University of Surabaya Journal
Not a member yet
4058 research outputs found
Sort by
PERBAIKAN TATA LETAK GUDANG DAN SISTEM MANAJEMEN GUDANG DI BONCHEL PETSHOP SURABAYA
Get PDFAbstract — Bonchel Petshop is a company engaged in the sale of pet supplies from food, snacks, medicine, cages to accessories. In the Bonchel Petshop business, it does not only sell pet equipment, but also has grooming and lodging and mating services, especially for cats. The layout of the Bonchel Petshop warehouse is still messy because incoming goods from suppliers to the warehouse are still randomly placed in the warehouse. The location for the placement of incoming goods is not placed according to the category. This probl em makes the time for taking orders by warehouse staff to be ineffective and ineffective. Data collection for this study was carried out by conducting interviews and historical data from the Bonchel Petshop warehouse. The method used in placing goods on shelves uses the classed-based storage method in which goods are placed according to the category of goods. The purpose of using this method is to increase the effectiveness and efficiency of time in searching for goods by warehouse staff. Data processing is done by ABC analysis to determine the level of frequency of incoming and outgoing goods to the warehouse. Category A ranking has a frequency requirement of 80% for the frequency of goods taking, B-rank category has a 15% proportion requirement and C ranking category has a 5% percentage requirement for goods in and out. Category ranking A is obtained by a wide rack of 26 m2. Rank B has a shelf area of 6 m2 and category C rank has a shelf area of 4 m2. From the results of these calculations, Bonchel Petshop requires adding shelves to 8 racks and 5 pallets to store products in the warehouse based on warehouse stock data for 6 months. Adding shelves and reducing pallets results in the aisle on the 1st floor being 29.6 m2 and the 2nd floor being 25.35 m2. Data collection was carried out by observing for three days at the Bonchel Petshop and obtaining an average proportion of search time savings in the tourist layout design of 25% from the initial layout.
Keywords: warehouse layout, abc analysis
Abstrak—Bonchel Petshop merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang penjualan perlengkapan hewan peliharaan dari makanan, snack, obat, kandang hingga aksesoris. Dalam bisnis Bonchel Petshop tidak hanya menjual perlengkapan hewan peliharaan namun memiliki jasa grooming dan tempat penginapan maupun kawin khususnya untuk kucing. Tata letak gudang Bonchel Petshop masih berantakan dikarenakan penempatan barang masuk dari supplier ke gudang masih ditempatkan secara acak di gudang. Lokasi penempatan barang yang masuk tidak ditempatkan sesuai kategori. Masalah tersebut membuat waktu picking order oleh staf gudang menjadi tidak efesien dan efektif. Pengumpulan data untuk penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara dan data histor y dari gudang Bonchel Petshop. Metode yang digunakan dalam penempatan barang di rak menggunakan metode classed-based storage yang mana barang diletakkan sesuai dengan kategori barang. Tujuan penggunaan metode tersebut untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi waktu dalam pencarian barang oleh staf gudang. Pengolahan data dilakukan dengan analisis ABC untuk mengetahui tingkat frekuensi keluar masuk barang ke gudang. Kategori ranking A memiliki ketentuan presentase frekuensi pengambilan barang sebesar 80%, kategori ranking B memiliki ketentuan persentase sebesar 15 % dan untuk kategori ranking C memiliki ketentuan presentase frekuensi keluar masuk barang sebesar 5%. Kategori ranking A didapatkan luas rak sebesar 26 m2. Ranking B memiliki luas rak sebesar 6 m 2 dan kategori ranking C didapatkan luas rak sebesar 4 m2. Dari hasil perhitungan tersebut Bonchel Petshop membutuhkan penambahan rak menjadi 8 rak dan 5 pallet untuk menyimpan produk yang ada di gudang berdasarkan data stok gudang selama 6 bulan. Adanya penambahan rak dan pengurangan pallet maka di dapatkan aisle lantai 1 menjadi 29,6 m2 dan lantai 2 menjadi 25,35 m2. Pengambilan data dilakukan dengan cara melakukan pengamatan selama tiga hari di Bonchel Petshop dan mendapatkan persentase rata -rata penghematan waktu pencarian pada rancangan layout usulan sebesar 25% dari layout awal.
Kata kunci: tata letak, analisis ab
Willingness to Pay for COVID-19 Vaccines in Indonesia: A Thematic Analysis: [Kesediaan Membayar Untuk Vaksinasi COVID-19 di Indonesia: Studi Analisis Tematik]
Get PDFDuring the pandemic, the Indonesian government has striven to implement steps to prevent and control the impacts of COVID-19, one of which is through a free program of vaccinations, from the first to the third dose (booster), in order to raise herd immunity. Although these were free, the take-up of the booster vaccination has been slow. This study was aimed at exploring individual preparedness to pay for COVID-19 vaccination, if the government was no longer to pay for these vaccines. The study was conducted using a quantitative approach, employing thematic analysis techniques. The participants comprised 27 people, with their ages ranging from 18-83 years. The results of the study found there were two principle themes (or factors) influencing the preparedness to pay for vaccinations, those of: (1) drive; and (2) deterrent. The drive factor comprised the aspects which supported the public in being prepared to receive, and pay for, vaccinations; these being the obligations to adhere to the regulations of government and institutions, to receive social assistance (welfare), and to ensure personal protection. The deterrent factor comprised the aspects which made the public reluctant to pay for the vaccinations, amongst others being the framing of information about the side-effects of the vaccine, the non-halal (religiously acceptable) composition of the vaccine, and the feeling of satisfaction after having received two doses. Amongst all of these factors, the obligatory nature of vaccination was the aspect most influencing the preparedness to pay. This study provides a picture of why the public may be prepared to pay for the vaccine, the factors which may elevate and depress their preparedness to pay, and thoughts about the costs of the vaccine, which may be the benchmarks in planning policies related to health behavior. The plans of the government to make COVID-19 vaccination subject to payment require assessment of the cost of the vaccine, because this will influence the number of members of the public who are prepared to pay to receive vaccination. This may certainly influence the level of public immunity to COVID-19, in the long term.
Selama pandemi, pemerintah Indonesia berupaya melakukan pencegahan dan penanganan dampak COVID-19, salah satunya melalui program vaksinasi gratis dari dosis pertama hingga dosis ketiga (booster) untuk meningkatkan herd immunity. Meskipun gratis, laju vaksinasi booster lambat meningkat. Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi kesediaan individu untuk membayar vaksin COVID-19 jika pemerintah tidak lagi membiayai vaksinasi COVID-19. Studi dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis tematik. Partisipan terdiri dari 27 orang dengan rentang usia antara 18-83 tahun. Hasil studi ini menemukan dua tema utama yang memengaruhi kesediaan membayar vaksin: (1) faktor pendorong (drive); dan (2) faktor penghalang (deterrent). Faktor pendorong (drive) terdiri dari aspek yang mendorong masyarakat untuk bersedia mendapat dan membayar vaksin, yaitu kewajiban untuk mengikuti aturan pemerintah dan institusi, mendapatkan bantuan sosial, dan untuk perlindungan diri. Faktor penghalang (deterrent) merupakan aspek yang membuat masyarakat enggan membayar vaksin, antara lain framing informasi efek samping vaksin, komposisi vaksin yang tidak halal, dan merasa puas dengan dua dosis. Di antara seluruh faktor tersebut, kewajiban vaksinasi adalah aspek yang paling memengaruhi kesediaan membayar. Studi ini memberikan gambaran mengapa masyarakat bersedia membayar untuk vaksin, faktor yang dapat meningkatkan dan menurunkan kesediaan mereka untuk membayar vaksin, dan perkiraan harga vaksin COVID-19 yang dapat menjadi tolok ukur dalam merancang kebijakan terkait perilaku kesehatan. Rencana pemerintah untuk menjadikan vaksinasi COVID-19 sebagai vaksinasi berbayar membutuhkan asesmen mengenai harga vaksin karena akan memengaruhi seberapa banyak masyarakat yang bersedia untuk mengeluarkan biaya sendiri demi mendapatkan vaksinasi. Hal ini tentu dapat memengaruhi tingkat kekebalan masyarakat melawan COVID-19 dalam jangka panjang
The Impact of Health Message on People's Attitude Toward Wearing a Mask: The Moderating Role of Self-Construal: [Dampak Pesan Kesehatan Terhadap Sikap Penggunaan Masker: Peran Moderasi Self-Construal]
Get PDFWith the rising case of COVID-19, governments worldwide have recommended that every citizen wear a face mask or a cover in public places where practicing social distancing would be difficult. However, many people refuse to wear masks. This study will investigate why some people refuse to wear masks in public despite clear health benefits. Using two experimental studies, 100 participants living in the United States of America were recruited from Amazon Mechanical Turk (MTurk) for Study 1, while 96 participants living in the United States of America were also recruited from Amazon Mechanical Turk (MTurk) for Study 2. The results show that perceived severity is vital in encouraging people to wear masks. People see what they want to see. Perceived severity has a direct effect and mediated effect. This is consistent with the health belief model, suggesting that a high perceived disease severity causes proactive health-protection behaviors. Furthermore, the results show self-construal moderates the relationship between perceived severity and people's attitude toward wearing a mask. This study will make several theoretical contributions to social marketing, working on health message campaigns. The government and health officials need to work together to create a consistent message on the virus's severity. In addition, government, social marketers, and public officials need to create a distinct message to target two different segments (interdependent vs. independent individuals). This is one of the first few studies exploring the impact of self-construal on health message campaigns related to a disease such as COVID-19.
Dengan meningkatnya jumlah kasus COVID-19, pemerintah di seluruh dunia merekomendasikan bahwa tiap warga negara menggunakan masker atau penutup wajah di tempat publik ketika praktik social distancing sulit dilaksanakan. Walaupun demikian, banyak orang menolak menggunakan masker. Studi ini menyelidiki mengapa sejumlah orang menolak menggunakan masker di tempat publik, walaupun ada banyak keuntungan secara medis. Dalam studi ini, ada dua studi eksperimen yang dilaksanakan, yaitu Studi 1 dengan 100 partisipan yang tinggal di Amerika Serikat dan Studi 2 dengan 96 partisipan yang tinggal di Amerika Serikat. Partisipan kedua studi tersebut direkrut menggunakan Amazon Mechanical Turk (MTurk). Hasil studi menunjukkan bahwa tingkat keparahan penting dalam mendorong orang untuk menggunakan masker. Manusia melihat apa yang ingin dilihat. Persepsi atas tingkat keparahan memiliki efek langsung dan efek mediasi. Hal tersebut konsisten dengan health belief model, ketika persepsi atas tingkat keparahan yang tinggi menyebabkan perilaku perlindungan kesehatan yang proaktif. Lebih lanjut, hasil juga menunjukkan bahwa self-construal memoderasi hubungan antara persepsi atas tingkat keparahan dan sikap terhadap menggunakan masker. Studi ini berkontribusi secara teoretis terhadap social marketing, terutama kampanye pesan kesehatan. Pejabat pemerintah dan kesehatan perlu bekerja sama dalam menciptakan pesan yang konsisten sehubungan dengan keparahan virus. Selain itu, pemerintah, social marketers, dan pejabat publik perlu menciptakan pesan khusus untuk dua kategori target berbeda (individu interdependen vs. independen). Studi ini merupakan salah satu studi pertama yang membahas dampak self-construal pada kampanye pesan kesehatan, terkait dengan penyakit seperti COVID-19
PERAN KEADILAN PROSEDURAL DAN KEADILAN ANTAR PRIBADI DALAM MENENTUKAN KEBERHASILAN DAN KEPUASAN PENANGANAN KOMPLAIN
Get PDFService companies often face complaints due to the challenges of providing standardized services. Unlike manufacturers that produce standardized products using machines, service companies are more susceptible to consumer complaints. Procedural justice and interpersonal justice are factors that determine the success rate of complaint handling. This study aims to examine the impact of procedural justice and interpersonal justice on complaint satisfaction through complaint handling. The study adopted a quantitative approach and involved a sample of 181 respondents, specifically consumers who have filed complaints with service companies. The test results demonstrate that both procedural justice and interpersonal justice significantly influence the effectiveness of complaint handling. The research also confirms that complaint satisfaction is influenced by both procedural justice and interpersonal justice. The study's findings indicate that successful complaint handling partially mediates the relationship between procedural justice, interpersonal justice, and complaint satisfaction. This research underscores the importance of procedural justice and interpersonal justice for service companies. They should prioritize complaint handling to establish customer loyalty and prevent negative word-of-mouth
Limit of Detection Test on Salmonella spp testing on Processed Food Products Egg Pindang According to ISO 16140-3: 2021
Get PDFAbstract—The development of pathogenic bacteria detection methods in food products has led to the emergence of faster, shorter, and more efficient techniques. However, when choosing a reference method for testing, it is crucial to ensure its reliability. The purpose of this study was to determine the limit of detection (LOD) for Salmonella testing in processed chicken egg food products (Pindang Egg). The research aims to provide valuable information and serve as a reference for similar studies. The method used in this study follows ISO 6579-1:2017, while the detection limit is determined according to ISO 16140-3:2021. The results from observations on pre-enrichment and enrichment media showed that all inoculated samples exhibited a color change to cloudy, indicating bacterial growth in the media. Isolation on selective media and conformational tests confirmed 100% positivity for all samples in contamination variations of 11, 3.67, and 1.22. However, for contamination variation of 0.41, only 75% of the analyzed test data detected the presence of Salmonella, with 1 out of 4 replications not detecting it (approximately 20% failure rate). In conclusion, the lowest LOD value that can be reliably detected is 100% in the contamination variation of 1.22, while for the 0.41 variation, the detection rate only reaches 75% of the analyzed test data.
Keywords: bacteria, eggs, pathogen, salmonella
Abstrak—Pengembangan metode deteksi bakteri patogen dalam produk pangan telah menghasilkan teknik yang lebih cepat, lebih singkat, dan lebih efisien. Namun, saat memilih metode referensi untuk pengujian, sangat penting untuk memastikan kehandalannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan batas deteksi (LOD) untuk pengujian Salmonella dalam produk pangan telur ayam olahan (Pindang Egg). Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi berharga dan menjadi referensi untuk penelitian serupa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini mengikuti ISO 6579-1:2017, sementara batas deteksinya ditentukan sesuai dengan ISO 16140-3:2021. Hasil pengamatan pada media pra-pemupukan dan pemupukan menunjukkan bahwa semua sampel yang diinokulasi menunjukkan perubahan warna menjadi keruh, menandakan pertumbuhan bakteri dalam media. Isolasi pada media selektif dan uji konformasi mengkonfirmasi positivitas 100% untuk semua sampel dalam variasi kontaminasi sebesar 11, 3,67, dan 1,22. Namun, untuk variasi kontaminasi sebesar 0,41, hanya 75% data uji yang dianalisis mendeteksi keberadaan Salmonella, dengan 1 dari 4 replikasi tidak mendeteksinya (sekitar 20% tingkat kegagalan). Sebagai kesimpulan, nilai LOD terendah yang dapat dideteksi dengan handal adalah 100% dalam variasi kontaminasi sebesar 1,22, sementara untuk variasi 0,41, tingkat deteksinya hanya mencapai 75% dari data uji yang dianalisis.
Kata kunci: bakteri, telur, patogen, salmonella
 
PSAK 72: EVALUASI PENERAPAN AKUNTANSI PADA PERUSAHAAN PENGEMBANG REAL ESTATE DI BATAM
Get PDFThe PSAK 72 regarding Contract Revenue from Customers effective as of 2020, which replaces some of the old rules, has focused on the migration of revenue recognition at PT. RPM is one of the real estate development companies on Batam Island. This comparative quantitative descriptive research aims to analyze the differences in revenue recognition reported by companies when implementing and not implementing PSAK 72. Data collection uses interview methods and documentation related to income transactions for the period October to December 2020. This research found that the 2020 reporting of PT. RPM still uses the old rules. There are seven types of income for PT. RPM are fine revenue, first-party fee revenue, cancellation revenue, other revenue, rent revenue, waarmerking revenue, and giro service revenue. The types of revenue that are not included in the PSAK 72 standard are other revenue, rent revenue, and giro service revenue. PSAK 72 set that revenue can be recognized when the performance obligation has been fulfilled or the transaction in the form of a contract has been completed. All transactions related to contract revenue in October-December 2020 have been fulfilled or the performance obligations to customers have been completed. The analysis of the calculation of total revenue if implementing PSAK 72 and not implementing PSAK 72 is the same as the amount reported in 2020
Due Process in a Search of Electronic System by Patrol Officer
Get PDFThe criminal justice system provides the legal framework for a fair and justifiable search. A search is justifiable when there is a search warrant or strong suspicion of crime by the police. However, instances of coercion and arbitrary acts by law enforcement officers still occur in practice, as seen in the case portrayed in East Jakarta. While this case does not represent the behaviour of all law enforcement officers, the standard for a fair search must be enforced. This article discusses the legal procedures for conducting a justifiable search of electronic systems suspected to be a tool of crime and evaluates whether such a search would violate the right to privacy. The article provides an academic discussion and evaluation of criminal law procedures in practice, using doctrinal research to scrutinize the provisions within the Electronic Information and Transaction Law (EITL), Criminal Procedure Law (CPL), and Personal Data Protection Law (PDPL) to determine the parameters of a justifiable search of an electronic system that conforms to the due process of law. Additionally, a comparison between the PDPL and the UK GDPR, as well as the 2018 Data Protection Act, was conducted to evaluate the privacy provisions in a search activity by law enforcement officers. The research finds that not every patrol officer has the justified measures to conduct a search on an alleged person, unless there is enough probable cause as stipulated in the CPL. Searches of civilian cell phones that are not in accordance with CPL, EITL, and PDPL should be considered illegal, and the officer who conducts them should be held accountable, both legally and ethically
Relevansi Hukum Administrasi Negara Dengan Peraturan Daerah (Perda) Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 Mengenai Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila
Get PDFPancasila is the cornerstone of national and state ideology in the affairs of the country and state. The Indonesian populace still does not comprehend the significance of the values included in Pancasila, which prevents its proper implementation. Spreading the nation's ideals involves education in a significant way. Throughout Indonesia, the implementation of education must be a means to promote Pancasila values as well as an antidote to foreign values that are anti-Pancasila. This study analyzes Regional Regulation Number 1 Central Java Education Implementation in Central Java in 2019 as a means to socialize Pancasila values. To address these issues, legal research techniques are employed. the material was obtained through literature research and analyzed qualitatively. Conclusions are made using the deductive method. based on data analysis it can be concluded that the Central Java Regional Regulation No. 1/2019 is generally not against Pancasila values, but this Perda requires revision of the preamble and some articles to make it a more effective tool for implementing Pancasila. value for society
Perancangan Perangkat Makan Bersama Bertolak dari Tradisi Bajamba Minangkabau Menggunakan Metode Ekstraksi Unsur Visual
Get PDFAbstract—Bajamba is one of the communal dining activities in Indonesia from the Minangkabau tradition. The article views that the uniqueness of the Minangkabau Bajamba tradition can be applied to more contemporary tableware sets. This study aims to design a contemporary tableware set using ceramic materials by emphasizing the application of the visual elements of traditional trays and cloth covers of Minangkabau. The number of people, as well as the types and the number of menus in the Bajamba meal, are the main references for the tableware set design. The decision on the dimensions, shape, and concept of the tableware set refers to the Bajamba tradition of dining. This study offers a tableware set design consisting of a tray with a diameter of 50 cm, four small plates, and four plates of curry sauce. The comprehensive prototyping test results show that the process of making a tray requires a plate with a diameter of approximately 55 cm, so it requires a large drying furnace. This design offers its uniqueness inspired by the Bajamba tradition which can provide a different and enjoyable dining experience. In addition, its use can help preserve the Bajamba Minangkabau tradition through the use of tableware sets inspired by this tradition.
Keywords: bajamba, tableware set, communal dining, tradition, minangkabau
Abstrak—Bajamba merupakan salah satu tradisi makan bersama di Indonesia yang berasal dari Minangkabau. Artikel ini memandang bahwa keunikan tradisi bajamba Minangkabau dapat diterapkan kepada perancangan perangkat makan bersama yang lebih masa kini. Perancangan ini bertujuan untuk menghasilkan desain set perangkat makan bersama dari bahan keramik dengan menekankan pada terapan unsur visual dulang dan dalamak tradisional Minangkabau. Jumlah kumpul orang, serta jenis dan jumlah menu dalam sajian Bajamba menjadi referensi utama dalam memutuskan desain. Keputusan dimensi, bentuk dan konsep perangkat makan mengacu pada aktivitas makan tradisi bajamba. Perancangan ini menghasilkan satu set perangkat makan bersama yang terdiri dari satu dulang berdiameter 50 cm, empat piring kecil, dan empat piring kuah gulai. Hasil uji coba purwarupa menunjukkan bahwa proses membuat dulang memerlukan plat berdiameter kurang lebih 55 cm sehingga memerlukan tungku pengering yang besar. Desain ini menawarkan keunggulan berupa keunikan tersendiri yang terinspirasi dari tradisi Bajamba yang dapat memberikan pengalaman makan yang berbeda dan menyenangkan. Selain itu, penggunaannya dapat membantu melestarikan tradisi Bajamba Minangkabau melalui penggunaan perangkat makan yang terinspirasi dari tradisi tersebut.
Kata kunci: bajamba, perangkat makan, makan bersama, tradisi, minangkaba
TANGGUNG GUGAT PIHAK YANG MENGGANDAKAN DAN MEMPUBLIKASI LAGU “AKAD” TANPA IZIN PENCIPTA
Get PDFAbstract— Songs or music are forms of creation that are protected by Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. Songs or music are works in the field of art that can be enjoyed by the general public through various media, one of which is YouTube and song-streaming activities. Songs or music are produced by creators based on inspiration, thoughts, abilities, imagination, and skills or expertise which are then realized in a real or concrete form and are original. A songwriter or music has a copyright, copyright is an exclusive right that arises automatically when the creation is realized in a real or concrete form. Song or music copyright consists of moral rights and economic rights and is a form of protection and appreciation for the creators of songs or music. However, irresponsible parties often violate the copyright of a songwriter or music, resulting in the creator experiencing losses. Like the song "Akad" which was composed by MID as the vocalist of PT Band and announced through the PT Band Youtube account then, it was covered by HD, changed, published to Youtube, and sold to digital song/music service providers, namely Spotify without permission from MID. This study aims to find out who is responsible for the losses suffered by MID for the act of publishing and selling the song "Akad" without permission from MID as the creator.
Keywords: copyright, creator, liability, song or music
Abstrak— Lagu atau musik adalah salah satu bentuk ciptaan yang dilindungi oleh Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Lagu atau musik merupakan karya di bidang seni yang dapat dinikmati oleh khalayak umum melalui berbagai macam media salah satunya melalui Youtube dan kegiatan streaming lagu. Lagu atau musik dihasilkan oleh pencipta berdasarkan inspirasi, pikiran, kemampuan, imajinasi dan keterampilan atau keahlian yang kemudian, diwujudkan dalam bentuk yang nyata atau konkret dan bersifat orisinil. Seorang pencipta lagu atau musik memiliki hak cipta, hak cipta adalah hak eksklusif yang timbul secara otomatis apabila ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata atau konkret. Hak cipta lagu atau musik terdiri dari hak moral dan hak ekonomi dan merupakan suatu bentuk perlindungan dan penghargaan kepada pencipta lagu atau musik. Namun, seringkali hak cipta seorang pencipta lagu atau musik dilanggar oleh pihak yang tidak bertanggung jawab yang mengakibatkan pencipta mengalami kerugian. Seperti halnya lagu “Akad” yang diciptakan oleh MID sebagai vokali Band PT dan diumumkan melalui akun Youtube Band PT kemudian, dinyanyikan ulang (cover) oleh HD, diubah, dipublikasi ke Youtube dan digandakan kepada pihak penyedia layanan lagu/musik digital yaitu Spotify tanpa izin dari MID. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah HD bertanggung gugat atas kerugian yang dialami oleh MID atas perbuatan mempublikasi dan menggandakan lagu “Akad” tanpa izin dari MID sebagai pencipta.
Kata kunci: hak cipta, lagu atau music, pencipta, tanggung guga