Jurnal HAM
Not a member yet
253 research outputs found
Sort by
Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Lebak
Full text linkThe objective of the research on the Rights of Freedom to Public Information Government Held is to determine the readiness of the Government of Lebak Regency in implementing the Act. 14 Year on year 2008 and factors inhibiting the implementation. The study was conducted with qualitative methods through descriptive analysis approach. The results of the research shows that the Government Lebak Regency basically ready to implement the Law Number 14 Year 2008 concerning Public Information Disclosure Regulation by enacting Local Regulation No. 6 of 2004 on Transparency and Participation in Governance and Development Management at the Commission Lebak Regency establishment of Transparency and Participation can accommodate the aspirations of the community in order to obtain information.Penelitian Pemenuhan Hak Atas Kebebasan Memperoleh Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan bertujuan untuk mengetahui kesiapan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak dalam mengimplementasikan UU No. 4 Tahun 2008 serta faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaannya. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif melalui pendekatan deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak sudah siap dalam mengimplementasikan Undang-Undang No. 4 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik terbukti dengan adanya Perda No. 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengelolaan Pembangunan di Kabupaten Lebak yang dijadikan dasar pembentukan Komisi Transparansi dan Partisipasi yang dapat menampung aspirasi masyarakat dalam memperoleh informasi
Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan bagi Masyarakat Miskin di Provinsi Sulawesi Selatan
Full text linkHealth can be defined as a good and perfect condition physically, mentally and socially, hence cannot just be assumed as a condition of physical illness or infirmity. The right to health is guaranteed under Article 28 H (1) and Article 34 (3) of the fourth Amendment of the 1945 Constitution. This right is also universally recognized in various international instruments of human rights law, such as under Article 25 (1) of the UDHR, and Article 12 of the Covenant on ESC rights (economic , social , and cultural). The purpose of this study is to describe the government's policy on health programs for the poor, and also describe several constraints in implementing the program. This study shows that the implementation of the local government's policy concerning health insurance for the poor is yet to be optimal in fulfilling the right to health care for the poor. The health program set up by the local government including JAMKESMAS, Jamkesda, Jampersal, and Non-Quota Jamkesmas, is yet to be maximized and there are still many shortcomings that need to be improved. Kesehatan dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi yang baik dan sempurna secara fisik, mental dan sosial dan bukan hanya kondisi penyakit atau kelemahan fisik belaka. Hak atas kesehatan dijamin dalam Pasal 28 H (1) dan Pasal 34 (3) dari Amandemen IV UUD 1945, hak ini juga diakui secara universal dalam berbagai instrumen hukum HAM internasional, yaitu Pasal 25 (1) DUHAM kemudian diatur dalam ketentuan yang lebih mengikat pada Pasal 12 Kovenan Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Tujuan penelitian untuk mengetahui secara signifikan antara program pemerintah untuk pemberian kesehatan bagi masyarakat miskin, dan kendala-kendala yang melatarbelakangi munculnya kasus-kasus ketidaksesuai dalam pemberian jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif yang berciri deskriptif analitis, dengan teknik pengumpulan data primer dan sekunder dari sumber data yang akurat, melakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan data evaluasi menggunakan metode yuridis normatif dan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah daerah dalam pemberian jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin belum optimal untuk memberikan pemenuhan hak atas kesehatan bagi masyarakat miskin dengan beragam peraturan dan kebijakan reformasi kesehatan
Evaluasi Pemenuhan Hak Atas Kesehatan bagi Masyarakat Miskin di Provinsi Nusa Tenggara Barat
Full text linkThe evaluation discusses the implementation by the Guidelines for the Community Health Insurance Year 2008, the health insurance for the poor has become reality. JAMKESNAS is a great agenda for realizing to fulfill the rights of health that is facilitated by the Ministry of Health and Local Government with funding sourced from the tax and the natural resources. The core issues are implementation and realization JAMKESMAS programs such as, basic health services and referrall health service, beside to show the response of poor society. This evaluation used qualitative methods with combine between juridical normative approach to review the legal and regulatory norms as well as policy analysis and implementation of study related any policy issued by the local government to fulfill rights of health for the poor. The result of evaluation show relatively successfully help poor communities in the province West of Nusa Tenggara to get free service of health in the context of human rights protection from the state, but still need more significant enhancements for optimal benefits. There are several problems that needs the way out such as : the distribution of cards is not on target; variety of drugs and patients' needs. The limited-quality drugs to be a dilemma for Hospital in Mataram.Evalusi ini membahas pelaksanaan Jamkesmas dengan dikeluarkannya Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) Tahun 2008, maka jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin telah menjadi kenyataan di lapangan. Jamkesmas adalah agenda besar dalam mengupayakan pemenuhan hak warga negara untuk dapat hidup sehat dan mendapatkan penyembuhan yang difasilitasi oleh Departemen Kesehatan dan Pemda yang pendanaannya bersumber dari pajak masyarakat dan hasil alam nusantara. Adapun permasalahan yang diangkat adalah penerapan atau realisasi program Jamkesmas berupa pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan rujukan di daerah penelitian, serta respon masyarakat miskin terhadap program pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan rujukan. Evaluasi ini mengunakan metode kualitatif, dengan menggabungkan antara pendekatan yuridis normatif yakni menelaah norma hukum dan peraturan serta pendekatan analisis kebijakan publik berupa telaah formulasi dan implementasi terkait ada tidaknya kebijakan yang dikeluarkan oleh eksekutif/Pemda dalam pemenuhan hak atas kesehatan bagi keluarga miskin. Hasil evaluasi Program Jamkesmas relatif berhasil membantu masyarakat miskin di daerah evaluasi Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis atau cuma-cuma dalam kontek penegakkan dan perlindungan HAM kelompok rentan oleh negara, namun masih memerlukan penyempurnaan agar manfaatnya lebih signifikan dan optimal. Ada beberapa kendala dan persoalan yang memerlukan pemecahan jalan keluar antara lain: distribusi kartu Jamkesmas ada yang belum tepat sasaran; kendala obat dan ragam kebutuhan pasien. Terbatasnya obat bermutu menjadi dilema bagi RSUD Mataram NTB
Pelaksanaan Pemilu yang Aksesibel dan Non-Diskriminasi sebagai Upaya Pemenuhan Hak-Hak Politik Penyandang Disabilitas
Full text linkEvery citizen shall be involved in making policy and the state must protect these rights. Persons with disabilities as part of the citizens who are vulnerable to discrimination requires more protection and special treatment to be able to participate fully in the implementation of the general election on the basis of equal rights and opportunities with other citizens. This study will analyze how efforts to fulfill the rights of persons with disabilities Indonesian politics through elections that are not only implemented in direct , public , free, confidential , honest and fair, but must be accessible and non-discrimination for persons with disabilities. The method used in this research is using a qualitative approach, the technique of primary and secondary data collection, as well as conducting an inventory of the legislation with normative and empirical methods. Based on field data about the elections in Indonesia in 2004 until the 2014 elections a form of respect, protection and fulfillment of the political rights of persons with disabilities through elections accessible and non-diskrimanasi gradually have increased significantly although there are still barriers that limit and eliminating the political rights of persons with disabilities.Setiap warga negara berhak terlibat dalam mengambil kebijakan politik dan negara wajib melindungi hak- hak tersebut. Penyandang disabilitas sebagai bagian dari warga negara yang rentan terhadap diskriminasi memerlukan perlindungan lebih dan perlakuan khusus untuk dapat berpartisipasi secara penuh dalam pelaksanaan pemilihan umum atas dasar kesamaan hak dan kesempatan dengan warga negara lainnya. Penelitian ini akan menganalisa bagaimana upaya pemenuhan hak-hak politik penyandang disabilitas Indonesia melalui pelaksanaan pemilu yang tidak hanya dilaksanakan secara langsung, umum, bebes, rahasia, jujur dan adil, melainkan harus aksesibel dan non-diskriminasi bagi penyandang disabilitas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data primer dan sekunder, serta melakukan inventarisasi peraturan perundang-perundangan dengan metode yuridis normatif dan empiris. Berdasarkan data lapangan mengenai pelaksanaan pemilu di Indonesia pada tahun 2004 sampai dengan pemilu tahun 2014 bentuk penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak politik penyandang disabilitas melalui pemilu aksesibel dan non-diskrimanasi secara bertahap telah mengalami peningkatan yang cukup signifikan meskipun masih terdapat hambatan yang membatasi dan menghilangkan hak politik penyandang disabilitas
Aksi Kewargaan Membela Hak Ekologi Warga Trenggalek: Analisis Ideologis, Lingkungan, dan Teologis
Full text linkThe background of this research aims to publish two reasons. First, to show a new perspective of common opinion about the social movement that is based on the class struggle. In this research, the environmental movement is run by the ecological ideology, spirituality, and theology motives. Second, the protests to reject the mining exploitation agenda are not to fight the state nor hinder the development agenda. However, these are the acts of citizenship as a part of participation in a democratic country. Based on the two points above, the research adapts two concepts those are the acts of citizenship from Engin Isin and humanistic Islam from Anna Gade. The data mining process uses ethnographic or observational participatory method that has done in the field of movement as become part of them. The discussion divides the actors of movement into three categories, two of them are Islamic-based organization and the left one is Javanese spiritual group. Each of them works on their own way to defend the ecological rights, but they all have the similar objectives of movement that is ecological sustainability. To develop the study of human rights movement in Indonesia, the approach of ethnography study needs to be deepened and doubled so that the local perspective about their own construction about rights could be mapped.Penelitian ini dilatarbelakangi dan bertujuan atas dua hal. Pertama, menunjukkan hal baru dari pandangan umum yang menganggap bahwa gerakan-gerakan menolak pembangunan pemerintah hanya dilandasi alasan ekonomi daripada ideologi lingkungan, spiritualitas, dan teologi. Kedua, aksi-aksi protes ini bukan untuk melawan negara dan menghambat rencana pembangunan, tetapi ini merupakan aksi kewargaan dalam sistem demokrasi. Berdasarkan dua poin di atas, penelitian ini meminjam konsep aksi kewargaan dari Engin Isin dan humanisme Islam dari Anna Gade. Pengambilan datanya dilakukan memakai metode observasi partisipatif dengan terjun langsung menjadi bagian dari anggota gerakan lingkungan. Pembahasan dalam penelitian dilakukan dengan membedah dua organisasi Islam dan satu kelompok spiritual sebagai pelaku dari aksi kewargaan. Masing-masing dari ketiganya menunjukkan cara perjuangan hak lingkungan yang berbeda namun punya tujuan serupa bagi keberlanjutan ekologi. Pembacaan gerakan perjuangan hak asasi manusia menggunakan pendekatan etnografis perlu diperdalam dan diperbanyak supaya perspektif lokal dapat muncul ke permukaan
Implementasi Pendidikan Inklusif dalam Pemenuhan Hak Anak Berkebutuhan Khusus di Kalimantan Selatan
Full text linkInclusive education is one of the government's efforts to fulfill the right to education for Children with Special Needs. The essence of Inclusive Education is to provide space and opportunities for children with special needs to get education as children in general without discrimination. Era of regional autonomy, the implementation of inclusive education is the responsibility of local governments. Therefore, the local government has an important role in the success of inclusive education. Kalimantan Selatan is a province that is a pioneer in the delivery of inclusive education. This study discusses how the implementation of inclusive education in Kalimantan Selatan. This study used a qualitative approach supported by quantitative data on four indicators of the fulfillment of the right to education, namely availability, affordability, acceptability and adaptable. It can be concluded that the government of Kalimantan Selatan province strongly supports the implementation of inclusive education, but in practice there are still obstacles, among others, the availability of inclusive schools that have not been evenly distributed in each district, the availability of guidance counselor particular, means of infrastructures supporting inclusive education and understanding and awareness of local leaders and community towards inclusive education.Pendidikan Inklusif merupakan salah satu upaya dari pemerintah untuk memenuhi hak atas pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Hakekat Pendidikan Inklusif memberikan ruang dan kesempatan bagi Anak Berkebutuhan Khusus untuk mendapatkan pendidikan sebagaimana anak-anak pada umumnya tanpa adanya diskriminasi. Di era otonomi daerah, pelaksanaan pendidikan inklusif menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Oleh sebab itu pemerintah daerah memiliki peran penting dalam keberhasilan pendidikan inklusif. Kalimantan Selatan adalah salah satu provinsi yang menjadi pelopor dalam penyelenggaran pendidikan inklusif. Penelitian ini membahas bagaimana implementasi pendidikan inklusif di Kalimantan Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang didukung oleh data kuantitatif terhadap empat indikator pemenuhan hak pendidikan yaitu ketersediaan, keterjangkauan, keberterimaan dan kebersesuaian. Dapat disimpulkan bahwa pemerintah provinsi Kalimantan Selatan sangat mendukung pelaksanaan pendidikan inklusif, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan antara lain ketersediaan sekolah inklusif yang belum merata di setiap kabupaten, ketersediaan guru pembimbing khusus, sarana prasana pendukung pendidikan inklusif dan pemahaman dan kesadaran para pemimpin daerah dan masyarakat terhadap pendidikan inklusif
Reduksi Hak Partisipasi publik Pada Aturan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan untuk Perizinan Berusaha di Indonesia: Perspektif Green Constitution
Full text linkThe green constitution concept in the Indonesian Constitution is the legal fundamental basis for environmental protection in implementing the national economy through public participation. The rationale for "public participation" as part of the rights of the International Covenant on Civil and Political Rights needs to be examined in Government Regulation instead of Law No. 2 of 2023 concerning Job Creation, passed into a legal act. This writing aims to analyze the components of public participation rights that the job creation act can potentially reduce, especially the provisions on the Environmental Impact Assessment (EIA) in enforcing the green constitution. This research is conducted based on normative legal research methods with statutory and conceptual approaches. The results of this research show that the rules for involving the community in preparing the EIA in the Job Creation Act differ from the green constitution principles in 2 (two) aspects. First, the limitation on community involvement in the Job Creation Act is potentially unconstitutional with the essence of the green constitution and the 1945 Constitution, which guarantees the right of public participation in the environmental field. Second, in the green constitution, the urgency of aspirations for public participation can become a consideration for making more transparent decisions in implementing an economy based on sustainable development. Restrictions on community involvement reduce the concept of a green constitution and potentially reduce the transparency in the granting of business permits in Indonesia which cannot mitigate the risk of environmental losses due to economic exploitation.Konsep green constitution dalam konstitusi Indonesia menjadi landasan hukum dasar perlindungan lingkungan hidup pada penyelenggaraan perekonomian nasional melalui partisipasi publik. Penalaran "partisipasi publik" sebagai bagian hak dari International Covenant on Civil and Political Rights perlu diteliti dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang telah disahkan menjadi Undang-Undang. Tujuan penulisan ini untuk menganalisis komponen hak partisipasi publik yang berpotensi direduksi oleh Undang-Undang Cipta Kerja, terutama pada ketentuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam menegakkan green constitution. Penelitian artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil dari penelitian ini menunjukkan aturan pelibatan masyarakat dalam penyusunan AMDAL pada Undang-Undang Cipta Kerja tidak sesuai dengan prinsip green constitution dari 2 (dua) aspek. Pertama, pembatasan pelibatan masyarakat dalam Undang-Undang Cipta Kerja berpotensi inskonstitusional dengan esensi green constitution pada UUD 1945 yang menjamin hak partisipasi publik di bidang lingkungan hidup. Kedua, dalam konsep green constitution, urgensi aspirasi partisipasi publik dapat menjadi pertimbangan pengambilan keputusan yang lebih transparan dalam penyelenggaraan perekonomian berbasis sustainable development. Pembatasan pelibatan masyarakat justru mereduksi konsep green constitution dan berpotensi mengurangi transparansi dalam pemberian perizinan berusaha di Indonesia dalam memitigasi risiko kerugian lingkungan akibat eksploitasi ekonomi
Peranan Lembaga Adat dan Kearifan Lokal dalam Upaya Pencegahan dan Penyelesaian Konflik Horizontal di Provinsi Jambi
Full text linkConflict between people or between groups of people is a situation that shall always exist in every social interaction. Customary institutions (Lembaga Adat) and local knowledge as part of the structure of a society play a role in influencing conflict attitude and behavior, which may potentially amount to violence. The existence of customary institutions and local knowledge has become one of the community robustness pillars that are expected to overcome any social problems, or to switch people's violent behavior into a positive one without injuring others or the community at large. The role of traditional institutions, based on the functioning of the community in general, is as a common body whenever a situation requires a traditional affirmative action in the society. Traditional institution, as a component of society, is thus essential for the integrity of the structure of society itself, without which a community could lose its identity as a civilized society along with local wisdom within.Konflik antar manusia atau antar kelompok masyarakat adalah suatu situasi yang akan selalu ada dalam interaksi sosial. Lembaga adat dan kearifan lokal sebagai bagian dari struktur masyarakat mempunyai peranan dalam mempengaruhi sikap dan perilaku konflik terutama yang berpotensi terhadap terjadinya kekerasan. Keberadaan lembaga adat dan kearifan lokal ini menjadi salah satu pilar kekokohan masyarakat yang diharapkan mampu mengatasi persoalan-persoalan kemasyarakatan atau mengubah perilaku kekerasan masyarakat menjadi perilaku positif dan tidak merugikan satu dengan yang lainnya atau masyarakat pada umumnya. Peran lembaga adat sesuai dengan fungsi kemasyarakatan secara umum adalah harapan bersama ketika suatu situasi menghendaki perilaku aktif dari lembaga adat di dalam masyarakat. Lembaga adat sebagai salah satu komponen masyarakat adalah struktur yang penting bagi keutuhan masyarakat itu sendiri. Tanpa keberadaan dan perannya, suatu masyarakat bisa kehilangan jati diri sebagai suatu masyarakat yang berbudaya dengan nilai-nilai kebaikan yang dimilikinya
Perlindungan Hak Anak Korban Kekerasan Seksual di Nusa Tenggara Barat
Full text linkSexual abuse of children are serious crimes that can occur in children, anywhere, anytime and regardless of their social background. Crime is mostly carried out by someone in the child's social environment, such as family, relatives, family friends, teachers, religious leaders, and neighbors. The effects of sexual assault for victims of very serious because of perceived trauma will continue to carry over until they mature and can affect all aspects of their lives and threaten the lives of children as the future generation. Many of the factors that trigger the occurrence of sexual violence against children in West Nusa Tenggara, namely poverty, education is still low and cases of early marriage. The phenomenon of early marriage is causing risk of disruption to children's education, especially for girls. This study is a qualitative research that focuses on the phenomenological paradigm that seeks to understand the meaning of the event or events that are related to the situation on the ground. This type of research is descriptive analytical approach, which wants to give a clear and detailed description as well as systematic, on all matters relating to the protection of child victims of sexual violence. Results of the study in order to become the recommendation for the central government and local government as research areas in formulating policy strategy is best for the child victims of sexual violence. There are still many cases are not reported because families consider it a disgrace and families often suggested or decided to reconcile with the perpetrator if a relative or family, so that the data presented in the case of the police or the court is only the tip of the iceberg compared to the actual events occur. Encourages all stakeholders including central and local government, police, prosecutors and judges, to have the same perception of the law on the protection of children in order to provide future better for the children of Indonesia.Kekerasan seksual pada anak adalah tindakan kejahatan berat yang dapat terjadi pada anak-anak, di mana saja, kapan saja dan tanpa memandang latar belakang sosial mereka. Efek dari kekerasan seksual bagi korban sangat fatal karena trauma yang dirasakan akan terus terbawa sampai mereka dewasa dan dapat mempengaruhi semua aspek kehidupan mereka serta mengancam kehidupan anak-anak sebagai generasi masa depan. Banyak faktor yang menjadi pemicu terjadinya kekerasan seksual terhadap anak di Nusa Tenggara Barat, yaitu kemiskinan, pendidikan yang masih rendah dan kasus pernikahan dini. Fenomena pernikahan dini ini menyebabkan risiko terhentinya pendidikan anak, terutama bagi anak-anak perempuan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menitikberatkan pada paradigma fenomenologis yang berusaha memahami arti dari peristiwa atau kejadian yang saling terkait dengan situasi dan kondisi di lapangan. Hasil dari penelitian agar menjadi bahan rekomendasi bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang menjadi lokasi penelitian dalam merumuskan strategi kebijakan terbaik bagi anak korban kekerasan seksual. Masih banyak kasus yang tidak dilaporkan karena keluarga menganggapnya sebagai aib dan keluarga sering disarankan atau memutuskan untuk berdamai dengan pelaku apabila masih kerabat atau keluarga, sehingga data kasus yang tersaji di kepolisian atau pengadilan hanyalah puncak dari gunung es saja dibandingkan dengan peristiwa yang sebenarnya terjadi. Mendorong semua pihak yang terkait untuk memiliki persepsi hukum yang sama tentang perlindungan anak agar dapat memberikan masa depan yang lebih baik lagi bagi anak-anak Indonesia
Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) dalam Perspektif Hukum dan HAM
Full text linkRelated efforts to provide protection for children in conflict with the law, juvenile justice system should be interpreted broadly. It should not be only interpreted merely as handling children in conflict with the law. As a country that has ratified the Convention on the Rights of the Child, the state has a general obligation (generic obligation) to respect, protect and fulfill the rights of children without exception. By mixing up children with adults in detention or imprisonment facility will put the childs in a vulnerable situation and become victims of violence. Arguably, legal certainty-based restorative justice should be the goal of the administration of juvenile justice. The concept of restorative justice should be applied directly against any criminal acts precedes the minor offender gets proceed before the criminal court.Terkait upaya memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. sistem peradilan pidana anak harus dimaknai secara luas, ia tidak hanya dimaknai hanya sekedar penanganan anak yang berhadapan dengan hukum semata. Sebagai negara pihak yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak, maka negara memiliki kewajiban umum (generic obligation) yaitu menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak anak, tanpa kecuali. Keberadaan anak-anak dalam tempat penahanan dan pemenjaraan bersama orang-orang yang lebih dewasa, menempatkan anak pada situasi rawan dan menjadi korban berbagai tindak kekerasan. Sudah semestinya, keadilan restoratif yang berkepastian hukum harus menjadi tujuan dalam penyelenggaraan peradilan anak. Konsep restorative justice dilaksanakan secara langsung terhadap tindak pidana yang terjadi sebelum pelaku masuk ke dalam sistem peradilan pidana atau ke dalam sistem peradilan pidana