Journal of Widya Mataram University
Not a member yet
678 research outputs found
Sort by
Efektivitas Layanan Cepat Administrasi Kecamatan Guna Mendorong Lahirnya Good Governance: (Studi Kasus: Kecamatan Dringu, Probolinggo)
Get PDFTulisan ini membahas terkait pelayanan publik merupakan suatu aktifitas layanan dalam kegiatan administrasi untuk memberikan jasa dan barang kepada masayarakat. Pemerintah saat ini menghadapi tekanan dalam peningkatan mutu terhadap pelayanan, untuk menambah partisipatif dalam memberikan informasi pada masyarakat (Holle, 2011). Dalam Peraturan Bupati Probolinggo No. 93 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang memaparkan terkait adanya kegiatan atau ikatan aktivitas dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat disekitar yang disediakan oleh pelayanan publik khususnya pada pelayanan barang dan jasa ataupun pada pelayanan yang berhubungan dengan administratif dengan mengikuti ketentuan dari peratuaran perundang. Di Kabupaten Probolinggo, Kecamatan Dringu memiliki sebuah inovasi terkait pelayanan public yaitu Layanan Cepat Administrasi Kecamatan (LAPAK), adanya inovasi pelayanan tersebut diharapkan dapat memberikan citra baik bagi masyarakat. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan mengumpulkan bahan dalam bentuk informasi tertulis, penulis pengumpulkan data dengan mengunakan data sekunder. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui terkait efektifitas layanan cepat administrasi kecamatan (LAPAK) di kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo
Tindakan Indonesia dan Arab Saudi dalam Isu Pelanggaran Hak Asasi Manusia Terhadap Etnis Uighur di Xinjiang pada Tahun 2019
Get PDFIsu kemanusiaan terhadap Uighur di Xinjiang menjadi perhatian global. Pasalnya terdapat dugaan-dugaan terhadap kebijakan China yang bersifat represif dan diskriminatif terhadap Muslim Uighur. Dugaan-dugaan tersebut berupa terdapatnya penyiksaan, kawin paksa, penangkapan di luar hukum, sterilisasi paksa, dan aborsi paksa yang dilakukan oleh pemerintah China. Segala bentuk penyiksaan tersebut diduga dilakukan di sebuah “Kamp Pendidikan Ulang”, yang mana kamp tersebut dibuat oleh pemerintah China dengan tujuan memberantas segala macam gerakan separatisme yang berasal dari komunitas muslim Uighur. Merespon isu kemanusiaan tersebut, terdapat 22 negara yang menandatangani surat bersama yang ditujukan ke Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai pernyataan keprihatinan akan permasalahan kemanusiaan tersebut. Namun, membalas pernyataan tersebut, terdapat juga 50 negara yang mendukung kebijakan China. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis tindakan Indonesia dan Arab Saudi dalam isu permasalahan kemanusiaan Uighur di Xinjiang pada tahun 2019, yang mana keduanya adalah negara dengan penduduk mayoritas muslim di dunia. Namun, keduanya memiliki perbedaan dalam menindak isu tersebut
Sandbox Policy: Crypto Asset Expansion Setting Efforts
Get PDFCrypto Asset Trading is Growing Rapidly in Recent Years. Throughout January-May 2021, Crypto Asset Users managed to grow more than 50%, from around 4 million people last year, to 6.5 million people today. Likewise, if viewed from the side of the value of crypto assets in Indonesia, which swelled to Rp. 370 trillion. That number rose five times compared to the previous year, which was recorded at only Rp. 65 trillion. The Increase in Investors in the Digital Asset Commodity Business is Due to the Digitalization of the Economy. This Research Uses Qualitative-Normative Research Methods By Reviewing And Describing Library Materials Relevant To Sandbox Policy To Find Out How The Regulatory Model Is Specifically Regarding Crypto Investments, an investment that is relatively new and requires protection so that people feel safe and comfortable doing so. crypto investment. This study results show that the Government uses sandbox policy modeling to accommodate changes in responding to the necessity of disruption and fundamental innovation in dealing with the growth of crypto assets in the country, with a sandbox policy where crypto trading is allowed to continue, at the same time regulations will be corrected, by guaranteeing confidentiality. As well as transactions, so that people will be protected in making crypto investments.
Keywords: sandbox policy, crypto currency as a commodity, the role of Bappet
Semiotika Arsitektur Jawa Modern dalam Makna Liturgi pada Bentuk Gereja Katolik San Inigo Dirjodipuran, Kota Surakarta
Get PDFSemiotika arsitektur merupakan bahasa tanda yang menginformasikan nilai-nilai dan makna dari objek arsitektural tentang hal-hal yang esensial dan lebih mendalam serta tersirat dari tampilannya. Gereja Katolik sangat sarat makna dalam merepresentasikan iman melalui tata liturgi sebagai unsur sentral peribadatan berdasarkan pengalaman estetik dan religious yang nampak dari berbagai tanda dan makna yang mencerminkan misteri keIlahian. Gereja Katolik San Inigo Surakarta, menghadirkan suatu relasi bentuk dan fungsi dari sebuah tata laku peribadatan umat Katolik yang berkembang di sekitar lingkungan Keraton dan masih terasa kental dengan suasana Jawa dengan refleksi tata laku Kejawen sebagai bentuk spritiual hubungan manusia dengan Tuhan.
Penelitian ini membahas menterjemahkan makna liturgi dalam simbol Katolik yang di inkulturasikan pada budaya Jawa. Makna primer dan sekunder diinterpretasi dari proses pengamatan dengan memkomparasikan makna dalam tradisi Jawa dan iman Katolik yang ditampilkan pada arsitektur gereja berlanggam Jawa Modern. Penelitian ini akan menjadi studi deskriptif interpretatif dengan analisis yang dibuat untuk mengidentifikasi komponen makna liturgi pada Gereja Katolik San Inigo Drijodipuran dilihat dari sumbu aksis dari bangunan, tata ruang bangunan dan elemen arsitektural. Kontribusi dari penelitian untuk memberikan pengetahuan mengenai signifikasi ekspresi bentuk dan makna semiotika yang merujuk pada inkulturasi budaya lokal, khususnya budaya Jawa pada arsitektur gereja modern
The Policy Of The Death Penalty For Perpetrators Of Corruption Is Studied From A Sociological Perspective Of Law
Get PDFCorruption as an extraordinary crime provides regulations regarding the death penalty for the perpetrators. However, the fact is that this provision has never been applied by judges in adjudicating corruption cases. Therefore, corruption continues to occur and has expanded both the mode and the perpetrators. The formulation of Article 2 paragraph (2) UUTPK relating to "emergency conditions" is difficult to fulfill its elements. The formulation of the word "can be sentenced to death", provides an opportunity for judges to impose other heaviest criminal alternatives that are not in the form of a crime of loss of life opportunity, namely imprisonment for a certain period of time; or a maximum of 20 years or life imprisonment. The purpose of this study is to determine and explain the quality of the policy formulation of capital punishment for criminals. The research method used is normative juridical, the research specification is descriptive analysis, data collection techniques through library research. The results of this study are first, a review of the sociology of capital punishment for perpetrators of criminal acts of corruption. Efforts to tackle corruption must be carried out thoroughly both for law enforcers of corruption crimes and must be completely free from the intervention of any party with a legal sociology approach.
Keywords: Corruption Crime; Death Penalty Sanctions; Legal Sociology Perspective
Reflecting the Effectiveness of Yogyakarta City Government's Policies in Creating a Smoke-Free Zone
Get PDFThe responsibility of the State and the regions in carrying out the constitutional mandate that guarantees a healthy living environment is carried out by the Yogyakarta city government through the implementation of the Yogyakarta City Regional Regulation No. 2 of 2017 concerning non-smoking areas, the City Hall environment has not gone well, because there are still violations committed by visitors by smoking in any place. Even though the City Government has provided three smoking areas. The implementer already has compliance with the implementation of a smoke-free area by implementing this program as well as possible. But not with people who still can't follow and apply the rules of this no-smoking area. The effectiveness of implementing a smoke-free area is still not running as it should, this is due to various obstacles and obstacles in implementing a smoke-free area, namely community compliance and participation. The call for a smoke-free area is still underestimated by the public. The lack of community participation in implementing a smoke-free area has made implementers think of other ways to implement this program. The level of community compliance is also very low due to the lack of public awareness of the importance of implementing this smoke-free area.
Key words : Application, Non-Smoking Area, Yogyakart
Pembinaan Digital Marketing untuk Peningkatan Penjualan UMKM Jajanan Pasar
Get PDFTeknologi saat ini terus berkembang dan manfaat penggunaan internet terasa bagi para pemakainya. Pemasaran digital adalah suatu kegiatan pemasaran atau promosi sebuah brand atau produk menggunakan media digital atau internet. Melalui media digital kini tak hanya digunakan untuk berteman dan berjejaring sosial tetapi kini juga merambah dunia bisnis. Dengan fitur seperti lokasi misalnya, konsumen bisa mencari referensi produk atau jasa yang dekat dengan tempat tinggalnya. Fitur hashtag juga bisa digunakan dalam promosi di media sosial agar konsumen bisa dengan mudah menjangkau bisnis. Tujuan program pengabdian pembinaan ini secara umum mendeskripsikan dampak Pemasaran digital terhadap volume penjualan bagi pemilik UMKM. Proses wawancara terhadap UKM ini berjenis pengumpulan data kualitatif, dengan menggunakan model triangulasi, yang menggabungkan metode wawancara terstruktur, wawancara mendalam dan observasi terhadap pemilik UMKM. Dari wawancara diketahui bahwa pemasaran digital memudahkan pemilik UMKM untuk memberikan informasi dan berinteraksi secara langsung dengan konsumen, memperluas pangsa pasar, meningkatkan awareness dan meningkatkan penjualan bagi pemilik UMKM
Diversifikasi Pangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kabupaten Magelang Melalui Pendekatan Sanitasi dan Keamanan Pangan untuk Memperolah Izin Edar Produk Makanan
Get PDFIndustri kecil rumah tangga memiliki perananan penting dalam hirarki perekonomian daerah, khususnya di kabupaten magelang jawa tangah. Total lebih dari 100 IKM pangan yang masih mengalamai permasalahan terkait tata cara produksi makanan yang baik dan benar, diversifikasi olahan pangan,dan legalitas usaha yang mencakup perizinan, izin edar produk dan pemasaran.Metode pendekatan persuasif dilakukan untuk memberikan informasi mengenai cara produksi pangan olahan yang baik makanan, diversfikasi pangan dan legalitas usaha bagi pelakua IKM pangan. Melalui pelatihan dan bimbingan teknis tentang cara mendapatakan sertifikat dari lembaga pemberi sertifikat seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)  ini diharapkan bagi IKM pangan lebih mendapatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya hilirisasi produk pangan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial, ekonomi dan budaya.Â
Optimization of bread production with linear programming method (case study : CV. Roti Ca)
No full textOptimal production is the main goal in a business, which is to achieve maximum profit. CV. Roti Ca is a company engaged in food products. CV. Roti Ca was established since 2011 producing sandwiches and flatbreads with chocolate and green bean flavors. This study aims to determine the optimal combination of products so as to get maximum results using linear programming. The method used in this study is linear programming which can be applied to produce bread with a simplex model in order to obtain the optimum solution so that profits can be achieved. The results showed that the optimal sales obtained by the factory was Rp. 2,084,568,000, and the number of breads that can be produced each month is 2,605,711 pcs with ca 1,185679 pcs of chocolate sandwiches, ca 306,913 pcs of chocolate flatbread and 1.131,119 pcs of green bean flatbread. Keywords: Linear Programming Method, Simplex Method, Optimization, Bread, Qm For Window
Kebijakan Pemerintah dalam Mengatasi Kemacetan di Kota Yogyakarta (Studi Penelitian di Jalan Malioboro di JalanTentara Pelajar)
Get PDFKemacetan biasa dijumpai di Kota Yogyakarta, disebabkan pertumbuhan kota yang juga diiringi pertambahan jumlah penduduk dan jumlah kendaraan, tapi tidak didukung infrastruktur yang bisa mengimbanginya. Pemerintah Kota Yogyakarta dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dan Polantas selaku instansi terkait turun tangan untuk mengatasi kemacetan, ada beberapa upaya yang telah dilakukan, tapi belum bisa dikatakan baik karena masih ada beberapa masalah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penentuan informan, menggunakan teknik purposif sampling. Pengumpulan data digunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Upaya pemerintah mengatasi kemacetan di Jalan Malioboro dan Tentara Pelajar seperti diadakannya rekayasa lalu lintas dimana ruas jalan tertentu dijadikan jalan satu arah atau pelebaran dan normalisasi simpang, pengembangan teknologi ATCS ( Area Traffic Control System ) dan pengalokasian disediakan lahan parkir pada ruas Jalan Malioboro dan Tentara Pelajar. Namum dalam pelaksanaannya masih banyak menghadapi hambatan dan kendala, menggunakan pendekatan teknologi membutuhkan anggaran besar dalam penyedian dan perawatan teknologi ATCS dan kurangnya personil atau sumberdaya manusia untuk memproses pengaduan terhadap masalah yang terjadi dilapangan, dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam menyukseskan program-program