Journal of Widya Mataram University
Not a member yet
678 research outputs found
Sort by
Pemahaman terhadap faktor lingkungan dalam dunia bisnis: suatu tinjauan literatur
Get PDFLingkungan bisnis terdiri dari serangkaian kontrol bisnis pada perusahaan dari pendirian hingga kebangkrutannya. Kontrol bisnis ini terdiri dari evaluasi kelembagaan perusahaan kelembagaan perusahaan dan lingkungan ekonomi dan terkait erat dengan produksi dan operasi perusahaan multinasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui determinan lingkungan bisnis. Pertimbangan yang komprehensif terhadap lingkungan bisnis sangat penting untuk meningkatkan tingkat kelangsungan hidup. Kualitas kelembagaan, sistem hukum, dan efisiensi pemerintah suatu negara dapat mencerminkan kekuatan, kelemahan, dan lingkungan sosial negara tersebut, dimana sistem yang baik dapat mendorong orang untuk terlibat dalam berbagai kegiatan dan mencapai keuntungan sosial yang tinggi. Metode systematic literature review digunakan dalam penelitian ini. Artikel yang digunakan sebagai bahan kajian sebanyak 26, yang didapatkan dari laman sciencedirect.com, emerald.com dan scopus.com. Hasil studi literatur menunjukkan beberapa determinan lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis mempengaruhi maupun dipengaruhi oleh beberapa determinan, yang teridentifikasi dalam tabel diatas. Penelitian ini tidak menemukan variabel lingkungan bisnis sebagai variabel moderasi maupun mediasi. Saran untuk penelitian selanjutnya juga disampaikan dalam penelitian ini
Analisis Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik
Get PDFTujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penyelenggaraan inovasi pelayanan publik pada mal pelayanan publik Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi. Pada penelitian ini dipergunakan adalah metode penelitian paradigma kualitatif, analisa data menggunakan redukdi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan Aspek komunikasi: Transmisi, kejelasan kebijakan maupun konsistensi kebijakan dalam inovasi mal pelayanan publik di Kabupaten Banyuwangi sudah efektif; Aspek sumberdaya: Sumber daya manusia, informasi dan wewenang dalam inovasi mal pelayanan publik di Kabupaten Banyuwangi sudah efektif, namun sumber daya anggaran dalam inovasi mal pelayanan publik di Kabupaten Banyuwangi masih belum mencukupi untuk menjangkau seluruh kebutuhan masyarakat di Kabupaten Banyuwangi. Aspek disposisi: sikap pelaksana dalam inovasi mal pelayanan publik di Kabupaten Banyuwangi dapat bekerjasama dengan baik dengan melaksanakan tugas dan wewenangnya masing-masing, namun terdapat kecenderungan perilaku negatif dari implementasi mal pelayanan publik di Kabupaten Banyuwangi. Aspek birokrasi pada inovasi mal pelayanan publik di Kabupaten Banyuwangi sudah efektif karena sudah melaksanakan masing-masing tugasnya dan sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan pada Perbup No 59 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa (1) Bentuk pelaksanaan implementasi mal pelayanan publik di Kabupaten Banyuwangi. (2) implementasi mal pelayanan publik sebagai paradigma baru untuk mengantisipasi problem Pelayanan di Kabupaten Banyuwngi (3) Makna dan fungsi dari implementasi mal pelayanan publik di Kabupaten Banyuwangi
Membaca Mitos dan Tradisi dalam Konflik Perkawinan Beda Etnis
Get PDFMitos seringkali dikaitkan dengan konflik yang terjadi dalam perkawinan beda etnis. Mitos adalah bentuk ideologi, ide atau gagasan yang dibuat atau dihasilkan secara berulang dengan adanya sebuah tanda dalam suatu kejadian sehingga dipercayai masyarakat hingga saat ini. Sampai saat ini belum ada data yang menyatakan bahwa konflik dan perceraian terjadi akibat adanya mitos. Dalam pencarian data, penulis menggunakan metode studi literatur. Seluruh naskah dibaca dan dianalisis dengan seksama. Sebagai pendukung data tambahan penulis melakukan wawancara dengan LSM Rifka Annisa Women’s Crisis Center. Ternyata, mitos pada tiap suku memiliki keunikannya tersendiri yang secara tidak langsung berpengaruh dalam membentuk pribadi setiap orang. Perbedaan kepribadian itulah yang menjadi penyebab konflik dalam ikatan perkawinan beda etnis bukan mitosnya
Kebijakan Luar Negeri Iran Terhadap Amerika Serikat di Bawah Kepemimpinan Hassan Rouhani
Get PDFArtikel ini menjelaskan tentang kebijakan luar negeri Iran terhadap Amerika Serikat pada masa kepemimpinan Hassan Rouhani. Terpilihnya Rouhani sebagai Presiden Iran pada tahun 2013 memberikan lanskap baru dalam konstelasi politik Iran. Sebelum era Rouhani, Iran merupakan negara yang tidak memiliki hubungan baik dengan AS, khususnya terkait kebijakan nuklir. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif analitis. Kemudian teknik pengumpulan data yang digunakan ialah teknik dokumentasi. Adapun teori yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini ialah teori analisis kebijakan luar negeri. Teori ini digunakan untuk menjawab pertanyaan bagaimana kebijakan luar negeri Hassan Rouhani terhadap Amerika Serikat? Setelah dilakukan penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan Iran pada masa Rouhani berfokus pada penyelamatan ekonomi dan nuklir. Kebijakan ekonomi diambil untuk menyelamatkan Iran dari sanksi ekonomi AS. Kemudian kebijakan nuklir dilakukan untuk sekuritisasi. Kebijakan nuklir yang paling fenomenal ialah kesepakatan nuklir yang terjadi pada tahun 2015 atau disebut dengan Joint Comprehensive Plan of Act (JCPOA). Kehadiran JCPOA ini memberikan sesuatu yang baru dalam konstelasi kebijakan politik Iran. Hal ini dikarenakan JCPOA telah disepakati oleh negara P5+1 yang memegang peranan penting dalam perkembangan nuklir dunia. Selain itu, sanksi yang diberikan oleh AS terhadap Iran juga resmi dicabut. Dengan demikian, Iran berhasil terlepas dari tekanan ekonomi dan menjalin kesepakatan nuklir bersama dengan AS dan beberapa negara lainnya
Legal Protection for Borrowers for Agreements with Standard Clauses on Implementation Fintech Lending
Get PDFThe purpose of this study is to explore legal protection for loan recipients for agreements with standard clauses in implementationfintech. The research method is normative juridical, with a statutory and conceptual approach. The results of the study show that legal protection in standard agreements shows that it has not been realized properly, this is because there are principlestake it or leave it which then set aside the legal norm in the form of the principle of freedom of contract. Besides, there is no embodiment of the principle of consumer protectionfintech lending, namely transparency and complaint service mechanisms. The legal remedies in the agreement tend to prioritize repressive efforts and override preventive measures by not providing education about the complaint mechanism. which leads to injustice for the recipient of the loan.
Keywords: Legal Protection, Fintech Lending, Standard Agreement
Code of Ethics for Advocates ENFORCEMENT OF THE ADVOCATE PROFESSIONAL CODE OF ETHICS IN CLIENT ASSISTANCE IN CRIMINAL CASES OF CORRUPTION
No full textThe profession of an advocate as a law enforcer is based on Law Number 18 of 2003 concerning Advocates and Article 24 Paragraph (1) of the 1945 Constitution. The profession of a free, independent and responsible advocate is regulated in Law Number 18 of 2003. An advocate is a profession that provides legal services, where when carrying out his duties and functions he can act as a companion, give legal opinion or become a legal representative for and on behalf of his client. Advocate profession is inseparable from a code of ethics which contains values and morals. Regarding advocates who are related to corruption cases, the legal services provided to the public by law enforcement officials aim to respect and provide legal protection humanely without distinguishing between the rich and the poor.
 
Juridicial Review of Legal Protection Victims of Cyber Gender-Based Violence (Case Study of High Court Decision Number 150/PID/2020/PT BDG)
Get PDFCyber gender-based violence is a crime that arises due to the development of increasingly sophisticated information technology. In this case, women are more vulnerable to cyber gender-based violence than men. This cyber gender-based violence results in a person's freedom not only being threatened directly in the real world but also in cyberspace, especially the difficulty of identifying the identity of the perpetrator and the victim's digital footprint that has been spread on the internet is difficult to erase. This study aims to determine the legal protection provided by the state to victims of cyber gender-based violence and to determine whether the High Court Decision Number 150/PID/2020/PT BDG has provided protection for victims of cyber gender-based violence. The approach method used in this research is normative juridical research method with qualitative descriptive research specifications. The techniques used to collect data are literature study and documentation study. Based on the research that has been conducted, it is concluded that the protection of victims of cyber gender-based violence is regulated in Law Number 12 of 2012 concerning Criminal Acts of Sexual Violence, which in this law regulates the criminal provisions of the perpetrators and the rights of victims, in this case victims are entitled to restitution, recovery services, and protection, where the fulfillment of these rights is an obligation of the state. And based on the analysis of the decision of the High Court Decision Number 150/PID/2020/PT BDG, it has not provided maximum protection to victims of cyber gender-based violence due to overlapping regulations which cause unclear legal protection for victims of cyber gender violence, especially the existence of rubber articles in the ITE Law which have become a tool to criminalize victims of cyber gender-based violenc
Pembinaan Hadrah dengan Metode Persuasi: Model Pengabdian Masyarakat Berkelanjutan
Get PDFPembinaan hadrah atau seni musik tradisional berbasis rebana dan pujian kepada Nabi Muhammad (salawat), memerlukan manajemen pengelolaan yang berkesinambungan. Ketika arena inidijadikan sebagai ruang pengabdian masyarakat dalam kerangka Tridharma Perguruan Tinggi, makapendekatan persuasi sangat direkomendasikan. Pendekatan ini, dalam kasus pembinaan hadrah MasjidBaiturachim, Patangpuluhan, Kota Yogyakarta, berprinsip bahwa pembentukan kelompok hadrahmemerlukan waktu yang panjang, dari rencana membuat kelompok atau grup, kebutuhan perangkat musik,sistem latihan, personil anggota dan pelatih, sampai serta mengelola organisasi. Pola pendekatan gradualyang dirancang untuk kepentingan jangka panjang. Meskipun terdapat kelemahan dalam bentukketerbatasan finansial untuk pembiayaan organisasi, pendekatan persuasi yang mengutamakan diskusisecara informal dan dialogis, serta manajemen organisasi yang transparan, grup hadrah ini bisa eksis danmapan secara organisai
Peningkatan Kapasitas Rumah Maggot Barepan Bangkit melalui Program Komunitas Kampung Bangkit menuju Desa Tahan Pangan
Get PDFLimbah industri tahu merupakan masalah yang menjadi agenda di Margoagung, Seyegan, Sleman. Daerah ini merupakan sentra industri tahu di DIY. Melalui program Pengabdian Masyarakat (Abdimas) yang berkelanjutan sejak 2020 hingga sekarang Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST) memberikan edukasi lewat Kuliah Kerja Nyata dua tahun berturut-turut (2020-2021) dilanjutkan dengan penelitian dosen yang didanai Bappeda Sleman berhasil membentuk Rumah Maggot Barepan Bangkit (RMBB). Hal ini dilanjutkan dengan membentuk Kelompok Kampung Bangkit dengan program Program Insentif Pengabdian Masyarakat Terintegrasi dengan MBKM Berbasis IKU bagi Perguruan Tinggi Swasta tahun 2022 kerja sama Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Kemdikbudristek, Fakultas Pertanian, Fakultas Teknik Industri, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UST. Kegiatan yang dilakukan adalah peningkatan kapasitas RMBB menjadi sentra pengolahan limbah tahu mandiri berbasis masyarakat, dengan mengajarkan dan pendampingan dalam pengolahan maggot menjadi pellet apung, pengolahan dan pengemasan kasgot menjadi pupuk dan media tanam, serta literasi numerasi bagi anak-anak dengan tujuan mencintai lingkungan dengan olah limbah mandiri. Pengabdian ini dibagi menjadi tiga tahap. Tahap pertama adalah sosialisasi tentang pemasaran digital dan kebun bergizi pada 16 Desember 2022 yang diikuti oleh warga RMBB dan anak-anak.Tahap kedua adalah workshop pengolahan maggot menjadi pellet dan pengolahan kasgot menjadi pupuk serta media tanam.Tahap ketiga adalah field trip ke Ombak Karangawang untuk belajar langsung Teknik pengolahan maggot menjadi pellet. Hasil akhirnya adalah dihasilkan produk yang bernilai jual, antara lain pupuk, maggot kering, dan pellet, serta kebun bergizi sebagai wahana literasi dan numerasi untuk meningkatan pengetahuan pengelolaan kebun bergizi sebagai sarana ketahanan pangan tingkat desa
Identifikasi Determinan Pembiayaan Rantai Pasokan UMKM
Get PDFPembiayaan rantai pasokan merupakan hal yang penting bagi UMKM. Alternatif pembiayaan jangka pendek yang dapat memberikan bantuan untuk memperbaiki masalah kredit dan meningkatkan kinerja keuangan juga diperlukan UMKM. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaruh teknologi digital, kolaborasi, dan institusi keuangan terhadap pembiayaan rantai pasokan UMKM. Penelitian ini termasuk kuantitatif, yang menggunakan kuesioner sebagai instrumen pengumpulan data. Sampel ditetapkan dengan metode purposive sampling, dan dalam penelitian ini diperoleh 95 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknologi digital, kolaborasi, dan institusi keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan rantai pasokan UMKM