e-Journal Balitbangkumham
Not a member yet
556 research outputs found
Sort by
MENYOAL KETENTUAN USUL PINDAH PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT (Questioning of Civil Servants Shift Appeal Provisions in Neighbourhood of Local Government of Nias Barat Regency)
No full textThis research tried to elaborate implementation of human rights and principles of suitability types, hierarchy, and material of regional regulation making. The main problem was whether in the making regional regulation of Nias Barat Regency, No. 8 / 2014 on Provisions of shift appeal of Civil Servants in Nias Barat Local Government neighbourhood, have paid attention to human rights and the principles of suitability types, hierarchy, and material of regional regulation making. It aimed to find out the implementation of human rights principles, especially right to develop their potency and its implementation. Hopefully, it also could contribute and have the benefit of knowledge of legislation and understanding for lawmakers related to the implementation of human rights and the principles of suitability types, hierarchy, and material of regional regulation making. It was a normative legal research method with analytical descriptive type. The result of this research showed that the provisions of regional regulation No.8/2014 did not show the interest in human rights principles, especially right to develop their potency and the principles of suitability types, hierarchy, and material of regional regulation making. Keywords: Civil Servants, Local Government ABSTRAKTulisan ini mencoba untuk menguraikan implementasi penerapan hak asasi manusia dan asas kesesuaianjenis, hierarki, dan materi muatan peraturan perundang-undangan dalam pembentukan peraturan daerah.Pokok permasalahan dalam tulisan ini adalah apakah dalam membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 8 Tahun 2014 tentang Ketentuan Usul Pindah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Nias Barat telah memperhatikan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia dan asas kesesuaian antara jenis, hirarki dan materi muatan peraturan perundang-undangan. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui penerapan prinsip hak asasi manusia khususnya hak untuk mengembangkan diri dan penerapan asas kesesuaian antara jenis, hirarki dan materi muatan peraturan perundang-undangan dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat tentang Ketentuan Usul Pindah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Barat. Tulisan ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan perundang-undangan serta dapat memberikan pemahaman bagi organ pembentuk peraturan daerah terkait penerapan prinsip HAM maupun asas kesesuaian antara jenis, hirarki dan materi muatan peraturan perundang-undangan. Metode penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif dengan sifat deksriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Ketentuan Usul Pindah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Nias Barat tidak memperhatikan prinsip HAM khususnya hak untuk mengembangkan diri dan tidak memperhatikan asas kesesuaian jenis, hierarki dan materi muatan peraturan perundang-undangan. Kata Kunci: Pegawai Negeri Sipil; Pemerintah Daera
MEKANISME PENEGAKAN HUKUM DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HAK KELOMPOK RENTAN (ANAK DAN PEREMPUAN) (Mechanism of Law Enforcement In Protecting the Rights of Vulnerable Group) (Child and Woman)
No full textAnak dan perempuan menjadi subyek hukum yang rentan dalam proses penegakan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum dan perempuan sebagai korban kekerasan merupakan persoalan hukum di mana hak anak dan perempuan memerlukan perlindungan melalui mekanisme penegakan hukum yang efektif. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui mekanisme penegakan hukum dalam memberikan perlindungan hak kelompok rentan (anak dan perempuan). Penelitian yuridis normatif ini menggunakan analisis kualitatif dengan melakukan studi kepustakaan. Penulis menyimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap kelompok rentan (anak dan perempuan) dilakukan melalui sistem peradilan pidana anak yang mengedepankan kepentingan anak, dan pemberian pelayanan, pendampingan, perlindungan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga oleh aparat penegak hukum.AbstractChild and woman become a vulnerable legal subject in law enforcement processing. The child against the law and woman as violence victim is a law entity which is child`s rights need protection through an effective law enforcement mechanism. This research examines law enforcement in protecting the rights of a vulnerable group (child and woman). It is a normative juridical using a qualitative analysis with library research. The writer concluded that law enforcement to a vulnerable group (child and woman) conducted by juvenile justice system prioritizing child interest, and giving services, counseling, protection to victims of domestic violence by law enforcers
PENANAMAN BUDAYA ANTI KEKERASAN SEJAK DINI PADA PENDIDIKAN ANAK MELALUI KEARIFAN LOKAL PERMAINAN TRADISIONAL (Instill Anti-Violence Culture At Early Stage of children Education Through Local Wisdom Of Traditional Games)
No full textImplementasi Program Nawacita Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla sebagai revolusi karakter bangsa, maka diperlukan aplikatif pembentukan karakter positif anak sejak dini melalui kearifan lokal permainan tradisional. Permasalahannya adalah bagaimana potensi kearifan lokal yang terdapat dalam permainan tradisional dapat dimanfaatkan di satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar untuk menanamkan budaya anti kekerasan. Tujuan penelitian ini adalah menilai potensi kearifan lokal yang terdapat dalam permainan tradisional dapat dimanfaatkan di satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar untuk menanamkan budaya anti kekerasan. Jenis penelitian adalah kualitatif melalui metode eksploratif dengan pendekatan induktif. Kesimpulan penelitian adalah potensi kearifan lokal yang terkandung dalam permainan tradisional dapat dimanfaatkan untuk mengenalkan budaya anti kekerasan, yaitu dengan merefleksikan dan memaknai kandungan nilai permainan tradisional dalam proses pembelajaran dan aktivitas bermain anak. Untuk itu disarankan, perlu peraturan daerah sampai peraturan gubernur sebagai peraturan pelaksana permainan tradisional agar bisa diterapkan di satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar.AbstractImplementation of Jokowi-Jusuf Kalla’s administration Nawacita program as nation character revolution, so it is necessary to build a positive and applicative character to children, early through the local wisdom of traditional games. This purpose of this research is to assess local wisdom potencies in traditional games can make benefits at early childhood education programs and primary education to establish idea and attitude of anti-violence culture. This research is qualitative with an explorative method and inductive approach. It concludes that local wisdom potencies can be useful to recognize anti-violence culture by reflecting and interpreting values of traditional games in learning process and child playing activities. It suggested that it is important to regulate rule of traditional games both local regulation and governor regulation of early childhood education programs and primary education
MASALAH HUKUM IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK ATAS LAYANAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN (Law Problems In Implementing of Right Fulfillment on Legal Aids To The Poor)
No full textSetelah diundangkannya UU Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, masih banyak masyarakat miskin yang belum mendapatkan pendampingan hukum yang memadai. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam implementasi pemenuhan hak-hak masyarakat miskin untuk mengakses layanan hukum sejak diberlakukannya UU No. 16/2011 di Indonesia. Kegiatan penelitian dilaksanakan tahun 2015 di Provinsi Kepulauan Riau, Jakarta, Kalimantan Barat, dan Gorontalo. Data kualitatif dikumpulkan dengan menggunakan metode studi literatur dan wawancara mendalam, yang kemudian dianalisis dengan metode triangulasi. Studi ini menemukan bahwa pemenuhan hak bantuan hukum bagi masyarakat miskin masih dihambat oleh budaya masyarakat dan aparat penegak hukum yang masih belum mendukung pemberlakuannya, kurangnya informasi, serta kurangnya ketersediaan sumber daya pendukung lainnya. Disarankan agar pemerintah meningkatkan kuantitas, kualitas, dan distribusi infrastruktur layanan bantuan hukum. meningkatkan sosialisasi informasi terkait bantuan hukum dari pemerintah, serta mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan peranan dalam mendukung program tersebut.AbstractAfter enacted the Law Number 16/2011 concerning Legal Aids, still find the poor has not accompanied by an adequate legal counsel, yet. The research aims to describe issues faced in implementing of rights fulfillment to the poor to access law services since stipulated the Law Number 16/2011, in Indonesia. This research was conducted in the provinces of Kepulauan Riau, Jakarta, west Kalimantan, and Gorontalo, in 2015. Qualitative data collecting with literature research method and in-depth interview analyzing with a triangulation method. It found that the right fulfillment of legal aids to the poor still held up by society culture and law enforcers because of less information, lack of other resources availabilities. It suggested that government promote quantity, quality, and infrastructure distribution of legal aids services, increase disseminate concerning to legal aids information from government, and encourage local government to intensify role to that program
STANDARDISASI BANGUNAN KANTOR IMIGRASI KELAS I SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK (Standardization of Immigration Offices BuildingClass I As An Effort To Promote Public Service)
No full textAbstrakKantor Imigrasi Kelas I sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) merupakan perwujudan dari bentuk Instansi Pemerintah yang melayani masyarakat dibidang keimigrasian.Keberadaan Kantor Imigrasi memiliki peran yang sangat penting dalam hal pelayanan publik, seperti pengurusan dokumen perjalanan, visa, ijin tinggal dan status, penyidikan dan penindakan, lintas batas, dan kerjasama luar negeri serta sistem informasi keimigrasian. Dalam rangka optimalisasi pelayanan yang baik kepada masyarakat dan seiring dengan intensitas pelayanan yang semakin meningkat, maka perlu upaya untuk memiliki gedung yang lebih layak dan memadai dalam rangka memberikan kenyamanan baik bagi pegawai yang melayani, maupun bagi masyarakat.Tujuan tulisan ini untuk mendesain kantor imigrasi yang sesuai dengan kegiatan dan kebutuhan pengguna kantor imigrasi kelas I sehingga dapat memberikan rasa nyaman serta aman bagi penggunannya. Dengan menggunakan descriptive analysis sehingga dapat menggambarkan gedung standar bangunan Kantor Imigrasi Kelas I dengan cara menelaah secara teratur, objek, dan secara cermat.Kondisi eksisting gedung Kantor Imigrasi Kelas I yang saatini dinilai kurang representatif untuk menunjang kegiatan pelayanan publik di bidang keimigrasian yang lebih transparan.Tidak hanya transparan dalam kegiatan pelayanan publiknya namun seharusnya juga diterapkan dalam tampilan bangunan serta layout ruang di dalamnya dengan meningkatkan sarana prasarana yang menunjang agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan memperlancar kinerja pelayanan.Untuk mengembangkan standar bangunan Kanim Kelas I diperlukan siteplan bangunan Kanim Kelas I, Pengaturan ruang,Spesifikasi ruang-ruang utama berikut perabotnya,dan pola hubungan kedekatan ruang.Kata Kunci: Standar Gedung, Kantor Imigrasi Kelas I,PelayananPublikAbstractImmigration offices Class I as a technical unit (UPT) are manisfestation of government institutional that serve public in immigration. They have very important role in public service such as travel document arrangement, visa, license of stay and status, investigation and prosecution, transboundary and foreign cooperation relationship and immigration information system. In order to optimalize their good service to public/people and in line with intensity that grow increasingly, time by time, so it is necessary to construct good and standard building to give convenience, both officers and people. This research used analytical descriptive to describe a standard of immigration office building Class I studying object, orderly and thoroughly. The existing of that building are not representative to support public service more transparant, both the service and the look of building, the lay out of the building. They should be repaired by improving infrastructures as people`s need and also to support activities to increase performance. To develop standard of building were needed site-plan, room arrangement, the spesification of main room and furnitures, and pattern of joinning-room.Keywords: Standard of Building, Immigration Office Class I, Public Servic
Pembangunan Pertahanan dan Keamanan Demi Penegakan Hukum di Indonesia: Kewibawaan Suatu Negara (Development of defence and security for law enforcement In indonesia: a state authority)
Get PDFDevelopment of defense and security is primarily intended to uphold the country’s sovereignty, maintain the integrity of the Unitary Republic of Indonesia, to maintain the safety of the entire nation of military and non-military threats, improve security and comfort as collateral conducive investment climate, as well as the fixed order and the rule of law in society. The condition of the vast Indonesian territory (land and water), the number of people a lot and the value of national assets should be secured to make challenging tasks and responsibilities of the field of defense and security is extremely heavy in law enforcement. Law enforcement is a state authority that must be created so that the country does not collapse. It is necessary for law enforcement accountable to the public, the nation and the state in order to maintain the security and sovereignty of the country. This reseach to know and analysis development of defense and security, the implication of law enforcement, and solution to resolve it. With normative juridical approach methode that is descriptive analysis through the study doctrinal law against legislation relating to security and sovereignty of the state in Indonesia, it was concluded that the development of defense and security matters turned out well aligned in terms of law enforcement caused by: violations borders and lawlessness in the Indonesian jurisdiction; security and safety of navigation in sea lanes of the Indonesian archipelago; terrorism; serious crime trends are increasing; abuse and drug trafficking; the state of information security is still weak; as well as early detection is inadequate.Keywords: Development of Defense and SecurityABSTRAKPembangunan pertahanan dan keamanan terutama ditujukan untuk menegakkan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjaga keselamatan segenap bangsa dari ancaman militer dan nonmiliter, meningkatkan rasa aman dan nyaman sebagai jaminan kondusifnya iklim investasi, serta tetap tertib dan tegaknya hukum di masyarakat. Kondisi wilayah Indonesia yang sangat luas (daratan maupun perairan), jumlah penduduk yang banyak dan nilai kekayaan nasional yang harus dijamin keamanannya menjadikan tantangan tugas dan tanggung jawab bidang pertahanan dan keamanan menjadi sangat berat dalam penegakan hukumnya. Penegakan hukum merupakan kewibawaan suatu negara yang harus diciptakan agar negara tersebut tidak runtuh. Untuk itu diperlukan penegakan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, bangsa dan negara dalam rangka menjaga keamanan dan kedaulatan negara. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pembangunan pertahanan dan keamanan negara, implikasinya terhadap penegakan hukum dan bagaimana solusi untuk mengatasi penegakan hukumnya.Dengan metode pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis melalui pengkajian hukum doktrinal terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keamanan dan kedaulatan negara di Indonesia, maka kesimpulannya adalah bahwa pembangunan bidang pertahanan dan keamanan ternyata memiliki keterkaitan yang erat dalam hal penegakan hukum yang disebabkan oleh: terjadinya pelanggaran batas wilayah dan pelanggaran hukum di wilayah yurisdiksi Indonesia; keamanan dan keselamatan pelayaran di Alur Laut kepulauan Indonesia; terorisme; tren kejahatan serius yang semakin meningkat; penyalahgunaan dan peredaran narkoba; keamanan informasi negara yang masih lemah; serta deteksi dini yang belum memadai.Kata Kunci: Pembangunan Pertahanan dan Keamana
ANALISIS PENANGANAN KONFLIK ANTAR ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI SUMATERA UTARA (MEDAN) DAN JAWA TENGAH (SURAKARTA)
Get PDFAbstrakOrganisasi Kemasyarakatan hadir, tumbuh dan berkembang sejalan dengan sejarah perkembangan bangsa. Dalam sejarah perjuangan kemerdekaan negara Republik Indonesia, Ormas merupakan wadah utama dalam pergerakan kemerdekaan, pada satu sisi, Ormas merupakan sebuah bentuk kebebasan fundamental yang dimiliki oleh setiap individu baik dalam kerangka etika maupun legal, yang dilindungi dan dijamin pelaksanaannya oleh negara. Namun pada sisi lain, pelaksanaan kebebasan fundamental tersebut justru ditengarai memiliki dampak negatif, yakni menabrak batas-batas keajegan dan ketertiban sosial masyarakat Indonesia.Penelitian ini melihat kebijakan pemerintah daerah dalam mengatasi konflik antar organisasi massa. Adapun pokok masalah ini diurai dalam beberapa pertanyaan, yaitu bagaimanakah dinamika konflik antar Ormas yang terjadi dan apa saja faktor penyebabnya, Kebijakan apa saja yang telah keluarkan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pengananan konflik antar Ormas, Bagaimana pengaruh kebijakan Pemda terhadap pengananan konflik antar Ormas.Penelitian ini dianallisis dengan menggunakan teori mobilisasi sumber daya dan analisis circle of conflict, untuk mendapatkan jawaban bagaimana Konflik Ormas yang terjadi di Sumatera Utara dan Jawa tengah (Solo) dan bagaimana penanganan konflik oleh Pemerintah di kedua lokasi tersebut.Penelitian ini menilai bahwa Pemda masih secara parsial menangani potensi konflik antar Ormas. Kebijakan yang ada masih bersifat administratif ketimbang sepenuhnya memberdayakan Ormas dalam mencapai tujuan bersama.Kata kunci: Pemerintah, konflik, OrmasAbstractCivil society organizations present, grow and develop in line with the historical development of the nation. In the history of the struggle for freedom in Indonesia, CSOs are the main container in the independence movement, mass is a form of the fundamental freedoms of every individual in both the ethical and legal framework, which is protected and guaranteed execution by the state. the implementation of the fundamental freedoms it is considered to have a negative impact, namely crashing boundaries and social order of Indonesian society.The research looked at government policy in resolving the conflict between CSOs. As this subject is broken down into several questions, namely how the dynamics of the conflict between CSOs happened and what are the causes, any policy that has been issued by the local government in order from administration of conflict between CSOs, How to influence the Government's policies from administration of conflicts among CSOs.This study in anallisis by using the theory of resource mobilization and the circle of conflict analysis, to get the answer to how conflicts CSOs that happened in North Sumatra and Central Java (Solo) and how to deal with conflict by the Government at both locations.The study assessed that the existing policy is still an administrative nature rather than fully empowering organizations to achieve common goals.Keywords: government, conflict, CBO
Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Bagi Penyandang Skizofrenia di Daerah Istimewa Yogyakarta (Rights Fulfillment on Health of People With Schizophrenia In Special Region of Yogyakarta)
No full textPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya pemenuhan hak atas kesehatan bagi penyandang skizofrenia, mengidentifikasi kendala pemenuhan hak atas kesehatan bagi penyandang skizofrenia dan mengidentifikasi bentuk pelanggaran hak asasi manusia apa saja yang dihadapi penyandang skizofrenia. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur dan studi lapangan dengan menggunakan metode observasi dan wawancara mendalam. Hasil Penelitian menunjukkan sudah ada peraturan daerah dalam melindungi penyandang skizofrenia berupa Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanggulangan Pemasungan yang bertujuan untuk meningkatkan edukasi tentang kesehatan jiwa, dan untuk penanganan gelandangan psikotik telah mempunyai Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis. Pelayanan kesehatan jiwa telah menggunakan penerapan pelayanan kesehatan jiwa berbasis masyarakat dengan menggunakan kader jiwa untuk turun ke lapangan mengidentifikasi penyandang skizofrenia di wilayahnya.Kendala upaya pemenuhan hak atas kesehatan bagi penyandang skizofrenia kondisi ini tidak lain karena pemerintah daerah juga minim perhatian terhadap isu kesehatan jiwa. Hal ini salah satunya dibuktikan dengan hampir tidak tersedia anggaran khusus yang memadai tentang kesehatan jiwa di pemerintah daerah. Masih diketemukan indikasi pelangggaran dan pembiaran terhadap penyandang skizofrenia yang terlantar di panti-panti.Oleh karena itu, pemerintah harus memberikan jaminan hak penyandang skizofrenia untuk terbebas dari perbuatan di luar kemanusiaan, penyiksaan, dan hukuman kejam lainnya.Kata Kunci: Pemenuhan, Hak Atas Kesehatan, Penyandang SkizofreniaAbstractThis research was aimed to find out the fulfillment of right on health of people with schizophrenia , identified the obstacles and identified the types of human rights abuses faced by them. It used a qualitative approach through literature and field studies by using observation method and in-depth interviews .It showed that there had been local regulations in protecting people with schizophrenia in the form of the gubernatorial regulation number 81/2014 on guidelines of Curb Countermeasures purposed to improve education on mental health. To handle psychotic homeless, it was a regional regulation number 1/2014 on Handling Homeless and Beggars. Mental health services had used the implementation of community-based services by using men/women to go down to the field to identify people with schizophrenia in its territory. Obstacle in fulfilling on health`s rights of them because the local government had not pay attention much to this issues, yet. It was proved by allocating a low bugdet or certain fund for sanity. It still found indication of infraction by neglecting them live in nursing homes. Therefore, government had to guarantee of their rights to feel free of tortures, and other inhumane acts.Keyword: fulfillment on health`s rights, people with schizophreni
IMPLEMENTASI NORMA STANDAR DI RUMAH DETENSI IMIGRASI JAKARTA DALAM UPAYA PENCEGAHAN KONFLIK ANTAR DETENI (Implementation of Standard Norms at Immigration Detention Centre in Jakarta In order to Prevent the Conflict Among Detainees)
No full textTantangan dalam Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi No. IMI.1917.OT.02.01 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) dihadapkan akan upaya pencegahan konflik antar deteni. Pencegahan konflik kekerasan ini juga menyangkut kewajiban Pemerintah Indonesia melalui Ditjen Imigrasi menerapkan norma standar Hak Asasi Manusia (HAM) dalam SOP di Rudenim. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, berbentuk penelitian tindakan dengan teknik penarikan sampel secara purposive sampling, yaitu informan petugas Rudenim Jakarta yang bertugas pada tahap pendetesian dan pelayanan deteni serta keterwakilan deteni sebesar 10% dari tiap kewarganegaraan, teknik pengumpulan data melalui studi dokumen, wawancara, dan kuesioner untuk deteni. Hasil penelitian menyangkut tipologi konflik, faktor kesalahpahaman merupakan faktor utama terjadinya konflik. Selain itu, faktor pendorong terjadinya konflik antar deteni adalah stres yang bisa diakibatkan tidak adanya kegiatan yang sifatnya hiburan atau olahraga di luar Rudenim. Mengenai implementasi norma HAM, masih ditemui kekurangan, seperti tidak adanya tenaga konseling kepada deteni. Salah satu upaya pencegahan konflik dalam membangun sistem peringatan dini adalah petugas keamanan memanfaatkan deteni yang sudah lebih dahulu berada di Rudenim untuk membantu petugas mengkomunikasikan permasalahan-permasalahan yang terjadi antar deteni. Saran yang bisa diberikan, antara lain, pengadaan tenaga psikolog yang mampu berbahasa asing, penyempurnaan SOP dengan menambahkan 21 variabel penelitian yang memuat norma standar HAM, dan membuat peta potensi konflik.Kata kunci : Standar Operasional Prosedur (SOP) Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim), norma standar Hak Asasi Manusia (HAM), dan pencegahan konflik kekerasan.AbstractThe challenges in the Regulation of Immigration Director General Number. IMI.1917.OT.02.01/2013 on Standard Operating Procedures (SOP) of Immigration Detention Centre (Rudenim) faced at efforts to prevent conflict among detainees. The prevention of violence conflict concerned on obligation of Indonesia Government through Immigration Directorate General to put standards norm of human rights in immigration detention centres. This research used a descriptive-qualitative method, it was an applied research by purposive sampling. The informen in this research were the officers of immigration detention centre ,in Jakarta who charging in detaining and served detainees. Representative of respondents was 10% of each citizenship. Data collecting by literature research, interview and questionnaire with detainees. Its result was conflct-typology,misunderstanding was a main factor of conflict. Besides, the trigger among detainees was stress or pressure that could be caused by less entertainment or sport/work-out activity. The implementation of human rights norms was still found deficiency such as the absence of counsellors for detainees. One of efforts to avert conflicts in making an early warning system was to engage detainees to help officers to communicate problems that occured among them. Its suggestion were recruitment of psychologist who spoke foreign languages fluently, improvement of SOP with adding 21 research variables contained human right` norm standards and making a map of conflict`potency.Keywords : Standard Operating Procedure (SOP), immigration detention centre (Rudenim), the standard norms of human rights (HAM)
Urgensi Keterbukaan Informasi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Urgency of Disclosure of Informationin The Implementation of Public Service)
Get PDFSince 2008, Indonesia has started a new momentum in the era of openness, related to the passing of Law No. 14 of 2008 on Public Information (KIP). Disclosure of public information is very important because people can control every step and measures taken by the government, especially the Public Agency. Operation of power in a democratic country should at all times be accountable back to the community. Accountability brings to the good governance that leads to the guarantee of human rights (HAM). Public disclosure is an important part of public service is also a right that is very important and strategic for citizens to get access to other rights, because of how it might be to get the rights and other services properly obtained information regarding such rights it is not obtained appropriately and correctly. The poor performance of public services for, among others, have not been implemented because of transparency and participation in public service delivery. This paper attempts to explain the correlation and importance of the right to information of the public service.Keywords: Public Service, Transparency, Participation, Accountabilitys ABSTRAKSejak Tahun 2008, Indonesia telah memulai sebuah momentum baru dalam era keterbukaan, terkait dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Keterbukaan informasi publik sangat penting oleh karena masyarakat dapat mengontrol setiap langkah dan kebijakan yang diambil oleh Badan Publik terutama pemerintah. Penyelenggaraan kekuasaan dalam negara demokrasi harus setiap saat dapat dipertanggungjawabkan kembali kepada masyarakat. Akuntabilitas membawa ke tata pemerintahan yang baik yang bermuara pada jaminan hak asasi manusia (HAM). Keterbukaan informasi publik merupakan bagian penting dari penyelenggaraan pelayanan publik juga merupakan hak yang sangat penting dan strategis bagi warga negara untuk menuju akses terhadap hak-hak lainnya, karena bagaimana mungkin akan mendapatkan hak dan pelayanan lainnya dengan baik jika informasi yang diperoleh mengenai hak-hak tersebut tidaklah didapatkan secara tepat dan benar.Buruknya kinerja pelayanan publik selama ini antara lain dikarenakan belum dilaksanakannya transparansi dan partisipasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Tulisan ini mencoba menjelaskan korelasi dan pentingnya hak atas informasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.Kata Kunci: Pelayanan Publik, Transparansi, Partisipasi, Akuntabilita