Jurnal HAM
Not a member yet
253 research outputs found
Sort by
Implementasi Ranham Generasi Ketiga tentang Pencemaran Udara dan Air Akibat Limbah Industri di Provinsi Jawa Timur
Full text linkNational action plans on human rights (ranham) the third generation is an attempt is conceived of as the guidelines of reverence, protection, promotion and fulfilment of human rights and human rights to the state responsibilities and obligations for citizens. But in the implementation of not in accordance with government policy, the focus of local governments must consider, the potential, and the problems not yet fulfill the good and healthy environment for the community. The condition of the environmental quality that is less good on water and air pollution caused by industrial waste.This writing ranham trying to unravel the readiness of the implementation of the committee, and to know local government policy in order to ranham pro environment. A method of the research uses a method of qualitative berciri descriptive analytical, with data collection techniques primary and secondary sources of accurate data, the inventory of the legislation relating to data.Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Generasi Ketiga adalah merupakan suatu upaya disusun sebagai pedoman pelaksanaan penghormatan, perlindungan, pemajuan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi tanggung jawab dan kewajiban negara bagi warga negara. Namun dalam pelaksanaan belum sesuai dengan kebijakan pemerintah, pemerintah daerah harus memperhatikan fokus, potensi, dan permasalahan yang belum terpenuhinya lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi masyarakat. Kondisi kualitas lingkungan hidup yang kurang baik terhadap pencemaran air dan udara yang diakibatkan limbah industri. Tulisan ini mencoba mengurai kesiapan pelaksanaan kepanitiaan ranham, dan untuk mengetahui kebijakan pemerintah daerah dalam rangka ranham pro lingkungan. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif yang berciri deskriptif analitis, dengan teknik pengumpulan data primer dan sekunder dari sumber data yang akurat, melakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan data evaluasi menggunakan metode yuridis normatif dan empiris
Hak Perlindungan Sosial bagi Buruh Migran Informal: Sebuah Perbandingan di Beberapa Negara
Full text linkIn order to protect informal migrant workers ("BMI"), both sending and receiving countries should provide social protection such as training, mentoring, social security and others as part of the BMI's rights. The obligation to provide social protection for BMI is stipulated in instruments and standards in the international level such as the United Nations Declaration on Human Rights and ILO Convention No. 102 of 1952; and in the ASEAN level. Based on a normative juridical research on the social protection system for BMI in Indonesia and other ASEAN countries, it is found that social protection does not provide maximized yet by not providing social security to the BMI, which is useful to provide compensation and to protect their financial well being. Recent alternative, the government of ASEAN countries requires employers to insure that the employment BMI and BMI can participate voluntarily in the insurance schemes, which are available in the country. Nonetheless, in order to meet human rights of BMI in obtaining social security thus the Indonesian government which is currently revising Law No. 39 Year 2004 concerning the Placement and Protection of Indonesian Workers expected to provide social security scheme for BMI and the implementation of social security can be integrate with the ASEAN countries and other destination countries so BMI can obtain social security benefits wherever they are.Dalam rangka melindungi Buruh Migran Informal ("BMI"), baik negara pengirim dan penerima harus memberikan perlindungan sosial seperti pelatihan, pendampingan, jaminan sosial dan lainnya sebagai bagian dari hak asasi BMI. Kewajiban untuk memberikan perlindungan sosial pada BMI diatur dalam instrumen dan standar di tingkat internasional seperti dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia dan Konvensi ILO Nomor 102 Tahun 1952; dan di tingkat ASEAN. Berdasarkan penelitian yuridis normatif terhadap sistem perlindungan sosial atas BMI di Indonesia dan beberapa negara ASEAN lainnya, diketahui bahwa perlindungan sosial yang diberikan belum maksimal dengan belum memberikan jaminan sosial pada BMI yang sebenarnya berguna untuk memberikan ganti rugi dan melindungi kesejahteraan finansial. Alternatifnya saat ini, pemerintah negara-negara ASEAN mewajibkan pemberi kerja untuk mengasuransikan BMI yang dipekerjakannya dan BMI dapat turun ikut secara sukarela dalam skema asuransi yang tersedia di negara tersebut. Meskipun demikian, dalam rangka pemenuhan hak asasi BMI dalam memperoleh jaminan sosial maka diharapkan bagi pemerintah Indonesia yang saat ini sedang merevisi Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia untuk dapat memasukkan skema jaminan sosial bagi BMI dan melakukan integrasi pelaksanaan jaminan sosial dengan Negara-negara ASEAN dan Negara tujuan lainnya sehingga BMI dapat memperoleh manfaat jaminan sosial dimanapun mereka berada
Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Pemulangan dan Reintegrasi Sosial di Provinsi Kalimantan Barat
Full text linkCrime of Trafficking in Persons (TPPO), especially women and children is an act that is contrary to human dignity and a violation of human rights. The victim in this case was treated as merchandise that is bought, sold, transported and resold and deprived of their fundamental rights at risk even in death. Aims to determine the policies of local governments in the safe return of service in accordance with the needs of victims of crime of trafficking in women and children and the monitoring mechanism for victims who have been repatriated back so as not to become a victim. Necessary data consist of primary data and secondary data and the approach used is qualitative research and observation of participation that will be more talk is an informant, the researcher merely listened. Social Service is the agency responsible for handling the process of repatriation and social reintegration. Exit repatriation costs borne by the Ministry of Social region, while repatriation in the province use budget funds Provincial Social Service, in addition to the IOM also assists in the process of repatriation if there is demand. West Kalimantan Regional Police sometimes do return if the victim is domiciled in the province of West Kalimantan. Social reintegration has not run at all so monitoring of the victims who received services what is already independent and empowered. Processes are carried out only to the extent repatriation and social reahabilitasi. To do social reintegration handed over to the local government where the victims originate, which should be done jointly by the government and the government of West Kalimantan region of origin of victims to know the progress of the victim to have his life back either.Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), khususnya perempuan dan anak merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Korban dalam hal ini diperlakukan seperti barang dagangan yang dibeli, dijual, dipindahkan dan dijual kembali serta dirampas hak asasinya bahkan beresiko pada kematian. Bertujuan untuk mengetahui kebijakan pemerintah daerah dalam layanan pemulangan yang aman sesuai dengan kebutuhan korban tindak pidana perdagangan perempuan dan anak serta mekanisme monitoring bagi korban yang sudah dipulangkan supaya tidak menjadi korban kembali. Data yang diperlukan terdiri dari data primer dan data sekunder dan pendekatan yang digunakan adalah penelitian kualitatif serta observasi partisipasi yang nantinya akan lebih banyak berbicara adalah informan, peneliti hanya mendengarkan saja. Dinas Sosial adalah instansi yang bertanggung jawab menangani proses pemulangan dan reintegrasi sosial. Biaya pemulangan keluar daerah dibebankan kepada Kementerian Sosial, sedangkan pemulangan dalam provinsi menggunakan dana APBD Dinas Sosial Provinsi, selain itu IOM juga membantu dalam proses pemulangan bila ada permintaan. Terkadang Kepolisian Daerah Kalimantan Barat melakukan pemulangan apabila korban berdomisili di wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Reintegrasi sosial belum berjalan sama sekali sehingga monitoring terhadap korban yang mendapatkan pelayanan apa sudah mandiri dan diberdayakan. Proses yang dilakukan hanya sampai batas pemulangan dan reahabilitasi sosial. Untuk melakukan reintegrasi sosial diserahkan kepada pemerintah daerah dimana korban berasal, yang seharusnya dilakukan bersama antara Pemerintah Kalimantan Barat dan pemerintah daerah asal korban untuk mengetahui perkembangan korban agar kehidupannya kembali baik
Konstitusionalisasi Perlindungan Konsumen Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia dan Hukum Profetik Islam
No full textPeople are ipso facto consumers. People, as consumers, have rights that must be protected by law. As human beings, consumers have rights that must be protected, respected, fulfilled, and advanced by the state. However, current consumer protection could be more effective and stronger, as evidenced by many consumer complaints to the National Consumer Protection Agency. (BPKN). This is also due to the weak legal instruments of consumer protection that need to be burned into the country's constitution. Based on this, the study aims to analyze the urgency of constitutionalizing consumer protection from the perspective of human rights and prophetic Islamic law. The research method used is the study of doctrinal law with conceptual and legislative approaches. The data used is secondary data, i.e., primary, secondary, and tertiary legal materials obtained through the study of libraries and online searching (internet searching), surfing, and downloading, and subsequently analysed qualitatively. As for the results of this study, the first constitutionalization of consumer protection from a human rights perspective can guarantee the fulfillment of the right to life as a fundamental human right and can be an instrumentation of the fulfillment of a right to a decent and safe standard of living to be consumed. Second, from the perspective of prophetic law, the constitutionalization of protection can empower public authorities to fulfill, respect, implement, and enforce consumer protection, thus realizing the liberation and humanization of consumers from unfair and fraudulent trade.Manusia, warganegara ipso facto konsumen. Manusia sebagai konsumen memiliki hak yang harus dilindungi oleh hukum. Konsumen sebagai manusia memiliki hak asasi yang harus dilindungi, dihormati, dipenuhi dan dimajukan oleh negara. Namun perlindungan konsumen saat ini belum efektif dan lemah, buktinya banyak pengaduan konsumen pada Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN). Ini juga disebabkan instrumen hukum pelindungan konsumen lemah sehingga perlu pengakaran dalam konstitusi negara. Berdasarkan hal ini, bertujuan penelitian untuk menganalisis urgensi konstitusionalisasi perlindungan konsumen perspektif hak asasi manusia dan hukum profetik Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang didapat melalui studi pustaka dan penelusuran secara online (internet searching), surfing dan dowloading, selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif. Adapun hasil penelitian ini, pertama konstitusionalisasi perlindungan konsumen perspektif hak asasi manusia dapat menjamin terpenuhinya hak untuk hidup sebagai hak dasar manusia, dan dapat menjadi instrumentasi terpenuhinya hak atas standar hidup yang layak dan aman untuk dikonsumsi. Kedua dalam perspektif hukum profetik, konstitusionalisasi perlindungan dapat memberdayakan otoritas publik dalam pemenuhan, penghormatan, pelaksanaan dan penegakan perlindungan konsumen, sehingga terealisasi liberasi dan humanisasi konsumen dari perdagangan yang tidak adil dan curang.
Peran Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Hak Atas Keadilan (Studi tentang Akses Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Provinsi Jawa Timur)
Full text linkIdeally, if a person that is categorized as"the have" has a legal problem, she/he may appoint one or more lawyers to defend their interests. Likewise, someone who are poor (the have not) can also ask a defense from one or more public defender (public defenders) as workers in legal aid institute to defend their interests in a lawsuit. This condition must be fulfilled in order to implement the principle of equality before the law and equality of treatment and access to justice. In fact, a number of cases invite the public attention, which shows the lack of access to the poor to obtain legal assistance. This study aimed to describe the model of legal aid "probono" in the field, to identify and analyze the role of advocate, state or local government and law enforcement agencies in implementing the legal aid "probono", and to inventory and analyze supporting factors and obstacles in fulfilling legal aid for the poor. This research uses qualitative research, where the primary data collected from informants, obtained by in-depth interviews with informants including the legal agency of local government, law enforcement officers (police, prosecutors, judges), legal aid, academics from the universities, and people with legal problems. Secondary data collected from books, scholarly works, research reports, and documents related to the research topic.Secara ideal, jika seseorang yang mampu (the have) mempunyai masalah hukum, ia dapat menunjuk seseorang atau lebih advokat untuk membela kepentingannya. Begitupun, seseorang yang tergolong tidak mampu (the have not) juga dapat meminta pembelaan dari seorang atau lebih pembela umum (public defender) sebagai pekerja di lembaga bantuan hukum (legal aid institute) untuk membela kepentingannya dalam suatu perkara hukum. Kondisi ini harus dipenuhi dalam rangka mewujudkan asas persamaan di hadapan hukum dan persamaan perlakuan serta akses terhadap keadilan (access to justice). Dalam kenyataannya, sejumlah kasus kemanusiaan mengundang perhatian publik, dimana memperlihatkan kurangnya akses masyarakat miskin dalam memperoleh bantuan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan model pelaksanaan bantuan hukum "probono" di lapangan, untuk mengidentifikasi dan menganalisis peran lembaga advokat, negara atau pemerintah daerah dan penegak hukum dalam merealisasikan pelaksanaan bantuan hukum "probono", dan untuk menginventarisir dan menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pemenuhan hak bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dimana data primer berasal dari informan, yang didapat dengan wawancara mendalam dengan informan dari lembaga biro hukum pemerintah daerah, aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim), lembaga bantuan hukum, akademisi dari perguruan tinggi, dan orang yang berkonflik dengan hukum. Sedangkan data sekunder berupa literatur baik dari buku, naskah ilmiah, laporan penelitian, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian
Evaluasi Pelaksanan Sertifikasi Guru Sekolah Umum dan Guru Sekolah Madrasah
Full text linkTeacher certification is a government policy that has a noble purpose to improve the quality of education and welfare of teachers, considering the magnitude services of a teacher in educating generation of people. Teacher certification is aimed to improving the quality of education and welfare of teachers. The purpose of this study is to analyze the concept, implementation and impact of teacher certification, and to formulate a reorientation of the conception and implementation of teacher certification. The method used is a qualitative approach, which falls into the category of policy analysis, on the basis of review and synthesis on the processed data and related information.Such goodwill has unfortunately been tainted by the fact that there has been a swift of paradigm among teachers. Initially, their main purpose to be a teacher is to transform science and to educate students to become better than before. But now, such a noble intention has been changed to a merely certificates oriented. Sertifikasi guru merupakan kebijakan pemerintah yang memiliki tujuan yang mulia, yaitu untuk meningkatkan mutu pendidikan dan kesejahteraan guru, mengingat besarnya jasa guru dalam mendidik generasi bangsa. Sertifikasi guru yang di tujukan untuk peningkatan mutu pendidikan dan kesejahteraan guru. Tujuan penelitian ini menganalisis konsepsi,implementasi dan dampak sertifikasi guru serta merumuskan reorintasi konsepsi dan implementasi sertifikasi guru. Metode yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif yang termasuk dalam kategori analisis kebijakan dengan basis review dan sintesis dari data terolah dan informasi terkait. Niat baik tersebut nyatanya telah dikotori oleh perubahan paradigma guru. Semula, tujuan utama mereka menjadi guru adalah untuk mentransformasikan ilmu pengetahuan dan mendidik peserta didik agar menjadi lebih baik dari sebelumnya. Namun, kini niat mulia itu telah berubah menjadi certificate oriented
Evaluasi Pelaksanaan Kurikulum Berbasis HAM pada Sekolah Dasar
Full text linkThe Government needs to propose human rights-based education for all level of education, i.e. from Elementary School to the University. Human Rights education activities expected to become an integrated approach through daily activities of civil society. Human rights-based of education represent of continuing of the Decade for human rights education (1995-2004). Ministry of Education recommended to UNESCO proclaimed human rights-based education system for level of education. Human rights issues will be implemented into curriculum of education for elemantary and secondary level and integrated to religious subjects.Pemerintah memandang perlu untuk dicanangkan sistem pendidikan berbasis HAM untuk semua jenjang pendidikan, mulai Sekolah Dasar (SD) hingga Perguruan Tinggi. Melalui pendidikan HAM diharapkan agar HAM menjadi bagian yang terintegrasi dalam keseharian segenap lapisan masyarakat, pendidikan berbasiskan HAM merupakan kelanjutan dari Decade for Human Rights Education (995-2004). Departemen Pendidikan Nasional dengan rekomendasi dari UNESCO mencanangkan sistem pendidikan berbasis HAM untuk semua jenjang pendidikan. Masalah HAM akan diimplementasikan dalam kurikulum pendidikan dan untuk pendidikan dasar dan menengah akan diintegrasikan dalam mata pelajaran agama
Pencegahan Kekerasan dalam Konflik Mahasiswa di Daerah Istimewa Yogyakarta
Full text linkThe purpose of this study was to determine the factors that cause student conflicts, to describe the views and attitudes of students when dealing with conflict, and to depict the policy of the faculty member, police and local government in dealing with conflict prevention and conflict resolution. This study uses qualitative descriptive approach. The results of this study concluded that, first, the views and attitudes of students when dealing with conflict have been fundamentally different; Second, the violence that occurred in several universities have differences in terms of intensity and background of violence. Third, the policies issued by stakeholders have different dynamics amongst policy makers. Suggestions can be submitted based on this study including: students are expected to have a constructive view of the conflict; faculty members are expected to conduct needs assessment in student guidance; and the police members are expected to make a visual mapping of potential violence among students and create a dialogue between students and security forces.Tujuan penelitian untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya konflik mahasiswa, pandangan dan sikap mahasiswa ketika berhadapan dengan konflik dan kebijakan pencegahan dan penanganan konflik mahasiswa yang dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi, pihak kepolisian dan pemerintah daerah. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa pertama, pandangan dan sikap mahasiswa ketika berhadapan dengan konflik memiliki perbedaan yang sangat fundamental, yaitu mahasiswa memiliki pandangan bahwa konflik ada yang bersifat konstruktif dan ada yang bersifat destruktif. Kedua, kekerasan yang terjadi di beberapa perguruan tinggi memiliki perbedaan-perbedaan baik dari segi bentuk kekerasan, intensitas dan faktor yang melatarbelakanginya. Ketiga, terkait dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak stakeholder memiliki dinamika yang berbeda antara pengambil kebijakan. Pihak pimpinan perguruan tinggi mengeluarkan kebijakan yang sifatnya mengkonstruksi kurikulum; pihak keamanan kebijakannya bersifat antisipatif dengan melakukan pendekatan persuasive; sedangka pihak Pemerintah Daerah lebih memfokuskan pada proses fasilitasi kegiatan mahasiswa. Saran yang disampaikan dari penelitian adalah, bagi mahasiswa, wajib memiliki pandangan konstruktif terhadap konflik; bagi pimpinan universitas, diharuskankan melakukan need assesment dalam pembinaan kemahasiswaan; dan bagi pihak kepolisian, harus membuat pemetaan secara visualisasi mengenai potensi kekerasan mahasiswa dan membuat forum kekeluargaan antara mahasiswa dan pihak keamanan
Pengakuan Hukum terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hambatan Implementasinya
Full text linkRecognition of the existence of customary rights by Article 3 of the Basuc Agrarian Law is a natural thing, because along with the customary rights of indigenous communities have existed before the formation of the state of Republic Indonesia. However, many cases of communal land which arise in the regional and national scale, will never obtain settlement completely without any objective criteria necessary as a benchmark determinants of the existence of customary rights and their implementation. Criteria for deciding about the existence of customary rights is composed of three elements, namely the existence of a particular customary law community, the presence of certain customary rights into the environment and the purpose of taking the lives of indigenous people, and the existence of customary law regarding the maintenance of order, control and use lands which apply and be adhered to by the indigenous peoples.Pengakuan eksistensi hak ulayat oleh Pasal 3 UUPA merupakan hal yang wajar, karena hak ulayat beserta masyarakat hukum adat telah ada sebelum terbentuknya negara RI. Namun berbagai kasus tentang tanah ulayat yang timbul dalam skala regional maupun nasional, tidak pernah akan memperoleh penyelesaian secara tuntas tanpa adanya kriteria obyektif yang diperlukan sebagai tolak ukur penentu keberadaan hak ulayat dan implementasinya. Kriteria penentu tentang keberadaan hak ulayat terdiri dari tiga unsur, yakni adanya masyarakat hukum adat tertentu, adanya hak ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup dan tempat mengambil keperluan hidup masyarakat hukum adat itu, dan adanya tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh masyarakat hukum adat
Bantuan Hukum "Pro Bono Publico" sebagai Alternatif dalam Pemenuhan Hak Memperoleh Keadilan di Provinsi Jawa Timur
Full text linkLaw enforcement in Indonesia is more complicated and not easy. During the process under the rule of authoritarian government where the freedom to obtain equality before the law deliberately systematically restricted. Since the Law on Legal Aid was passed by the House of Representatives in 2011, a variety of hope began to appear for the sake of the establishment of a legal aid system that can be accessed by all groups of society, especially people can't afford (poor). But along the way, there are still many weaknesses and needs significant improvement. Therefore the problem is how the implementation of the provision of free legal aid (pro bono publico) by the local government for the poor society in East Java province; and how the coordination between the Provincial Government of the East Java with Regional Office of the Ministry of Justice and Human Rights in East Java as legal aid providers in the area. This research method using descriptive qualitative approach. Then conducted a qualitative analysis of the substance and research context to the aspects of Human Rights. The practice of providing legal aid to the poor society in East Java province is still experiencing problems, such as lack of socialization related to the provision of legal aid to the poor society, inadequate number of Legal Aid organization in making the provision of legal aid, the amount of the cost of legal aid has not been sufficient in the process in the trial, as well as administrative requirements related Certificate Disadvantaged (SKTM) are abused by some unscrupulous and not according to their distribution.Penegakan hukum di Indonesia merupakan hal yang kompleks dan tidak mudah. Selama beberapa dekade berada di bawah pemerintahan yang otoriter dimana kebebasan untuk memperoleh persamaan di hadapan hukum dengan sengaja secara sistematis dibatasi. Sejak UU Bantuan Hukum disahkan oleh DPR RI pada tahun 2011, beragam harapan mulai muncul demi terbangunnya sebuah sistem bantuan hukum yang dapat diakses oleh semua kelompok masyarakat, khususnya masyarakat tidak mampu (miskin). Namun dalam perjalanannya, masih terdapat banyak kelemahan dan perlu perbaikan yang signifikan. Oleh karena itu persoalannya adalah bagaimana implementasi pemberian bantuan hukum cuma-cuma (pro bono publico) oleh pemerintah daerah bagi masyarakat miskin di provinsi Jawa Timur; serta bagaimana koordinasi antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur sebagai penyelenggara bantuan hukum di daerah. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Kemudian dilakukan analisis secara kualitatif terhadap substansi dan konteks penelitian dari aspek Hak Asasi Manusia. Praktik pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Provinsi Jawa Timur masih mengalami kendala, diantaranya adalah kurangnya sosialisasi terkait pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin, minimnya jumlah Organisasi Bantuan Hukum (OBH) dalam melakukan pemberian bantuan hukum, besaran biaya bantuan hukum yang belum mencukupi dalam proses di persidangan, serta syarat administratif terkait Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang disalahgunakan oleh beberapa oknum dan tidak sesuai peruntukkannya