e-Journal Balitbangkumham
Not a member yet
556 research outputs found
Sort by
Penalaran Hukum: Bagaimana Merek Terkenal Diposisikan Melalui Positivisme Hukum
Full text linkLegal protection for well-known mark needs to be examined. Indonesia has tried to conform its legal system with international law, most notably the Paris Convention and the TRIPS Agreement. However, the court’s decision indicates that the well-known mark remains unfavourable. This paper aimed to analyse judges’ rationale when they rejected a lawsuit against a well-known trademark in Indonesia which was the trademark dispute of “Starbucks” and Pierre “Cardin”. This study was conducted using legal research methods and it examined legal materials from judges’ decisions and literature review. Therefore, knowing the judge’s rationale for dismissing the claim is essential. In the first case, the plaintiff’s documented evidence was insufficient to establish the respondent’s bad faith, but the judge’s justification for rejecting the lawsuit was insufficient either. Meanwhile, in the second case, the judge denied the claim based on ne bis in idem, which aims to reach legal certainty, so the judge can lean more toward positivism. The positivism requires clear rules so as not to cause multiple interpretations. However, trademark and geographical indication law does not give complete regulations on well-known marks. As a result, problems and conflicts frequently arise in practice when it comes to the protection of well-known marks.Perlindungan hukum terhadap merek terkenal perlu dikaji. Indonesia telah mencoba menyesuaikan sistem hukumnya dengan hukum internasional, terutama Konvensi Paris dan Perjanjian TRIPS. Namun, putusan pengadilan menunjukkan bahwa merek terkenal belum mendapatkan cukup perlindungan hukum. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis dasar pemikiran hakim ketika menolak gugatan terhadap merek terkenal di Indonesia yang merupakan sengketa merek “Starbucks” dan Pierre “Cardin”. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum dan mengkaji bahan hukum dari putusan hakim dan kajian literatur. Oleh karena itu, mengetahui alasan hakim untuk menolak gugatan itu penting. Dalam kasus pertama, bukti tertulis penggugat tidak cukup untuk menetapkan itikad buruk tergugat, tetapi pembenaran hakim untuk menolak gugatan juga tidak cukup. Sedangkan pada kasus kedua, hakim menolak gugatan berdasarkan nebis in idem, yang bertujuan untuk mencapai kepastian hukum, sehingga pada putusan ini hakim lebih condong kepada positivisme. Positivisme membutuhkan aturan yang jelas agar tidak menimbulkan multitafsir. Namun, undang-undang merek dan indikasi geografis tidak memberikan pengaturan yang lengkap tentang merek terkenal. Akibatnya, masalah dan konflik sering muncul dalam praktik ketika menyangkut perlindungan merek terkenal
Disparitas Sistem Pidana dalam Undang-Undang Keimigrasian Indonesia Tahun 2011
Full text linkThe Criminal Provisions in Indonesian Immigration Law of 2011 are designed as acts of legislation for preventing transnational organized crimes in Indonesia. This law has existed for more than 10 years and has been no critical evaluation of the immigration criminal provisions. The construction of the criminal system has a non-uniform pattern of penal policy formation. This research employed the doctrinal research method with deductive reasoning that analyzed Articles on immigration criminal provisions from the perspective of Jeremy Bentham’s theory of punishment analyzing the quality of criminal Articles. The results indicate that there are reactive and not pre-empting immigration criminal provisions, poor criminal provisions during immigration examinations, disparities in Judge’s decisions at courts, varied patterns of punishment and sanctions, and inconsistency of criminal liability arrangements against corporations. Reconstruction of immigration criminal Articles is urged to achieve Bentham’s principles and objectives of the law in sentencing. Criminal Articles should be dominated to prevent cross-border crimes during immigration clearance.Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Keimigrasian Indonesia Tahun 2011 dirancang sebagai suatu peraturan perundang-undangan untuk mencegah kejahatan transnasional terorganisir di Indonesia. Undang-undang ini telah ada selama lebih dari 10 tahun dan belum terdapat evaluasi kritis terhadap ketentuan pidana keimigrasian. Konstruksi sistem pidana memiliki pola pembentukan kebijakan pemidanaan yang tidak seragam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal dengan penalaran deduktif yang menganalisis pasal-pasal ketentuan pidana keimigrasian dari sudut pandang teori pemidanaan Jeremy Bentham yang menganalisis kualitas pasal-pasal pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketentuan pidana keimigrasian yang reaktif dan tidak dimaksudkan sebagai Tindakan pencegahan, ketentuan pidana yang kurang baik selama pemeriksaan keimigrasian, disparitas putusan hakim di pengadilan, pola pemidanaan dan sanksi yang bervariasi, dan inkonsistensi pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi. Rekonstruksi pasal-pasal pidana keimigrasian didesak untuk mencapai prinsip-prinsip Betham dan tujuan tujuan hukum dalam penjatuhan pidana. Pasal-pasal Pidana harus didominasi untuk mencegah kejahatan lintas batas selama pemeriksaan imigras
Perluasan Konsep Defensive dan Positive Protection serta Langkah-Langkah Perlindungan Indikasi Geografis sebagai bagian dari Kekayaan Intelektual Komunal
Full text linkThe concept of defensive and positive law on Communal Intellectual Property in its development is not sufficient to provide protection for developing countries, including Indonesia, which contain a wealth of living and non-living natural resources. The wealth of these natural resources is often claimed by a foreign nation, either in the form of patents or brands that are economically profitable, without mentioning the source and origin of the discovery. One of them is the claim of a foreign brand which is indicated as geographically originating from Indonesia. This research aimed to offer an idea of the expansion of the protection concept and measures that need to be taken by the government to protect Indonesian Geographical Indications. The method applied in this research was a study of literature sourced from national and international journals through the use of internet media. The results of the study concluded that, First, the defensive and positive legal protection concept that has been known so far requires expansion by adding the protection concept economically in the manner of streamlining a clear management framework from the Regional Government. The said framework must be carried out from upstream to downstream, by ensuring that in the end, the registration of Geographical Indication must be able to prosper the community. Second, the protection of Geographical Indication must be carried out utilizing: Accelerating the collection of data on Geographical Indication nationally, Guiding and supervising the Regional Government to develop local products that have the potential for Geographical Indication, and Establishing special laws.Konsep hukum defensive dan positive Kekayaan Intelektual Komunal dalam perkembangannya belum cukup memberikan perlindungan bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, yang memiliki kekayaan sumber daya alam hayati dan non hayati. Kekayaan sumber daya alam tersebut tidak jarang di klaim oleh pihak asing, baik dalam bentuk paten maupun merek yang menguntungkan secara ekonomi, tanpa menyebutkan sumber dan asal penemuan tersebut. Salah satunya adalah klaim merek asing yang terindikasi secara geografi berasal dari Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menawarkan gagasan perluasan konsep perlindungan dan langkah-langkah yang perlu dilakukan pemerintah untuk melindungi Indikasi Geografis Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah studi literatur yang bersumber dari jurnal nasional dan internasional melalui pemanfaatan media internet. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, Pertama konsep perlindungan hukum defensive dan positive yang sudah dikenal selama ini memerlukan perluasan dengan menambahkan konsep perlindungan secara ekonomi dengan mengefektifkan kerangka kerja manajemen yang jelas dari Pemerintah Daerah. Kerangka kerja dimaksud harus dilakukan sejak dari hulu sampai ke hilir, dengan memastikan bahwa pada akhirnya pendaftaran Indikasi Geografis harus bisa mensejahterakan masyarakat. Kedua perlindungan Indikasi Geografis harus dilakukan dengan langkah-langkah yaitu: Percepatan pendataan Indikasi Geografis secara nasional, Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah untuk mengembangkan produk lokal yang memiliki potensi Indikasi Geografis dan Pembentukan undang-undang khusus
Penanganan Hak Atas Perumahan yang Layak terkait Backlog Di Masa Pandemi COVID 19: Studi Kasus di Kota Samarinda
Full text linkBacklog issues were the main problems during the pandemic. Samarinda City Government istrying to overcome this by presenting affordable housing with the concept of the welfare state (wohlfahrtsstaat). However, this has not been realized, especially for the homeless and People with Social Welfare Problems (PMKS). This study aims to analyze the Samarinda City Government’s effort to overcome the backlog issue to fulfill the right to decent housing for PMKS. This research used a juridical normative method by statute and a case study approach with legal sociological. The results show the housing rights fulfillment in Samarinda City has not been fulfilled as a crucial issue to mitigate the spread of Covid-19. The policy implications are still in conflict with constraints such as land availability and are not yet equity-oriented. It is necessary to synchronize policy arrangements with the fulfillment of rights through human rights conventions which are ratified by the Samarinda City Government on availability, affordability, and sustainability aspects.Isu backlog menjadi permasalahan utama perumahan di tengah pandemi Covid-19. Pemerintah Kota Samarinda berusaha mengatasi dengan rumah layak huni yang terjangkau dan sesuai konsep negara kesejahteraan (wohlfahrtsstaat). Namun, hal ini belum dapat diwujudkan terutama bagi tunawisma dan PenyandangMasalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Penelitian ini bertujuan menganalisis upaya Pemerintah Kota Samarinda mengatasi isu backlog untuk memenuhi hak atas perumahan layak bagi PMKS. Penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis dengan pendekatan studi kasus dan pendekatan sosiologis hukum. Hasil penelitian menunjukkan pemenuhan hak atas perumahan yang layak di Kota Samarinda belum terpenuhi dan menjadi isu krusial dalam upaya mitigasi penyebaran Covid-19. Implikasi kebijakan masih berbenturan dengan kendala seperti ketersediaan lahan dan belum berorientasi pada pemerataan. Oleh karena itu, perlu dilakukan sinkronisasi pengaturan kebijakan dengan pemenuhan hak melalui konvensi HAM yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah Kota Samarinda terkait aspek ketersediaan, keterjangkauan dan keberlanjutan
The Effect of the Arrangement to Implement Local Working of Patents on the Policy of State’s Responsibility in Fulfilling Public Accessibility Rights to Patent Medicine
Full text linkThe amendment of Article 20 of Law Number 13 of 2016 concerning Patents through Article 107 of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation raises concern. The public shows concern that their accessibility rights to get medicines in order to fulfill the right to health will be restricted. There is a conflict of interest between Government of Indonesia’s obligation to fulfill its citizen’s right to access medicine and its commitment to international agreements. This study used a doctrinal approach by analyzing secondary data. Specifically, it analyzed various policies related to the provision of medicines by government as part of it s obligations to fulfill the right to health of its citizens. The results of this study conclude that the state’s obligation to fulfill the accessibility of patent medicine is carried out through several policies. These policies include the policy on the development of the pharmaceutical industry for medicine raw materials and innovative medicine. There is also the policies on ensuring the safety and efficacy of medicine through medicine registration. The government also fulfills the accessibility of patent medicine through the policies for medicine availability in urgent circumstances with the implementation of patent held by the government (governmental use). In addition, there is also the policy of independence in the use of domestically produced medicine. The policy on the obligation to apply local patent that can be replaced by importing does not really affect the availability of patent medicine. It is because the technological capabilities of the pharmaceutical industry are still limited to the ability to formulate medicine. Indonesian pharmaceutical industry does not yet have the ability for the development of innovative medicine. Furthermore, the government issues various policies and regulations to facilitate the acceptance of qualified generic medicine. It is done to meet the needs of the community, as well as to fulfill the right to health for the community as part of the state’s obligations. Indonesia as a country rich in bio-diversity needs mandatory policies for national pharmaceutical companies to develop raw materials for biopharmaceutical medicine
Implementation of the Clearance Settlement System for International Arrival and Departures of Immigration Juanda Surabaya
Full text linkThe Juanda Surabaya Immigration Manifest System application is an innovation implemented at the Class I Immigration Office for Surabaya Immigration Checkpoint. The implementation of this policy is intended as a basis for making decisions and evaluating the performance that has been carried out. The manifest system is a clearance process to obtain permits for international departures and arrivals. The clearance process is very vital, especially in the supervisory function on aspects of immigration inspection as the enforcement of state sovereignty. It is considered vital because Indonesian citizens and foreign nationals who will enter or leave Indonesian territory will be filtered through the clearance process .This research was conducted by implementing George C. Edward III theory which puts forward4 (four) variables. These variables include communication, resources, attitudes or tendencies (disposition), and bureaucratic structure. A mixed-method of qualitative and quantitative analysis was used for this study. The results obtained are 3.40; 2.04; 3.83 and 3.43;. They show that the manifest system as the completion of the clearance process is a system that can be used as a reference to be implemented at Immigration Checkpoint (TPI), especially at international airports throughout Indonesia
Penal Mediation as a Medical Dispute Settlement for Hospital Malpractice Cases in Indonesia
Full text linkPenal Mediation is an alternative form of case settlement that originates with the idea of restorative justice. Seeing a large number of medical personnel being convicted in malpractice cases (primum remedium), mediation in dispute settlement for malpractice cases in hospitals becomes the concept of victim protection, harmonization, and overcoming rigidity/ formality in the applicable system. Therefore, the purpose of this study is to find solutions to avoid the adverse effects of the Criminal Justice System with the concept of mediation as an effort to resolve malpractice cases in the future. This paper used normative legal research or library research with a statute, conceptual, and comparative approach. The nature of the research used in this study is descriptive-prescriptive. The author used content analysis. The findings of this study are meant to provide an alternative solution to punishment which should be a last resort (ultimum remedium) from law enforcement in the form of non-litigation settlement through mediation.
Legal Certainty of Suspension of Debt Payment Obligations Proceedings during The Covid-19 Pandemic Period
Full text linkDuring the Covid-19 pandemic period, the Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) Proceedings at the Commercial Court in Indonesia are now carried out online. The implementation of Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) Proceedings Online in the Commercial Court during the Covid-19 pandemic period was carried out based on the Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia (PERMA) Number 1 of 2019 and the Decree of the Chief Justice of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 109/KMA/SK/IV/2020. However, the implementation of Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) Proceedings Online during the Covid-19 pandemic period in every Commercial Court in Indonesia varies, depending on the conditions and facilities at the Commercial Court. In response to this, since the beginning of 2022, the Supreme Court has drawn up a draft amendment to PERMA Number 1 of 2019 and formed technical instructions for amendments to PERMA Number 1 of 2019 which the preparation is still ongoing until August 2022. This research was conducted using a normative juridical law research method. This study discusses the amendments to PERMA Number 1 of 2019 and the draft technical instructions for amendments to PERMA Number 1 of 2019. The results of the study showed that the draft amendments to PERMA Number 1 of 2019 and the draft of technical instructions for amendments to PERMA Number 1 of 2019 still do not regulate the implementation of creditor meetings and online voting. In this regard, it is recommended that the Supreme Court add rules regarding guidelines for conducting creditor meetings and online voting in the Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) Proceedings Online process so that the Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) Proceedings Online process in all Commercial Courts is uniform and provides legal certainty for the parties
Song and Music Information Systems as a Protection of Song Copyrights in Indonesia
Full text linkThe Indonesian government issues Regulation Government Number 56 of 2021 concerning Management Royalty Right Create Song and or Music as well as Regulation of the Minister of Law and Rights basic Man Number 20 of 2021 concerning Regulation Implementation Regulation Government Number 56 of 2021 concerning Management Royalty Right Create Song and or Music as regulation implementation from Law No. 28 of 2014 concerning Right Create. One points urgent from second regulation the is mandate formation and development System Information Song and or Responsible music answer on administration and management royalty right create on songs and music used by users as a system integrated information. System Information Song and or Music is one effort government for give protection law on right create songs and music owned by creator. This post will use method study qualitative with approach descriptive comparing evaluation existence System Information Song and or Relative music new in Indonesia with practice international, in Thing this is United States of America as a country with industry music largest and commercialization. right create digital song has been recognized by wide
Overview of Sabang Class II Checkpoint Immigration Office Authority of Foreign Ship and Solution Effort
Full text linkThis study aims to examine the Immigration authority of a foreign ship which was delegated by the Police who were arrested on suspicion of narcotics crimes committed by its crews. The ship entered Indonesian territory with an emergency status in November 2019. The crews and the ship were handed over to Sabang Immigration Office. The crews of the ship were subject to Immigration Administrative Action by being placed in the Medan Immigration Detention Center. Meanwhile, the ship became the responsibility of the Sabang Immigration Office. What is the authority of the Immigration Office against foreign ships for alleged narcotics crimes and what are the efforts made by Sabang Immigration? The qualitative research methodology in this research used data collected from various sources. The results of this study are based on the laws and regulations in force in Indonesia. They include the Immigration regulations which explain that the Immigration Office does not have authority over the ship since it is not in the realm of Immigration investigation. The Immigration Office sought to resolve the ship's problem by actively working with relevant agencies and coordinating with the leadership for instructions and directions