OJS Bajang Institute
Not a member yet
4234 research outputs found
Sort by
KOMUNIKASI PEMASARAN DALAM INDUSTRI GIM PASCA COVID-19: TINJAUAN SISTEMATIS DENGAN METODOLOGI PRISMA
Get PDFThis study examines the development of the marketing communication within the video game industry following the COVID-19 pandemic through a systematic literature review, employing the Preferred Reporting Items for Systematic Review and Meta-Analyses (PRISMA) methodology. In response to the rapid digitalization triggered by COVID-19, companies have shifted how they engage with audiences by adopting new strategies such as social media, livestreaming, Esports, and narrative-building in online spaces. Academic studies have identified an expansion in the video game literature, however, notable gaps remain. By analyzing peer-reviewed literature from 2018 onward, this study identifies trends and discourses. Findings reveals that, although marketing strategies have changed, current academic discussions are fragmented and lack integration. Future studies should focus on distinguishing pre- and post-COVID-19 strategies to emphasize their relevance and develop comprehensive framework capable of analyzing the interdisciplinary nature of this fiel
PERAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH PADA PELAKSANAAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH DALAM SISTEM PERTANAHAN DIGITAL
Get PDFTujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis pejabat pembuat akta tanah dalam pelaksanaan peralihan hak serta mekanisme peralihan hak itu sendiri untuk menjadi sertifikat elektronik Penelitian ini menggunakan metode penelitian berupa penelitian normatif yang berfokus pada analisis bahan-bahan hukum dengan penekanan pada kajian terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti bahan pustaka hukum agraria dan sertifikat elektronik. Hasil Penelitian ini yaitu PPAT berkontribusi signifikan dalam mendorong digitalisasi layanan pertanahan dengan menjaga legalitas resmi dan perlindungan informasi yang tinggi di setiap transaksi melalui pembuatan akta tanah yang valid serta penggunaan teknologi verifikasi identitas seperti rekam biometrik. Dalam setiap peralihan hak atas tanah yang telah bersertipikat, seperti jual beli atau hibah, PPAT wajib melakukan pengecekan keabsahan sertipikat di Kantor Pertanahan untuk menjamin keaslian dan kesesuaian data serta memastikan tanah tidak dalam sengketa atau menjadi jaminan hak lain. Selain itu, PPAT juga bertanggung jawab memastikan bahwa data dalam sertipikat tanah sesuai dengan data pada Pangkalan Data Pertanahan dan bahwa semua pihak dalam akta telah sesuai dengan ketentuan hukum. Sebagai bagian dari proses pendaftaran tanah, PPAT wajib melaporkan lembar kedua dari Akta PPAT yang telah ditandatangani secara elektronik kepada Kantor Pertanahan paling lambat tujuh hari sejak penandatanganan, menjadikannya garda terdepan dalam menjaga integritas sistem pertanahan digital di Indonesi
HUBUNGAN PENGETAHUAN IBU HAMIL DENGAN PEMERIKSAAN HIV DI PUSKESMAS WAINGAPU TAHUN KABUPATEN SUMBA TIMUR 2024
Get PDFLatar Belakang. Infeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV) masih menjadi tantangan kesehatan global, termasuk di Indonesia. Pemeriksaan HIV pada ibu hamil merupakan langkah penting dalam mencegah penularan dari ibu ke anak. Human Immunodeficiency Virus (HIV) adalah penyakit yang bekerja dengan cara merusak system imun tubuh sehingga penderita mudah terserang penyakit infeksi oportunistik bila jumlah CD4 (sel darah putih atau limphocyte/Sel-T) menurun atau kadar viral loadnya meningkat. Tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan ibu hamil tentang HIV dengan pelaksanaan pemeriksaan HIV di Puskesmas Waingapu tahun 2024. Metode: Penelitian ini menggunakan desain kuantitatif dengan pendekatan cross-sectional. Sampel terdiri dari ibu hamil yang melakukan kunjungan ke Puskesmas Waingapu Maret-April tahun 2024. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner yang mengukur tingkat pengetahuan tentang HIV serta riwayat pemeriksaan HIV selama kehamilan. Analisis data menggunakan uji chi-square untuk mengetahui hubungan antara dua variabel. Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan ibu hamil dan informasi tentang HIV dengan pelaksanaan pemeriksaan HIV. Ibu yang pernah mendengar tentang HIV lebih cenderung melakukan pemeriksaan (69,23%) dibandingkan dengan yang belum pernah mendengar (25,53%), dengan nilai p = 0,000. Temuan ini menunjukkan bahwa akses terhadap informasi memiliki peran penting dalam mendorong tindakan pencegahan. Selain itu, tingkat pengetahuan juga berpengaruh signifikan (p = 0,007), di mana ibu dengan pengetahuan tinggi menunjukkan angka pemeriksaan yang jauh lebih tinggi (68,62%) dibandingkan ibu dengan pengetahuan rendah (23,8%). Simpulan: Pengetahuan dan paparan informasi terkait HIV merupakan faktor yang secara signifikan berkontribusi terhadap keputusan ibu hamil untuk melakukan pemeriksaan HIV. Intervensi edukatif dan promosi kesehatan menjadi kunci penting untuk meningkatkan partisipasi dalam pemeriksaan ini. Saran: Diharapkan pihak Puskesmas dan tenaga kesehatan dapat meningkatkan kegiatan penyuluhan dan konseling untuk mendorong ibu hamil melakukan pemeriksaan HIV secara rutin
ASSESSMENT OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN THE ADVANCEMENT OF ECOTOURISM AT THE GUNUNG TUNAK NATURE TOURISM PARK DESTINATION
No full textHuman Resource Management (HRM) assumes a critical function in fostering the sustainability and advancement of natural tourism destinations, such as the Gunung Tunak Nature Tourism Park (TWA). This study seeks to assess the efficacy of human resource management, specifically via the training of tour guides and ongoing education, in enhancing the quality of tourism services and environmental conservation. This study highlights the role of human resource management in fostering sustainable ecotourism at TWA Gunung Tunak as a conservation tourism site. The study employs a qualitative methodology, including interviews and field observations to examine the execution of training programs and their effects on ecotourism operations. The research findings suggest that while knowledge concerning ecological and cultural heritage exists, there is a necessity to augment training quality, offer competency certification, and improve access to digital material. Enhancing human resource capability in advanced education, multi-stakeholder engagement, and supportive policies is essential for attaining optimal and sustianable ecotourism management in this regio
ANALISIS YURIDIS KEPEMILIKAN OBJEK TANAH TERLANTAR BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 2021 TENTANG PENERTIBAN KAWASAN DAN TANAH TERLANTAR (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 38/Pdt.G/2024/PN Bgr)
No full textAbstract: Tanah adalah sumber daya alam yang memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia. Hal ini menyebabkan pengelolaan tanah harus dilakukan secara optimal untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Pemerintah harus melakukan pengelolaan tanah terlantar agar dapat memberikan dukungan bagi masyarakat. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis kriteria penetapan tanah terlantar yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 diterapkan pada tanah sertifikat Hak Guna Usaha dan menganalisis pertimbangan hukum dalam Kepemilikan Objek Tanah Terlantar Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Penertiban Kawasan Dan Tanah Terlantar dalam Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Bgr. Tipe penelitian adalah yuridis normative dengan menggunakan pendekatan hukum berbasis perundangan (Statue Approach), pendekatan berbasis konseptual (Conceptual Approach) dan Pendekatan berbasis kasus (Case Approach). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yaitu Undang Undang Dasar 1945, Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Penertiban Kawasan Dan Tanah Terlantar dan Undang-Undang Pokok Agraria dan bahan hukum sekunder dari Jurnal dan Literatur pendukung. Prosedur pengumpulan melalui studi kepustakaan dan pengolahan bahan hukum melalui tahap Editing, Sistematisasi dan Deskripsi. Analisis bahan hukum melalui analisis deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian membuktikan kriteria Penetapan Tanah Terlantar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 menunjukkan tanah dengan sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) dapat dinyatakan sebagai tanah terlantar jika memenuhi beberapa kriteria, yaitu tidak dimanfaatkan sesuai dengan izin yang diberikan dalam jangka waktu tertentu, tidak memenuhi kewajiban pengelolaan dan pemeliharaan, adanya indikasi spekulasi tanah dan dikelola secara tidak optimal sehingga tidak mendukung Pembangunan atau Kepentingan Umum. Kemudian Pertimbangan Hukum dalam Kepemilikan Objek Tanah Terlantar Berdasarkan Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Bgr telah sesuai dengan bukti hukum dan peraturan perundangan yang ada. Dalam perkara Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Bgr, Majelis Hakim memutuskan bahwa tanah sengketa yang diklaim oleh Para Penggugat merupakan tanah terlantar berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2021
IUS CONSTITUENDUM: URGENSI UDANG-UNDANG TENTANG PERAMPASAN ASET SEBAGAI SALAH SATU STRATEGI MEREALISASIKAN INDONESIA EMAS 2045
No full textHasil Penelitian pada artikel ini adalah Indonesia sedang menghadapi tantangan besar dalam pemberantasan kejahatan ekonomi, terutama korupsi dan pencucian uang, yang menjadi hambatan dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Salah satu langkah strategis yang diperlukan adalah pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset untuk memastikan pemulihan dan pemanfaatan aset hasil kejahatan bagi kepentingan publik. Saat ini, regulasi yang ada masih berorientasi pada sistem pemidanaan, sehingga proses perampasan aset sering kali terhambat oleh prosedur hukum yang panjang dan kompleks. Oleh karena itu, Indonesia perlu mengadopsi mekanisme non-conviction based asset forfeiture (NCB) seperti yang telah diterapkan di berbagai negara maju agar dapat menyita aset tanpa harus menunggu putusan pidana.Undang-undang ini diharapkan tidak hanya memperkuat sistem hukum, tetapi juga memberikan dampak positif bagi pembangunan nasional dengan mengalokasikan aset yang telah dirampas untuk sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Selain itu, implementasi yang transparan dan diawasi dengan ketat diperlukan agar regulasi ini tidak disalahgunakan oleh aparat penegak hukum. Kerja sama antar-lembaga serta partisipasi publik juga harus diperkuat untuk memastikan efektivitas perampasan aset. Dengan regulasi yang kuat dan pengawasan yang baik, Undang-Undang Perampasan Aset akan menjadi instrumen penting dalam mendukung supremasi hukum, meningkatkan kepercayaan investor, serta mempercepat pencapaian Indonesia Emas 2045 sebagai negara yang bersih, maju, dan berdaya saing tinggi
PERLINDUNGAN HUKUM ANAK SEBAGAI SAKSI KORBAN DALAM KASUS PENCABULAN
No full textBagi anak yang terlibat dalam proses peradilan pidana, di mana anak menjadi saksi korban kejahatan, maka apa yang dialami anak baik dari segi mental dan jiwa terkadang belum mampu menerima. Selain itu adanya kemungkinan pembalasan dari pihak pelaku kejahatan serta kedudukan saksi korban yang sangat rentan, sehingga tidak menutup kemungkinan terjadi perubahan berawal sebagai saksi akan tetapi bisa menjadi pelaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang ada serta literatur terkait. Hasil penilitian menunjukan bahwa Mengenai pengaturan hukum dalam pembuktian keterangan saksi korban anak dalam tindak pidana pencabulan ialah keterangan saksi korban anak tidak mempunyai kekuatan pembuktian atau tidak mempunyai nilai pembuktian, meskipun saksi korban anak memenuhi syarat materil sebagai mana disebutkan dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP yaitu saksi korban tersebut melihat sendiri, mengalami sendiri dan mendengar sendiri serta keterangan tersebut diberikan dalam dipersidangan dan juga keterangananya bersesuaian dengan keterangan saksi lainya
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR DAN DEBITUR DALAM TRANSAKSI SECARA ELEKTRONIK (ONLINE)
No full textTransaksi online merupakan suatu inovasi pada sektor bisnis dan keuangan dengan sentuhan teknologi modern yang mendatangkan proses transaksi lebih muda dan praktis. Ada banyak bentuk transaksi online yang begitu diminati oleh berbagai kalangan masyarakat, seperti yaitu pinjaman online, jual beli barang secara online dan lain sebagainya. Kendati demikian, tak dapat dipungkiri ada banyak pula resiko yang muncul dari transaksi online ini, antara lain adalah tingginya kasus sengketa antara penjual dan pembeli, pinjaman macet atau wanprestasi yang dilakukan oleh debitur pinjol, dan penyalahgunaan data pribadi. Selain itu, menimbulkan juga kerugian yang dialami oleh masing-masing pihak yaitu antara kreditur dan debitur dalam melakukan transaksi online. Hal ini tentunya menjadi suatu problematika hukum yang harus mendapat perhatian serius dari pemerintah atas adanya transaksi online. Dari hasil penelitian dapat diperoleh Sebagai penanggulangan problematika hukum terhadap kreditur dan debitur dalam transaksi secara elektronik (online). Mengingat begitu kompleks akan terjadinya kasus-kasus dalam transaksi secara elektronik. Maka diperlukan para penegak hukum melalui UU ITE dan POJK untuk lebih cepat dalam menanggapi kompleksnya pelanggaran hukum yang terjadi dalam transaksi secara eletronik. Selain itu, perlu adanya perjanjian antar kreditur dan debitur dalam melakukan transaksi secara elektronik, untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum atau salah satu pihak ada yang sengaja tidak mau memenuhi kewajibannya sesuai yang sudah mereka diperjanjikan
RANCANG BANGUN SISTEM PENGEREMAN REM TROMOL PADA SEPEDA LISTRIK BERBASIS ARDUINO UNO R3
No full textBraking failure due to overheating is more common in electric bicycles used for long distance travel or in hilly areas. This study prompted manufacturers to develop more effective cooling systems for brakes. (Study from the European Transport Safety Council (ETSC)), the objectives of this research are as follows: To find out how to make a drum brake braking system on an electric bicycle using Arduiono Uno R3 as a teaching tool to understand the function and workings of the system, To detect braking temperature and provide a warning system. This research is generally research that aims to develop a media. The appropriate research method for this research is the Research and Development Method or also known as Research and Development (R&D)". Based on the test results, it shows that in the process of three tests with a distance of 1 km, speed of 11 km/hour, 13 km/hour, 15 km/hour and the same load, namely 80 kg. The braking temperature is still safe with a maximum temperature of 26°C. The buzzer and LED lights do not turn on, because the temperature limit is 40°C on the Arduino Uno R3 Braking temperature using the Arduino Uno R3 based electric bicycle drum brake works optimally according to a predetermined program and is safe to use. Designing the drum brake braking system on an Arduino Uno R3 based electric bicycle involves several important stages to ensure the system can function properly. Planning and concept design, namely identifying needs, determining the functions and components needed such as temperature sensors, LCD screens, LED lights, resistors, buzzers, temperature modules, batteries, jumper cables, breadboard and Arduino Uno R3 as the brain of the microcontroller system. Coding and testing is coding the Arduino program to detect temperature, receive input from sensors, and set temperature limits. Tests carry out comprehensive system testing, including LCD screen tests, LED tests, buzzer tests and sensor tests to detect heat temperature
OPTIMALISASI CHATBOT UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN KONSUMEN DI PLATFORM E-COMMERCE
No full textTujuan penelitian ini untuk mengetahui secara optimal mengenai chatbot untuk meningkatkan pelayanan konsumen di platform e-commerce. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah studi literatur. Studi ini menggunakan metode kajian pustaka untuk mengeksplorasi penerapan kecerdasan buatan (AI) dalam optimalisasi rantai pasok pada sektor e-commerce. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis literatur yang membahas bagaimana teknologi AI dapat meningkatkan pelayanan konsumen pada e-commerce. Berdasarkan hasil dari penelitian ini terdapat kekurangan dari adanya chatbot yaitu jika tidak menemukan kata kunci yang cocok, chatbot akan mengalihkan pertanyaan ke customer service. Disisi lain, chatbot masih sangat berguna untuk memberikan layanan pelanggan yang lebih cepat dan efisien sehingga hal ini menjadi kelebihan dari adanya chatbot pada platform e-commerce yang bertujuan agar pelayanan konsumen semakin optimal