Jurnal HAM
Not a member yet
253 research outputs found
Sort by
Partisipasi Masyarakat Nelayan di Sumatera Utara dalam Pembuatan Kebijakan Ditinjau dari Perspektif Hak Atas Pembangunan
Full text linkOver the past few years, fisherman communities become the focus of various government pro-poor policies. However, reality shows those programmes have failed to increase the degree of life of fishermen in Indonesia and reduce poverty among fisherman. One of the issues was the lack of compatibility of those programs with fisherman's needs, due to the lack of their participation in policy-making process. The right to development outlined that the preparation and implementation of development programs should prioritize public participation and the active role of the community, from the planning, all the way to the implementation, monitoring and evaluation of those programs. This article seeks to analyze the involvement of fishing communities in North Sumatra in the planning and budgeting process of those government programs. As a qualitative research, data collection is done through Focus Group Discussion and in-depth interviews that were supported by literatery study. The results showed that the participation of fishing communities in North Sumatra in policy-making is relatively minimal. Likewise, planning and budgeting some fisheries program aimed at fishermen does not directly accomodate their participation. Recommendations given are that the involvement of groups of poor fishermen can be instituted, as a formal mechanism for fisherman to channel their aspirations directly to enable it to be accommodated by the government.Selama beberapa tahun terakhir, masyarakat nelayan telah menjadi sasaran dari berbagai pro-poor policies dari pemerintah. Meski demikian, realitas menunjukkan hal tersebut belum mampu meningkatkan derajat hidup nelayan di Indonesia serta mengurangi angka kemiskinan nelayan. Salah satu persoalan yang mengemuka adalah ketidaksesuaian program-program tersebut dengan kebutuhan masyarakat nelayan yang antara lain disebabkan oleh kurangnya partisipasi masyarakat nelayan dalam pembuatan kebijakan. Padahal, konsep hak atas pembangunan menggariskan bahwa penyusunan dan pelaksanaan program-program pembangunan haruslah mengutamakan partisipasi masyarakat dan peran aktif masyarakat, tidak saja pada tahap perencanaan namun juga pada tahap pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi. Artikel ini berupaya untuk menganalisis keterlibatan masyarakat nelayan di Sumatera Utara dalam proses perencanaan dan penganggaran program-program yang ditujukan kepada mereka. Sebagai penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD) serta wawancara mendalam yang didukung oleh studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat nelayan di Sumatera Utara dalam pembuatan kebijakan masih relatif minimal. Begitu juga penyusunan rencana dan penganggaran beberapa program perikanan tangkap yang ditujukan pada nelayan masih belum melibatkan partisipasi nelayan miskin secara langsun. Rekomendasi yang diberikan agar keterlibatan kelompok nelayan miskin dapat dilembagakan, maka diperlukan suatu mekanisme yang dapat secara formal menampung aspirasi nelayan sekaligus memampukan nelayan untuk menyalurkan aspirasinya secara langsung
Pelayanan Akta Kelahiran Anak di Wilayah Perbatasan Provinsi Nusa Tenggara Timur
Full text linkThere are only 55% of Indonesian childs who already have birth certificate until the end of December 2009 according to Indonesian Child Protection Commission. Child birth certificate service is running slow, because most of the local governments still make the issuance of birth certificates as a source of local revenue, and there are only 250 districts/ cities that already provide free birth certificate issuance policy for its citizens. Several factors that affect the low birth registration including: the lack of information to the public, the costs are very high in case of late registration, and the low quality of access management in the district/city level. The problem in this paper is to describe on how the government policy in providing service of child birth certificate in the border region of East Nusa Tenggara; and also to describe on how the child birth certificate services in the border region of East Nusa Tenggara. The scope of analysis taken is limited to the policies of central and local governments and their implementation in the issuance of child birth certificate in the border region of East Nusa Tenggara. The method of study used is qualitative approach, while the source of data consists of primary and secondary data. The results shows that every Indonesian citizen has the right to identity in the form of citizen legal document.Anak Indonesia yang telah memiliki akta kelahiran sampai akhir Desember 2009 baru 55% menurut catatan akhir Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Pelayanan akta kelahiran anak berjalan lambat, karena sebagian besar pemerintah daerah, masih menjadikan penerbitan akta kelahiran sebagai sumber pendapatan asli daerah dan hanya ada 250 Kabupaten/Kota yang telah memiliki kebijakan penerbitan akta kelahiran gratis bagi warganya. Namun hak itu harus diperoleh dengan cara yang aktif, sesuai dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Peraturan pelaksanaan dibawahnya termasuk didalamnya peraturan daerah, sebagian besar berinisiatif merubah sifat pendaftaran penduduk, dari stelsel aktif menjadi stelsel pasif, dengan melakukan kegiatan pendaftaran secara kolektif guna kepemilikan akta kelahiran. Daerah perbatasan merupakan kawasan khusus sehingga dalam penanganannya memerlukan pendekatan yang khusus pula. Permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimana kebijakan pemerintah daerah dalam pelayanan akta kelahiran anak di wilayah perbatasan Nusa Tenggara Timur; dan bagaimana pelayanan akta kelahiran anak di wilayah perbatasan Nusa Tenggara Timur. Tujuan penulisan untuk mengetahui kebijakan pemerintah daerah dalam pelayanan akta kelahiran anak di wilayah perbatasan Nusa Tenggara Timur; dan mengetahui pelayanan akta kelahiran anak di wilayah perbatasan Nusa Tenggara Timur. Ruang lingkupnya dibatasi pada kebijakan-kebijakan pemerintah pusat dan daerah dan implementasinya dalam pembuatan akta kelahiran anak di wilayah perbatasan Nusa Tenggara Timur. Metode Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. Hasilnya menunjukkan bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk memperoleh identitas diri dalam bentuk dokumen kependudukan
Penerapan Hak-Hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Tanjung Gusta, Sumatera Utara Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia
Full text linkCorrectional Institutions has been working to provide advisory services to the Prisoners, so that the rights of Prisoners are fulfilled. The research aims to find the factors supporting and inhibiting the implementation of the rights of Prisoners at the Correctional Institution, and found the effort to implement the rights of Prisoners in accordance with a human rights perspective. The research method is descriptive with qualitative approach. The results showed a limiting factor, among others, (1) relative to the classical normative happened for a long time about the excess of prisoners, budget constraints, lack of coordination among government agencies, (2) as well as technical and administrative documents that must be held Prisoners for be able to obtain their rights, (3) the dynamics of law in the treatment of Prisoners. Supporting factors come from the Prisoners and prison officers in running coaching programs in prisons and the legal products such Circular Letter of of the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia specifically related to the implementation of the provisions of justice collaborator. Efforts implementation of the rights of Prisoners in terms of the perspective of human rights has been made by the Government cq. Directorate of Corrections, although admittedly there are limitations that can not be addressed effectively. Normatively it is reflected in Article 14 paragraph (1) of Law No. 12 of 1995 on Corrections. Recommendation: Review the provisions of Article 34A paragraph (1) and Article 43A paragraph (1) of Government Regulation No. 99 Year 2012 on the Second Amendment to Government Regulation No. 32 of 1999 on the Terms and Procedures for Residents Rights Patronage; Requirement justice collaborator regulated in Government Regulation contrary to the spirit of Article 14 of Law No. 12 of 1995 on Corrections. Justice collaborator can not be used as a condition to get Remission and Parole; Reviewing Article 50 paragraph (1) of the Regulation of the Minister of Law and Human Rights No. 21 of 2013 regulating the family collateral requirements for obtaining conditional rightsLembaga Pemasyarakatan berupaya memberikan pembinaan Narapidana, yaitu agar hak-hak Narapidana terpenuhi. Tujuan penelitian menemukan faktor pendukung dan penghambat penerapan hak-hak Narapidana, serta menemukan upaya penerapan hak-hak Narapidana dilihat dari perspektif HAM. Metode penelitian bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan faktor penghambat adalah (1) relatif bersifat klasik normatif yang terjadi sejak lama tentang kelebihan narapidana, keterbatasan anggaran, lemahnya koordinasi antar instansi, (2) maupun bersifat teknis dan administratif dokumen yang harus dimiliki Narapidana untuk dapat memperoleh hak-haknya, (3) dinamika hukum dalam perlakuan terhadap Narapidana. Faktor pendukung bersumber dari pihak Narapidana dan petugas Lapas dalam menjalankan program pembinaan di Lapas serta produk hukum berupa Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI khusus terkait pelaksanaan ketentuan justice collaborator. Penerapan hak-hak Narapidana dari perspektif HAM telah dilakukan oleh Pemerintah cq. Direktorat Pemasyarakatan, walaupun keterbatasan yang belum dapat diatasi secara efektif. Hal tersebut tercermin dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Rekomendasi: Meninjau kembali ketentuan Pasal 34A ayat (1) dan Pasal 43A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan; Syarat justice collaborator bertentangan dengan semangat Pasal 14 UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Justice collaborator tidak dapat dijadikan syarat mendapatkan Remisi dan Pembebasan Bersyarat; Meninjau kembali Pasal 50 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2013 mengenai jaminan keluarga untuk memperoleh hak-hak bersyarat
Karakteristik Penggusuran di Indonesia: Pentingnya Intervensi HAM Sebelum, Sewaktu, dan Setelah Penggusuran
Full text linkDevelopment and spatial planning policies, especially physical infrastructure, are closely tied to the changes in land use. When these policies intersect with public living spaces, there is a possibility that they are leading to eviction. Although driven by public interest considerations"”such as infrastructure development, post-disaster relocation and reconstruction, river flow normalization--evictions in Indonesia often coincide with conflicts, violence, lack of information, and inadequate compensation. These eviction practices are closely associated with alleged human rights violations. This article aims to critically examine the normative aspects of eviction policies and practices in Indonesia from a human rights perspective. It also raises the idea of human rights intervention in eviction policies and practices, aiming at establishing an ideal balance between spatial planning needs and human rights protection for displaced communities. By juxtaposing eviction policies and practices in Indonesia with human rights instruments related to evictions, this kind of intervention is necessary in within three time frames of eviction, namely before, during, and after evictions. Within these temporalities, the government should consider all alternatives outside evictions, provide clear information including eviction procedures, ensure protection for affected communities, and ensure reparative efforts for impacted communities.Kebijakan pembangunan dan tata ruang terutama infrastruktur fisik tidak terlepas dari perubahan fungsi lahan. Apabila dihadapkan pada ruang kehidupan publik, maka kebijakan ini akan berpotensi terjadi penggusuran. Meskipun dilatarbelakangi oleh alasan kepentingan publik"”seperti pembangunan infrastruktur, relokasi dan rekonstruksi pascabencana, normalisasi aliran sungai"”penggusuran di Indonesia sering disertai konflik, kekerasan, minim informasi, hingga proses ganti rugi yang tidak layak. Praktik penggusuran inilah yang berdekatan dengan dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Artikel ini bertujuan untuk menelaah secara kritis aspek normatif dalam kebijakan dan praktik penggusuran di Indonesia dalam perspektif HAM. Artikel ini juga memunculkan gagasan intervensi HAM dalam aktivitas penggusuran agar tercipta kondisi ideal antara kebutuhan penataan ruang dan perlindungan HAM bagi masyarakat tergusur. Dengan menyandingkan kebijakan dan praktik penggusuran di Indonesia dengan instrumen-instrumen HAM terkait, studi ini menemukan bahwa intervensi HAM diperlukan dalam kebijakan dan praktik penggusuran. Sebagai pemangku kewajiban, negara memiliki kewajiban HAM dalam tiga termin waktu, yakni: sebelum, sewaktu, dan pascapenggusuran. Dalam setiap aspek temporalitas tersebut, pemerintah harus mempertimbangkan semua alternatif selain pelaksanaan penggusuran, memberikan informasi yang jelas termasuk prosedur penggusuran dan memastikan perlindungan terhadap masyarakat terdampak, serta memastikan upaya pemulihan terhadap masyarakat terdampak
Kajian Atas Kasus-Kasus Pelanggaran Ham TKW di Luar Negeri (Studi Kasus di Provinsi Sumatera Utara dan Disadur dari Hasil Penelitian Pusat Penelitian Hak-Hak Kelompok Khusus Tahun 2010)
Full text linkHuman Rights Violations of Labor Women that have emerged so far such as unpaid salary and abused by employers are crucial issues as it involves inter-state relations. On the one hand, Indonesia intends to preserve the harmony of Indonesia's diplomatic relations, but on the other hand such problems have brought grief issues for migrant workers and their families. The problem is that how the protection of migrant workers' rights who are working abroad is to be implemented; What are the causing factors of the occurence of human rights violations over maids working abroad, especially in Malaysia, and what steps needed to be taken to provide protection of migrant workers who are working abroad. The purpose of this study was to determine and to describe the practice of human rights protection. The method used is a qualitative approach with descriptive type (empirical juridic) and in answering the research problem, the research uses documentary research and field research. While the research is to evaluate the practice of human rights protection in order to find the causative factors of human rights abuses over migrant workers working in foreign countries, and measures that are needed to be done to prevent the occurrence of violations of Labor Women in the future.Pelanggaran Hak Asasi Manusia Tenaga Kerja Wanita yang ada selama ini seperti tidak dibayar gaji dan dianiaya oleh majikan merupakan masalah yang krusial dalam penyelesaiannya karena menyangkut hubungan antar negara. Di satu sisi, Indonesia ingin mejaga keharmonisan hubungan diplomatik, di sisi lain masalah tersebut membawa duka mendalam bagi para TKW dan keluarganya. Permasalahan yang diangkat bagaimana praktik perlindungan hak-hak TKW yang bekerja di luar negeri; faktor Apa yang menjadi penyebab terjadi pelanggaran HAM TKW yang sedang bekerja di luar negeri, khususnya di Malaysia; langkah-langkah apakah yang perlu dilakukan untuk memberi perlindungan bagi TKW yang sedang bekerja di luar negeri. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menggambarkan praktik perlindungan HAM. Metode yang dipakai adalah dengan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif (yuridis empiris) dan untuk menjawab permasalahan penelitian maka pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen (documentary research) dan studi lapangan (field research). Sedangkan penelitian yang dilakukan adalah mengevaluasi dari praktik perlindungan HAM untuk dapat menemukan faktor-faktor penyebab pelanggaran HAM TKW yang sedang bekerja di Luar Negeri, dan langkah - langkah yang perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM TKW di masa datang
Konstruksi Sosial Transgender di Kabupaten Jember Pasca Jember Fashion Carnival: Perspektif Hak Asasi Manusia
No full textThe issue of discrimination and negative stigmatization of transgender people in the Jember Regency is considered an obstacle to the freedom of expression for every individual. This study aims to analyze the views of the people of the Jember Regency in regard to transgender women's right to freedom of expression after the Jember Fashion Carnival event. This research utilizes an empirical juridical research method with sociological approach and legal approaches. The results of this study indicate that the community's social construction of the rights of transgender expression after the Jember Fashion Carnival event is demonstrated through the community's appreciation of the transgender people's works at the event and the provision of space for their expression to develop creativity. Although the government of Jember Regency has not implemented specific policies to protect the rights of transgender people in expressing themselves and developing their potential, the government and residents of Jember have recognized the transgender community as citizens with equal rights and positions to express themselves and contribute to the progress of Jember Regency.Isu diskriminasi dan stigmatisasi negatif transgender di Kabupaten Jember dinilai menghambat kebebasan berekspresi setiap individu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan masyarakat Kabupaten Jember terhadap hak kebebasan berekspresi transgender pasca acara Jember Fashion Carnival. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis dan pendekatan hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konstruksi sosial masyarakat terhadap hak berekspresi transgender pasca gelaran Jember Fashion Carnival ditunjukkan melalui apresiasi masyarakat terhadap karya transgender di ajang tersebut dan pemberian ruang ekspresi mereka untuk mengembangkan kreativitas. Meskipun pemerintah Kabupaten Jember belum menetapkan kebijakan khusus untuk melindungi hak transgender dalam mengekspresikan diri dan mengembangkan potensinya, namun pemerintah dan warga Jember telah mengakui komunitas transgender sebagai warga negara yang memiliki hak dan kedudukan yang sama untuk mengekspresikan diri dan berkontribusi untuk kemajuan Kabupaten Jember
Isomorfisme Institusional LPSK dalam Penegakan Hak Rehabilitasi Psikososial Korban Tindak Pidana di Indonesia
Full text linkThis study explains how isomorphism develops in the Indonesian Witness and Victim Protection Agency (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban-LPSK) and contributes to stronger coordination among institutions in administering psychological services for crime victims in Indonesia. This study employs an organizational sociology approach with an isomorphism perspective to determine the robustness of institutions' roles and relationships in providing psychosocial care to crime victims. Using the Soft Systems Methodology (SSM) in conjunction with Textual Network Analysis (TNA), this study discovered that coercive isomorphism in government organizations is the primary driving factor behind mimetic and normative isomorphism, whereas stereotyped isomorphism drives the private sector. Isomorphism emerges to give psychosocial services to victims of criminal crimes, namely as a result of reinforcement from Law Number 31 of 2014 on the Protection of Witnesses and Victims. This reinforcement prompted mimetic isomorphism in many forms of cooperation, and as a result, normatively, it is feasible to claim that LPSK has evolved into a professional institution in delivering psychological rights services to victims of criminal crimes. Furthermore, this study makes recommendations on the role of state institutions and cooperative institutions in satisfying the rights of crime victims in Indonesia, particularly psychosocial assistance.Riset ini menjelaskan bagaimana isomorfisme terjadi di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Indonesia serta membantu memperkuat kerja sama antar lembaga dalam melaksanakan layanan psikososial bagi korban tindak pidana di Indonesia. Riset ini akan menggunakan pendekatan sosiologi organisasi dengan sudut pandang isomorfisme karena mampu melihat kekuatan peran dan relasi institusi dalam melaksanakan layanan psikososial bagi korban tindak pidana. Dengan menggunakan Soft Systems Metodology (SSM) yang dikombinasikan dengan Textual Network Analysis (TNA) studi ini menemukan bahwa isomorfisme koersif di instansi pemerintah menjadi pendorong utama dalam memunculkan isomorfisme mimetik dan normatif sedangkan sektor privat terdorong oleh stereotypical isomorfism. Selain itu studi ini memberikan rekomendasi terkait peran institusi negara dan kolaborasi antar institusi kerjasama dalam pemenuhan hak-hak korban tindak pidana di Indonesia terutama psikososial
Kesamaan Kesempatan Kerja bagi Penyandang Cacat di Sektor Swasta
Full text linkNational survey data (NSES) in 2003, the number of disabled people in Indonesia as many as 1.67 million people, or 0.8 percent of the entire population of Indonesia. With disabilities as members of society and as citizens of their existence is less well cared for by fellow members of society and government. Of Law. 39 Year 1999 on Human Rights, namely Article 41 paragraph (2) Any claim with disabilities, the elderly, pregnant women, and children, are entitled to obtain facilities and special treatment. Article 42 which states every citizen who are elderly, physically disabled or mentally disabled and entitled to special care, education, training and assistance at the expense of the state, to ensure decent life with dignity, enhance self-confidence and ability to participate in the life society, nation and state. Problem is how to get the right people with disabilities equal opportunity in employment in the private sector? The purpose of this study was to determine the right of persons with disabilities equal opportunity to obtain employment in the private sector.Data survey nasional (susenas) tahun 2003, jumlah penyandang cacat di Indonesia sebanyak 1,67 juta orang, atau 0,8 persen dari seluruh penduduk Indonesia. Penyandang cacat sebagai anggota masyarakat dan sebagai warga negara keberadaannya kurang dipedulikan baik oleh sesama anggota masyarakat maupun oleh pemerintah. Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, yaitu pasal 41 ayat (2) menyatakan Setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus. Pasal 42 yang menyatakan Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan,pelatihan dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Permasalahan adalah bagaimana hak penyandang cacat untuk mendapatkan kesamaan kesempatan kerja di di sektor swasta? Tujuan penelitian ini adalah mengetahui hak penyandang cacat untuk mendapatkan kesamaan kesempatan kerja di sektor swasta
Peran Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Hak Atas Keadilan
Full text linkSomeone who is "capable" and has a legal problem, he may appoint a person or advocate to defend its interests. Similarly, someone who is classified as "not capable" of defense can also request a public defender or as a worker in legal aid to defend its interests in a lawsuit. This study uses a descriptive-analytical study with a qualitative approach, in which the primary data came from informants. While secondary data in the form of literature from books, scientific manuscripts, research reports, and documents related to the research topic. The results of this study illustrate that the presence of the three patterns is a model implementation is the provision of legal aid legal aid non-litigation, litigation and non-litigation and litigation combined. Local government agencies, law enforcement, advocates agencies, and universities are different attempts to realize the implementation of the legal aid "probono". These efforts can be made in institutional policies and individual officials concerned. The people generally are not aware of any right to legal aid. Instead, the agency that provides legal assistance funds such as local government and the courts are not transparently deliver legal aid funding is available to the public.Seseorang yang "mampu" dan memiliki masalah hukum, ia dapat menunjuk seseorang atau lebih advokat untuk membela kepentingannya. Sama halnya dengan seseorang yang tergolong "tidak mampu" juga dapat meminta pembelaan dari seorang atau lebih pembela umum sebagai pekerja di lembaga bantuan hukum untuk membela kepentingannya dalam suatu perkara hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif-analitis dengan pendekatan kualitatif, dimana data primer berasal dari informan. Sedangkan data sekunder berupa literatur baik dari buku, naskah ilmiah, laporan penelitian, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa adanya tiga pola yang merupakan model pelaksanaan bantuan hukum yaitu pemberian bantuan hukum non litigasi, litigasi, dan gabungan non litigasi dan litigasi. Lembaga pemerintah daerah, penegak hukum, lembaga advokat, dan perguruan tinggi terdapat upaya yang berbeda untuk merealisasikan pelaksanaan bantuan hukum "probono". Upaya ini dapat berupa kebijakan yang dibuat secara kelembagaan maupun individu pejabat yang bersangkutan. Masyarakat pada umumnya tidak mengetahui adanya hak atas bantuan hukum. Sebaliknya, lembaga yang menyediakan dana bantuan hukum seperti pemerintah daerah dan pengadilan tidak secara transparan menyampaikan tersedianya dana bantuan hukum ini kepada masyarakat
Aksesibilitas Terhadap Informasi Keagamaan Bagi Penyandang Disabilitas Tuna Rungu: Visualisasi Tanda di Lingkungan Pusdai Jawa Barat
Full text linkHuman rights law encourages the implementation of state obligations by enacting policies that remove accessibility barriers for persons with disabilities, including a guaranteed access to information. Unfortunately, attention and efforts to facilitate the accessibility of people with deaf disabilities are insufficient, especially regarding religious information. The West Java Islamic Da'wah Center (Pusat Dakwah Islam/Pusdai), as one of the social service units within the local government, barely has a systematic policy basis to facilitate access to religious information, particularly for the "Friday Sermon" for persons with Hard of Hearing (HOH). This article identifies that human rights law can be the underlying basis for the fulfilment of visual communication for persons with HOH. This article discusses a visual design construction that may facilitate communication barriers for deaf-disabled persons in accessing religious information in Pusdai. By employing a socio-legal approach, including visual communication design lens, this study finds a gap in the visual information availability and facility for people with HOH. This study contends that visualization, in the form of moving and static signs, is necessary to facilitate the convenience of persons with HOH and it is seen as an effort to realize inclusive religious services. Such a measure needs to be incorporated into the National Action Plan on Human Rights (RANHAM) in West Java Province.Hukum hak asasi manusia (HAM) mendorong pelaksanaan kewajiban negara dengan memberlakukan kebijakan-kebijakan yang dapat menghapus kendala aksesibilitas bagi para penyandang disabilitas, di antaranya jaminan akses terhadap informasi. Sayangnya, perhatian dan upaya terhadap kemudahan aksesibilitas penyandang disabilitas tuna rungu masih terbatas, terlebih lagi mengenai informasi keagamaan. Secara praktis, di Pusat Dakwah Islam (Pusdai) Jawa Barat sebagai salah satu unit layanan sosial di lingkungan Pemerintah Provinsi juga belum terdapat landasan kebijakan sistematis untuk memfasilitasi akses informasi keagamaan, terutama ketika "Khutbah Jumat" bagi penyandang disabilitas tuna rungu. Artikel ini berisi identifikasi bahwa kontribusi hukum HAM melandasi kemungkinan pemenuhan komunikasi visual bagi penyandang disabilitas tuna rungu. Artikel ini juga membahas tentang konstruksi suatu desain visual yang dimungkinkan untuk memfasilitasi kendala komunikasi dalam mengakses informasi keagamaan bagi jamaah disabilitas tuna rungu di Pusdai Jawa Barat. Dengan pendekatan socio-legal termasuk dari desain komunikasi visual (DKV), terdapat analisis kesenjangan atas ketersediaan dan kemudahan informasi visual bagi penyandang disabilitas tuna rungu ketika mengakses fasilitas tempat ibadah di Pusdai Jawa Barat. Dari kesenjangan yang dianalisis, direkomendasikan visualisasi berupa tanda bergerak dan tanda statis untuk memfasilitasi kemudahan penyandang disabilitas tuna rungu sebagai upaya mewujudkan inklusi pelayanan keagamaan. Substansinya dapat dipertimbangkan untuk diintegrasikan ke dalam kebijakan pengadaan fasilitas informasi untuk jamaah, sebagai salah satu program dalam Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) di Provinsi Jawa Barat di tahun 2021-2025