pasif
Kendala Pada Implementasi Adat Basandi Syarak’Syarak Basandi Kitabullah di Nagari Painan Timur
Full text linkTujuan dari Penelitian ini mengungkapkan hambatan dalam Implementasi Adat Basandi Syarak' Syarak Basandi Kitabullah pada Negeri Painan Timur. Penulis mengunakan pendekatan yang kualitatif menggunakan metode deskriptif.Teknik yg dipakai dalam penelitian yaitu purposive sampling.Pada Teknik pengumpulan data memakai observasi, wawancara, dokumentasi, & triagulasi.Dalam penelitian ini penulis memakai Teknik analisis data yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, & penarikan Kesimpulan.Hasil penelitian ini merupakan hambatan Implementasi dalam abs-sbk dicermati menurut beberapa pertarungan yaitu: a) Perkembangan Teknologi, b) Kurangnya nilai-nilai tata cara terhadap modernisasi
Kendala dalam Implementasi Penjenjangan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Dinas Sosial Kota Pariaman
Full text linkPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penghambat (kendala) dalam mengimplementasikan penjenjangan kinerja di Dinas Sosial Kota Pariaman. Latar belakang penelitian ini adalah pelaksanaan penjenjangan kinerja di Dinas Sosial Kota Pariaman masih belum bisa diwujudkan karena tidak berjalan secara selaras dari kinerja individu, kinerja unit sampai dengan kinerja organisasi. Penelitian ini, menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kualitatif deskriptif. Teknik yang teknik purpoosive sampling. Dalam pengumpulan data menggunakan intrumen penelitian berupa wawancara kepada informan yaitu Kepala Dinas Sosial Kota Pariaman, Sekretaris Dinas Sosial Kota Pariaman, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Pariaman, Kepala Bidang Rehabilitasi Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Pariaman, Kepala Sub Bagian Umum dan Program Dinas Sosial Kota Pariaman dan Pegawai ASN (staff). Selanjutnya, menggunakan studi dokumentasi dan teknik keabsahan data yaitu dengan triangulasi. Serta teknik analisis menggunakan reduksi , menarik kesimpulan dari penelitian yang sudah dilaksanakan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penjenjangan kinerja di Dinas Sosial Kota Pariaman belum bisa diterapkan secara maksimal karena pegawai ASN masih harus dikembangkan lagi skill dan pengalaman dalam mengimplementasikan kinerja, hal ini menyebabkan sasaran starategis Dinas Sosial Kota Pariaman belum mencapai target yang maksimal sesuai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Selanjutnya, Kendalanya yaitu kekurangan Sumber Daya Manusia atau Sumber Daya Aparatur dan kurangnya pelatihan/diklat pegawai ASN
Prosedur Kepengurusan Administrasi Kegiatan Bea Cukai Barang Ekspor/Impor
Full text linkTujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pendidikan dimanfaatkan oleh masyarakat, khususnya pelaku UMKM yang mengekspor barang ke luar negeri. Pasalnya, ekspor Indonesia masih tergolong kecil dibandingkan negara ASEAN lainnya. Metode penelitian deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, data sekunder dikumpulkan dari buku, majalah, situs resmi pemerintah, dan lain-lain selama periode penerbitan lima tahun. Penelitian menunjukkan bahwa sektor ekspor Indonesia masih relatif kecil karena ketidaktahuan masyarakat mengenai persyaratan hukum untuk mengekspor barang ke luar negeri. Bea dan Cukai telah melakukan sejumlah inisiatif untuk mengatasi permasalahan ini, termasuk melibatkan pelaku UMKM. Selain itu, Bea Cukai juga memiliki aturan yang menurunkan harga ekspor bagi peserta UMKM. Selain itu, diperlukan pelatihan untuk mengekspor barang ke luar negeri