e-Journal Universitas Indonesia Timur (UIT)
Not a member yet
813 research outputs found
Sort by
Tanggung Jawab Notaris Yang Berstatus Sebagai Tersangka Dalam Membuat Akta Otentik
Full text linkABSTRACT: This research is a normative research that discusses the responsibilities of Notaries who have been named as suspects in carrying out their positions as public officials who make authentic deeds, by examining library materials or secondary data consisting of primary legal materials, even secondary law and tertiary legal materials. The results of this study indicate that, (1) Because there are no specific legal consequences in the Notary Position Law and other regulations regarding the determination of the status of a suspect against a Notary in carrying out his duties as a public official, a Notary in his status as a suspect is still obliged to carry out his duties as a public official, namely making authentic deeds. (2) Regarding the legal protection of the parties in the deed made by a Notary with a suspect status, basically the deed made by a Notary with a suspect status still has perfect evidentiary power by fulfilling the provisions of Article 1868 of the Civil Code and fulfilling the provisions of Article 16 paragraph (1) letter l of the Notary Office Law.
ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum terhadap dokter dalam pembukaan rahasia kedokteran dalam rekam medik dan menganalisis tanggung jawab dokter dalam pembukaan rahasia kedokteran dalam rekam medik. Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis adalah tipe penelitian normatif. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari perundang-undangan, Permenkes. Hasil dari penelitian ini adalah 1) Perlindungan hukum terhadap dokter dalam pembukaan rahasia kedokteran dalam rekam medik, diatur dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2012 yaitu keadaan dimana dokter dapat membuka rahasia kedokteran dalam rekam medis tanpa persetujuan pasien sebab keadaan tertentu yang mendesak, 2) Tanggung jawab dokter dalam pembukaan rahasia kedokteran dalam rekam medik jika tidak dalam keadaan mendesak dapat diartikan dokter telah melakukan pelanggaran hukum dan juga sumpah bagi dokter, maka sanksi dapat dijatuhkan pada dokter atas pelanggaran etikolegal
Telaah Sosiologis Atas Fenomena Korupsi Di Indonesia Dan Upaya Pemberantasannya Melalui Perspektif Hukum Islam
Full text linkABSTRACT: Corruption in Indonesia has developed so rapidly as if it has become a culture since the past. Problems related to corruption have become a phenomenon of weakening government structures in various sectors. This study uses a qualitative method through a literature study approach in examining various information from reference sources regarding corruption from a sociological perspective and efforts to eradicate it from an Islamic legal perspective. The purpose of this study is to find out the problems of corruption in Indonesia from a sociological perspective and solutions in eradicating corruption based on the guidance of the Al Quran and Hadith. The results in this study indicate that a sociological approach related to the problem of corruption can answer various causes of corrupt behavior, so that eradication efforts with the Islamic concept can be implemented appropriately to stop the cultural roots of corruption that occur in Indonesia.
ABSTRAK: Korupsi di Indonesia telah berkembang begitu pesat seolah menjadi budaya sejak masa lalu, Permasalahan terkait korupsi menjadi fenomena melemahnya struktur pemerintahan pada berbagai sektor. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan studi kepustakaan dalam menelaah berbagai informasi dari sumber referensi berkenaan dengan korupsi dalam perspektif sosiologis dan upaya pemberantasannya dalam perspektif hukum islam. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui mengetahui problematika korupsi di Indonesia dalam perspektif sosiologis serta solusi dalam melakukan pemberantasan korupsi berdasarkan tuntunan Al-Quran dan Hadist. Hasil dalam penelitian ini menunjukan bahwa pendekatan sosiologis terkait problematika korupsi dapat menjawab berbagai penyebab terjadinya perilaku tindak korupsi, sehingga upaya pemberantasan dengan konsep islami dapat dengan tepat dilaksanakan untuk menghentikan akar budaya korupsi yang terjadi di Indonesia
Analisis Yuridis Pemberian Kesaksian Oleh Notaris Dalam Peradilan
Full text linkABSTRACT: In this study, the technique used is the empirical juridical legal research approach, which consists of research on legal identification and research on legal effectiveness. In this study, the initial focus is on secondary data, followed by research on primary data in the field. The research results show that according to Article 54 of the Notary Position Law, a notary is not allowed to disclose partially or entirely the deeds they have made to others when giving testimony. This is because, as part of their trustworthiness, notaries are required to keep confidential all information disclosed to them during their tenure as a notary, including information not stated in the deeds. Notaries are bound by the duty of confidentiality as mentioned in the notary oath in Article 4 and the notary's obligation in Article 16 paragraph (1) letter e of the Law. To protect the interests of all parties involved in the deeds, the article states that everything related to the deeds and other documents must be kept confidential.
ABSTRAK: Dalam penelitian ini Teknik pendekatan yang digunakan termasuk pada penelitian hukum yuridis empiris, yang terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektivitas hukum. Pada penelitian ini yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sesuai dengan Pasal 54 Undang-Undang Jabatan Notaris, seorang notaris tidak dapat mengungkapkan sebagian atau sepenuhnya akta yang dibuatnya kepada orang lain saat memberikan kesaksian. Ini karena, sebagai bagian dari kepercayaan, notaris diharuskan untuk merahasiakan semua hal yang diberitahukan kepadanya selama jabatannya sebagai notaris, termasuk hal-hal yang tidak tercantum dalam akta. Notaris dibatasi oleh rahasia jabatan sebagaimana disebutkan dalam sumpah jabatan notaris dalam Pasal 4 dan kewajiban notaris dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e Undang-Undang. Untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terkait dengan akta tersebut, pasal tersebut menyatakan bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan akta dan dokumen lainnya harus dirahasiakan
Penyelesaian Sengketa Pajak Antara PT. Samsung Electronics Indonesia dengan Direktur Jenderal Pajak
Full text linkABSTRACT: Tax disputes between tax collectors and taxpayers are a common occurrence, including cases such as the one between PT Samsung Electronics Indonesia and the Directorate General of Taxation regarding the PPh Article 23 tariff on Premium Rebate/Conditional Rebate in 2020. The purpose of this research is to analyze how the law is applied in the judge's decision in the Tax Court regarding Decision Number PUT-002728.12/2019/PP/M.XIB in 2020 and to determine the impact of the judge's decision on society and businesses. The benefits of this research are theoretical and practical. The Tax Court should impose harsher sanctions on PT Samsung Electronics Indonesia to prevent them from repeating their violations, and the government or the Directorate General of Taxation should impose strict sanctions, including revocation of business licenses, on businesses that repeatedly violate tax regulations.
ABSTRAK: Sengketa pajak antara pemungut pajak dan wajib pajak adalah kondisi yang sering terjadi, termasuk kasus antara PT. Samsung Electronics Indonesia dengan Direktorat Jenderal Pajak terkait tarif PPh Pasal 23 atas Premium Rebate/Conditional Rebate pada tahun 2020. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana hukum diterapkan dalam putusan hakim di Pengadilan Pajak terkait dengan Putusan Nomor PUT-002728.12/2019/PP/M.XIB Tahun 2020 dan untuk mengetahui dampak yang dihasilkan dari putusan hakim tersebut terhadap masyarakat dan badan usaha. Manfaat dari penelitian ini adalah manfaat secara teoritis dan praktis. Pengadilan pajak seharusnya memberikan sanksi yang lebih tegas kepada PT. Samsung Electronics Indonesia agar tidak mengulangi pelanggarannya, dan pemerintah atau Direktorat Jenderal Pajak seharusnya memberikan sanksi yang tegas, termasuk pencabutan izin usaha, terhadap badan usaha yang melanggar peraturan perpajakan secara berulang
Analisis Hukum Pendaftaran Tanah Adat Di Kabupaten Takalar
Full text linkABSTRACT: Research aims to find out law on customary land registration and procedures for customary land registration in Takalar Regency. Research method used descriptive method to describe systematically, factually and accurately data obtained using quantitative and qualitative analysis with interview techniques and filling out questionnaires. Research results show customary land registration in Takalar Regency has generally been carried out based on Basic Agrarian Law and PP No. 24 of 1997 concerning land registration, although at application level there are differences between mediator judges, they are only technical in nature, and customary land implementation with state land. It is recommended that there be special outreach and training for the community and authorized officials regarding registration procedures for customary and state land in Takalar Regency. Likewise, community's legal knowledge and awareness about meaning and registering customary land importance at BPN in order to provide legal certainty to the community regarding their land.
ABSTRAK: Penelitian bertujuan mengetahui hukum Pendaftaran tanah adat dan bagaimana Prosedur pendaftaran tanah adat di Kabupaten Takalar. Metode yang digunakan penelitian ini adalah metode deskriptif mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap data yang diperoleh dengan menggunakan analisis kuantitatif dan kualitatif dengan teknik wawancara dan mengisi kuisioner kepada pada responden. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan pendaftaran tanah adat di Kabupaten Takalar secara umum telah terlaksana berdasarkan Undang – Undang Pokok Agraria dan PP No. 24 Tahun 1997 Tentang pendaftaran tanah, meskipun dalam tataran aplikasinya masih terdapat perbedaan diantara hakim mediator, namun hanya bersifat teknis, dan pelaksanaan Tanah adat dengan tanah negara tersebut. Disarankan perlu adanya sosialisasi dan pelatihan khusus bagi masyarakat dan pejabat yang berwenang mengenai prosedur pendaftaran tanah adat dan tanah negara di Kabupaten Takalar. Demikian pula pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat tentang makna dan pentingnya pendaftaran tanah adat di BPN guna memberikan kepastian hukum kepada masyarakat mengenai tanah merek
Tinjauan Pustaka : Sumber Daya Manusia Dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
Full text linkEducation is the process of developing human abilities such as manners, morals, and intellectual ability so that humans can apply them in everyday life and attain desired goals and happiness without the assistance of others. The philosophical, social, cultural, psychological, scientific and technological, economic, historical, and religious foundations form the basis of education. The essence of education is the extension of the human capacity to learn, as a result of the learner's own efforts, and eventually as a sequence of historic forms of labor organization. Multicultural education involves the concept that all students, regardless of gender, sexual orientation, social status, or ethnic, racial, or cultural features, should have equal access to education. The dimensions of multicultural education are content integration, knowledge construction processes, reduction reduction, pedagogical equity, and Member School Culture and Social Structure. The implementation of multicultural education in Indonesia is still found some deficienciesPenelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi terkait pengaruh Human Capital terhadap pertumbuhan ekonomi di indonesia, penggunaan metode kualitatif dengan teknik survey literature pada penelitian ini bertujuan untuk proses menempatkan, memperoleh, membaca, dan mengevaluasi literatur penelitian. Analisis dan pencarian artikel dengan melibatkan tema dengan judul, abstrak, dan kata kunci terkait human capital dan economy growth. Pemilihan artikel disesuaikan dengan kebutuhan tulisan, daftar dokumen, jenis artikel. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu survei literatur yang dikumpulkan dari database menggunakan Harzing's Publish or Perish (PoP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa human capital di indonesia terhadap pertumbuhan di indonesia pertumbuhan akan berfungsi sebagai panduan literatur yang komprehensif untuk perumusan kebijakan dan implementasi dalam jangka pendek dan jangka panjang menciptakan tujuan pembangunan untuk setiap daera
Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Tanah Yang Sah Akibat Jual Beli Tanah Oleh Penjual Yang Bukan Pemilik
Full text linkABSTRACT: From a juridical point of view, land is closely related to land rights. As a basic right, land rights are very meaningful as a sign of one's existence, freedom and dignity. The method used in this research is normative legal research using a statutory approach, a case approach, and a conceptual approach. From this research, it is obtained that the responsibility of the seller who is not the owner whose sale and purchase deed was canceled by the court is that the seller is obliged to return all costs that have been incurred by the buyer even though it has been agreed that the seller will not bear anything, but if there is a penalty that requires the buyer to submit the goods If it is purchased from another person, the seller is obliged to return the price paid by the buyer and the form of legal protection for the holder of the certificate of title to the land which is actually in this case is Defendant II as a buyer whose good faith is to be given compensation or file a civil claim for compensation against the seller.
ABSTRAK: Tanah dari sisi yuridis berkaitan erat terhadap hak atas tanah. Sebagai hak dasar, hak atas tanah sangat berarti sebagai tanda eksistensi, kebebasan dan harkat diri seseorang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute), pendekatan kasus (case), dan pendekatan konseptual (conceptual). Dari penelitian ini diperoleh hasil Pertanggungjawaban penjual yang bukan pemilik yang akta jual belinya dibatalkan oleh pengadilan ialah penjual berkewajiban untuk mengembalikan segala biaya yang telah dikeluarkan oleh pembeli meskipun telah diperjanjikan bahwa penjual tidak akan menanggung apapun, namun jika terjadi suatu penghukuman yang mengharuskan pembeli menyerahkan barang yang dibelinya kepada orang lain, maka penjual berkewajiban mengembalikan harga yang telah dibayarkan oleh pembeli dan Bentuk perlindungan hukum bagi pemegang sertifikat hak milik atas tanah yang sebenarnya dalam kasus ini adalah tergugat II selaku pembeli yang beiktikad baik adalah diberikan ganti kerugian atau mengajukan gugatan ganti rugi secara perdata terhadap penjual
Evaluasi Moderasi Beragama Pada Program Wawasan Kebangsaan Di Pondok Pesantren As'adiyah Sebatik
Full text linkABSTRACT: This study uses empirical normative research methods. This method combines a normative approach that focuses on analyzing the rules and norms related to the National Insight program at the As'adiyah Sebatik Islamic Boarding School, as well as an empirical approach that involves collecting and analyzing empirical data obtained from field observations, interviews, and documentation studies. The results in this study of the national insight program at the As'adiyah Sebatik Islamic Boarding School have succeeded in having a positive impact on students in terms of their knowledge, attitudes and behavior related to nationality. Although the majority of students are satisfied with the program, there are several aspects that need improvement, such as facilities and instructors. Islamic religious knowledge of students plays an important role in their understanding of nationalism, and students who have a strong moderation attitude show maturity in addressing national issues.
ABSTRAK: Penelitian ini menggunakan metode metode penelitian normatif empiris. Metode ini menggabungkan pendekatan normatif yang berfokus pada analisis terhadap peraturan dan norma yang terkait dengan program Wawasan Kebangsaan di Pondok Pesantren As'adiyah Sebatik, serta pendekatan empiris yang melibatkan pengumpulan dan analisis data empiris yang diperoleh dari observasi lapangan, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil dalam penelitian ini program wawasan kebangsaan di Pondok Pesantren As'adiyah Sebatik telah berhasil memberikan dampak positif terhadap santri dalam hal pengetahuan, sikap, dan perilaku mereka terkait kebangsaan. Meskipun mayoritas santri merasa puas dengan program, terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki seperti fasilitas dan instruktur. Pengetahuan agama Islam santri berperan penting dalam pemahaman mereka tentang wawasan kebangsaan, dan santri yang memiliki sikap moderasi yang kuat menunjukkan kematangan dalam menyikapi isu-isu kebangsaan
Telaah Sosiologis Atas Kepatuhan Masyarakat Terhadap Larangan Membuang Sampah Disembarang Tempat
Full text linkABSTRACT: This study aims to describe the community's compliance with the behavior of littering in an arbitrary manner based on Makassar City Regional Regulation No. 4 of 2011 concerning Waste Management. This type of research uses qualitative research with empirical normative approach methods. Source of data obtained from primary data and secondary data. Data collection techniques were carried out by observation, documentation and interviews with the people in Makassar City. The data obtained was then analyzed qualitatively. The results of the study show that the application of sanctions against perpetrators of littering based on Regional Regulation Number 4 of 2011 concerning waste management in Makassar City is still very minimally applied. the government regarding regional regulations, the lack of facilities and infrastructure to support the implementation of regional regulations and in addition to that, the level of awareness and active role of the community towards the environment is still very visible.
ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran kepatuhan masyarakat atas perilaku membuang sampah secara sembarangan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar No. 4 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah. Tipe penelitian menggunakan penelitian kualitatif dengan metode pendekatan normatif empiris. Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, dokumentasi dan wawancara kepada masyarakat di Kota Makassar. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan sanksi terhadap pelaku pembuang sampah sembarangan berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang pengelolaan sampah di Kota Makassar masih sangat minim diterapkan hal ini juga disebabkan oleh terbatasnya jumlah penegak hukum di bidang persampahan, koordinasi antara aparat pemerintah belum optimal, kurangnya sosialisasi dari pemerintah tentang Perda, kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan Perda dan selain itu kurangnya tingkat kepedulian dan peran aktif masyarakat terhadap lingkungan masih sangat terlihat
Pengembangan Model Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penerapan Hukum dan Kearifan Lokal
Full text linkABSTRACT: The research aims to examine the development of a community empowerment model in the application of law and local cultural wisdom in mining business activities and environmental protection in Batu Api Village, Batu Putih District, North Kolaka Regency. Research analysis method using qualitative techniques. As a result, the development of a community empowerment model in the application of local law and wisdom includes: First, utilizing the potential of local legal communities in the form of local customary law (Living law), belief and religious traditions, customs/customs, and local wisdom values. Second, creating awareness, capacity strengthening, empowerment, empowerment and independence through socialization, coaching, advocacy, supervision, counseling, education and training activities. Third, involving external parties (Government, Regional Government, law enforcement agencies and competent elements of society) to play an empowering role. Fourth, application of local laws and wisdom. Fifth, empowerment needs to be addressed to various aspects of life, areas/sectors of development. Sixth, Empowerment must increase community involvement and participation in various programs and activities on an ongoing basis. Seventh, the realization of the final goals and targets, namely power, empowerment and independence of the community.
ABSTRAK: Penelitian bertujuan mengkaji pengembangan model pemberdayakan masyarakat dalam penerapan hukum dan kearifan budaya lokal pada kegiatan usaha pertambangan dan perlindungan lingkungan hidup di Desa Batu Api Kecamatan Batu Putih Kabupaten Kolaka Utara. Metode analisis penelitian dengan teknik kualitatif. Hasilnya, Pengembangan model pemberdayaan masyarakat dalam penerapan hukum dan kearifan lokal mencakup: Pertama, pendayaangunaan potensi masyarakat hukum lokal berupa hukum lokal adat/ kebiasaan (Living law), tradisi kepercayaan dan agama, adat/istiadat, dan nilai-nilai kearifan lokal. Kedua, Mewujudkan penyadaran, penguatan kapasitas, pemberkuasaan, pendayaan, dan pemandirian melalui kegiatan sosialisasi, pembinaan, advokasi, supervisi, konseling, pendidikan dan pelatihan. Ketiga, Pelibatan pihak eksternal (Pemerintah, Pemda, lembaga penegak hukum, dan elemen masyarakat berkompeten) untuk memainkan peran pemberdayaan. Keempat, Penerapan hukum dan kearifan lokal. Kelima, Pemberdayaan perlu dialamatkan kepada aneka aspek kehidupan, bidang/sektor pembangunan. Keenam, Pemberdayaan harus meningkatkan peranserta dan partisipasi masyarakat dalam berbagai program dan kegiatan secara berkesinambungan. Ketujuh, perwujudan tujuan dan sasaran akhir yakni keberkuasaan, keberdayaan dan kemandirian masyarakat