Jurnal HAM
Not a member yet
253 research outputs found
Sort by
Pendidikan Berbasis Hak Asasi Manusia dan Pengembangan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional pada Sekolah Menengah Atas
Get PDFThe Constitution of the Republic of Indonesia in 1945 has mandated that one of the Indonesia's national goals is the creation of national intellectual life. Therefore every Indonesian citizens, regardless of their social status, race, ethnicity, religion, and gender are entitled to quality education services. One effort to improve the quality of education contained in Article 50 paragraph (3) of Law No. 20 Year 2003 on National Education System, which states that the central and or local government establish at least one unit of education at all levels of education to be developed as an international education unit. Article 12 of Law No. 39 Year 1999 on Human Rights states that everyone has the right to protection of personal development, to education, to educate themselves, and improve the quality of human life in order to be faithful, pious, noble responsibility, and welfare in accordance with human rights. The focus of this research is in accordance with the actual conditions covering: the utilization costs for the development of international school stubs (RSBI), the quality of student and teacher recruitment based on basic principles of human rights. This study uses a case study research design and conducted in North Sumatra and East Java. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengamanatkan bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, dan oleh sebab itu Warga Negara Indonesia tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama, dan gender berhak memperoleh pelayanan pendidikan yang bermutu. Salah satu upaya untuk meningkatkan pendidikan yang bermutu termuat dalam Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menyatakan bahwa Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf Internasional. Pasal 12 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, bertanggungjawab berakhlak mulia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia. Fokus penelitian ini disesuaikan dengan kondisi aktual yaitu: pemanfaatan biaya untuk pengembangan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI), perekruran siswa dan kualitas guru ditinjau dari prinsip pokok HAM. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan desain studi kasus dan dilakukan di Provinsi Sumatera Utara dan Jawa Timur
Justisiablitias Hak Ekosob Melalui Mekanisme Individual Communication dalam Optional Protocol To The International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights
Get PDFThe individual communication mechanism enshrined under the Optional Protocol of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights could be regarded as a form of state's commitment to make economic, social and cultural (ecosoc) rights justiciable. This paper attempts to depict several aspects of the working mechanism of individual communication exercised by the Ecosoc Rights Committee, including: admissibility of ratione personae, ratione temporis, and ratione materiae. Furthermore, analysis will be taken on the issue of whether such a mechanism could give an effective way to promote state's compliance on ecosoc rights fulfillment. In brief, this paper concludes several points: first, the Optional Protocol is to be regarded as a compromise between the nature of the rights and the duties ruled under the Covenant; second, the Ecosoc Rights Committee shall accommodate the need of adjudicative body in order to shift the traditional view of ecosoc rights; and third, there is a need of a comprehensive coordination and cooperation amongst both treaty based and charter based human rights institutions, not only on technical issues but also on the legal interpretation method.Mekanisme komunikasi individual (individual communication) dalam Protokol Opsional Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dapat dianggap sebagai perwujudan komitmen negara-negara dalam upaya penegakan hak ekonomi, sosial dan budaya (ekosob). Tulisan ini mencoba menggambarkan tantangan normatif mekanisme komunikasi individual yang diemban oleh Komite Hak Ekosob, meliputi: admissibility dalam tiga hal ratione personae, ratione temporis, dan ratione materiae. Selain itu, analisis akan dilakukan terhadap persoalan apakah mekanisme komunikasi individual tersebut dapat memberikan cara yang efektif untuk mempromosikan kepatuhan (compliance) negara terhadap kewajiban perlindungan dan pemenuhan hak ekosob. Adapun tulisan ini menyimpulkan beberapa hal: pertama, Protokol Opsional ICESCR ini merupakan hasil kompromis antara sifat hak-hak dengan kebutuhan untuk memenuhi kewajiban dalam ICESCR; kedua, Komite Hak Ekosob akan mendukung kebutuhan terhadap lembaga ajudikasi dalam rangka memperjelas cara pandang tradisional terhadap hak-hak ekonomi, sosial dan budaya; dan ketiga, diperlukan sebuah koordinasi yang komprehensif dan kerjasama dengan institusi hak asasi manusia yang lainnya, baik yang bersifat treaty based ataupun badan-badan khusus PBB, tidak hanya dalam masalah teknis tetapi juga dalam cara menafsirkan hukum
Peran Civil Society dalam Menumbuhkan Sikap Toleransi Beragama di Indonesia
Get PDFThis research was conducted in Aceh, West Kalimantan, Central Sulawesi and Maluku. The goal is to get an overview of the role of civil society, as well as to analyze the synergy between government policies and the activities of civil society in fostering religious tolerance. The results of this research are expected to provide insights for central and local government policy making, especially those related with efforts to foster communal harmony and inter-religious tolerance in Indonesia. The method used in this research is a combination of quantitative and qualitative methods. Primary data collection was done by using in-depth interviews and distributing questionnaires, while secondary data were obtained through library studies. Every data obtained as such were processed and analyzed with the ultimate goal of answering the research question. The development in the four provinces reveals the important role of community leaders in the creation of supportive conditions for inter-religious tolerance and communal harmony. Various community organizations have also asserted their roles in the efforts to foster a culture of inter-religious tolerance. NGOs, as part of civil society organizations, have also showed their awareness to the importance of creating social cohesion within the community.Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, dan Maluku. Tujuannya untuk mendapatkan gambaran tentang peranan civil society dalam menumbuhkan toleransi beragama. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini merupakan kombinasi antara metode kuantitatif dan kualitatif. Pengumpulan data primer dilakukan dengan teknik wawancara mendalam dan penyebaran angket sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Data diolah dan dianalisis untuk menjawab rumusan masalah. Perkembangan di empat daerah yang menjadi lokasi penelitian menunjukkan bahwa tokoh masyarakat di daerah telah menunjukkan peranan mereka dalam upaya menciptakan kondisi yang toleran. Berbagai organisasi masyarakat juga memiliki peranan penting dalam upaya menumbuhkan budaya toleransi. Lembaga Swadaya Masyarakat, sebagai bagian dari organisasi masyarakat, juga menunjukkan kesadaran akan pentingnya penciptaan kohesi sosial di masyarakat
Sekolah Bertaraf Internasional dalam Perspektif Hak Asasi Manusia
Get PDFThis study is a continued and multi-years research. In the first year, the data reveal about the management of flagship high school in Jakarta, West Java, Yogyakarta, and South Sulawesi, based on indicators of human rights-based education, and reveal the presence of data and international schools management in Jakarta. Based on the findings in the first year (2009), there has been three books that will be used as a guideline in the developing International Standard School (SBI), namely: (1) SBI development handbook (2) SBI curriculum development handbook, and (3 ) SBI workforce manual. Subsequently in the second year, third guidebook will be piloted in schools that are potential to become SBI. In addition, in the second year (2010) there will be: (1) SBI manual on students selection, (2) SBI teaching and learning process implementation guidebook, and (3) SBI finance guidebook. These handbooks will complement the development of the entire system in ac- cordance with SBI rights-based education parameters. This research is a descriptive and evaluative research and was taken place in RSBI high school in Yogyakarta Province (SMAN 3 Yogyakarta, Yogyakarta SMAN 8, and SMA Muhammadiyah 2). The evaluative research is used to determine the success of the application of International School Development Handbook, Man Power Manual, and Curriculum Handbook. The experi- ment lasted for 8 months, from February to November 2010.Penelitian ini merupakan kelanjutan sebagai penelitian multi-years. Pada tahun pertama, (1) mengungkapkan data tentang pengelolaan SMA unggulan di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Sulawesi Selatan, berdasarkan indikator-indikator pendidikan berbasis hak asasi, dan (2) mengungkap- kan data pengelolaan dan keberadaan sekolah-sekolah internasional di DKI Jakarta. Berdasarkan temuan- temuan tersebut pada tahun pertama (2009) telah disusun tiga buku pedoman yang akan dijadikan dasar dalam pengembangan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) yaitu: (1) buku pedoman pengembangan SBI, (2) buku pedoman pengembangan kurikulum SBI, dan (3) buku pedoman ketenagaan SBI. Selanjutnya pada tahun kedua, ketiga buku pedoman tersebut akan diujicobakan di sekolah-sekolah yang SMU unggulan berpotensi menjadi SBI. Jika ditemukan hal-hal yang masih perlu disempurnakan, ketiga buku pedoman tersebut akan lebih disempurnakan lagi. Selain itu, pada tahun kedua (2010) akan disusun pula: (1) buku pedoman seleksi siswa SBI, (2) buku pedoman pelaksanaan proses belajar mengajar SBI, dan (3) buku pedoman pembiayaan SBI. Buku-buku pedoman tersebut akan melengkapi seluruh sistem pengembangan SBI sesuai dengan pa- rameter-parameter pendidikan berbasis hak asasi. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah evaluatif dan deskriptif dengan lokasi penelitian di SMA RSBI di Provinsi Yogyakarta (SMAN 3 Yogyakarta, SMAN 8 Yogyakarta, dan SMA 2 Muhamadiyah). Penelitian evaluatif digunakan untuk mengetahui keberhasilan dari penerapan Buku Pedoman Pengembangan Sekolah Bertaraf Internasional, Buku Pedoman Ketenagaan, dan Buku Pedoman Kurikulum. Pelaksanaan penelitian berlangsung selama 8 bulan, dari bulan Pebruari sampai dengan Nopember 2010
Pemenuhan Hak Atas Kebutuhan Seksual Warga Binaan Pemasyarakatan
Get PDFProtection of Human Rights (HAM) in a correctional environment increasingly viable echoed today, in line with international human rights normativity that constantly integrated into the national system of Indonesia. This directly impacts the progresitvitas protection of individuals, in this case prisoners, during a period of coaching in the penitentiary. Nevertheless, it still remains a matter of public discussion is related to the fulfillment of the right to sexual needs for prisoners. Of course, many things that need to be considered in the design of the mechanism of the right to sexual needs of prisoners. It is intended to determine how states apply the principle of proportionality in the context of the right to sexual needs of prisoners. Through a qualitative approach is accompanied by interviews, this study is expected to eventually be the subject of penal policy formulation to be more advanced aspects of the protection of civil rights of the individual, taking into account the security aspects and the social order of society. This study found a significant relationship between the right to sexual needs against sexual perversion and crime and divorce rates inmates. Nonetheless, found an interesting phenomenon that shows the differences between inmates paradigm sexual needs of men and women, and yet there is a setting that specifically regulates sexual fulfillment for inmates. Therefore, the fulfillment of sexual needs as rights of prisoners should be regulated by a variety of restrictions and review of institutions adhering to the values of society and does not injure the value of public justice.Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam lingkungan pemasyarakatan kian giat didengungkan saat ini, seiring dengan normativitas HAM internasional yang terus diintegrasikan ke dalam sistem nasional Indonesia. Hal ini secara langsung berdampak pada progresitvitas perlindungan individu, dalam hal ini warga binaan pemasyarakatan, selama menjalani masa pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan. Namun demikian, hal yang masih tetap menjadi bahan diskusi publik ialah terkait dengan pemenuhan hak atas kebutuhan seksual bagi warga binaan pemasyarakatan. Tentu saja, banyak hal yang perlu dipertimbangkan dalam menggagas mekanisme pemenuhan hak atas kebutuhan seksual warga binaan pemasyarakatan. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana negara menerapkan prinsip proporsionalitas dalam rangka pemenuhan hak atas kebutuhan seksual warga binaan pemasyarakatan. Melalui metode pendekatan kualitatif disertai dengan wawancara, penelitian ini diharapkan akhirnya dapat menjadi bahan perumusan kebijakan pemasyarakatan agar lebih mengedepankan aspek perlindungan hak sipil individu, dengan tetap mempertimbangkan aspek kemanan serta ketertiban sosial masyarakat. Penelitian ini menemukan adanya hubungan yang sangat signifikan antara pemenuhan hak atas kebutuhan seksual terhadap penyimpangan seksual dan kriminalitas serta tingkat perceraian narapidana. Meskipun demikian, ditemukan fenomena menarik yang menunjukkan adanya perbedaan paradigma kebutuhan seksual antara narapidana laki-laki dan perempuan, serta belum terdapat pengaturan yang secara spesifik mengatur mengenai pemenuhan kebutuhan seksual bagi narapidana. Oleh sebab itu, pemenuhan kebutuhan seksual sebagai hak asasi narapidana perlu diatur dengan berbagai pembatasan dan penelaahan yang berpegang pada pranata nilai masyarakat serta tidak mencederai nilai keadilan publik
Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak (Balita) Atas Kesehatan terhadap Bahaya Asap Rokok
Get PDFEvery child has the right to health. Nonetheless, not all children's right can be fulfilled if the people around them do not have the awareness to stop smoking or to smoke in a designated place. The dangers of cigarette smoke will not only cause disease to the children, but the fetus in the womb will be affected by the negative impact of cigarettes. Various rules applied are yet to be effective as there is no strict sanctions for violations conducted. Therefore, it requires the government's attention so that the rights of children to health can be met.Setiap anak berhak atas kesehatan. Walaupun demikian, belum semua anak dapat terpenuhi haknya tersebut apabila orang-orang disekitarnya belum memiliki kesadaran untuk berhenti merokok atau merokok pada tempat yang telah ditentukan. Bahaya asap rokok tidak hanya akan menimbulkan penyakit pada anak saja, tetapi janin dalam kandungan pun akan terkena dampak negatif dari rokok. Berbagai peraturan yang diterapkan pun kurang berjalan dengan lancar karena belum ada sanksi yang tegas bagi pelanggaran yang dilakukan. Oleh karena itu, perlu perhatian dari pemerintah agar hak- hak anak atas kesehatan dapat terpenuhi
Perlindungan Hak Berpartisipasi dan Hak untuk Memiliki Akses ke Pelayanan Publik bagi Suku Anak Dalam
Get PDFOne group of Indonesian society is still relatively underdeveloped Remote Indigenous Communities (KAT), one of which is Tribal Children In. The condition is as a result of their limited access in many areas, including the lack of participation in the implementation of public affairs, the right to elect and be elected and the right to have access to public services as stipulated in Article 25 of the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). This study aims to (i) determine protection of the right to participate in government and the right to have access to public services for SAD, (ii) determine the local government policy in the protection of the right to participate in government and the right to have access to public services for SAD, and (iii) determine the policy implementation of the protection of participating in government and the right to have access to public services for SAD. This is a descriptive study using a qualitative approach, where the data was obtained through in-depth interviews with multiple informants (the public and the authorities), the study of literature and documents studies. This study chose a case study in data analysis methods. The purpose of the case study is to provide a detailed overview of the background, and character traits that are typical of the case, or the status of individuals who later from typical properties were going to be used as a general thing. While the benefits expected from the implementation of this study is the availability of policy recommendations that can be used by related agencies in an effort to provide protection against the SAD for the right to participate in government and the right to have access to public services.Salah satu kelompok masyarakat Indonesia yang masih tergolong terbelakang adalah Komunitas Adat Terpencil (KAT), yang salah satunya adalah Suku Anak Dalam (SAD). Kondisi tersebut sebagai akibat dari keterbatasan akses mereka di berbagai bidang, diantaranya adalah belum adanya partisipasi dalam pelaksanaan urusan publik, hak untuk memilih dan dipilih dan hak untuk memiliki akses ke pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik ICCPR). Penelitian ini bertujuan untuk (i) mengetahui perlindungan hak berpartisipasi dalam urusan pemerintahan dan hak untuk memiliki akses ke pelayanan publik bagi SAD, (ii) mengetahui kebijakan pemerintah daerah dalam perlindungan hak berpartisipasi dalam urusan pemerintahan dan hak untuk memiliki akses ke pelayanan publik bagi SAD, dan (iii) mengetahui implementasi kebijakan perlindungan hak berpartisipasi dalam urusan pemerintahan dan hak untuk memiliki akses ke pelayanan publik bagi SAD. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dimana data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan beberapa informan (masyarakat dan pejabat yang berwenang), studi literatur dan studi dokumen. Penelitian ini memilih studi kasus dalam metode analisa datanya. Tujuan studi kasus adalah untuk memberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat serta karakter yang khas dari kasus, atau status dari individu yang kemudian dari sifat-sifat khas tadi akan dijadikan suatu hal yang bersifat umum. Sedangkan manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan penelitian ini adalah tersedianya rekomendasi kebijakan yang dapat digunakan oleh instansi-instansi terkait dalam upaya memberikan perlindungan terhadap SAD atas hak berpartisipasi dalam urusan pemerintahan dan hak untuk memiliki akses ke pelayanan publik
Gerakan Politik Lokal Waria dalam Perjuangan Hak Bekerja
Get PDFThe enactment of Regional Regulation No. 1 of 2014 concerning the Handling of Vagrants and Beggars, which has an impact on the waria (transgender) community of Yogyakarta. Most work as buskers and (art workers) reject the existence of Gepeng Regional Regulation. This rejection was based on the fact that the waria community refused to be categorized as vagrants and beggars. Research using qualitative with case studies. This research focuses on the strategy of the Yogyakarta transgender political movement by forming an advocacy coalition in response to the implementation of the Gepeng Regional Regulation which is considered to have an impact on the waria community working on the streets. The results of this study found that carrying out resistance or rejection actions was carried out in two ways. First, build a network of advocacy coalitions between communities. Second, Strategy through the media. The enactment of Perda Gepeng gave rise to two advocacy coalitions, namely the IWAYO, advocacy coalition which was formed as a result of the consolidation of several waria communities in Yogyakarta and the Gepeng Regional Caucus Coalition consisting of various organizations, NGOs and various communities that support the struggle in rejecting the Gepeng Regional Regulation by trying to influence government decisions that are considered damaging democratic values and harming the poor.Pemberlakuan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis memberikan dampak terhadap komunitas waria (transgender) Yogyakarta. Para waria yang sebagian besar bekerja sebagai pengamen dan (pekerja seni) menolak adanya Perda Gepeng tersebut. Penolakan ini didasari karena komunitas waria menolak dikategorikan sebagai gelandangan dan pengemis. Penelitian menggunakan kualitatif dengan studi kasus. Penelitian ini memfokuskan terhadap strategi gerakan politik waria Yogyakarta dengan membentuk koalisi advokasi dalam merespons pemberlakuan Perda Gepeng yang dianggap berdampak kepada komunitas waria yang bekerja di jalanan. Hasil penelitian ini menemukan dalam melakukan aksi perlawanan atau penolakan dilakukan melalui dua cara. Pertama, membangun jaringan koalisi advokasi antar komunitas. Kedua, melakukan strategi advokasi melalui media. Pemberlakuan Perda Gepeng memunculkan dua koalisi advokasi yakni koalisi advokasi IWAYO yang merupakan hasil konsolidasi dari beberapa komunitas waria di Yogyakarta dan Koalisi kaukus Perda Gepeng yang terdiri dari berbagai organisasi, LSM dan berbagai komunitas yang mendukung perjuangan dalam penolakan Perda Gepeng dengan berupaya mempengaruhi keputusan pemerintah yang dianggap merusak nilai demokratis dan merugikan kelompok miskin
Hak Kemerdekaan Mengeluarkan Pendapat bagi Wartawan melalui Media Massa
Get PDFFreedom of the press is a manifestation of popular sovereignty set forth in Section 28F of the 1945 Constitution and becomes a very important element in creating a democractic life of society, nation and state which includes activities to search, to acquire, to possess, to keep, to process and to convey information. Freedom of the press guaranteed by the state through legislation including guarding the independence of national integrity, upholding religious values, truth, justice, morality, ethics, promotes social and intellectual life of the nation. Freedom of the press still faces many problems, especially with the increasing cases of physical violence against journalists and non-physical in journalistic activities. On the other hand, freedom of the press who do not abide the code of conduct and regulations can be abused for the benefit of a particular group or class. Violation of journalistic ethics by journalists in the name of democracy, and even tend to ignore the rules of professionalism. Data collection techniques performed in this evaluation using interviews, questionnaires and documents.The research approach used in this evaluation is through qualitative and quantitative approaches. Data obtained from th evaluation, collected, processed and analyzed quantitatively and qualitatively to describe, illustrate and to explain the problem of evaluation. The evaluation program is also expected to identify constraints either administrative, procedural and quality associated with the protection of the right to freedom of expression for journalists in the mass media and the settlement of code of ethics violations committed by journalists to the decline the level of violence experienced by journalists, and also reduced violations of the code of ethics by journalists in performig its duties.Kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat yang diatur dalam Pasal 28F UUD 1945 dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis yang meliputi kegiatan mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi. Kemerdekaan pers yang dijamin oleh negara melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu kemerdekaan yang menjaga integritas nasional, menegakkan nilai-nilai agama, kebenaran, keadilan, moral, tata susila, memajukan kesejahteraan sosial dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemerdekaan pers masih menghadapi permasalahan terutama dengan bertambahnya berbagai kasus tindak kekerasan fisik dan non fisik terhadap wartawan dalam melakukan kegiatan jurnalistik. Di sisi lain, kemerdekaan pers yang tidak patuh pada kode etik jurnalistik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat disalahgunakan untuk kepentingan kelompok atau golongan tertentu. Pelanggaran etika jurnalistik dilakukan oleh wartawan dengan mengatasnamakan asas demokrasi, bahkan cenderung mengabaikan kaidah profesionalisme. Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada evaluasi ini adalah dengan menggunakan metode wawancara, kuesioner dan studi dokumen.Pendekatan yang digunakan dalam kegiatan evaluasi ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Data yang diperoleh dari daerah evaluasi, dikumpulkan, diolah dan dianalisa secara kuantitatif dan kualitatif dengan mendeskripsikan, menggambarkan dan menjelaskan permasalahan evaluasi. Melalui kegiatan evaluasi ini diharapkan pula dapat teridentifikasi kendala-kendala baik secara administrasi, prosedural dan kualitas yang terkait dengan perlindungan terhadap hak kebebasan mengeluarkan pendapat bagi wartawan di media massa dan penyelesaian pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh wartawan agar semakin menurunnya tingkat kekerasan yang dialami oleh wartawan dan juga berkurangnya pelanggaran kode etik oleh wartawan dalam pelaksanaan tugasny
Peran Pemerintah dalam Upaya Pemenuhan Hak Atas Pelayanan Kesehatan melalui Penyediaan Obat Murah bagi Masyarakat
Get PDFHealth is one of the rights possessed by humans since birth. Efforts to comply with the health of any human rights as citizens is done through the provision of health services in order to achieve optimal health status for the community. One is to provide health services to the community, either in the form of health care in the form of free or cheap drug supply for the community. Provision of cheap drugs in the market, only intended for certain types of diseases. For other diseases, pharma prices are still relatively expensive. While not everyone can afford to buy drugs at a great price. It is therefore very necessary role of government in providing health services, including by providing cheap drugs to the community.Kesehatan merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh manusia sejak dilahirkan. Upaya pemenuhan akan hak kesehatan setiap manusia sebagai warga negara dilakukan melalui pemberian pelayanan kesehatan dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat. Salah satunya adalah dengan memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, baik berupa pelayanan kesehatan gratis maupun dalam bentuk penyediaan obat obat murah bagi masyarakat. Penyediaan obat murah yang ada dipasaran, hanya diperuntukkan untuk jenis penyakit tertentu saja. Untuk penyakit lainnya, harga obatan-obatan masih relatif mahal. Sedangkan tidak semua orang mampu membeli obat-obatan dengan harga yang mahal. Oleh karena itu peranan pemerintah sangat diperlukan dalam memberikan pelayanan kesehatan, diantaranya dengan menyediakan obat murah bagi masyaraka