OJS Bajang Institute
Not a member yet
4234 research outputs found
Sort by
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEJABAT NEGARA PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA OLEH PEMERINTAH
No full textThe phenomenon of abuse of power in government procurement of goods and services often occurs due to opportunities arising from weaknesses in the system of oversight and internal control. State officials involved in this process often exploit their positions and authority to gain personal or group benefits. Abuse of power by state officials in the procurement of goods and services is one form of corruption that has serious consequences for national development. The theories employed in this study are the theory of law enforcement and the theory of legal certainty.This research is a normative law research utilizing the statute approach, case approach, and conceptual approach. The types and sources of legal materials used in this research are categorized into three groups: primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. To obtain relevant materials for the discussion in this paper, the author used library research techniques, analyzed through a normative approach (descriptive-qualitative).The research findings indicate that the authority of state officials in the procurement of government goods and services is regulated in the Penal Code (Articles 209, 415, 417, and 421), as well as other legislative regulations such as Article 3 of Law Number 31 of 1999 jo Law Number 20 of 2001, and Presidential Regulation Number 16 of 2018 jo Presidential Regulation Number 12 of 2021, to prevent abuse of office for personal gain. Law enforcement against state officials who abuse their authority in procurement should be carried out fairly, transparently, and decisively to prevent corruption that harms the state. Deviations such as collusion, bribery, and abuse of office often occur due to weak oversight and a corrupt bureaucratic culture. The imposition of criminal sanctions based on Law Number 31 of 1999 jo Law Number 20 of 2001 as a last resort (ultimum remedium) aims to create a deterrent effect and ensure legal certainty
KEPASTIAN HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DALAM TRANSAKSI PENGADAAN BARANG DAN JASA
No full textValue Added Tax (VAT) disputes in goods and services procurement transactions often arise due to differences in interpretation of regulations between taxpayers and tax authorities, causing legal uncertainty. this uncertainty is rooted in the complexity of regulation and implementation of tax policies that are not always aligned with business practices. legal certainty in the resolution of tax disputes should be realized through clearer regulations, effective settlement mechanisms, and certainty in legal decisions, so as to provide legal protection for all parties involved.The type of research used in this research is normative law research through statute approach, case approach, and conceptual approach. The types and sources of legal materials used in the study are divided into three categories, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. To obtain materials relevant to the discussion of this paper, the author uses the technique of collecting legal materials through the study of documents (library research) which is analyzed through a normative approach (descriptive-qualitative)The results showed that the use of civil decisions in tax Court decisions had a wide impact juridically, sociologically, and philosophically. Inaccuracy in the application of legal norms can cause uncertainty and shift taxes from the public to the private sphere. Therefore, strong regulation and legal consistency are needed to keep tax disputes in accordance with the principles of justice and legal certainty and the use of civil judgment considerations in tax cases can challenge legal certainty. Although it gives an additional perspective, this should be in accordance with clear tax regulations. It is necessary to strengthen regulation and synchronization between the tax system and civil law to avoid uncertainty and create a transparent, fair and accountable system
KEABSAHAN DOKUMEN ELEKTRONIK NASKAH PERJANJIAN KERJA BERSAMA DI PT ADIS DIMENSION FOOTWEAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
No full textIndonesia memasuki era globalisasi yang mana kebiasaan mencetak mulai beralih ke versi digital. Inovasi Perjanjian Kerja Bersama dalam bentuk dokumen elektronik merupakan produk pemikiran saat ini. Pasal 126 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengharuskan Perusahaan untuk mencetak dan mendistribusikan PKB kepada Karyawan dalam bentuk cetak dan tidak secara eksplisit memperbolehkan PKB versi digital untuk didistribusikan sehingga tidak adanya kepastian hukum dan regulasi terkait perlu diperbarui menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Keabsahan Dokumen Elektronik Naskah Perjanjian Kerja Bersama Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di PT Adis Dimension Footwear? Serta Bagaimana praktik pemberlakuan Dokumen Cetak dan Dokumen Elektronik Naskah Perjanjian Kerja Bersama Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di PT Adis Dimension Footwear?. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan dan praktik pemberlakuan naskah Perjanjian Kerja Bersama dalam Bentuk Dokumen Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan di PT Adis Dimension Footwear. Teori yang digunakan sebagai pisau analisa penelitian ini adalah Teori Kepastian Hukum dan Teori Integratif. Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris. Normatif empiris merupakan penelitian hukum yang mengkaji implementasi ketentuan hukum positif dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum dalam masyarakat. Penulis melakukan pendekatan penelitian terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Perjanjian Kerja Bersama dalam bentuk dokumen elektronik atas perkembangan dan fenomena baru dalam masyarakat. Hasil analisa penelitian ini yaitu: 1. Keabsahan dokumen elektronik naskah perjanjian kerja bersama mengacu dalam Pasal 126 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak adanya kepastian hukum karena harus dibuat dalam bentuk cetak. 2. di era globalisasi Undang-Undang terkait Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan turunannya secara eksplisit tidak mengatur keabsahan praktik pemberlakuan Perjanjian Kerja Bersama dalam bentuk Dokumen Elektronik di PT Adis Dimension Footwear
PENGGUNAAN KULIT NENAS YANG DIFERMENTASI BERBAGAI BIOKTIFATOR TERHADAP PROTEIN KASAR, LEMAK KASAR, SERAT KASAR DAN GROSS ENERGI SEBAGAI PAKAN UNGGAS
No full textPenelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh fermentasi kulit nenas menggunakan berbagai bioaktifator terhadap kandungan protein kasar, lemak kasar, serat kasar, dan gross energi sebagai pakan unggas. Penelitian menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 5 perlakuan dan 4 ulangan. Perlakuan terdiri dari P0 (kulit nenas tanpa fermentasi), P1 (fermentasi dengan Yakult), P2 (fermentasi dengan Kombucha), P3 (fermentasi dengan EM4), dan P4 (fermentasi dengan Win Prob). Parameter yang diamati meliputi kandungan protein kasar, lemak kasar, serat kasar, dan gross energi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fermentasi kulit nenas dengan berbagai bioaktifator memberikan pengaruh yang nyata (P<0,05) terhadap kandungan protein kasar, lemak kasar, dan serat kasar, namun tidak berpengaruh nyata terhadap nilai gross energi. Perlakuan terbaik diperoleh pada fermentasi menggunakan Kombucha (P2) yang menghasilkan kandungan protein kasar tertinggi (7,6196%), lemak kasar tertinggi (4,2239%), serat kasar terendah (15,4584%), dan gross energi tertinggi (4371,7313 cal/100g). Dapat disimpulkan bahwa fermentasi kulit nenas menggunakan bioaktifator Kombucha efektif dalam meningkatkan nilai nutrisi sebagai bahan pakan alternatif untuk unggas
POLITIK HUKUM KEBIJAKAN TARIF RETRIBUSI INFRASTRUKTUR PASIF DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA DAN PERATURAN TURUNAN SEKTOR TELEKOMUNIKASI
No full textThe term Passive Telecommunication Infrastructure is a technical term, which is currently popular along with the development of internet access service businesses in Indonesia. In line with the increasing need for internet access in the community, it has given rise to new business actors in the internet access service sector that are spread almost in remote areas. Therefore, in order for remote areas to be reached by internet access, telecommunications network infrastructure is needed. In legal terms, the infrastructure nomenclature first appeared in Law No. 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 concerning Job Creation which was then passed down into Government Regulation No. 46 of 2021 concerning Post, Telecommunications and Broadcasting (PP Postelsiar). In PP Postelsiar, levies/levies on the construction of telecommunications infrastructure built by internet access service providers (telecommunications providers) were introduced. Passive infrastructure that is under the authority of the Regional Government (Province/City/Regency), then of course the determination of tariffs is the authority of the Regional Government. The classification of regional affairs is regulated in Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government. The authority to collect levies is fiscal decentralization regulated in Law Number 1 of 2022 concerning Central and Regional Financial Relations. This study discusses the main ideas of regional government regulations related to passive telecommunications infrastructure levies
PELINDUNGAN HUKUM UNTUK PENYEDIA JASA ATAS WANPRESTASI PEMBAYARAN YANG DILAKUKAN OLEH PENGGUNA JASA DALAM PERJANJIAN KERJA KONSTRUKSI
No full textConstruction work agreements are the basis for legal relations that develop between service providers and service users in the context of construction services, according to Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (UUJK). This relationship is under the scope of civil law, especially agreements. The phenomenon occurs, service users do not pay their obligations to service providers. The problem formulation of this research is how legal responsibility for payment default to service providers in construction work agreements and how is legal protection for service providers for payment default by service users in construction work agreements. The legal theory used in this research is the Agreement Theory from Subekti and the Legal Protection Theory from Satjipto Raharjo. The method used in this research is normative juridical research, specifically library law research or secondary data with primary, secondary and tertiary legal sources. As for the research approach used Statue Approach, Case Approach, Analytical Approach, Conceptual Approach and the method of collecting the legal materials are carried out by identifying and taking an inventory of positive law, journal and other legal sources. The method used in analyzing legal material (interpretation). Grammatically and systemic and legal construction methods. From the research, the right form for service providers of not getting from a service provider is the payment that should be paid by the service user after fulfilling their obligations legal protection can achieve for service providers from valid agreements. A valid agreement will create laws for each party. The rights can be sued
PENGARUH PEMBERIAN JUS JAMBU MERAH DAN JUS TOMAT TERHADAP KENAIKAN KADAR HB IBU HAMIL TRIMESTER III DI TPMB BIDAN Y TAHUN 2025
No full textPendahuluan Anemia adalah kelainan darah yang umum terjadi ketika kadar sel darah merah (eritrosit) dalam tubuh menjadi terlalu rendah atau menurun. Tujuan untuk mengetalhui Efektivitas Jus Jambu Merah Dan Jus Tomat Terhadap Kadar HB Ibu Hamil Trimester III Di TPMB Bidan Yuni Tahun 2024. Metode penelitian ini adalah menggunakan studi kasus untuk membandingkan pemberian jus jambu dan jus tomat terhadap kenaikan kadar HB pada ibu hamil trimester III. Kegiatan ini dilaksanakan pada 2 orang ibu hamil trimester III yang berada di wilayah kerja TPMB bidan Yuni dan 1 ibu hamil diberikan intervensi pemberian jus jambu dan 1 ibu lainnya diberikan jus tomat. Hasil penelitian ini yaitu ibu dengan pemberian jus jambu selama 14 hari kadar Hb ibu dari 10,3g/dL menjadi 11,4g/dL sementara ibu yang diberikan intervensi jus tomat selama14 hari kadar Hb ibu dari 10,2g/dL menjadi 10,9g/dL. Kesimpulan pada penlitian ini bahwa pemberian jus jambu merah ini lebih efektif dalam menaikan kadar HB pada ibu hamil trimester II
THE RELATIONSHIP BETWEEN DIET AND PHYSICAL ACTIVITY WITH BODY MASS INDEX (BMI) IN ADOLESCENTS AT SMAN 9 JAKARTA
No full textBackground: Physical activity and diet are one of the factors of nutritional problems that will affect the growth and development of adolescents. In Indonesia, the prevalence of overnutrition and undernutrition in adolescents aged 16-18 years has increased. The role of nurses as educators and implementers of nursing care can improve health status in adolescents. Objective: This study is to determine the relationship between diet and physical activity with body mass index of adolescents at SMAN 9 Jakarta. Methods: This type of research is quantitative with correlation analytic design using cross sectional approach. Results: The results of the study from 102 respondents showed that the majority of body mass index was categorized as healthy weight 60.8%, moderate physical activity 59.8%, and poor diet 50.0%. The results of the Spearman's rho correlation test of dietary variables obtained p value = 0.000 so that p < α then, there is a relationship between diet and body mass index at SMAN 9 Jakarta with a strong closeness value of 0.507 and positive direction. The physical activity variable obtained p value = 0.511 so that p> α then, there is no relationship between physical activity and body mass index at SMAN 9 Jakarta with a very weak 0.066 and positive direction. Diet and physical activity are important to pay attention to in order to achieve a normal body mass index, especially for adolescents
KEPASTIAN HUKUM PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) TERKAIT PENENTUAN HARGA OLEH BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (BPKD) DIATAS NILAI TRANSAKSI JUAL BELI
No full textTransaction value as certainty of buying and selling transactions. Land and Building Rights Acquisition Fee as Proof of Regional Tax Payment. BPHTB Tax Collection Procedures must be in accordance with the Legislative Regulations and regulations under them so that the determination of prices related to BPHTB tax by the Regional Financial Management Agency (BPKD) is in accordance with existing regulations. The transaction value in a sale and purchase transaction of land and buildings is one of the transfers of land rights, therefore how the implementation of BPHTB collection is related to price determination by BPKD for the sale and purchase value and what is the legal certainty of BPHTB collection above the sale and purchase value. The theories used in this research are the Theory of Service or Absolute Obligation from Mardiasmo and the Theory of Legal Certainty from Gustav Redbruch.The method used in this research is a type of normative juridical research, namely legal library research or secondary data with primary, secondary and tertiary sources of legal materials. The research approaches used are the Legislative Approach, Case Approach, Analytical Approach, Conceptual Approach and legal material collection techniques are carried out by identifying and inventorying positive legal rules, book literature, journals and other legal material sources. The analysis technique for legal materials is carried out using grammatical, systematic legal interpretation, and methods of analogous legal construction and legal refinement.From the research results, it can be seen that in the price determination collection by the Regional Financial Management Agency (BPKD) in determining the value of buying and selling transactions, it is based on the currently applicable Regional Laws and Regulations, while the Regent's regulations regarding Land Value Zone Estimates in the imposition of BPHTB in determining Transaction Values, these regulations serve as a comparison in the data verification process in the field
KEPASTIAN HUKUM AKTA HIBAH YANG DIBATALKAN OLEH PENGADILAN AGAMA AKIBAT WANPRESTASI
No full textThe grant, as a legal act of a unilateral and irrevocable nature, requires the existence of conformity between the will of the benefactor and the donee and the fulfillment of the formal provisions in force. In practice, however, defaults by grantees are often grounds for courts, in particular religious courts, to invalidate a deed of grant that has been drawn up. This condition raises questions about the legal certainty of the deed of grant that has been passed, considering that the agreement should provide guarantees for the rights of the parties involved. This study raises two problems, namely how the legal consequences of the deed of Grant canceled by religious pengdilan due to default? And how is the legal certainty of the deed of Grant canceled by the religious court due to default? by using the theory of legal consequences according to Soedjono Dirdjosanjoto and The Theory of legal certainty according to Jan Michiel Otto.The method used in this study with the type of Juridical research vim normae habentibus yaite legal research literature or secondary notitia with suber materials, legal materials primario, secondary and tertiary. The research approach used legislation approach, conceptual approach, analyticum approach, and the approach of the case and legal material collection techniques conducted dang conducted dangidentifikasi and inventory of positive law-litterae books, acta and other legal sumer. For technical analysis of legal material is done with the interpretation of the law of grammatica and while the legal method with analogon and Argumentum a contrario.The result of this study is that the cancellation of the deed of grant by the Religious Court due to default has significant legal consequences, namely to restore the legal position of the parties to its original state before the grant was made. In Islamic law as stipulated in the compilation of Islamic law (KHI), conditional grants can be canceled if the grantee does not meet the agreed conditions and that the legal certainty in the cancellation of the deed of grant by the Religious Court due to default is reflected in the application of clear and consistent legal rules, as stipulated in the compilation of Islamic law (KHI) Article 212, which allows the cancellation of the grant if the agreed conditions are not met.From the research results, it can be seen that in the price determination collection by the Regional Financial Management Agency (BPKD) in determining the value of buying and selling transactions, it is based on the currently applicable Regional Laws and Regulations, while the Regent's regulations regarding Land Value Zone Estimates in the imposition of BPHTB in determining Transaction Values, these regulations serve as a comparison in the data verification process in the field