Direktori Jurnal Elektronik Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Mandailing Natal
Not a member yet
1167 research outputs found
Sort by
A AHLI WARIS PENGGANTI MERUSAK TATANAN HUKUM KEWARISAN ISLAM: Studi Kritis Terhadap Kompilasi Hukum Islam: Indonesia
Substitute heirs are a form of renewal of Islamic law in Indonesia which is then sublimated in the statutory regulations contained in the Compilation of Islamic Law (KHI). The granting of inheritance rights to substitute heirs is the result of ijtihad which is influenced by the sociological conditions of Indonesian society which also has three inheritance law systems, namely civil inheritance BW, Islamic inheritance and customary inheritance. The concept of inheritance in Indonesia at the practical level influences each other considering that the three inheritance models are applied in Indonesia. This research will reveal the concept of inheritance of substitute heirs contained in KHI which is different from the concept of inheritance contained in fiqh books whose designation has been explained in detail qath’i in the text. This type of research is descriptive qualitative based on literature research with analysts data through a descriptive critical analysis approach resulting in a responsive understanding of Islamic inheritance law. This study concludes that the granting of inheritance rights to substitute heirs is a form of modernization of inheritance law in Indonesia by considering the benefit side but creates several legal consequences by making Islamic inheritance law a law that is zanni dilalah so that it can be ijtihad, causing legal uncertainty and undermining the legal order of Islamic inheritance which is the consensus of the ulama.
Keywords: Substitute heirs, Islamic inheritance law, KHI
Substitute heirs are a form of renewal of Islamic law in Indonesia which is then sublimated in the statutory regulations contained in the Compilation of Islamic Law (KHI). The granting of inheritance rights to substitute heirs is the result of ijtihad which is influenced by the sociological conditions of Indonesian society which also has three inheritance law systems, namely civil inheritance BW, Islamic inheritance and customary inheritance. The concept of inheritance in Indonesia at the practical level influences each other considering that the three inheritance models are applied in Indonesia. This research will reveal the concept of inheritance of substitute heirs contained in KHI which is different from the concept of inheritance contained in fiqh books whose designation has been explained in detail qath’i in the text. This type of research is descriptive qualitative based on literature research with analysts data through a descriptive critical analysis approach resulting in a responsive understanding of Islamic inheritance law. This study concludes that the granting of inheritance rights to substitute heirs is a form of modernization of inheritance law in Indonesia by considering the benefit side but creates several legal consequences by making Islamic inheritance law a law that is zanni dilalah so that it can be ijtihad, causing legal uncertainty and undermining the legal order of Islamic inheritance which is the consensus of the ulama.
Keywords: Substitute heirs, Islamic inheritance law, KH
KOMUNIKASI SEBAGAI RESOLUSI KONFLIK DAN PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Dalam organisasi orang-orang yang dalam kelompok kerjanya berusaha mengembangkan keahlian dan pandangan mereka, yang kadang-kadang ada perbedaan tentang pekerjaan/tugasnya dengan pekerjaan/tugas kelompok lainnya. Ketika interaksi diantara mereka terjadi, maka konflik menjadi potensi untuk muncul. Dalam kehidupan berorganisasi setiap saat dapat terjadinya konflik baik berbentuk konflik antar individu sebagai anggota organisasi, maupun konflik antara anggota dengan organisasi. Kondisi konflik tidak menguntungkan bagi kepemimpinan karena akan menimbulkan berbagai kesulitan dalam menggerakkan anggota agar berkerja sama, dalam usaha mencapai tujuan bersama. Dalam kondisi ini partisipasi anggota tidak saja menurun, tetapi juga menghindar dan menantang sebagai pertanda kepemimpinan kurang atau tidak efektif. Konflik/pertentangan mendorong individu mencari teman menunjukkan solidaritas diri dan permasalahan, sehingga terjadi pengelompokan anggota yang bertentangan denagn yang lain, baik secara terang terangan maupun sembunyi-sembunyi
KOMUNIKASI KOMUNIKASI SIMBOLIK SEMANGKA DALAM MENYUARAKAN AKSI BELA PALESTINA MELALUI MEDIA SOSIAL: Komunikasi Simbolik Semangka
Symbolic Communication of Watermelon in Voicing Action to Defend Palestine Through Social Media. Social media is a very effective and efficient medium to use as a place to share or search for information. In using social media, there are various types of communication that can be carried out, including symbolic communication. The symbolic communication of watermelon which is used as a form of defense of Palestine using social media is very popular with users of social media platforms. This shows that there is a similarity in perception between the source and the target. This research was conducted to see the level of success of symbolic communication of watermelon via social media. The method in this research uses a qualitative approach with the library research method and a qualitative descriptive approach. The symbolic use of watermelon succeeded in conveying the message to the target and choosing social media as a place to convey information was the right choice. This research can open readers\u27 horizons and is expected to trigger other researchers to continue research.Komunikasi Simbolik Semangka Dalam Menyuarakan Aksi Bela Palestina Melalui Media Sosial. Media sosial adalah media yang sangat efektif dan efesien untuk digunakan sebagai tempat membagikan atau mencari informasi. Dalam penggunaan media sosial ada berbagai jenis komunikasi yang dapat dilakukan diantaranya adalah komunikasi simbolik. Komunikasi simbolik buah semangka yang digunakan sebagai bentuk pembelaan terhadap Palestina dengan menggunakan media sosial sangat ini sangat ramai dilakukan oleh para pengguna platform media sosial. Hal ini menunjukkan adanya kesamaan persepsi antara sumber dengan sasaran. Penelitian ini dilakukan untuk melihat tingkat keberhasilan komunikasi simbolik buah semangka melalui media sosial. Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode library research dan pendekatan deskriptif kualitatif. Penggunaan simbolik buah semangka berhasil menyampaikan pesannya kepada sasaran dan pemilihan media sosial sebagai tempat menyampaikan informasi adalah pilihan yang tepat. Penelitian ini dapat membuka cakrawala pembaca dan diharapkan dapat memicu peneliti lainnya untuk melanjutkan penelitian
PROBLEMATIKA DAKWAH ISLAM DI DESA HUTA BARGOT DOLOK KABUPATEN MANDAILING NATAL
Dakwah akan berperan penting di tengah masyarakat sebagai penunjang dalam meningkatkan religiusitas dalam memahami agama. Problematika yang terlihat mengenai dakwah yang terjadi di masyarakat Hutabargot, diantaranya da’i tidak menguasai sepenuhnya pemahaman tentang materi yang ingin didakwahkan di masyarakat bukan dari materi yang selayaknya diperlukan masyarakat. Penelitian ini menerapkan metode kualitatif untuk mengumpulkan data melalui wawancara dan menganalisisnya menggunakan pendekatan deskriptif analitik. Penelitian ini menunjukkan bahwa permasalahan dalam dakwah Islamiyah Di Desa Huta Bargot Dolok disebabkan oleh kurangnya pemahaman agama di kalangan masyarakat setempat serta dampak dari jenis pekerjaan yang dilakukan oleh mayoritas penduduk, seperti pekerja konstruksi dan petani atau perkebunan.Pendekatan yang diambil oleh para da\u27i untuk mengatasi permasalahan dalam dakwah Islamiyah di Desa Huta Bargot Dolok adalah melalui pelaksanaan dialog keagamaan antara pemerintah desa, tokoh agama dan masyarakat guna meningkatkan pemahaman agama dalam komunita
Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Bersyarat Di Kecamatan Panyabungan
Abstract: The purpose of this research is to determine the perspective of Islamic law on the practice of conditional social gatherings, especially in Siabu District. The method used is qualitative with a descriptive analysis approach. The activity carried out by researchers was conducting interviews with social gathering holders. In addition, data collection was carried out using literature, articles, journals and internet sites related to the research focus. The data source was obtained from primary data, namely field studies in social gathering holder housing. Meanwhile, secondary data was obtained from various sources of library materials which contain various matters related to social gatherings. The results of this research on conditional social gatherings are to find out how social gatherings are carried out in Panyabungan District, namely that social gatherings have various objects and patterns, which can be in the form of money, basic necessities, motorized vehicles, cellphones, sacrificial animals and so on. The patterns used also vary from lottery, savings, investment, gift, shot and so on. Social gatherings with this conditional system have been widely held, especially among women, such as women\u27s social gathering groups in several villages in Panyabungan District, Mandailing Natal Regency. In this social gathering, each social gathering holder has different conditions depending on the number of people and depending on the amount of money that must be paid, the payment schedule for the social gathering varies, some are once a week, some are twice a week and some are once a month.
Keywords: Islamic Law Perspective, Conditional Arisan
Abstrak: Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perspektif hukum islam terhadap praktis arisan bersyarat khususnya di Kecamatan Panyabungan. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Aktivitas yang dilakukan peneliti adalah melakukan wawancara dengan pemegang arisan. Disamping itu, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan literatur, artikel, jurnal dan situs internet yang berkaitan dengan focus penelitian. Sumber data diperoleh dari data primer, yaitu studi lapangan di kediaman pemegang arisan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai sumber bahan pustaka yang berisi tentang berbagai hal yang berkaitan dengan arisan. Hasil penelitian tentang arisan bersyarat ini adalah untuk mengetahui bagaimana arisan yang dilakukan di Kecamatan Panyabungan yaitu arisan memiliki objek dan pola yang beraneka ragam, bisa berbentuk uang, sembako, kendaraan bermotor, hp, hewan kurban dan lain sebagainya. Pola yang digunakan juga bervariasi mulai dari undian, tabungan, investasi, wadiah, tembakan dan lain-lain. Arisan dengan sistem syarat ini sudah banyak dilakukan, terutama pada kaum perempuan, seperti kelompok arisan perempuan di beberapa desa di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Dalam arisan ini dilakukan secara bergantian setiap pemegang arisan memiliki syarat yang berbeda-beda tergantung pada jumlah orang dan tergantung pada jumlah uang yang harus dibayar, jadwal pembayaran arisan pun berbeda-beda ada yang sekali seminggu ada yang dua kali seminggu dan ada juga yang sekali sebulan.
Kata Kunci : Perspektif Hukum Islam, Arisan Bersyara
DAMPAK PERKEMBANGAN E-COMMERCE TERHADAP BISNIS RITEL TRADISIONAL: PELUANG DAN TANTANGAN
Perkembangan teknologi informasi dan internet telah mengubah lanskap bisnis secara drastis, terutama di sektor ritel.Kemunculan e-commerce sebagai platform perdagangan elektronik telah memberikan peluang baru bagi bisnis ritel tradisional, namun juga menghadirkan tantangan yang signifikan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki dampak perkembangan e-commerce terhadap bisnis ritel tradisional, serta menganalisis peluang yang dihadirkan oleh e-commerce dan tantangan yang dihadapi oleh bisnis ritel tradisional dalam menghadapinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, melibatkan wawancara dengan pemilik bisnis ritel tradisional dan analisis literatur terkait. Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pemilik bisnis ritel tradisional dalam menghadapi perubahan yang disebabkan oleh perkembangan e-commerce
JUAL BELI BINATANG BUAS DALAM HUKUM ISLAM
Dalam hukum Islam sudah diatur mengenai aturan-aturan tertentu, agar tidak terjadi ketimpangan-ketimpangan yang menyebabkan konflik antar berbagai kepentingan. Aturan-aturan tersebut yaitu yang mengatur tentang hubungan hak dan kewajiban manusia dalam hidup bermasyarakat yaitu yang disebut dengan hukum muamalat. Kegiatan ekonomi merupakan suatu aspek dalam kehidupan masyarakat secara menyeluruh, disamping aspek sosial, budaya, hukum, politik, dan yang lainnya. Di dalam hukum Islam yang masuk kerangka muamalat yang mengkaji sistem dan konsep ekonomi yaitu suatu sistem yang dapat digunakan sebagai panduan manusia dalam menjalankan kegiatan ekonomi tersebut. Suatu sistem yang sudah diatur al-Qur’an dan al-Sunnah
Regulasi Kewenangan Pengawasan Pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Di Indonesia: Tentiyo Suharto, Abdul Saman Nst
Regulasi Kewenangan Pengawasan Pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Di Indonesia
Tentiyo Suharto1, Abdul Saman Nasution2
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal
Email: [email protected], [email protected]
Abstrak
Lembaga Keuangan Syariah (LKS) memiliki kewajiban untuk mengembangkan sistem tata kelola yang dapat menjamin terlaksananya prinsip-prinsip syariah pada seluruh produk, instrumen, operasi, praktek, dan manajemen LKS. Sistem tata kelola ini dibutuhkan oleh LKS demi menumbuhkan kepercayaan dari para stakeholders dan publik secara umum bahwa seluruh praktek dan aktivitas yang dilakukan sudah sesuai dengan syariah. Sistem tata kelola ini juga diperlukan untuk menghindari terjadinya risiko syariah (shariah risk), yaitu suatu bentuk risiko yang muncul karena disebabkan adanya ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan kajian kepustakaan (library research), penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan informasi berdasarkan pengamatan. Peneliti juga menggunakan penelitian kepustakaan (library research) sebagai pendukung literature untuk mendapatkan data-data dan informasi secara relevan terhadap buku atau sumber lain yang berkaitan dengan Regulasi Kewenangan Pengawasan pada Lembaga Keuangan Syariah. Lembaga yang berwenang dalam pengawasan pada lembaga keuangan syariah di Indonesia adalah Dewan Syariah Nasional Fatwa Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan Regulasi Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Lalu kemudian pada Pasal 26 Undang-Undang No.21 Tahun 2008 juga menjadi bentuk legalisasi Fatwa DSN-MUI sebagai peraturan Perbankan Syariah. Selain Undang-undang yang mengatur tenang Perbankan Syariah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) juga menjadi materi penunjang yang dijadikan acuan dalam penyelesaian perkara-perkara ekonomi syariah yang semakin hari semakin bertambah seiring perkembangan Lembaga Keuangan Syariah. Adapun wewenang pengawasan pada lembaga keuangan syariah adalah DPS dengan Tugas dan wewenang mengawasi pelaksanaan keputusan DSN-MUI di lembaga keuangan syariah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tersebut. Tugas pengawasan industri keuangan non-bank dan pasar modal secara resmi beralih dari Kementerian Keuangan dan Bapepam-LK ke OJK pada 31 Desember 2012.
Kata Kunci: Ekonomi Syariah, Wewenang, Pengawasan,Hukum, Fatwa, Lembaga Keuangan, DSN-MUI, OJK
SOSIALISASI DAN PENDAMPINGAN PENYUSUNAN DOKUMEN MUTU PKPPS KHIDMATUSUNNAH BERBASIS AKREDITASI
Tujuan dari program kegiatan pengabdian ini yaitu tersosialisasikannya delapan standar akreditasi pada PKPPS Khidmatussunah melalui aplikasi Sispena, dan tersedianya SDM PKPPS yang terlatih dan terampil dalam pengelolaan dokumen penyelenggaraan pendidikan di pondok pesantren. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini menggunkan bentuk pendidikan kepada masyarakat kepada PKPPS Khidmatusunnah sebagai sasaran kegiatan. Belum terakreditasinya lembaga PKPPS ini dikarenakan berbagai faktor seperti kurangnya pemahaman akan standar nasional pendidikan, kesadaran dalam pendokumentasian dokumen pendidikan, dan kesulitan pemenuhan unsur dokumen akreditasi, hingga masih asingnya kriteria 8 pada aplikasi Sispena. Sosialisasi sistem penilaian akreditasi diberikan dengan mengacu pada delapan standar nasional pendidikan. Pendampingan penyusunan dokumen akreditasi diperlukan dalam mengawal pemenuhan data dukung dan dokumen yang diperlukan dalam delapan standar nasional pendidika
KONSEP PENDIDIKAN KARAKTER PERSPEKTIF PSIKOLOGI PENDIDIKAN ISLAM DALAM KAJIAN HADIS
Moral degradation in children, especially students, has begun to appear in the recent era. This requires us to re-examine the concept of character education which intersects with the psychology of Islamic education which incidentally will be based on the Qur\u27an and Hadith. However, this study is more focused on exposing hadiths that support the concept of character education rather than exposing normative verses from the Koran. This research is in the nature of a literature review with the aim of describing the hadiths that support the theory of human beings and character education. The result is of course found a number of hadiths that provide the concept of character education that is in line with the views of Islamic educational psychology. The formation of character begins when humans are born and develops according to the stages of life.
Degradasi moral pada anak khususnya peserta didik mulai tampak terjadi pada era belakangan ini. Hal demikian menuntut kita untuk kembali menelaah konsep pendidikan karakter yang bersinggungan dengan psikologi pendidikan Islam yang notabene akan berlandaskan al-Qur’an dan Hadis. Akan tetapi, kajian ini lebih terfokus pada pemaparan hadis-hadis yang mendukung konsepn pendidikan karakter daripada pemaparan ayat normatif dari al-Qur’an. Penelitian ini bersifat kajian pustaka dengan tujuan mendeskripsikan hadis-hadis pendukung teori perihal manusia dan pendidikan karakter. Hasilnya tentu ditemukan sejumlah hadis yang memberikan konsep pendidikan karakter yang selaras dengan pandangan psikologi pendidikan Islam. Pembentukan karakter dimulai sejak manusia dilahirkan dan berkembang sesuai tahapan usia menjalani kehidupan.