Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum
Not a member yet
172 research outputs found
Sort by
IMPLEMENTASI PENINGKATAN KINERJA MELALUI MERIT SISTEM GUNA MELAKSANAKAN UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA No. 5 Tahun 2014 DI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM (Performance Improvement By Merit System Under The Act Of Civil State Apparatus Number 5 Year 2014 Of The Ministry Of Law And Human Rights)
No full textPelaksanakan Undang-undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan wujud dari kelanjutan keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, menuju profesionalisme pegawai secara terbuka, kompetensi dan produktif. Merit sistem ASN adalah merupakan penilaian kinerja berdasarkan prestasi kerja. Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi pelaksanaan sistem merit terhadap pengembangan pegawai sesuai kebutuhan dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Harapan kedepan agar implementasi merit sistem yang terdapat pada isi Undang-undang ASN dapat dilaksanakan dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM, secara professional, sesuai dengan keahlian dan kompetensi pegawai dengan mengedepankan penilaian obyektif dan netral, maka pelaksanaan sistem merit melalui uji kompetensi pegawai, akan membawa perkembangan profesional peningkatan kinerja dengan lebih baik lagi dilaksanakan di Kementerian Hukum dan HAM.AbstractThe implementation of the Act Number 5, Year 2014 on The Civil State Apparatus is entity of a sustainable successful implementation of bureaucracy reform head to officers professionalism. The merit system is performance assessment based on work performance. The purpose of this research is to evaluate the implementation of merit system to officers development according to the needs of the Ministry of Law and Human Rights. It is a descriptive method with qualitative approach. It is hoped that implementation of merit system can be carried out professional fit with skills and competency through competency test by promoting objectivity and neutrality, so that its implementation will change performance improvement better
Redefinisi Tanggung Jawab Negara dalam Kasus Kepailitan PT Istaka Karya Ditinjau dari Three Keywords Theory
Get PDFNegara ketika melakukan penyertaan modal pada PT Istaka Karya (BUMN Persero), prinsipnya posisi Negara adalah hanya sebagai pemegang saham. Rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana tanggung jawab Negara dalam kasus kepailitan PT Istaka Karya ditinjau dari Three Keywords Theory?. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan terhadap kekayaan Negara yang dipisahkan pada PT Istaka Karya, maka risiko yang muncul merupakan risiko bisnis, bukan risiko keuangan Negara. Simpulan dalam penelitian ini adalah PT Istaka Karya merupakan BUMN yang dapat dipailitkan ditinjau dari Three Keywords Theory. Adanya pemisahan kekayaan Negara, maka dari aspek pengaturan, pertanggungjawaban, dan risiko, status kekayaan negara sudah berubah menjadi kekayaan PT Istaka Karya. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 73/PAILIT/2010/PN. JKT. PST terhadap kepailitan PT Istaka Karya tidak menerapkan prinsip-prinsip Three Keywords Theory dalam memahami keuangan negara. Adapun saran yang diberikan yaitu langkah preventif, adanya potensi kerugian terhadap risiko bisnis, Negara sebagai pemegang saham dapat berpatisipasi dalam penerapa pinsip good corporate governance dalam BUMN Persero. Sebagai bentuk upaya represif, maka Negara dapat meminta pertanggungjawaban hukum kepada Direksi atau perusahaan melalui proses yudisial
Analisis Hubungan antara Hukum dan Kebijakan Publik: Studi Pembentukan UU No. 14 Tahun 2008
Get PDFSeringkali,produk hukum yang sudah disahkan oleh pemerintah Indonesia diuji di Mahkamah Konstitusi. Fenomena ini menunjukkan betapa pentingnya bagi pembuat hukum dan kebijakan publik untuk selalu mengaitkan pembuatan hukum dengan proses kebijakan publik khususnya pada tahap formulasi sehingga hukum yang dibuat memiliki kandungan substansi yang mapan dan menguatkan kebijakan publik pada tahap pengimplementasiannya. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan menjelaskan hubungan antara hukum dan kebijakan publik pada wilayah praktik khususnya pada tahap pembentukan UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan tahap proses formulasi kebijakan KIP. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berjenis deskriptif dengan menggunakan studi dokumentasi. Berdasarkan hasil kajian, penulis menyimpulkan bahwa hubungan antara hukum dengan kebijakan publik dalam bidang kajian formulasi kebijakan publik terletak pada kesamaan proses, saling mendukung dan saling menguatkan
SOLUSI KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP TUNTUTAN DWIKEWARGANEGARAAN (Solution of Government Policy To Dual Citizenship Demand)
No full textTuntutan mengenai dwikewarganegaraan yang dilakukan oleh Diaspora Indonesia selama bertahun-tahun belum dikabulkan oleh pemerintah. Pemenuhan tuntutan dwikewarganegaraan bukanlah suatu perkara yang sederhana karena terkait dengan hak dan kewajiban konstitusional warga negara sehingga menimbulkan resistensi di dalam pemerintahan maupun di dalam kelompok Diaspora Indonesia sendiri. Permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana merumuskan kebijakan yang tepat dan saling menguntungkan (simbiosis mutualisme) antara kepentingan Negara Indonesia dan Diaspora Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu menggunakan pendekatan kualitatif, bersifat deskriptif analisis dengan bentuk penelitian terapan (applied research) yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan dan menemukan solusi dari permasalahan terkait secara praktis sehingga dapat digunakan untuk mengambil kebijakan secara cepat dan tepat. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penerapan model kebijakan alternatif negara India atas tuntutan dwikewarganegaran diasporanya telah berhasil menciptakan kondisi yang saling menguntungkan antara kepentingan negara dan diasporanya. Negara India telah berhasil menarik dan mengelola potensi diaspora secara efektif untuk membantu pembangunan dan pemajuan negaranya. Model kebijakan yang memberikan previlege (hak istimewa dalam bidang keimigrasian dan kependudukan yang fleksibel) kepada Diaspora dapat menjadi pertimbangan pemerintah Indonesia dalam menentukan kebijakan yang tepat atas tuntutan dwikewarganegaraan. Dalam merumuskan model kebijakan alternatif harus mencangkup tiga aspek penting yaitu subjek, bentuk dan objek kebijakan.AbstractThe fulfillment demands of dual citizenship is not a simple matter because it related to constitutional rights and obligations in citizens, causing resistance within the government as well as in Diaspora Indonesia. Issues in this research, how to formulate appropriate policies and mutually beneficial (symbiotic mutualism) between interests of Indonesian state and the Diasporas. The method used in this research using qualitative approach. These results indicate that application of model alternative policies to demands of dual citizenship have managed to create conditions of mutual benefit between the interests of the state and diasporas. Indian country has managed to attract and effectively manage the potential diaspora to assist the development and advancement of the country. Model policies that provide previlege (privileges in the field of immigration and citizens are flexible) to the Diaspora can be considered by the government of Indonesia in determining appropriate policies on demands of dual citizenship
PERAN PEMERINTAHAN DALAM PEMBENTUKAN KEBIJAKAN HUKUM (Role of Government in Legal Policy-Making)
No full textPemerintah sebagai pembentuk kebijakan terkadang menghasilkan kebijakan yang tidak menyentuh langsung kebutuhan dan rasa keadilan masyarakat.Birokrasi pemerintah memberi andil terhadap keterpurukan bangsa Indonesiadalam krisis yang berkepanjangan. kesemuanya ini patut diduga imbas dari birokrasi yang dibangun oleh pemerintah sebelum era reformasi (orde baru), yang telah membentuk budaya birokrasi yang kental dengan budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dari data Komisi Pemberantasan Korupsi terlihat bahwa setiap tahun terjadi peningkatan penindakan korupsi yang ditangani, kesemuanya ini mengindikasikan bahwa reformasi birokrasi yang dijalankan selama ini belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Peran pemerintah sebagai pembuat kebijakan diharapkan dapat meminimalisir celah-celah yang bisa membuat oknum pemerintah berbuat di luar prosedur yang berlaku belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Kebijakan yang diciptakan seringkali bertentangan dan tidak memenuhi rasa keadilan masayarakat hal ini terlihat dari banyaknya peraturan pemerintah daerah yang dibatalkan dan direvisi.Dalam tulisan ini ada beberapa hal yang terungkap diantara aspek-aspek yang mempengaruhi birokrat di Indonesia dalam proses pembentukan kebijakan dan peran pemerintah dalam pembentukan kebijakan hukum dan faktor yang mempengaruhinya.AbstractThe government as policy-maker, sometimes its policies does not satisfy a basic need and come to the sense of society justice. The government bureaucracy has a contribution to the adversity of Indonesia in a long drawn crisis. It can be suspicious of the impact of bureaucracy that is created by old government (new order) before reformation era, had made a thick culture`s bureaucracy with corruption, collusion nepotism. The data from the Corruption Eradication Commission shows that corruption increase year by year, it indicates that bureaucracy reform having not been carried out as expected, yet. The government`s role as policy-maker is hoped to minimize cracks that could make government officials perform their duties against procedures. Often, the policies that have been issued by government contradict and do not meet the sense of social justice, they can be seen by cancellation and revision of regional government regulations. In this writing, many things are revealed between the aspects influencing bureaucrat in the policy-making process and the factors that bring around it
PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA DAN AKIBAT HUKUMNYA (Suatu Tinjauan Normatif) THE REGISTRATION OF FIDUCIARY AND THE LEGAL CONSEQUENCES (A Review of Normative)
No full textFenomena pertumbuhan ekonomi di 2013 sebesar 6.8 % akan membawa dampak pada dunia lembaga penjaminan. Sektor perkreditan konsumtif diasumsikan akan meningkat. Dengan didaftarkannya jaminan fidusia akan memberikan perlindungan hukum terhadap penerima fidusia (debitur) maupun terhadap Pemberi Fidusia (kreditur). Dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (UUJF) adanya kewajiban bagi si pemberi fidusia (kreditur) untuk memberikan benda yang menjadi jaminan fidusia kepada si penerima fidusia (debitur) jika terjadi gagal bayar (wan Prestasi). Akan tetapi tidak diikuti sanksi apapun jika debitur tidak memenuhi kewajibannya.AbstractThe phenomenon of economic growth in 2013 at 6.8% will have impacts of insurance corporation. The consumer credit sector is assumed to be rise. With the registration of the fiduciary will deliver legal protection against the debtors of fiduciary or creditors. In Act No. 42 of 1999 concerning Fiduciary (UUJF) a fiduciary obligation to the creditors to give thing as fiduciary to the debitors if the event of default. But, He/she does not get any sanctions if the debtors does not fulfill its obligations
IMPLEMENTASI NORMA STANDAR DI RUMAH DETENSI IMIGRASI JAKARTA DALAM UPAYA PENCEGAHAN KONFLIK ANTAR DETENI (Implementation of Standard Norms at Immigration Detention Centre in Jakarta In order to Prevent the Conflict Among Detainees)
No full textTantangan dalam Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi No. IMI.1917.OT.02.01 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) dihadapkan akan upaya pencegahan konflik antar deteni. Pencegahan konflik kekerasan ini juga menyangkut kewajiban Pemerintah Indonesia melalui Ditjen Imigrasi menerapkan norma standar Hak Asasi Manusia (HAM) dalam SOP di Rudenim. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, berbentuk penelitian tindakan dengan teknik penarikan sampel secara purposive sampling, yaitu informan petugas Rudenim Jakarta yang bertugas pada tahap pendetesian dan pelayanan deteni serta keterwakilan deteni sebesar 10% dari tiap kewarganegaraan, teknik pengumpulan data melalui studi dokumen, wawancara, dan kuesioner untuk deteni. Hasil penelitian menyangkut tipologi konflik, faktor kesalahpahaman merupakan faktor utama terjadinya konflik. Selain itu, faktor pendorong terjadinya konflik antar deteni adalah stres yang bisa diakibatkan tidak adanya kegiatan yang sifatnya hiburan atau olahraga di luar Rudenim. Mengenai implementasi norma HAM, masih ditemui kekurangan, seperti tidak adanya tenaga konseling kepada deteni. Salah satu upaya pencegahan konflik dalam membangun sistem peringatan dini adalah petugas keamanan memanfaatkan deteni yang sudah lebih dahulu berada di Rudenim untuk membantu petugas mengkomunikasikan permasalahan-permasalahan yang terjadi antar deteni. Saran yang bisa diberikan, antara lain, pengadaan tenaga psikolog yang mampu berbahasa asing, penyempurnaan SOP dengan menambahkan 21 variabel penelitian yang memuat norma standar HAM, dan membuat peta potensi konflik.Kata kunci : Standar Operasional Prosedur (SOP) Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim), norma standar Hak Asasi Manusia (HAM), dan pencegahan konflik kekerasan.AbstractThe challenges in the Regulation of Immigration Director General Number. IMI.1917.OT.02.01/2013 on Standard Operating Procedures (SOP) of Immigration Detention Centre (Rudenim) faced at efforts to prevent conflict among detainees. The prevention of violence conflict concerned on obligation of Indonesia Government through Immigration Directorate General to put standards norm of human rights in immigration detention centres. This research used a descriptive-qualitative method, it was an applied research by purposive sampling. The informen in this research were the officers of immigration detention centre ,in Jakarta who charging in detaining and served detainees. Representative of respondents was 10% of each citizenship. Data collecting by literature research, interview and questionnaire with detainees. Its result was conflct-typology,misunderstanding was a main factor of conflict. Besides, the trigger among detainees was stress or pressure that could be caused by less entertainment or sport/work-out activity. The implementation of human rights norms was still found deficiency such as the absence of counsellors for detainees. One of efforts to avert conflicts in making an early warning system was to engage detainees to help officers to communicate problems that occured among them. Its suggestion were recruitment of psychologist who spoke foreign languages fluently, improvement of SOP with adding 21 research variables contained human right` norm standards and making a map of conflict`potency.Keywords : Standard Operating Procedure (SOP), immigration detention centre (Rudenim), the standard norms of human rights (HAM)
Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Bagi Penyandang Skizofrenia di Daerah Istimewa Yogyakarta (Rights Fulfillment on Health of People With Schizophrenia In Special Region of Yogyakarta)
No full textPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya pemenuhan hak atas kesehatan bagi penyandang skizofrenia, mengidentifikasi kendala pemenuhan hak atas kesehatan bagi penyandang skizofrenia dan mengidentifikasi bentuk pelanggaran hak asasi manusia apa saja yang dihadapi penyandang skizofrenia. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur dan studi lapangan dengan menggunakan metode observasi dan wawancara mendalam. Hasil Penelitian menunjukkan sudah ada peraturan daerah dalam melindungi penyandang skizofrenia berupa Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanggulangan Pemasungan yang bertujuan untuk meningkatkan edukasi tentang kesehatan jiwa, dan untuk penanganan gelandangan psikotik telah mempunyai Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis. Pelayanan kesehatan jiwa telah menggunakan penerapan pelayanan kesehatan jiwa berbasis masyarakat dengan menggunakan kader jiwa untuk turun ke lapangan mengidentifikasi penyandang skizofrenia di wilayahnya.Kendala upaya pemenuhan hak atas kesehatan bagi penyandang skizofrenia kondisi ini tidak lain karena pemerintah daerah juga minim perhatian terhadap isu kesehatan jiwa. Hal ini salah satunya dibuktikan dengan hampir tidak tersedia anggaran khusus yang memadai tentang kesehatan jiwa di pemerintah daerah. Masih diketemukan indikasi pelangggaran dan pembiaran terhadap penyandang skizofrenia yang terlantar di panti-panti.Oleh karena itu, pemerintah harus memberikan jaminan hak penyandang skizofrenia untuk terbebas dari perbuatan di luar kemanusiaan, penyiksaan, dan hukuman kejam lainnya.Kata Kunci: Pemenuhan, Hak Atas Kesehatan, Penyandang SkizofreniaAbstractThis research was aimed to find out the fulfillment of right on health of people with schizophrenia , identified the obstacles and identified the types of human rights abuses faced by them. It used a qualitative approach through literature and field studies by using observation method and in-depth interviews .It showed that there had been local regulations in protecting people with schizophrenia in the form of the gubernatorial regulation number 81/2014 on guidelines of Curb Countermeasures purposed to improve education on mental health. To handle psychotic homeless, it was a regional regulation number 1/2014 on Handling Homeless and Beggars. Mental health services had used the implementation of community-based services by using men/women to go down to the field to identify people with schizophrenia in its territory. Obstacle in fulfilling on health`s rights of them because the local government had not pay attention much to this issues, yet. It was proved by allocating a low bugdet or certain fund for sanity. It still found indication of infraction by neglecting them live in nursing homes. Therefore, government had to guarantee of their rights to feel free of tortures, and other inhumane acts.Keyword: fulfillment on health`s rights, people with schizophreni
Analisis Kebijakan Perlindungan Saksi Dan Korban (Policy Analysis of Witness and Victim Protection)
No full textSaksi seringkali tidak dapat dihadirkan karena adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu, sehingga perlu adanya perlindungan hukum kepada setiap orang yang mengetahui atau menemukan suatu hal yang dapat membantu mengungkapkan tindak pidana yang telah terjadi dan melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tujuan pembentukan dan proses analisis kebijakan perlindungan saksi dan korban. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan analisis kualitatif dengan melakukan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa saksi dan korban menjadi elemen penting untuk membantu tercapainya tuntutan keadilan di dalam sistem peradilan terpadu (integrated criminal justice system), sehingga dengan adanya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang mengamanatkan penguatan kelembagaan LPSK, tidak hanya saksi dan korban dalam pelanggaran HAM berat, tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana terosisme saja yang mendapatkan perlindungan, namun juga untuk semua kasus pidana, di mana para saksi dan korbannya memerlukan perlindungan. Oleh karenanya, LPSK diharapkan dapat membangun kepercayaan dari masyarakat sebagai pelapor.Kata Kunci: Analisis Kebijakan, Perlindungan Hukum, Saksi dan KorbanAbstractOften, witnesses can not be presented on trial due to threat from certain parties, both physically and psychologically, so that legal protection be required to anyone who knows or find something that can help reveal the criminal acts that happened and inform to law enforcers. This research was aimed to find out the purpose of establishment and policy analysis process of witnesses and victims protection.This normative juridical research used qualitative analysis by doing study literature.Based on the research results, the researcher concluded that the witness and the victim becomes an important element to help achieve justice in the integrated criminal justice system, so that with the Law Number 13/2006 jo. Law Number 31/2014 on the Protection of Witness and Victims, which mandates the institutional strengthening of The Institution of Witnesses and Victims Protection (LPSK), not just witnesses and victims of human rights violations, corruption, money laundering and terrorism who will be protected, but also for all cases criminal.Therefore, LPSK is expected to build the trust of the community.Keywords: Policy Analysis, Legal Protection, Witness and Victi
STANDARDISASI BANGUNAN KANTOR IMIGRASI KELAS I SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK (Standardization of Immigration Offices BuildingClass I As An Effort To Promote Public Service)
No full textAbstrakKantor Imigrasi Kelas I sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) merupakan perwujudan dari bentuk Instansi Pemerintah yang melayani masyarakat dibidang keimigrasian.Keberadaan Kantor Imigrasi memiliki peran yang sangat penting dalam hal pelayanan publik, seperti pengurusan dokumen perjalanan, visa, ijin tinggal dan status, penyidikan dan penindakan, lintas batas, dan kerjasama luar negeri serta sistem informasi keimigrasian. Dalam rangka optimalisasi pelayanan yang baik kepada masyarakat dan seiring dengan intensitas pelayanan yang semakin meningkat, maka perlu upaya untuk memiliki gedung yang lebih layak dan memadai dalam rangka memberikan kenyamanan baik bagi pegawai yang melayani, maupun bagi masyarakat.Tujuan tulisan ini untuk mendesain kantor imigrasi yang sesuai dengan kegiatan dan kebutuhan pengguna kantor imigrasi kelas I sehingga dapat memberikan rasa nyaman serta aman bagi penggunannya. Dengan menggunakan descriptive analysis sehingga dapat menggambarkan gedung standar bangunan Kantor Imigrasi Kelas I dengan cara menelaah secara teratur, objek, dan secara cermat.Kondisi eksisting gedung Kantor Imigrasi Kelas I yang saatini dinilai kurang representatif untuk menunjang kegiatan pelayanan publik di bidang keimigrasian yang lebih transparan.Tidak hanya transparan dalam kegiatan pelayanan publiknya namun seharusnya juga diterapkan dalam tampilan bangunan serta layout ruang di dalamnya dengan meningkatkan sarana prasarana yang menunjang agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan memperlancar kinerja pelayanan.Untuk mengembangkan standar bangunan Kanim Kelas I diperlukan siteplan bangunan Kanim Kelas I, Pengaturan ruang,Spesifikasi ruang-ruang utama berikut perabotnya,dan pola hubungan kedekatan ruang.Kata Kunci: Standar Gedung, Kantor Imigrasi Kelas I,PelayananPublikAbstractImmigration offices Class I as a technical unit (UPT) are manisfestation of government institutional that serve public in immigration. They have very important role in public service such as travel document arrangement, visa, license of stay and status, investigation and prosecution, transboundary and foreign cooperation relationship and immigration information system. In order to optimalize their good service to public/people and in line with intensity that grow increasingly, time by time, so it is necessary to construct good and standard building to give convenience, both officers and people. This research used analytical descriptive to describe a standard of immigration office building Class I studying object, orderly and thoroughly. The existing of that building are not representative to support public service more transparant, both the service and the look of building, the lay out of the building. They should be repaired by improving infrastructures as people`s need and also to support activities to increase performance. To develop standard of building were needed site-plan, room arrangement, the spesification of main room and furnitures, and pattern of joinning-room.Keywords: Standard of Building, Immigration Office Class I, Public Servic