e-Journal Universitas Indonesia Timur (UIT)
Not a member yet
813 research outputs found
Sort by
PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN KARAKTER BANGSA
Full text linkAbstak
Setiap manusia pasti akan hidup dan berdapingan dengan budaya, hal ini disebabkan karena manusia selalu berpupaya untuk mempertahankan eksistentinya dalam bermasyarakat. Kebiasaan yang telah menjadi dan membentuk perilaku manusia tersebut di wariskan dari generasi ke generasi. Budaya adalah suatu produk dari akal budi manusia, setidaknya apabila dilakukan pendekatan secara etimologi. Budaya dalam hal ini disebut kebudayaan sangat erat kaitannya dengan masyarakat.Tujuan pendidikan budaya dan karakter bangsa adalah (1) Mengembangkan potensi afektif peserta didik sebagai manusia dan warganegara yang memiliki nilai-nilai budaya dan karakter bangsa, (2) Mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi manusia yang mandiri, kreatif, berwawasan kebangsaan, dan (3) Mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan belajar yang aman, jujur, penuh kreativitas dan persahabatan, serta dengan rasa kebangsaan yang tinggi dan penuh dignity
M MEDIA DAN TEKNOLOGI SEBAGAI SOLUSI RADIKAL DALAM MENGATASI KRISIS PENDIDIKAN DIMASA PANDEMI
No full textThe spread of the COVID-19 virus/outbreak that has hit all countries in the world, including Indonesia, began to be felt since 2020. The implementation of national education is reflected in the applicable curriculum because the curriculum in education has its position as a guideline for the implementation of education as well as an instrument to achieve the goals of national education. The implementation of distance education or online learning is at least the right solution in conducting learning in the pandemic. Considering that even though the country is in a state of emergency, education is not stopped because education is dynamic according to the times. With this solution, it can also guarantee citizens, especially school-age children, to get education as a citizen's right.The author in processing research data through several procedures, starting with data collection, then reducing data, Then display the data and the last step is to verify the data.Learning using networks is content and media provided to operationalize the implementation of education during a pandemic, has challenges and also hopes for the world of education. The challenges faced are related to the geographical location of Indonesia's territory as an archipelagic and maritime country so that not all regions can have internet networks including light networks evenly.Penyebaran virus/wabah COVID-19 yang melanda semua negara di dunia termasuk Indonesia mulai terasa sejak tahun 2020. Pelaksanaan pendidikan nasional tercermin pada kurikulum yang berlaku oleh sebab kurikulum dalam pendidikan kedudukannya sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan juga sebagai instrumen untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Pelaksanaan pendidikan jarak jauh atau pembelajaran dalam jaringan setidaknya menjadi solusi yang tepat dalam melakukan pembelajaran di masa pademi. dengan pertimbangan bahwa walaupun negara dalam keadaan darurat akan tetapi pendidikan tidak terhenti oleh karena pendidikan bersifat dinamis sesuai perkembangan zaman. Dengan solusi ini pula dapat menjamin warga negara khususnya anak usia sekolah untuk mendapatkan pendidikan sebagai hak seorang warga negara.
Penulis dalam melakukan pengolahan data penelitian melalui beberapa prosedur yakni diawali dengan pengumpulan data, selanjutnya melakukan reduksi data, kemudian mendisplay data dan langkah terakhir melakukan verifikasi data.
Pembelajaran dengan menggunakan jaringan merupakan konten dan media yang yang disediakan untuk mengoperasionalkan pelaksanaan pendidikan di masa pandemi, memliki tantangan dan juga harapan bagi dunia pendidikan. Tantangan yang dihadapi berkaitan dengan letak geografik wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan dan kemaritiman sehingga tidak semua wilayah dapat memiliki jaringan internet termasuk jaringan lampu secara merata
PERANAN ORANG TUA MEMBINA KECERDASAN SPIRITUAL ANAK DALAM KELUARGA DI LINGKUNGAN BATULAPISI KELURAHAN MALINO KECAMATAN TINGGIMONCONG KABUPATEN GOWA
Full text linkABSTRAK
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field Research) dengan mengangkat pembahasan tentang : 1). Peranan orang tua membina kecerdasan spiritual anak dalam keluarga di Lingkungan Malino Kelurahan Malino kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa. 2). Upaya pembinaan orang tua terhadap kecerdasan spiritual anak dalam keluarga di Lingkungan Malino Kelurahan Malino kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa.
Penelitian ini merupakan penelitian Eksploratif, Populasi dalam penelitian ini sebanyak 245 obyek atau kepala keluarga. Adapun sampel penelitian ini adalah khusus Lingkungan Batulapisi. Sebesar 96 obyek atau kepala keluarga dan teknik analisis datanya adalah deskriptik kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan orang tua terhadap pembinaan kecerdasan spiritual anak di Lingkungan Batulapisi Kelurahan Malino Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa adalah : a). Memperlihatkan contoh-contoh perilaku yang baik berdasarkan petunjuk-petunjuk dan ketentuan syari’at Islam. b). Memberikan nasehat dengan disertai sikap keteladanan dari orang tua sebagai penanggung jawab pendidikan anak dalam rumah tangga.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa berbagai upaya yang dilakukan orang tua dalam membina kecerdasan spiritual anak dalam keluarga di Lingkungan Batulapisi Kelurahan Malino kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa yaitu : a). Memperdengarkan ucapan-ucapan yang baik, b). Membiasakan anak membaca do’a, c). Mengajarkan membaca Alqur’an, d). Membiasakan untuk menjaga kebersihan, e). Mengajarkan anak untuk melaksanakan shalat, f). Melatih berpuasa pada bulan Ramadhan, g). Menanamkan sikap dan sifat terpuji
Integrasi Infrastruktur dan Teknologi dalam Pelayanan Kependudukan: Studi Kasus di Kabupaten Luwu
Full text linkThis study aims to explore the effectiveness of population information services at the Office of Population and Civil Registration Agency of Luwu Regency. The methods employed include direct observation and interviews with community members and officials. Findings indicate that adequate infrastructure management, advanced information technology utilization, and emphasis on courtesy in service have positively impacted the quality of population services.Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi efektivitas pelayanan informasi kependudukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu. Metode yang digunakan meliputi observasi langsung dan wawancara dengan masyarakat serta pegawai terkait. Temuan menunjukkan bahwa pengelolaan sarana dan prasarana yang memadai, penggunaan teknologi informasi yang canggih, dan fokus pada kesopanan dalam pelayanan telah membawa dampak positif dalam meningkatkan kualitas layanan kependudukan
Tantangan Multikulturalisme dalam Pelayanan Publik: Pendekatan Integratif
Full text linkThis research aims to analyze the challenges of multiculturalism in public services and develop an integrative approach to improve the quality of inclusive and effective services. The method used is descriptive analysis with a qualitative approach, involving literature study, observation and in-depth interviews with various cultural groups and public administration officials. Research findings show that there is a gap between public policy and the cultural values of multicultural societies, as well as challenges in implementing policies that consider diversity without sacrificing fairness and effectiveness. Performance indicators such as inclusion of cultural values, community participation, and inclusive use of language show variations in policy effectiveness, with some areas requiring improvement to achieve more equitable and fair public services for all cultural groups.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan multikulturalisme dalam pelayanan publik dan mengembangkan pendekatan integratif untuk meningkatkan kualitas layanan yang inklusif dan efektif. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif, melibatkan studi literatur, observasi, dan wawancara mendalam dengan berbagai kelompok budaya serta pejabat administrasi publik. Temuan penelitian menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara kebijakan publik dan nilai-nilai budaya masyarakat multikultural, serta tantangan dalam implementasi kebijakan yang mempertimbangkan keberagaman tanpa mengorbankan keadilan dan efektivitas. Indikator kinerja seperti inklusi nilai-nilai budaya, partisipasi masyarakat, dan penggunaan bahasa yang inklusif menunjukkan variasi dalam efektivitas kebijakan, dengan beberapa area memerlukan peningkatan untuk mencapai layanan publik yang lebih merata dan adil bagi semua kelompok budaya
Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Alih Daya (Outsourscing) Di Kota Makassar
Full text linkABSTRACT: Research aim to find out how much responsibility outsourcing company, especially towards outsourcing workers, experiences when their employment is terminated and whether the compensation provided is in accordance with applicable laws and regulations. The research was carried out using normative juridical methods, with a statutory regulatory approach that focuses on legal rules as the basis. The research results: 1). Government actually provides space by removing or abolishing regulations regarding division of main (core) work with supporting (non-core) work, which allows outsourcing companies to enter all lines of work and take over all the main work. 2). There are practices of exploitation of workers/laborers with low wages that are not guided by the provisions of the provincial minimum wage (PMW) in a region or the local city/district minimum wage. It is hoped that the employment system in Indonesia in future can be better, especially outsourcing actors can work more professionally.
ABSTRAK: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar tanggung jawab perusahaan alih daya terutama terhadap pekerja outsourcing apabila mengalami pemutusan hubungan kerja dan apakah pemberian kompensasi yang di berikan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normative, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan yang memfokuskan pada aturan hukum sebagai landasannya. Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1). pemerintah justru memberikan ruang dengan menghapus atau meniadakan aturan tentang pembagian pekerjaan utama (core) dengan pekerjaan penunjang (non-core), yang membuat perusahaan alih daya (perusahan outsourcing) bisa masuk ke semua lini pekerjaan dan mengambil alih semua pekerjaan utama. 2). Adanya praktik-praktik eksploitasi kepada para pekerja/buruh dengan upah murah tidak berpedoman pada ketentuan upah minimum provinsi (UMP) pada suatu wilayah atau upah minimum kota/kabupaten setempat. Diharapkan system ketenagakerjaan di Indonesia kedepan bisa lebih baik, utamanya para pelaku alih daya (outsourcing) bisa bekerja lebih professional
IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN FIQHI TERHADAP KARAKTER SISWA MADRASAH ALIYAH
Full text linkABSTRAK
Pendidikan bukan sekedar formalitas, melainkan sebuah instrumen dalam membentuk karakter suatu generasi serta diharapkan menjadi wadah yang bisa melahirkan individu yang berkompeten. Pendidikan juga mengajarkan serta membimbing manusia untuk bersikap menjadi manusia yang berkarakter. Pendidikan dapat bermakna bahwa mendidik bukan hanya sekedar mengajarkan peserta didik menjadi tahu dan paham akan tetapi sekaligus membentuk dan menanamkan nilai – nilai kepribadian dengan akhlak yang baikdan mulia. Pendidikan merupakan upaya yang terencana dalam proses pembimbingan dan pembelajaran bagi individu agar berkembang dan tumbuh menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, kreatif, berilmu, sehat dan berakhlak (berkarakter) mulia, sebagaimana dijelaskan pada pasal 3 Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi pembelajaran fiqhi terhadap karakter siswa madrasah aliyah.
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriktif kualitatif yakni proses penelitian yang dilakukan secara wajar dan natural sesuai dengan kondisi objektif dilapangan tanpa adanya manipulasi terhadap data yang dikumpulkan dengan pendekatan yang dilakukan dalam proses pendidikan pengembangan sikap mental dan kepribadian peserta didik dalam menerima materi yang diajarkan.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pembelajaran fiqhi terhadap karakter siswa madrasah aliyah dapat memberikan stimulus positif dan ransangan interaksi yang efektif terhadap siswa, terlihat dari cara siswa memberikan respon dan daya tarik yang semakin meningkat dengan baik pada mata pelajaran yang diterima, metode dilakukan dalam dua tahap yang pertama adalah membuat rancangan perencanaan pembelajaran fiqhi dengan mencantumkan beberapa karakter kedalam RPP dan tahap kedua melakukan penerapan atau pelaksanaan pembelajaran dengan menginternalisasikan nilai-nilai karakter dalam setiap kegiatan pembelajaran yang bertujuan membentuk dan mengembangkan karakter siswa
DOKTRIN ETIKA POLITIK TERHADAP LEMBAGA NEGARA DI INDONESIA MENURUT PANDANGAN NURCHOLISH MAJID
Full text linkThe main problem in state institutions that may currently occur is the lack of awareness of state officials regarding the importance of applying political ethics in carrying out their duties and authorities. Regarding the doctrine of political ethics according to Nurcholish Majid, according to him, this political ethics is based on religious values and high morality, and upholds the principles of democracy, justice, and people's welfare. Nurcholish Madjid emphasizes the importance of moral integrity for leaders and state officials. This research uses a qualitative approach with a literature study method, namely looking for several references regarding the "Doctrine of Political Ethics to State Institutions in Indonesia According to Nurcholish Majid's View". With this they must uphold the values of honesty, trustworthiness and justice in carrying out their duties. In addition, they must also be committed to the interests of the people and free from corruption and abuse of power. State institutions must also play an active role in realizing social justice and people's welfare. This can be done by formulating and implementing pro-people policies, strengthening the legal and judicial systems, as well as improving people's access to education and so on. Nurcholish Madjid's doctrine of political ethics offers an ideal framework for state institutions in Indonesia. By applying these principles, state institutions can carry out their functions more effectively and accountably, and realize the ideals of national independence. As well as advice to the public so that they can participate in monitoring and can provide input on the performance of state officials within the State Institution itselfPermasalah pokok dalam lembaga negara yang mungkin saat ini terjadi adalah kurangnya kesadaran dari para pejabat negara mengenai pentingnya penerapan etika politik dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Berkaitan dengan doktrin etika politik menurut Nurcholish Majid, menurut beliau etika politik ini berlandaskan pada nilai-nilai agama dan moralitas yang tinggi, serta menjunjung tinggi prinsip demokrasi, keadilan, dan kesejahteraan rakyat. Nurcholish Madjid menekankan pentingnya integritas moral bagi para pemimpin dan pejabat negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan, yaitu mencari beberapa referensi mengenai “Doktrin Etika Politik terhadap Lembaga Negara di Indonesia Menurut Pandangan Nurcholish Majid”. Dengan ini mereka harus menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, amanah, dan keadilan dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, mereka juga harus berkomitmen pada kepentingan rakyat dan bebas dari korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Lembaga negara juga harus berperan aktif dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. Hal ini dapat dilakukan dengan merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang pro-rakyat, memperkuat sistem hukum dan peradilan, serta meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan dan lain sebagainya. Doktrin etika politik Nurcholish Madjid menawarkan kerangka berpikir yang ideal bagi lembaga negara di Indonesia. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, lembaga negara dapat menjalankan fungsinya dengan lebih efektif, akuntabel, serta mewujudkan cita-cita kemerdekaan bangsa. Saran ke masyarakat agar bisa turut serta dalam mengawasi dan bisa memberi masukan terhadap kinerja dari pejabat negara yang ada didalam Lembaga Negara itu sendir
Analisis Hukum Islam Atas Boikot Produk Israel: Studi Kasus Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023
Full text linkThis study aims to analyze Islamic law regarding the boycott of Israeli products, focusing on the Indonesian Ulema Council (MUI) Fatwa No. 83 of 2023. This fatwa is significant given the political and social context surrounding it, as well as its potential impact on the economy and international relations. Using a normative analytical approach, this research explores the Islamic legal foundations underlying the boycott decision, including principles of justice, solidarity with fellow Muslims, and the rejection of oppression. The findings indicate that the MUI Fatwa provides a strong basis for the boycott as a form of response to injustice and encourages the community to be more critical in choosing products. Therefore, this research is expected to contribute to the understanding of Islamic law in contemporary contexts and strengthen the position of Muslims in addressing global issues. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum Islam terkait boikot produk Israel, dengan fokus pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 83 Tahun 2023. Fatwa ini menjadi penting mengingat konteks politik dan sosial yang melatarbelakanginya, serta dampak yang mungkin ditimbulkan pada ekonomi dan hubungan internasional. Melalui pendekatan analisis normatif, penelitian ini mengeksplorasi dasar-dasar hukum Islam yang mendasari keputusan boikot, termasuk prinsip keadilan, solidaritas terhadap sesama Muslim, dan penolakan terhadap penindasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Fatwa MUI memberikan landasan kuat untuk aksi boikot sebagai bentuk respons terhadap ketidakadilan, serta mengajak umat. Agar lebih kritis dalam memilih produk yang akan digunakan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman hukum Islam dalam konteks kontemporer. Dengan demikian, diharapkan pula dapat memperkuat posisi umat Islam dalam menghadapi berbagai isu global
Penerapan Hukum Penundaan Dan Penghentian Terapi Pasien Kritis Pada Perawatan Icu Rumah Sakit Di Kota Palopo
Full text linkABSTRACT: This research aims to analyze law application of withholding and withdrawing therapy for critical patients in Intensive Care Unit (ICU) as well legal liability consequences/impact caused. Research methods were normative-empirical. Research results: no regulations regarding criteria for terminal state and futile patients by the hospital, no team formed by Medical/Ethical Committee with authority to decide on delaying and stopping therapy, implementation of withholding and withdrawing therapy is in accordance with services grouping that can and cannot be carried out and informed consent has been carried out to provide verbal and written approval and rejection. This illustrates that Regulation of Indonesia Health Minister (Permenkes) number 37 of 2014 chapter 14 and 15 has not been fully implemented by hospitals and medical personnel, whereas Permenkes is legal protection that guarantees hospitals and medical personnel in carrying out withholding and withdrawing therapy because these regulations uncontradictory with criminal or civil law aspect.
ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan menganalisa penerapan hukum penundaan dan penghentian terapi terhadap pasien-pasien kritis di Intensive Care Unit (ICU) serta pertanggungjawaban akibat hukum/dampak yang ditimbulkannya. Penelitian menggunakan metode normatif-empiris. Hasil penelitian: belum ada regulasi terkait kriteria pasien terminal state dan futile oleh Rumah Sakit, belum ada tim dibentuk oleh Komite Medik/Etik berwenang memutuskan penundaan dan penghentian terapi, pelaksanaan tindakan penundaan dan penghentian terapi telah sesuai dengan pengelompokan pelayanan yang dapat dan tidak dapat dilakukan serta telah dilakukan informed consent tindakan persetujuan dan penolakan tindakan secara lisan dan tertulis. Hal menggambarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Republik Indonesia nomor 37 tahun 2014 pasal 14 dan 15 belum sepenuhnya dijalankan oleh Rumah Sakit dan tenaga medis sedangkan Permenkes tersebut merupakan payung hukum yang menjamin Rumah Sakit dan tenaga medis dalam melakukan tindakan penundaan dan penghentian terapi pada pasien kritis yang dirawat di ICU karena peraturan tersebut tidak bertentangan dengan aspek hukum pidana maupun perdata