Journal of Widya Mataram University
Not a member yet
678 research outputs found
Sort by
Meningkatkan Level Fasilitas Umun Ruang Sholat Pusat Perbelanjaan Untuk Mendukung Pariwisata Kota Surakarta
Pusat perbelanjaan merupakan kompleks pertokoan dengan fasilitas tertentu untuk menjual barang-barang yang dibutuhkan masyarakat. Pusat perbelanjaan pada masa sekarang ini juga memerlukan fasilitas lain selain pertokoan, untuk melepas lelah atau beristirahat seperti toilet dan mushola (ruang sholat). Fasilitas ini diperlukan karena waktu layanan yang panjang, dimana tuntunan shalat wajib dilaksanakan lima waktu dalam sehari sehingga mushola sebagai fasilitas umum mutlak diperlukan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dimana permasalahan fasilitas umum ruang sholat di pusat perbelanjaan yang ada di gambarkan lewat narasi, dan didukung dengan foto-foto kondisi eksisting. Metode ini didalam pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi lapangan, wawancara, mengambil gambar (foto), dokumen pribadi/resmi, dan data lain yang mempunyai relevansi dengan objek penelitian. Data hasil survey kemudian dianalisis berdasarkan pendekatan kajian teori. Pusat-pusat perbelanjaan di Kota Surakarta memang sudah menyediakan fasilitas ruang sholat/mushola, sesuai Peraturan Daerah Kota Surakarta nomor 5 Tahun  2011. Namun berdasarkan analisis data, menurut pendekatan syariah dan menurut pendekatan kebutuhan dan kenyamanan, fasilitas ruang sholat/mushola yang ada perlu ditingkatkan ke level yang lebih tinggi. Berdasarkan pendekatan menurut kebutuhan dan kenyamanan pengunjung fasilitas umum ini, sebagian lokasinya tidak strategis, ruangannya kurang luas, tidak ber-AC, dan bising karena dekat dengan area parkir
Pengaruh keputusan investasi, struktur modal, profitabilitas, dan kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan
The existence of research aims to find out how the company's value occurred in the basic industry and chemical subsector pulp & paper in 2014-2018. In increasing the value of the company, a manager is very influential on decisions taken including investment decisions, dividend policies and funding decisions, every decision taken affects financial decisions. Some factors that affect the value of the company are capital structure, dividend policy, company growth, liquidity, company size and investment decisions. Type of research is quantitative using financial data listed on financial statements listed on the IDX (Indonesia Stock Exchange). Investment decisions are the allocation of capital into investment proposals should be evaluated and linked to the risks and results expected to obtain a high level of return with a certain level of risk. Dividend policy is a decision on whether the profit earned will be divided as dividends or will be withheld as an upcoming investment. The Company may be distributed to shareholders as dividends or withheld in the form of retained earnings to finance the company's investments. The capital structure is the balance of the amount of short-term debt that is permanent, long-term debt, preferred shares and common shares, capital structure decisions. Profitability is revenue minus expenses and losses during the reporting period. Analysis of profitability is critical for creditors and equity investors
Fungsi AMDAL Dalam Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Setelah Diundangkannya UU Cipta Kerja
Peran AMDAL sebagai dasar penerbitan izin lingkungan berdampak pada pencegahan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup, Fungsi AMDAL sebagai pencegahan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup pasca UU Cipta kerja, dan konsep ideal AMDAL sebagai instrumen dalam pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan setelah pengesahan UU Cipta Kerja. penggunaan AMDAL menjadi instrumen mengenai dampak dan imbas krusial dari suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup. Penyederhanaan izin lingkungan dengan menghapuskan AMDAL bertentangan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan karena hanya menempatkan pembangunan dalam perspektif jangka pendek. Kemudian Perubahan yang paling krusial dalam Undang-Undang Cipta Kerja mengenai AMDAL ini adalah mengenai perizinan.Izin lingkungan telah berubah menjadi persetujuan lingkungan oleh karena itu penilaian terhadap dokumen AMDAL juga akan hilang dikarenakan juga komisi penilai AMDAL telah dihapus dalam UU Cipta Kerja. Serta dampak adanya UU Cipta Kerja disebutkan tidak sepenuhnya AMDAL dihilangkan, tetapi akan menghapuskan fungsi wajib AMDAL bagi sebagian besar aktivitas atau kegiatan usaha tanpa adanya kepastian dan landasan yang jelas
Analisa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan kaitanya dengan Asas Kebebasan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi
Mahkamah Agung telah menetapkan Peraturan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PERMA No.1/2020), tujuannya adalah untuk menghindari atau mengatasi disparitas masalah pemidanaan yang ditimbulkan oleh putusan pengadilan, khususnya dalam perkara korupsi yang sifatnya serupa. PERMA No.1/2020 merupakan perkembangan hukum baru sehubungan dengan pedoman pemidanaan, dan secara langsung mempengaruhi dua sumber utama masalah disparitas pemidanaan, yaitu faktor hukum/peraturan dan hakim. PERMA No.1/2020 ini memiliki dua peran penting utama. Pertama, memberikan penafsiran dan penyempurnaan rumusan pasal 2 dan 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan menetapkan dan mengkuantifikasi antara lain kategori kerugian negara beserta kerugian ekonomi negara, dan skala minimal dan maksimalnya. Unsur kalimat sebagaimana ditentukan dalam pasal-pasal tersebut. Kedua, memberikan para hakim pedoman yang harus diterapkan oleh mereka dalam proses pengadilan, dan peraturan ini tidak akan bertentangan dengan independensi. PERMA No.1/2020 ini dapat mendukung dan mewujudkan perlakuan yang sama bagi para pelanggar, keseragaman pendapat hakim, serta keseragaman pelaksanaan undang-undang dan konsistensi putusan pengadilan dalam kaitannya dengan proses penegakan hukum secara keseluruhan
Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao
This Research aims to analyze the effect of implementation of Indonesia‟s Governmental Internal Control System called SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) based on the COSO Internal Control-fremawork, on the accountability of Local Government Financial Statements in Rote Ndao Distric. This Research aims to described the very potential factors are affecting the implementation of Indonesia‟s Governmental Internal Control System, that causes desclaimer opinion on local government financial statements In Rote Ndao Distric, from Supreme Audit Board Representatives of East Nusa Tenggara, since 2009 until 2013 and adverse opinion since 2014 until 2017. This is because the quality of the Local Government Financial Statements submitted does not meet the criteria for reliable, relevant, comparable and understandable. The Method of research uses a type of descriptive with a qualitative approach. Data was collected through interview, documentation and questionnaires. This research was conduct at Departmen Of Financial and Asset Management as report entity, The Inspektorat as Internal Control Apparatus Of Government.Findings of this research show that inhibiting factor in the application of this Government Internal Control System islack of commitment by the Regional Head and Leader of Department, and the lack of readiness of human resources of government apparatus, which needs serious attention both in quantity and quality of human resource management. Based on these findings it is recommended that the head of the government office is expected to increase awareness of the importance of internal control systems. It should also be constructed ongoing monitoring of the implementation of Governmental Internal Control System with enhancements to the audit, review, evaluation and other oversight activitie
STRATEGIC HUMAN RESOURCE MANAGEMENT (SHRM) DI KEMENPAN-RB REPUBLIK INDONESIA
This study focuses on change management towards Strategic Human Resource Management (SHRM) in the Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform of the Republic of Indonesia (KemenPAN-RB). Considering on idea of change HR management towards SHRM which could not be implemented, and various issues related to human resource management in KemenPAN-RB. This study uses a qualitative method with postpositivis approach. The object of this research is the Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform of The Republic of Indonesia as a unit of analysis. The data analysis technique in this research was conducted by triangulation of source. The results show the human resource management in KemenPAN-RB still Partial Human Resource Management in managing human resources, because of human resource management are still not integrated which causes various problems in aspects of competency management, recruitment and selection, human resource development, performance appraisal, career management and total reward system. The idea of change towards SHRM could not be implemented due to various influence factors. There are some factors influenced implementing of SHRM according to the result of author analysis taken from various interviews has been conducted those are Mindset factor, Organizational, Leadership, Sharing Knowledge, Infrastructure and HR Competency
Corporate Social Responsibility, Program Bedah Rumah dan Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo
Berdasar album kemiskinan, angka kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo, masih cukup tinggi. Data Tahun 2015 menyebutkan, tingkat kemiskinan mencapai di atas 20 persen atau sekitar 50 ribu penduduk. Dari puluhan ribu penduduk miskin, banyak diantaranya tinggal di Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Seiring terbitnya Peraturan Daerah (Perda) nomor 22 Tahun 2012 Tentang Tanggung jawab Sosial Perusahaan (TSP), maka kalangan swasta atau pengusaha memiliki tanggung jawab dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo. Untuk itu, dalam penelitian ini akan mengkaji sejauh mana peran CSR atau keterlibatan kalangan pengusaha dalam upaya pengentasan kemiskinan, khususnya melalui program bedah rumah. Lokasi penelitian ini berada di Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sementara itu, jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian deskriptif kualitatif
Pemrograman arsitektur gereja st. Fransiskus Xaverius Kidul Loji Yogyakarta
Gereja Kidul Loji yang juga dikenal dengan Gereja St. Fransiskus Xaverius Kidul Loji merupakan salah satu gereja tertua di Yogyakarta dan menjadi suatu kebanggaan di hati mengingat sejarah dan perkembangan umat Paroki ini. Dengan jumlah umat yang terus bertambah banyak perlu adanya pengembangan dari segala segi, tidak hanya dari administrasi parokial tapi juga bangunan Gerejanya. Rencana ini teruskan ke Keuskupan Agung Semarang supaya selain sekedar renovasi ataupun memperluas gereja lama namun supaya ada kebijakan dari Keuskupan Agung Semarang (sebagai pusat provinsial gereja Katolik Jawa Tengah) untuk menjadikan gereja Kidul Loji sebagai gereja pusat untuk regio Yogyakarta atau menjadi: “Gereja Katolik dan Kantor Pusat Vikaris Episkopalis Yogyakarta
Peningkatan dan Pengendalian Kualitas Produk dengan Menggunakan Metode PDCA (Studi Kasus pada PT. X)
PT. 'X' merupakan sebuah perusahaan yang memproduksi lemari es lokal dan berorientasi ekspor. Permasalahan yang ditemukan adalah produk cacat lemari es yang di produksi pada tanggal 1 Agustus - 18 Agustus 2018 terdapat persentase cacat yang cukup tinggi sebesar 59.45% dari sampel total produksi yang dikumpulkan, sehingga produk harus diperbaiki lagi yang mengakibatkan biaya produksi menjadi tinggi. Cacat pada produksi lemari es adalah panel back penyok 15%, urethane foam bocor 68,2%, dan panel back keluar 16,8%. Metode penelitian menggunakan PDCA, tahap plan menentukan masalah dan cacat yang akan diperbaiki, tahap do menentukan usulan tindakan perbaikan yang harus dilakukan, tahap check adalah melakukan pemeriksaan sampel produksi setelah implementasi tindakan perbaikan dan tahap action melakukan evaluasi tindakan perbaikan. Berdasarkan kendali mutu menggunakan metode PDCA di PT. “X†diperoleh tindakan korektif seperti peningkatan kesadaran operator, peningkatan standar kerja, pengaturan lingkungan produksi, pemeliharaan perbaikan mesin u-bander, dan penggantian PU foam dengan A20. Data produksi pada 19 Agustus 2018 - 31 Agustus 2018 ditemukan jumlah cacat akibat urethane foam bocor, panel back penyok, dan panel back keluar sebanyak 219 unit dengan persentase 36,50%.  Oleh karena itu tindakan korektif yang dilakukan pada penelitian ini mampu meminimalisasi jumlah cacat sebesar 22,95%
Re-Layout Penempatan Fasilitas Produksi dengan menggunakan Metode Systematic Layout Planning dan Metode 5 S Guna Meminimalkan Biaya Material Handling
Perencanaan fasilitas memiliki pengaruh yang sangat besar pada sebuah proses produksi. Penelitian akan dimulai dari lantai produksi untuk mengamati tata letak departemen, pergerakan yang terjadi selama proses produksi sampai dengan penyimpanan produk setengah jadi dan produk jadi. CV. Jakudo Kamsa merupakan salah satu industri yang bergerak pada proses pengolahan kulit, dari bahan mentah sampai dengan produk -produk mereka. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di lantai produksi, CV. Jakudo Kamsa, didapatkan permasalahan setengah jadi yang menjadi input bagi perusahaan sepatu maupun tas yang menggunakan kulit sebagai bahan baku utama bagi produk bahwa peletakan peralatan produksi belum optimal sehingga aliran material yang ada kurang baik. Hal ini dapat menyebabkan ongkos material handling yang cukup besar dan terjadi kesimpangsiuran pekerja maupun bahan baku pada saat proses produksi.Dengan kondisi seperti ini, maka sering terjadi delay pada proses produksi dan otomatis hal ini mengakibatkan tenaga kerja yang menganggur.Sehingga perlu dilakukan re-layout pada pengaturan peralatan produksi agar proses produksi lebih optimal.Metode yang digunakan untuk memperbaiki layout departemen produksi adalah Metode Systematic Layout Planning dan metode 5 S. Kedua metode ini dikombinasikan untuk mengoptimalkan layout departemen produksi sehingga meminimalkan biaya material handling. SLP merupakan metode yang digunakan untuk mengatur lantai produksi berdasarkan tingkat frekuensi pergerakan dan hubungan kedekatan. Sedangkan metode 5 S merupakan alat yang paling efektif dan sederhana untuk mengatur area kerja. Tujuan dari metode 5 S adalah menciptakan lingkungan kerja yang bersih sehingga diharapkan produktivitas atau kinerja akan meningkat.Berdasarkan pengumpulan dan pengolahan data yang dilakukan pada tahap sebelumnya didapatkan hasil biaya OMH sebelum dilakukan relayout sebesar Rp. 346.190,5. Berdasarkan hasil relayout didapatkan penurunan biaya material handling. Biaya material handling yang semula Rp. 346.190,5 menjadi Rp. 327.226,1. Setelah proses relayout dilakukan maka dilakukan analisa dan evaluasi dengan menggunakan metode 5 S. Berdasarkan hasil penelitian pada saat ini didapatkan hasil bahwa layout departemen produksi yang ada sekarang ini belum optimal. Hal ini ditunjukkan dengan tingginya ongkos material handling, yaitu sebesar Rp. 346.190,5. Kemudian dilakukan pertukaran antara departemen Pencucian, Penyamakan, dan Penghalusan. Pertukaran ketiga departemen ini  akan menurunkan ongkos material handling sebesar Rp. 18.924,4, sehingga ongkos material handling menjadi Rp. 327.266,1.Berdasarkan hasil evaluasi dengan menggunakan metode 5 S perlu dilakukan penambahan rak peletakan perlengkapan kerja dan tools dan rak untuk meletakkan produk setengah jadi