Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa
Not a member yet
218 research outputs found
Sort by
Perspektif Kekuasaan Dalam Kasus Kekerasan Seksual di Universitas Negeri Padang
Full text linkPenelitian ini dilatarbelakangi oleh kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi yang menunjukkan kecenderungan peningkatan. Namun, umumnya korban enggan untuk melaporkan dan tidak menindaklanjuti kasus kekerasan seksual yang dialaminya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perspektif kekuasaan dalam kasus kekerasan seksual di Universitas Negeri Padang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini meliputi Satgas PPKS UNP, Dosen UNP dan Mahasiswa UNP. Penelitian ini menggunakan Teori Konflik oleh Ralf Dahrendorf (1959) dengan empat dimensi yaitu: 1) relasi-relasi sosial dalam sistem akan menimbulkan sebuah konflik, 2) unsur superordinasi (atasan) mengendalikan perilaku unsur subordinasi (bawahan), 3) adanya wewenang atau hubungan yang sah, sehingga apabila tidak mematuhi perintah pihak yang berwenang maka akan dikenai sanksi tertentu, 4) masyarakat bersifat ganda yaitu memiliki sisi konflik dan sisi kerja sama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual yang terjadi di UNP semenjak adanya Satgas PPKS dipicu oleh pola-pola kekuasaan, walaupun terdapat beberapa temuan atau pengecualian pada kasus kekerasan seksual di Universitas Negeri Padang. Merujuk pada Teori Konflik yang dikemukakan oleh Ralf Dahrendorf menunjukkan bahwa terdapat pemenuhan tiga dimensi dari empat dimensi yang ada
Pengaruh Pengawasan Keuangan Oleh Inspekda Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Nagari Melalui Pemanfaatan TI Sebagai Variabel Intervening
Full text linkTujuan penelitian untuk membuktikan apakah pengawasan keuangan oleh Inspekorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan mempengaruhi akuntabilitas laporan keuangan pemerintah nagari dan pemanfaatan teknologi informasi sebagai variable intervening. Metode digunakan adalah penelitian kuantitatif asosiatif. Penentuan sampel menggunakan total sampling sebanyak 52 responden. Penelitian ini dengan membagikan kuesioner skala likert. Kemudian menganalisis data dengan uji asumsi klasik, regresi sederhana dan path analysis. Hasil penelitian membuktikan pengawasan keuangan berpengaruh secara parsial terhadap akuntabilitas laporan keuangan pemerintah nagari. Pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh dalam memediasi pengawasan keuangan terhadap akuntabilitas laporan keuangan pemerintah nagari
Manajemen Konflik dalam Pengoperasian Koridor VI Trans Padang
Full text linkBerdasarkan Peraturan Walikota Padang Nomor 127 tahun 2021 menjadi sebuah dasar dalam pengelolaan, pelaksanaan dan standar layanan minimal angkutan umum Trans Padang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah Kota Padang dalam menangani konflik demo yang terjadi antara sopir angkot padang dengan sopir Trans Padang mengenai rute perjalanan Trans Padang pada Koridor VI. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode deskriptif, karena penelitian menggambarkan, menuturkan, dan menafsirkan suatu keadaan atau peristiwa sebagaiamana adanya. Penelitian dilakukan di Kota Padang dengan meneliti lokasi yang menjadi penyebab konflik yaitu Koridor VI Trans Padang serta melakukan penelitian ke Pemerintah Kota Padang dan Dinas Perhubungan Kota Padang sebagai informan yang terlibat langsung dalam konflik antara Trans Padang dengan sopir angkot Padang. Hasil dalam penelitian ini menemukan manajemen konflik dalam pengelolaan koridor 6 Trans Padang belum berjalan optimal. Untuk mengatasi konflik ini, diperlukan adanya komunikasi dan koordinasi yang lebih intensif antara pemerintah dengan para pemangku kepentingan. Pemerintah juga perlu memahami kepentingan para sopir angkot dan mencari solusi yang dapat menguntungkan kedua belah pihak
E-Government di Indonesia: Sebuah Analisis Bibliometrik dan Dampaknya pada Pengembangan Kajian Administrasi Publik
Full text linkTujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi perkembangan dan dampak implementasi e-government di Indonesia melalui analisis bibliometrik, dengan fokus pada pengembangan kajian administrasi publik. Metode penelitian ini menggunakan analisis bibliometrik dengan fokus pada evaluasi literatur terkait e-government di Indonesia. Pencarian dilakukan di database Scopus dengan kata kunci "E-government" dan "Indonesia", menghasilkan 93 dokumen relevan. Data tersebut diproses menggunakan alat analisis Vosviewer untuk pemetaan tren penelitian dan hubungan antar topik. Temuan studi ini menemukan bahwa penelitian terkait e-government di Indonesia menunjukkan evolusi signifikan dan meningkatnya minat dalam memperkuat infrastruktur dan layanan publik digital. Faktor kunci dalam implementasi e-government mencakup kepemimpinan politik yang kuat dan penyesuaian dengan harapan masyarakat, sementara fokus pada tema implementasi e-government dan website pemerintah tetap penting untuk penelitian mendatang guna memahami tantangan dan strategi yang lebih efektif. Oleh karena itu, penelitian lanjutan di bidang ini diharapkan tidak hanya akan memperkuat pemahaman tentang implementasi e-government dan pelayanan publik di Indonesia, tetapi juga akan memberikan landasan yang kokoh bagi pengembangan kajian administrasi publik yang lebih holistik dan berkelanjutan ke depannya
Implementasi Peraturan Bupati Sijunjung No. 17 Tahun 2021 Terhadap Usaha Percepatan Penurunan Angka Stunting Di Kabupaten Sijunjung
Full text linkPenelitian ini dilatarbelakangi oleh lambatnya penurunan angka stunting di Kabupaten Sijunjung. Untuk mencapai target pemerintah daerah Kabupaten Sijunjung yaitu angka prevalensi stunting 14% pada tahun 2024, nagari harus mengimplementasikan kebijakan pencegahan stunting melalui Peraturan Bupati Sijunjung no. 17 tahun 2021 tentang peran nagari dalam konvergensi pencegahan stunting. Namun, Nagari dan OPD terkait menghadapi berbagai kendala dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut yang berdampak pada kurang optimalnya implementasi kebijakan konvergensi pencegahan stunting di Kabupaten Sijunjung. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, dokumentasi dan observasi. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan oleh Van Meter dan Van Horn (1975) dengan enam faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan konvergensi pencegahan stunting di nagari melalui Peraturan Bupati Sijunjung no. 17 tahun 2021 sudah diimplementasikan. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa hambatan atau kendala seperti terbatasnya anggaran, kurangnya komitmen dari agen pelaksana, masih belum terpenuhinya kapasitas sumber daya manusia sebagai agen pelaksana, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat
Implementasi Program Pengembangan Kawasan Wisata Equator Bonjol Kabupaten Pasaman
Full text linkPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Program Pengembangan Kawasan Wisata Equator Bonjol Kabupaten Pasaman dalam mewujudkan daya tarik destinasi kawasan wisata Equator Bonjol. Metode pemilihan informan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Pengamatan lapangan digunakan sebagai alat bantu dalam pendekatan pengumpulan data, kemudian dilakukan wawancara kepada informan. Selain itu, studi dokumentasi digunakan untuk dokumen penelitian, triangulasi digunakan untuk prosedur pengujian keabsahan data, dan reduksi data digunakan untuk teknik analisis data guna memperoleh simpulan dari penelitian yang dilakukan. Berdasarkan hasil kajian tersebut, program pengembangan kawasan pariwisata Equator Bonjol dilaksanakan melalui lima program, yaitu: peningkatan daya tarik destinasi wisata, pemasaran pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual, pengembangan sumber daya manusia bidang pariwisata, dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pembentukan kemitraan pariwisata. Namun, keterbatasan anggaran, sarana dan prasarana yang belum memadai, pemasaran yang belum efektif, serta belum optimalnya pengembangan ekonomi kreatif dan program sadar wisata akibat minimnya perhatian dan dukungan dari instansi terkait merupakan beberapa permasalahan mendasar yang harus diatasi dalam pelaksanaan program ini. Selain itu, SDM yang kurang terorganisasi dengan baik, tenaga kerja yang sedikit dan belum berpengalaman. Selain itu, keberhasilan pelaksanaan program ini masih menemui berbagai kendala dan perlu ditingkatkan di berbagai bidang
Upaya Koordinasi Satu Data Indonesia (SDI) di Kota Padang
Full text linkPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya koordinasi Satu Data Indonesia (SDI) di Kota Padang dan faktor apa saja yang menyebabkan lemahnya koordinasi dalam pelaksanaan Satu Data Indonesia (SDI) di Kota Padang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data diperoleh melalui wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya koordinasi SDI di Kota Padang menghadapi beberapa tantangan mendasar, antara lain kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, rendahnya komitmen pegawai terhadap pentingnya data, dan keterbatasan anggaran. Tantangan-tantangan tersebut memerlukan solusi yang terintegrasi, yaitu penambahan sumber daya manusia, regulasi yang kuat, dan alokasi anggaran yang memadai, untuk mencapai tata kelola data yang akurat dan terintegrasi. Integrasi ketiga unsur tersebut diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dan efektivitas pelaksanaan SDI di Kota Padang
Ironi Tata Kelola Kelurahan Pakulonan Barat Kabupaten Tangerang di Tengah Smart City
Full text linkPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui ironi tata kelola Kelurahan Pakulonan Barat Tangerang di Tengah Smart City. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan pendekatan deskriptif. Dalam penelitian ini menguraikan secara rinci mengenai tata kelola pemerintahan terhadap peningkatan pelayanan publik di Kelurahan Pakulonan Barat Kelapa Dua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Secara keseluruhan tata kelola pemerintahan di Kelurahan Pakulonan Barat itu belum optimal, karena belum menerapkan prinsip utama good governance teori United Nation Development Programme (UNDP) (1997), yaitu Akuntabilitas, Transparansi, Keterbukaan, dan Aturan hukum. Hal tersebut dilihat dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahannya belum terkoneksi secara digital, dimana masih menggunakan pelayanan secara manual dan pelayanan publiknya belum tersedia secara online. Sehingga Belum mengindikasikan nilai-nilai yang tertuang dalam prinsip utama good governance. Sehingga disebabkan diantaranya, oleh belum maksimalnya kapasitas sumber daya perangkat pemerintah sebagai penyelenggara
Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Nagari Koto Taratak Kabupaten Pesisir Selatan
Full text linkPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi Masyarakat dalam pengambilan keputusan pada musyawarah perencanaan pembangunan di Nagari Koto Taratak Kabupaten Pesisir Selaran. Hal yang melatarbelakangi penelitian ini yaitu belum optimalnya partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang dan tidak efektifnya proses diskusi selama rapat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi partisipasi Masyarakat dalam pengambilan keputusan pada musrenbang di Nagari Koto Taratak terdiri atas faktor pendukung dan faktor penghambat. Adapun faktor pendukung partisipasi Masyarakat dalam musrenbang yaitu (a) Harapan dan keinginan dari masyarakat, (b) Kesadaran diri Masyarakat, (c) Dukungan dari Pemerintah Nagari. Sedangkan faktor penghambat partisipasi Masyarakat terdiri atas : (a) Pekerjaan atau ekonomi, (b) tingkat pendidikan masyarakat yang rendah
Good Public Policy In Nagari: Solusi Untuk Permasalahan Sosial Ekonomi Masyarakat Berbasis Kebijakan Deliberatif Di Nagari Binjai Tapan
Full text linkArtikel ini mendeskripsikan penerapan good public policy di Nagari Binjai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan untuk menjadi solusi bagi permasalahan sosial kemasyarakatan dengan menggunakan konsep berbasis deliberatif. Tujuannya dari penerapan good public policy ini adalah untuk memperkuat kapasitas dan kelembagaan nagari baik sumber daya manusia, kelembagaan maupun sistem dan prosedur dalam memecahkan permasalahan yang ada di masyarakat sehingga dapat mencapai kesejahteraan sosial. Ada beberapa persoalan yang ditemukan untuk menerapkan good public policy ini yaitu: Pertama, kurangnya pengetahuan dan keterampilan pemerintah nagari dalam proses policy making dan legal drafting pada kebijakan/peraturan secara partisipatif. Kedua, kurangnya keterlibatan stakeholders di nagari untuk ikut menyumbangkan ide dan solusi dalam menyusun Peraturan Nagari. Dan ketiga, masih rendahnya tata kelola pemerintah nagari dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan/peraturan di Tingkat Nagari. Sehingga dampak dari hal tersebut adalah belum tercapainya kesejahteraan sosial untuk mencegah, mengatasi dan/atau memberikan solusi terhadap pemecahan permasalahan sosial dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Berdasarkan temuan penelitian, ada tiga persoalan yang di hadapi oleh Nagari Binjai Tapan khususnya bidang sosial kemasyarakatan yaitu: pertama, persoalan ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kedua, persoalan pemberdayaan kelompok usaha masyarakat dan ketiga kebersihan dan kelestarian lingkungan nagari. Sebagai solusi dari permasalahan tersebut diperlukan perancangan dan implementasi kebijakan pada level nagari yang berbasis deliberatif dengan melibatkan para pemangku kepentingan yang relevan. Tiga persoalan ini yang akan yang harus dilakukan secara deliberatif dalam merumuskan dan mengimplementasikan serta melakukan evaluasi terhadap kebijakan/peraturan nagari tersebut