Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa
Not a member yet
218 research outputs found
Sort by
Kendala Implementasi Penjenjangan Kinerja Di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Solok
Full text linkPenelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Kendala Implementasi Penjenjangan Kinerja di Bappeda Kota Solok yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021. Penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik yang digunakan untuk menentukan informan ialah dengan purposive sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, studi dokumentasi. Dalam penelitian ini Penulis menggunakan teknik triangulasi dan teknik triangulasi yang dipilih yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu. Hasil penelitian ini adalah Kendala yang ditemui dalam Implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja di Bappeda Kota Solok dapat dilihat dari beberapa permasalahan yaitu ; a) Keterbatasan jumlah Aparatur Sipil Negara(ASN), b) Kurangnya sosialisasi terkait penjenjangan kinerja,. c) Keterbatasan anggaran
Peran DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat dalam Meningkatkan Penanaman Modal Asing di Sumatera Barat
Full text linkPenelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) di Provinsi Sumatera Barat, yang tercermin dari peringkat nasional dan regional yang masih rendah dibandingkan dengan provinsi lainnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sumatera Barat dalam meningkatkan PMA di wilayah tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuasi kualitatif dengan desain yang sederhana, dan mengumpulkan data melalui wawancara serta studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat telah menjalankan perannya dengan cukup baik, namun menghadapi beberapa kendala seperti pengawasan terbatas terhadap pelaporan LKPM perusahaan PMA karena kekurangan sumber daya manusia dan kurangnya kesadaran investor. Masalah lain termasuk tanah ulayat yang memerlukan penanganan khusus serta infrastruktur yang belum memadai untuk mendukung investasi di daerah tersebut. Upaya yang telah dilakukan oleh DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat meliputi sosialisasi dan bimbingan teknis kepada investor, fasilitasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat dalam proses perizinan, kerjasama dengan OPD teknis terkait untuk menyusun peluang investasi dan menyelesaikan masalah investor, promosi baik offline maupun online untuk menarik minat investor asing, serta penyediaan data dan informasi tentang potensi investasi. DPMPTSP juga memberikan pelatihan kepada staf di Kabupaten/Kota di Sumatera Barat
Efektivitas Penerapan Aplikasi Pendaftaran Merek Online Pada Kantor Wilayah Kementertian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat
Full text linkPenelitian ini bertujuan untuk menilai seberapa efektif penerapan aplikasi pendaftaran merek secara online di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat. Latar belakang penelitian ini berkaitan dengan tuntutan era digital yang mengharuskan semua pihak memenuhi kebutuhan masyarakat akan kemajuan teknologi dan informasi. Dalam hal ini, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terkait digitalisasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memanfaatkan teknologi berbasis internet dengan memperkenalkan aplikasi pendaftaran merek online, yang menggantikan proses pelayanan konvensional sebelumnya dengan sistem online. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif, dengan data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan aplikasi pendaftaran merek online cukup efektif, namun masih belum mencapai tingkat optimal
Pengaruh Penilaian Kinerja dan Integritas Terhadap Produktivitas Kerja Pegawai di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar
Full text linkTujuan penelitian untuk membuktikan apakah penilaian kinerja dan integritasmempengaruhi produktivitas kerja pegawai di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar. Metode yang digunakan adalah penelitian kuantitatif asosiatif.Penentuan sampel dengan rumus slovin dan margin kesalahan 8% sehingga diperoleh sampel 65 responden.Penelitian ini dengan membagikan kuesioner skala likert.Kemudian menganalisis data dengan uji hipotesis klasik dan regresi berganda.Hasil penelitian membuktikan penilaian kinerja berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja pegawai.Integritas berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja pegawai.Penilaian kinerja dan integritas secara bersamaan memberikan kontribusi sebesar 55,8% terhadap produktivitas kerja pegawai
Kendala Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Nagari (BPN) Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Nagari di Nagari Talang Babungo Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok
Full text linkPenelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kendala Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Nagari di Nagari Talang babungo. Penelitian ini dilatar belakangi oleh Peraturan Bupati Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2023 dalam Pasal 102, yang menyebutkan bahwa BPN memiliki fungsi (a) membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Nagari bersama Wali Nagari, (b) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Nagari, dan (c) melakukan pengawasan kinerja Wali Nagari. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif di Talang Babungo. Pemilihan informan dalam penelitian ini berdasarkan pada karakteristik tertentu, yaitu orang-orang yang terlibat langsung dengan permasalahan yang diteliti. Data yang diperoleh dan dikumpulkan melalui proses wawancara dan dokumentasi, selanjutnya dianalisis menggunakan teknik triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Permusyawaratan Nagari belum melaksanakan fungsinya secaraa maksimal, hal tersebut disebabkan karena oleh BPN yang tidak melibatkan masyarakat saat membuat peraturan Nagari, sosialisasi BPN kepada masyarakat masih kurang sehingga banyak masyarakat yang tidak Mengetahui apa BPN dan apa tugas dari BPN yang menyebabkan partisipasi warga dalam menyampaikan aspirasi menjadi rendah
Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Sebagai Upaca Pengetasan Kemiskinan di Desa Pantai Harapan Kecamatan Cembaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur
Full text linkSalah satu permasalahan utama adalah kemiskinan di banyak negara berkembang,termasuk Indonesia.Pemerintah menjelaskan bahwa permasalahan kemiskinan di Indonesia terkadang perlu diatasi dengan program khusus karena pengentasan kemiskinan secara keseluruhan dianggap sebagai salah satu tujuan peningkatan kemiskinan Meningkatkan kebutuhan sosial,pendidikan dan kesehatan keluarga. Tujuannya adalah untuk mengkaji bagaimana kebijakan Program Keluarga Harapan saat ini berfungsi dalam operasi bantuan di Desa Pantai Harapan, Kecamatan Cempaga Hulu,Kabupaten Kotawaringin Timur.Dalam penelitian ini mengunakan metode Kualitatif dengan teknik pengumpulan data Observasi langsung, wawancara mendalam, dan dokumentasi menunjukkan adanya kendala di wilayah ini.Hasil dari penelitian menunjukan adanya Keterlambatan implementasi program Keluarga Harapan, yaitu penyaluran bantuan tunai melalui ATM, dan hambatan akses antar desa menjadi kendala dalam hal ini.Hal ini penting agar seluruh penerima manfaat dapat lebih memahami tujuan, mekanisme dan manfaat PKH.Untuk mencegah program PKH hanya memberikan dukungan sementara, disarankan untuk memasukkan program pelatihan keterampilan dan kewirausahaan bagi penerima manfaatHal ini akan membantu penerima PKH meningkatkan kemandirian finansial dan mencegah mereka bergantung pada bantuan jangka panjang
Implementasi Kebijakan Tentang Tim Koordinasi Kelompok Kerja Penanggulangan Stunting Pada Balita di Nagari Limbanang Kecamatan Suliki
Full text linkPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan tentang tim koordinasi kelompok kerja penanggulangan stunting. Jenis penelitian yang digunakan kaualitatif pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalaui wawanacra dan dokuemntasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Koordinasi dilakukan melalui tindakan dengan tim pendamping untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Seperti pelayanan kesehatan, pemeriksaan gizi pada anak dan ibu hamil ke posyandu, dan memeriksakan kesehatannya di fasilitas kesehatan. Koordinasi dilakukan dengan Kader, Jorong, Bidan Desa dan petugas gizi sebagai perpanjangan tangan pemerintah Kabupaten dalam penanggulangan stunting, sehingga pencegahan stunting di Nagari Limbanang telah terintegrasi melalui gizi spesifik seperti pemberian Makanan Tambahan (PMT) pada balita, pemberian tablet besi (Fe) pada ibu hamil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan tentang tim koordinasi kelompok kerja penanggulangan stunting. Jenis penelitian yang digunakan kaualitatif pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalaui wawanacra dan dokuemntasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Koordinasi dilakukan melalui tindakan dengan tim pendamping untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Seperti pelayanan kesehatan, pemeriksaan gizi pada anak dan ibu hamil ke posyandu, dan memeriksakan kesehatannya di fasilitas kesehatan. Koordinasi dilakukan dengan Kader, Jorong, Bidan Desa dan petugas gizi sebagai perpanjangan tangan pemerintah Kabupaten dalam penanggulangan stunting, sehingga pencegahan stunting di Nagari Limbanang telah terintegrasi melalui gizi spesifik seperti pemberian Makanan Tambahan (PMT) pada balita, pemberian tablet besi (Fe) pada ibu hamil.
Dinamika Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Pintareng, Sulawesi Selatan
Full text linkIn village development, community participation is required. This research aims to further examine the level of community participation in Pintareng Village and the impact of community participation on development planning. This research uses a qualitative research method with a literature study approach. Data collection was obtained through written sources relevant to the research. The result of this research is that the low level of participation in Pintareng Village is evident from the lack of contribution of ideas and physical involvement of the community in the development process. The community is not fully aware of the importance of their role in planning and implementing development programs, which causes them to be less actively involved. Low community participation negatively impacts the gap between local needs and government policies, leading to irrelevant projects, lack of social support, and low quality of development. To address this, village governments need to improve socialization, facilitate inclusive deliberations, and provide incentives to active citizens, so that development is more in line with community needs and sustainable
Inovasi Sirekap dalam Meningkatkan Partisipasi Politik
Full text linkPenelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi urgensi dan tantangan dalam implementasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) dalam pemilihan umum, dengan fokus pada pemilu 2024 di Indonesia. Penelitian ini menggunakan Online Research Methodology (ORM) dengan memanfaatkan mesin pencari Google dan perangkat lunak analisis kualitatif Nvivo 12 Plus untuk mengumpulkan dan menganalisis data terkait penggunaan Sirekap dalam pemilihan umum di Indonesia. Temuan utama penelitian ini mengidentifikasi bahwa meskipun Sirekap menawarkan potensi untuk meningkatkan transparansi dan akurasi, implementasinya masih dihadapkan pada sejumlah tantangan, termasuk kecurigaan terhadap integritas data, keterbatasan teknologi, kurangnya pemahaman atau pelatihan, dan akses publik yang terbatas. Penelitian ini menyoroti pentingnya mengatasi tantangan-tantangan tersebut melalui pengembangan inovasi dalam Sirekap, peningkatan akses teknologi, pendidikan politik yang lebih luas, dan upaya untuk memastikan bahwa informasi politik tersedia secara merata bagi semua warga. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami peran Sirekap dalam proses pemilihan umum di Indonesia dan menekankan urgensi untuk menjaga transparansi, akurasi, dan partisipasi politik yang inklusif dalam sistem demokratis
Inovasi Kebijakan Gerakan Keluarga Sehat Tanggap Dan Tangguh Bencana Dalam Penurunan Stunting di Nagari Tapi Selo
Full text linkPenelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan inovasi kebijakan Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana di Nagari Tapi Selo. Penelitian ini dilatar belakangi oleh masih adanya beberapa permasalahan dalam peningkatan gizi, peningkatan keluarga yang tanggap dan tangguh bencana, serta perencanaan sehat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Informan penelitian dipilih berdasarkan pada karakteristik tertentu, yaitu hanya orang yang memiliki keterlibatan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Data yang didapatkan dan dikumpulkan melalui proses wawancara, observasi dan dokumentasi, selanjutnya dianalisis melalui teknik triangulasi sumber. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan GKSTTB di Nagari Tapi Selo sudah dilaksanakan dari tahun 2021 hingga 2024, dan terjadi peningkatan kepatuhan penduduk terhadap protokol kesehatan, peningkatan penggunaan jamban sehat di rumah tangga, peningkatan fasilitas instalasi atau bak penampungan air bersih di rumah, meningkatkan kesadaran gizi keluarga, mengurangi jumlah rumah yang merokok, serta menurunkan kasus penyakit diare dan praktek BABS. Namun masih terdapat beberapa permasalahan yang ditemui dalam melaksanakan inovasi-inovasi didalam pengimplementasian GKSTTB di Nagari Tapi Selo