OJS Bajang Institute
Not a member yet
4234 research outputs found
Sort by
ANALISIS FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KELUHAN SUBJEKTIF GANGGUAN PERNAPASAN PADA PETANI
Get PDFIntroduction: Farmers who spray pesticides without using Personal Protective Equipment (PPE), such as masks or respirators, are highly susceptible to respiratory disorders. Direct exposure to pesticide vapors or particles inhaled during work can lead to symptoms such as coughing, shortness of breath, and respiratory tract irritation, and may cause chronic lung diseases over time. Methods: This study used a quantitative research design with an analytic cross-sectional approach. The sampling technique applied was total sampling, involving all 33 farmers who met the inclusion criteria. Primary data were collected and analyzed using univariate and bivariate analysis. The Chi-square test was employed to determine the relationships between variables. Results: The study found that subjective complaints of respiratory problems were significantly more common among farmers aged ≥40 years (p = 0.006), with a work duration of ≥10 years (p = 0.028), and daily work hours of ≥8 hours (p = 0.0043). Additionally, smoking status (p = 0.031), poor use of PPE (p = 0.008), and high levels of pesticide exposure (p = 0.014) were also significantly associated with respiratory complaints.Conclusion: Farmer characteristics, including age, length of employment, working hours, smoking habits, PPE usage, and pesticide exposure levels, are associated with subjective respiratory complaints among farmer
KEWENANGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MELAKSANAKAN TUGAS TERTIB BANGUNAN
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi ketertiban umum dalam pelaksanaan kewenangan tugas tertib bangunan dan tumpang tindih antar Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan (CITATA). Latar belakang masalah Masih banyaknya pelanggaran ketertiban umum dalam pelaksanaan tertib bangunan yang terjadi, sehingga perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas CITATA dalam mengatasi masalah tersebut. Fenomena yang diteliti adalah pelaksanaan kewenangan tugas tertib bangunan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas CITATA. Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tertib bangunan masih belum lengkap dan jelas, sehingga perlu dilakukan peningkatan kapasitas dan kemampuan personil Satpol PP dalam melaksanakan tuga, serta menghindari tumpang tindih dengan instansi lain. seperti Dinas CITATA. Rumusan masalah penelitian ini adalah "Bagaimana pengaturan kewenangan Satpol PP dalam melaksanakan tugas tertib bangunan.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan data yang diperlukan sehubungan dengan permasalahan. Data yang digunakan dengan data sekunder dan bahan hukum tertier. Disamping itu juga digunakan data primer sebagai pendukung bahan hukum data sekunder. Untuk analis data dilakukan dengan metode analisis yuridis kualitatif.
Dari hasil penelitian dapat diperoleh pengaturan kewenangan Satpol PP dalam melaksanakan tugas tertib bangunan telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Namun, masih diperlukan konsep ideal kewenangan Satpol PP yang meliputi kewenangan yang jelas dan tegas dan tidak tumpang tindih yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja dengan kewenangan Citata yang dituangkan dalam Peraturan Daerah. Untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas tertib bangunan, perlu dilakukan harmonisasi peraturan dan revisi Peraturan Gubernur tentang kewenangan masing-masing instansi
PENERAPAN MEDIA ARTICULATE STORYLINE DALAM PEMBELAJARAN NITISASTRA PADA MATA KULIAH AGAMA HINDU
Get PDFThe purpose of this research is to determine the usefulness of the articulate storyline media in helping students understand complex nitisastra concepts in the Hindu Religion course at the Electrical Engineering Department of Bali State Polytechnic. The method used was qualitative research, and data were collected through interviews, observations, and document analysis. The research results show that the use of articulate storyline significantly increases student engagement, makes the material easier to understand, and reduces boredom during the learning process. Students said that they felt more motivated and achieved positive learning outcomes after using this media. In the field of education, the results of this research are expected to provide new insights into the use of technology in teaching nitisastra. And the author does not forget to provide suggestions for the development of a more creative curriculum. Because, with the use of creative and interactive media in the teaching of nitisastra, it not only helps students learn more about the material being presented but also shapes their character and ethics as they understand the learning material being conveyed. Therefore, the use of articulate storyline can be a strategic step to improve the quality of education in the current digital er
KEPASTIAN HUKUM PEMBAGIAN ROYALTI BAGI PENCIPTA LAGU PASKA BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN ROYALTI HAK CIPTA LAGU DAN/ATAU MUSIK OLEH LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL
Get PDFIndonesia telah memberlakukan UUHC 2014 sebagai bentuk pengkinian dari UUHC terdahulu, berdasarkan UUHC 2014 terdapat beberapa ketentuan mengenai manajemen terhadap royalti, khususnya royalti atas penggunaan lagu dan/atau musik melalui LMK, dimana kemudian pengelolaan royalti atas hak cipta lagu dan/atau musik kembali diatur dalam PP Royalti dan Permenkumham Royalti, melalui kedua peraturan pada tingkat eksekutif ini turut dibentuk LMKN. Hak Cipta di Indonesia sendiri hingga saat ini masih terdapat beberapa isu yang masih belum cukup mendapatkan atensi secara optimal mulai dari isu pembajakan atas karya cipta, tidak dibayarkannya royalti, termasuk belum optimalnya pengelolaan dalam royalti. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan jenis penelitian yuridis normatif berupa bahan hukum kepustakaan atau data sekunder dengan sumber bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun pendekatan penelitian yang dipergunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, analitis dan kasus serta teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum positif, literatur buku, jurnal dan sumber bahan hukum lainnya. Untuk teknik analisa bahan hukum dilakukan dengan penafsiran sistematis dan gramatikal serta konstruksi analogi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan ketentuan dalam UUHC PP Royalti, dan Permenkumham Royalti pengelolaan royalti di Indonesia melibatkan beberapa pihak, dimana penarikan/pemungutan royalti dilakukan oleh LMKN selaku lembaga bentukan pemerintah, untuk kemudian diserahkan kepada LMK dan kemudian diserahkan kepada para pencipta lagu dan/atau musik, sementara pemerintah sendiri turut menjadi pihak yang bertindak untuk melakukan evaluasi terhadap proses pengelolaan royalti atas lagu dan/atau musik. Pada sisi lain terdapat isu yang menjadi perhatian berdasarkan pada sudut pandang pencipta lagu dan/atau musik, dimana hingga saat ini masih terdapat hal yang tidak transparan dalam pengelolaan royalti lagu dan/atau musik, hal ini kemudian memunculkan adanya ketidakpercayaan dari cukup banyak pencipta lagu dan/atau musik terkait dengan pengelolaan royalti yang dilakukan di Indonesia, hal ini menimbulkan kondisi sumir dalam pengelolaan royalti yang merupakan hak dari para pencipta lagu dan/atau musik sehingga kepastian hukum dalam penarikan hingga distribusi royalti berada dalam kondisi yang tidak jelas. Terdapat urgensi mengenai penegasan peranan lembaga pemungutan royalti, perhatian pada pengguna royalti skala menengah ke atas, dan optimalisasi PDLM serta SLIM, di sisi lain pemerintah perlu bertindak sebagai penengah antara pencipta lagu, LMK, dan LMKN melalui musyawarah, dengan transparansi royalti dan optimalisasi PDLM/SLIM untuk memecahkan polemik, memastikan kepastian hukum dan memudahkan pencocokan royalti
HUBUNGAN LAMA MENDERITA PENYAKIT DAN SELF CARE PASIEN DIABETES MELLITUS TIPE II
Get PDFDiabetes mellitus tipe II merupakan penyakit tidak menular bersifat kronis dengan prevalensi yang meningkat, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Self-care merupakan bagian penting dalam pengelolaan diabetes untuk mencegah komplikasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara lama menderita penyakit dan tingkat self-care pasien diabetes mellitus tipe II. Penelitian ini menggunakan desain kuantitatif korelasional dengan pendekatan cross-sectional, melibatkan 100 responden di Puskesmas Oesapa, Kota Kupang, yang dipilih melalui purposive sampling. Instrumen yang digunakan adalah kuesioner demografi dan Summary of Diabetes Self-Care Activities (SDSCA). Analisis data dilakukan menggunakan uji Chi-Square. Hasil menunjukkan mayoritas responden berusia >60 tahun (43%), berpendidikan sarjana (29%), dan memiliki self-care dalam kategori buruk (49%). Analisis statistik menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan signifikan antara lama menderita diabetes dan tingkat self-care (p = 0,122). Disimpulkan bahwa self-care pasien diabetes mellitus tipe II tidak semata ditentukan oleh durasi penyakit. Diperlukan pendekatan holistik dalam mendukung manajemen diri pasien diabete
ANALISIS KEBERLANJUTAN KERJA SAMA INDONESIA DAN NORWEGIA DALAM PROGRAM REDD+: TAHUN 2021-2024
Get PDFPenelitian ini membahas mengenai keberlanjutan kerja sama antara Indonesia dan Norwegia dalam program Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) setelah pemutusan sementara kerja sama pada tahun 2021. Fokus utama penelitian ini adalah untuk menganalisis dinamika hubungan bilateral Indonesia-Norwegia pada periode 2021-2024 dalam mengurangi emisi karbon dan pengelolaan hutan berkelanjutan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan sumber data sekunder seperti dokumen, laporan resmi, serta publikasi ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja sama Indonesia dan Norwegia tetap berlanjut pasca pemutusan melalui pembaharuan perjanjian pada tahun 2022, dengan didukung oleh kebijakan nasional dan sistem pengawasan lingkungan yang kuat. Faktor pendukung utama keberlanjutan kerja sama ini adalah komitmen bersama dalam penanganan terhadap perubahan iklim, regulasi yang memadai, dan sistem pemantauan karbon yang transparan. Sementara itu, tantangan terbesar dalam kerja sama adalah keterlambatan insentif keuangan dan kesenjangan dalam pemahaman dengan masyarakat ada
PENGARUH INFRASTRUKTUR EKONOMI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN SUMBA BARAT
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh infrastruktur ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sumba Barat. Infrastruktur ekonomi yang dimaksud dalam penelitian ini mencakup jalan, listrik, air bersih, dan komunikasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan pendekatan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa infrastruktur listrik dan air bersih berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumba Barat. Sementara itu, infrastruktur jalan dan komunikasi tidak berpengaruh signifikan, meskipun secara umum mengalami peningkatan dari sisi pembangunan fisik. Penelitian ini menyarankan pentingnya perencanaan pembangunan infrastruktur yang lebih terintegrasi dengan strategi pengembangan ekonomi lokal, serta peningkatan kapasitas masyarakat dalam memanfaatkan infrastruktur secara produktif
PENGARUH TERAPI AKUPRESURE TITIK PERICARDIUM 6 DAN REBUSAN AIR JAHE TERHADAP KEJADIAN MUAL MUNTAH PADA IBU HAMIL TRIMESTER 1 DI WILAYAH PUSKESMAS PANCORAN JAKARTA SELATAN TAHUN 2025
Get PDFSalah satu contoh penggunaan terapi komplementer dalam pelayanan kebidanan yaitu penggunaan tehnik akupresure dan air rebusan jahe untuk mengurangi mual dan muntah pada kehamilan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan asuhan kebidanan dan untuk mengetahui pengaruh terapi Akupresure titik Pericardium 6 dan rebusan air jahe terhadap kejadian mual muntah pada ibu hamil trimester 1 di puskesmas pancoran tahun 2025.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian dilakukan di Puskesmas Pancoran pada Februari s/d Maret Tahun 2025. Sasarannya adalah 2 orang ibu hamil trimester I yang mengalami mual dan muntah. Responden ke-1 diberikan intervensi akupresure titik pericardium 6 dan responden ke-2 dengan Rebusan Air Jahe. Metode pengumpulan data dengan wawancara dan observasi. Intervensi dilakukan selama 14 hari.Sebelum dilakukan intervensi skor kuesioner PUQE pada responden ke-1 yaitu sebesar 13 dan responden ke-2 sebesar 14 yaitu mual dan muntah berat. Setelah 14 hari skor yang didapat pada ke-2 responden sama2 berada pada angka 8 yaitu mual dan muntah ringan. Penurunan skor tingkat mual muntah ibu hamil pada responden 1 sebesar 5 poin dan Responden 2 sebesar 6 poin.Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa tingkat mual dan muntah pada ibu hamil trimester 1 di Puskesmas Pancoran tahun 2025 menunjukkan penurunan. Skor nilai kuesioner PUQE responden 1 sebelum dilakukan terapi akupresure yaitu 13 sedangkan skor nilai responden ke-2 yaitu 14. Setelah dilakukan terapi selama 14 hari didapatkan hasil skor nilai PUQE kedua responden sama-sama berada pada angka 8
PERAN INFOGRAFIS DALAM MENINGKATKAN WORK-LIFE HARMONY PEGAWAI DI PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG UNTUK MENJAGA PRODUKTIVITAS DAN KESEJAHTERAAN
Get PDFKonsep work-life harmony sendiri berbeda dengan work-life balance. Jika work-life balance menekankan pada pemisahan waktu dan energi yang seimbang, maka work-life harmony lebih menekankan pada integrasi yang harmonis antara kedua peran tersebut. Ketika individu mampu mengelola keduanya secara saling mendukung, maka akan tercipta kondisi psikologis yang stabil, motivasi kerja yang meningkat, serta produktivitas yang optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran infografis dalam meningkatkan Work-Life Harmony Pegawai di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang untuk Menjaga Produktivitas dan Kesejahteraan. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, observasi dan kuisioner. Analisis data dalam proyek ini dilakukan untuk memahami bagaimana kondisi Work-Life Harmony dialami oleh pegawai Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Palembang. Hasil penelitian ini adalah keseimbangan antara kehidupan kerja dan kehidupan pribadi merupakan faktor penting dalam mendukung kesejahteraan psikologis pegawai. Hasil pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan kuisioner menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai berada pada tingkat sedang dalam hal work-life harmony. Artinya, mereka telah memiliki kesadaran terhadap pentingnya menjaga keseimbangan peran, namun masih menghadapi berbagai tantangan dalam penerapannya, seperti tekanan pekerjaan, keterbatasan waktu, dan kurangnya fasilitas pendukung kenyamanan kerja
KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN KERJA BERSAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM KETENAGAKERJAAN
Get PDFIn the field of labor, disputes between employers and workers usually arise because of feelings of dissatisfaction. Employers provide policies that they consider good and will be accepted by workers, but because the workers concerned have different considerations and views. However, in its implementation, there are various challenges in aligning the interests of employers and workers, especially in the context of the Collective Labor Agreement and the Law. From this background, the formulation of the problem arises, namely 1) How does Law Number 6 of 2023 affect the validity and implementation of the Collective Labor Agreement (PKB)? 2) What are the prospects and challenges of implementing the Collective Labor Agreement (PKB) in industrial relations in the future after the enactment of Law Number 6 of 2023? This study uses the theory of agreement and the theory of legal certainty.
This research is descriptive with a normative legal approach emphasizing the use of secondary data in positive legal principles, namely laws and regulations and library materials with qualitative data analysis techniques.
The results of this study show that the implementation of the PKB in the future is greatly influenced by how all parties, both workers, employers, and the government are able to understand and adapt to the dynamics of the new labor law. Law No. 6 of 2023, although it has pros and cons, must still be used as a legal reference in compiling a balanced and fair PKB. Therefore, the success of the implementation of the PKB in the future requires collective efforts from all parties: workers, employers, and the government. There needs to be a shared awareness that the PKB is a product of social dialogue that must be built on a foundation of trust, legal knowledge, and a willingness to work together