Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa
Not a member yet
218 research outputs found
Sort by
Kinerja Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam Menyalurkan Aspirasi Rakyat pada Era Demokrasi Digital
Full text linkTransformasi digital mengubah cara warga negara mengakses informasi, berkomunikasi, berorganisasi, serta menyalurkan aspirasi politik. Dalam demokrasi digital, aspirasi tidak lagi hanya disampaikan melalui musyawarah dan mekanisme formal, tetapi juga melalui komentar, tagar, pesan langsung, dan kanal pengaduan daring yang real time dan terdokumentasi. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan kinerja Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam menyalurkan aspirasi rakyat pada era demokrasi digital di Kota Dumai, serta mengidentifikasi mekanisme penghimpunan dan tindak lanjut aspirasi beserta faktor pendukung dan penghambatnya. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Mulyono, SE selaku Ketua DPC PKB Kota Dumai, dan dilengkapi data persepsi melalui kuesioner daring (19 responden). Analisis dilakukan secara tematik melalui tahap reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran aspirasi PKB bersifat hibrida: kanal luring melalui jejaring komunitas, kegiatan sosial budaya, dan koordinasi dengan DPRD; kanal daring melalui komunikasi di media sosial dan instrumen survei online. Fokus aspirasi yang menonjol berkaitan dengan kebutuhan dasar, terutama ketahanan dan ketersediaan pangan, serta penguatan harmoni masyarakat multietnik melalui pengedepanan adat. Faktor pendukung mencakup legitimasi sosial, rutinitas koordinasi organisasi, dan peluang perluasan jangkauan komunikasi digital. Faktor penghambat utama adalah kemiskinan dan keterbatasan literasi, termasuk literasi digital dan keamanan ruang digital, yang memengaruhi kualitas partisipasi dan keberlanjutan umpan balik. Penelitian merekomendasikan penguatan tata kelola aspirasi berbasis SOP, mekanisme feedback yang terukur, dan perlindungan data pada kanal digital. Temuan ini menegaskan bahwa visibilitas digital harus diiringi sistem manajemen aspirasi, agar interaksi daring berujung pada advokasi kebijakan nyata di tingkat daerah
Mengatasi Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah Melalui Program Pendidikan Kecakapan Kerja Untuk Mencegah Pengangguran: Studi Fenomenologi
Full text linkPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis makna dan pengalaman para aktor yang terlibat dalam pelaksanaan Program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) sebagai upaya mengatasi Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah (ATS) dan mencegah pengangguran dengan menggunakan desain kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam tentang fenomena tersebut dari perspektif partisipan. Pengumpulan data dilakukan dengan melalui wawancara fenomenologis dengan 3 kelompok aktor utama: Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), dan peserta program PKK. Analisis data dilakukan melalui tahapan fenomenologis Moustakas yang dimodifikasi berdasarkan metode van Kaam dengan pendekatan teori yang digunakan adalah Teori Identitas, Teori Agensi Sosial, dan Konsep Efikasi Diri. Hasil studi menunjukkan bahwa Identitas Dinas Pendidikan Kota Bekasi diwujudkan sebagai unsur pembina yang memverifikasi kelayakan LKP dan melakukan sosialisasi, mencerminkan tanggung jawab pemerintah di sektor Pendidikan. LKP yang berperan sebagai Agensi Sosial, menghasilkan dampak positif melalui peningkatan keterampilan dan kepercayaan diri peserta, yang terwujud dalam agensi dampak, agensi bersama (dengan DUDIKA), dan agensi konteks sosial belajar yang suportif. Efikasi Diri peserta terbentuk kuat dari empat sumber Bandura, terutama melalui Performance Accomplishments atau keberhasilan praktik langsung yang didukung oleh Vicarious Experience (pengamatan), Verbal Persuasion (motivasi instruktur), dan Physiological information: Emotional & Physiological States (suasana kelas yang nyaman. Meskipun LKP menghadapi tantangan ketidakpastian jadwal program, rendahnya komitmen Sebagian peserta dan tuntutan penyerapan kerja yang tidak realistis, Program PKK secara keseluruhan berhasil dalam meningkatkan kompetensi teknis dan membuka peluang karir bagi ATS
Bantuan Sosial bagi Penyandang Disabilitas: Implementasi dan Tantangan dalam Pengelolaan di Kabupaten Sidoarjo (Periode 2022-2024)
Full text linkPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi sosial serta dinamika pemberian bantuan sosial bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Sidoarjo pada periode 2022–2024. Fokus penelitian diarahkan pada jenis bantuan sosial yang diberikan, mekanisme penyaluran, serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini penting dilakukan mengingat penyandang disabilitas merupakan kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan sosial guna menjamin pemenuhan hak dasar dan peningkatan kualitas hidup. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan sifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pihak Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo sebagai instansi pelaksana program bantuan sosial, serta didukung oleh studi literatur dari jurnal ilmiah, laporan resmi, dan dokumen kebijakan yang relevan. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif untuk menggambarkan secara komprehensif pelaksanaan program bantuan sosial bagi penyandang disabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo menyalurkan berbagai bentuk bantuan sosial, antara lain bantuan tunai, bantuan sembako, bantuan alat bantu disabilitas, serta bantuan permakanan. Program bantuan tersebut memberikan kontribusi positif terhadap pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan kesejahteraan, dan kemandirian penyandang disabilitas. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala utama, yaitu keterbatasan anggaran dan ketidaktepatan data penerima manfaat, yang berdampak pada efektivitas penyaluran bantuan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pendataan penerima bantuan melalui pemutakhiran data secara berkala serta peningkatan koordinasi dan kolaborasi lintas sektor. Upaya tersebut diharapkan dapat mendorong penyaluran bantuan sosial yang lebih efektif, transparan, dan tepat sasaran bagi penyandang disabilitas
Evaluasi Kinerja Pemerintah Desa dalam Penyusunan dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2025 di Desa Dempel Kecamatan Kalibawang Kabupaten Wonosobo
Full text linkPenelitian ini bertujuan mengevaluasi kinerja Pemerintah Desa Dempel dalam penyusunan dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2025. Kerangka teori yang digunakan bertumpu pada prinsip good governance dalam pengelolaan keuangan desa, yang dioperasionalisasikan melalui indikator transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta tertib dan disiplin anggaran, dengan rujukan normatif Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif; data dikumpulkan melalui wawancara dengan aparatur desa dan pihak terkait, observasi proses/aktivitas pengelolaan APBDes, serta telaah dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa APBDes 2025 disusun berjenjang dari RKPDes dan dimusyawarahkan bersama masyarakat dan BPD, serta pelaksanaan anggaran secara umum selaras dengan rencana dan ketentuan yang berlaku. Temuan penting mengindikasikan adanya kendala pada aspek keterbukaan informasi yang belum merata, pembaruan publikasi laporan realisasi yang belum konsisten, keterlambatan pencairan dana, serta keterbatasan kapasitas sumber daya manusia yang berimplikasi pada ketepatan waktu pelaksanaan dan pelaporan. Kesimpulan penelitian menyatakan kinerja Pemerintah Desa Dempel tergolong cukup baik dalam penyusunan dan realisasi APBDes 2025, tetapi memerlukan penguatan pada manajemen pelaporan-publik, peningkatan kapasitas aparatur, dan perbaikan mekanisme diseminasi informasi agar prinsip tata kelola dapat terwujud lebih komprehensif
Sinergi Program Sejuta Catin dalam Edukasi Pencegahan Stunting: Studi Kasus Kolaborasi KUA dan Stakeholder di Kecamatan Medan Perjuangan
Full text linkStunting merupakan permasalahan nasional yang memerlukan penanganan preventif sejak fase pra-nikah melalui penguatan edukasi kesehatan, kesiapan gizi, dan ketahanan keluarga. Pendekatan hulu dinilai strategis karena faktor risiko stunting sering kali bermula dari kurangnya pemahaman calon orang tua terhadap kesehatan reproduksi, perencanaan keluarga, dan pemenuhan gizi sebelum kehamilan. KUA Kecamatan Medan Perjuangan sebagai garda terdepan pelayanan keagamaan di tingkat kecamatan memiliki posisi strategis dalam memberikan pembinaan kepada calon pengantin (catin) melalui bimbingan perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sinergisitas antara KUA Kecamatan Medan Perjuangan dengan berbagai stakeholder yakni Pemerintah Kecamatan, Puskesmas, dan PPLKB dalam mengimplementasikan Program Sejuta Catin sebagai upaya preventif pencegahan stunting di wilayah urban. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan kontekstual. Data dikumpulkan melalui observasi partisipatif selama kegiatan magang, wawancara mendalam dengan penghulu dan penyuluh agama, serta studi dokumentasi terhadap pelaksanaan bimbingan perkawinan dan kolaborasi lintas sektor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergi lintas sektoral berjalan efektif melalui pembagian peran yang komprehensif dan saling melengkapi. KUA berperan dalam penguatan nilai religius dan ketahanan keluarga, Puskesmas melakukan pemeriksaan kesehatan fisik dan skrining gizi, sementara PPLKB memberikan edukasi kesehatan reproduksi, perencanaan keluarga, dan pola asuh. Integrasi layanan dalam satu forum edukasi mampu meningkatkan kesadaran, kesiapan, dan partisipasi aktif catin terhadap pentingnya persiapan kesehatan sebelum menikah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kolaborasi terintegrasi berbasis kecamatan merupakan model strategis, adaptif, dan berkelanjutan dalam memperkuat pencegahan stunting secara sistematis, khususnya di wilayah perkotaan dengan dinamika sosial yang kompleks
Implementasi Program Posyandu Dalam Meningkatkan Kesehatan Ibu dan Anak
Full text linkTujuan dalam penelitian ini untuk menganalisis implementasi Program Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dalam meningkatkan kesehatan ibu dan anak di Desa Bhakti Idaman, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya. Penelitian menggunakan metode empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi yang melibatkan kader Posyandu, petugas kesehatan, aparat pemerintah desa, dan masyarakat. Analisis data dilakukan melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program telah berjalan cukup baik dan sesuai dengan tujuan kebijakan, terutama dalam pemantauan pertumbuhan balita, imunisasi, pemeriksaan kehamilan, dan penyuluhan kesehatan. Program ini meningkatkan akses layanan kesehatan dasar dan kesadaran masyarakat mengenai kesehatan ibu dan anak, meskipun masih menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana, fluktuasi partisipasi masyarakat, kapasitas kader yang belum merata, serta kendala geografis dan aksesibilitas. Keberhasilan program dipengaruhi oleh dukungan pemerintah desa, kinerja kader, peran petugas kesehatan, dan partisipasi masyarakat, sehingga penguatan fasilitas, peningkatan kapasitas kader, dan strategi sosialisasi yang lebih efektif diperlukan untuk mengoptimalkan program
Perencanaan Tata Guna Lahan Melalui Pemetaan Partisipatif Desa Persiapan Warloka Pesisir
Full text linkPemerintah Desa menjadi salah satu ujung tombak dalam pembangunan suatu wilayah. Melalui Undang-Undang (UU) Desa, Pemerintah Desa mempunyai kewenangan dalam mengatur dan menata wilayahnya secara implisit. Namun demikian, pembangunan desa juga perlu memperhatikan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan ekologis secara komprehensif guna menjamin kesinambungan dari manfaat hasil-hasil pembangunan di desa. Desa Persiapan Warloka Pesisir, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat merupakan salah satu desa yang sedang dalam tahap awal pembangunan mengingat merupakan desa persiapan hasil pemekaran dari Desa Warloka. Dalam konteks inilah maka kebutuhan akan perencanaan sangat penting dilakukan sebagai dasar dalam pembangunan dan penataan wilayahnya dimasa depan. Perencanaan tata guna lahan Desa Persiapan Warloka Pesisir juga dapat dimanfaatkan untuk menggali potensi desa dan sebagai bahan monitoring proses berjalannya pembangunan. Melihat kondisi tersebut, penelitian ini mengkaji sebuah perencanaan untuk tata guna lahan desa dengan menggunakan metode pendekatan Participatory Land Use Planning (PLUP) dimana hasilnya mampu memberikan beberapa pembelajaran dari praktik pendekatan PLUP untuk perencanaan tata guna lahan desa yang lebih bai
Komitmen Pemerintah dalam Mengimplementasikan Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Tanah Datar
Full text linkPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji tingkat komitmen pemerintah daerah dalam pelaksanaan kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Latar belakang dari penelitian ini adalah masih rendahnya kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Tanah Datar, yang meskipun telah menjadi program unggulan daerah, hingga Juni 2024 baru mencapai 50,89% dari total anak yang wajib memilikinya. Padahal, KIA merupakan identitas hukum yang penting bagi anak, sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 2 Tahun 2016. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan teori komitmen perilaku Salancik (1977), yang mencakup dimensi kejelasan, publisitas, tindakan yang tidak dapat dibatalkan, dan kemauan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah telah memenuhi komitmennya dalam melaksanakan program KIA, meskipun masih terdapat kendala tidak adanya anggaran khusus untuk menjalankan sosialisasi dan implementasi Program KIA, adanya anak yang tidak memiliki akta kelahiran, belum teralisasikan pemanfataan KIA
Implementasi Program Pik-R Untuk Pemberdayaan Perempuan Dalam Menanggulangi Pernikahan Dibawah Usia 19 Tahun Oleh Dp2kbp3a kabupaten Padang Lawas
Full text linkThis study aims to examine the implementation of the PIK-R program for women's empowerment in overcoming marriages under the age of 19 by DP2KBP3A Padang Lawas Regency which is caused by several factors such as late returning from dating, pregnancy outside of marriage, economic factors, promiscuity and cultural factors. The method used is a qualitative approach with a descriptive method, to explain the problems that arise and describe the data in progress in order to understand the phenomenon of the problems. Data collection was carried out through in-depth interviews with informants selected using purposive sampling techniques. Data were collected through interviews and documentation studies. Data analysis by reducing data, presenting data and drawing conclusions. The results of this study indicate that the implementation of the PIK-R program for women's empowerment in overcoming marriages under the age of 19 has not run optimally due to 1) Lack of socialization regarding the importance of this program, 2) Inadequate resources, both human resources, infrastructure, facilities and budget. Lack of implementer commitment related to program implementation and lack of program supervision and monitoring as well as ineffective SOPs
Penertiban Aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Mandailing Natal
Full text linkPenambangan Emas Tanpa Izin (PETI) merupakan kegiatan pertambangan yang dilakukan tanpa legalitas dari instansi berwenang dan telah menjadi permasalahan serius di berbagai wilayah Indonesia. Aktivitas ini tidak hanya melanggar hukum tetapi juga berdampak negatif terhadap lingkungan dan sosial masyarakat sekitar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya penertiban yang dilakukan oleh aparat penegak hukum serta hambatan yang dihadapi dalam menangani aktivitas PETI, dengan fokus pada studi kasus di wilayah Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, studi dokumen, dan observasi lapangan. Upaya penertiban yang dilakukan meliputi tindakan represif melalui operasi gabungan dan penegakan hukum, serta tindakan preventif dan pre-emtif melalui sosialisasi dan pendekatan persuasif. Diperlukan sinergi antara pemerintah, aparat hukum, dan masyarakat dalam menciptakan solusi berkelanjutan untuk mengatasi aktivitas PETI dan mendorong praktik pertambangan yang legal dan berwawasan lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penertiban PETI masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan sumber daya aparat, keterlibatan oknum, serta faktor sosial-ekonomi masyarakat yang bergantung pada pertambangan ilegal