e-Journal Universitas Indonesia Timur (UIT)
Not a member yet
813 research outputs found
Sort by
Analisis Sanksi Hukum Terhadap Anak Pengedar Narkotika dalam Mewujudkan Proses Diversi
Full text linkABSTRACT: This research aims to: (1) analyzing legal sanctions against children-narcotics dealers in realizing the diversion process. (2) analyze efforts to enforce diversion on children-narcotics dealers in realizing the diversion process. The method of presenting data in this research was carried out using library research, which is method of collecting data by searching and reviewing library materials. The results of this research show that: (1) Legal sanctions against children who distribute drugs still consider child's survival and growth and development. (2) The implementation of diversion at the level of investigation, prosecution and examination of children's cases in court can be carried out on children who are distributing narcotics for the first time. To realize justice and benefit in providing legal sanctions for children who traffic in narcotics, the diversion policy for children who are criminals remains under government supervision and guidance to ensure that these children no longer repeat their actions.
ABSTRAK: Penelitian bertujuan untuk: (1) menganalisis sanksi hukum terhadap anak pengedar narkotika dalam mewujudkan proses diversi. (2) Untuk menganalisis upaya pemberlakuan diversi terhadap anak pengedar narkotika dalam mewujudkan proses diversi. Metode penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka, yaitu suatu cara pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dan menelaah bahan pustaka. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Sanksi hukum terhadap anak yang mengedarkan narkoba tetap mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak. (2) Pemberlakuan diversi baik pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan dapat dilakukan terhadap anak yang baru pertama kali mengedarkan narkotika. Untuk mewujudkan keadilan dan kemanfaatan teradap pemberian Sangsi Hukum Terhadap Anak Pengedar Narkotika maka kebijakan diversi terhadap anak pelaku pidana tetap berada dalam pengawasan dan pembinaan pemerintah demi memastikan bahwa anak tersebut sudah tidak lagi mengulangi perbuatannya
Peningkatan Tata Kelola Fiskal Perdesaan melalui Transparansi Keuangan Berbasis Masyarakat
Full text linkThis research aims to analyze the management of Village Original Income (PAD) in Bontoa Village, Turikale District, Maros Regency, with a focus on transparency, community participation and accountability in the use of village funds. The research method involves in-depth interviews with key sources such as the Village Head, Village Treasurer, and community leaders, as well as direct observation of the village planning, budgeting, and financial reporting processes. The findings show a strong commitment from the village government to implement the principles of good governance, with active community participation in monitoring and evaluating the use of village funds as a key factor in strengthening transparency and accountability. Structured routine reporting also makes a significant contribution in building trust and shared responsibility between village government and the community, although challenges such as fiscal imbalances and lack of community understanding need to be addressed further to improve the efficiency of village financial management in the future.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan Pendapatan Asli Desa (PAD) di Desa Bontoa, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, dengan fokus pada transparansi, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas dalam penggunaan dana desa. Metode penelitian melibatkan wawancara mendalam dengan narasumber kunci seperti Kepala Desa, Bendahara Desa, dan tokoh masyarakat, serta observasi langsung terhadap proses perencanaan, penganggaran, dan pelaporan keuangan desa. Temuan menunjukkan komitmen yang kuat dari pemerintah desa untuk menerapkan prinsip-prinsip good governance, dengan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi penggunaan dana desa sebagai faktor kunci dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas. Pelaporan rutin yang terstruktur juga memberikan kontribusi signifikan dalam membangun kepercayaan dan tanggung jawab bersama antara pemerintah desa dan masyarakat, meskipun tantangan seperti ketidakseimbangan fiskal dan minimnya pemahaman masyarakat perlu ditangani lebih lanjut untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan desa di masa depan
Pelaksanaan Kewajiban Pejabat Pembuat Akta Tanah Setelah Melakukan Sumpah Jabatan
Full text linkABSTRACT: This research uses the Sociological legal research method using a statutory approach and conceptual approach with the scope of the problem relating to issues, data / information facts and events. The results of this study indicate that: (1) for PPATs who do not carry out their positions in reality, there are factors that become causes, among others, due to internal factors of each PPAT, namely not having an office location and insufficient finances. (2) The legal implications for PPATs who do not carry out their positions in reality are written warnings, unwritten warnings and dismissal. It also has stages of sanctioning, among others, starting with the provision of a letter of reprimand from the Regional Management of each Regency / City and then the Regional Management which will provide the next sanction letter if it will be given from the IPPAT organization in the Regional Management.
ABSTRAK: Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Sosiologis dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dengan ruang lingkup dari permasalahan yang berkaitan dengan isu-isu, data/ informasi fakta dan peristiwa-peristiwa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) terhadap PPAT yang tidak menjalankan jabatannya secara nyata terdapat faktor-faktor yang menjadi sebab antara lain karena faktor internal PPAT masing-masing yakni tidak memiliki lokasi kantor dan finansial yang masih tidak mencukupi. (2) Adapun implikasi hukum terhadap PPAT yang tidak menjalankan jabatannya secara nyata adalah adanya teguran tertulis, teguran tidak tertulis dan pemberhentian. Hal tersebut juga memiliki tahapan pemberian sanksi antara lain dimulai dengan pemberian surat teguran dari Pengurus daerah masing-masing Kabupaten/Kota barulah kemudian Pengurus Wilayah yang akan memberikan surat sanksi selanjutnya jika akan diberikan dari organisasi IPPAT di Pengurus Wilayah
Tanggung Jawab Perdata Kantor Pertanahan Kabupaten Barru Terhadap Penerbitan Sertipikat Ganda Di Kabupaten Barru
Full text linkABSTRACT: This research aims to determine and analyze the government's responsibility and legal actions of the parties regarding the issuance of double certificates in Barru Regency. Research used empirical normative methods, examined the legal provisions regarding civil government responsibility for dual certificates and the legal efforts of the parties regarding the occurrence of double certificates. Results show: National Land Agency/BPN has authority to resolve every land problem including dual certificates with administrative authority, namely the cancellation or revocation of a certificate issued by itself and The dispute resolution efforts taken are negotiation, mediation and facilitation. The Barru Regency Land Office should be careful in making certificates and do not let land certificates be issued if there are similarities in ownership and should re-map and carry out surveys in places where still a lot of land that unregistered and unmapped and National Land Agency immediately dismissed individuals unfair in making land certificates.
ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tanggungjawab pemerintah dan upaya hukum para pihak terhadap terbitnya sertipikat ganda di Kabupaten Barru. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode normatif empiris, meneliti terkait ketentuan hukum tanggungjawab pemerintah keperdataan terhadap sertipikat ganda dan upaya hukum para pihak terhadap terjadinya sertipikat ganda di Kabupaten Barru. Hasil penelitian menunjukan: Badan Pertanahan Nasional mempunyai wewenang menyelesaikan setiap masalah pertanahan termasuk masalah sertipikat ganda dengan wewenang administrasi yaitu pembatalan atau pencabutan suatu sertipikat yang dikeluarkan oleh BPN itu sendiri dan. Upaya penyelesaian sengketa yang ditempuh adalah negosiasi, mediasi dan fasilitasi. Seharusnya Kantor Pertanahan Kabupaten Barru lebih teliti dalam membuat sertipikat tanah dan jangan sampai setelah diterbitkan sertipikat tanah terjadi kesamaan kepemilikan tanah dan seharusnya melakukan pemetaan ulang dan survei ke tempat dimana masih banyak tanah yang belum didaftarkan dan belum dilakukan pemetaan dan Badan Pertanahan Nasional segera memberhentikan oknum-oknum yang bermain dalam membuat sertipikat tanah
The Analysis Of The Competence Of Business Administration Lecturers In Nasional Informatics Polytechnic
Full text linkThe problem discussed in this study is the Competence of Business Administration Lecturers at the National Informatics Polytechnic. Based on these issues, this study aims to determine and analyze the Competencies of Business Administration Study Lecturers at the Makassar National Informatics Polytechnic. The research method used in this research is descriptive quantitative that describes the competence of Business Administration Study Program lecturers at the National Informatics Polytechnic. Analysis of the data used in this study is a quantitative descriptive analysis using a frequency distribution table by giving a percentage of each respondent's number of responses then analyzed and concluded using the Likert scale assessment category. The results showed that the pedagogical and professional competence of lecturers was already good. But it still needs to be improved, especially in terms of learning strategies. Lecturer Business Administration Program Competency at the National Informatics Polytechnic in terms of professional aspects is very good but lecturers still need to improve their knowledge. Lecturer Business Administration Program Competency at the National Informatics Polytechnic in terms of Personality is very good. Lecturer Business Administration Program Competency at the National Informatics Polytechnic in terms of social aspects is very good.Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah Kompetensi Dosen Program Studi Administrasi Bisnis pada Politeknik Informatika Nasional. Berdasarkan dengan pokok permasalahan tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Kompetensi Dosen Program Studi Administrasi Bisnis pada Politeknik Informatika Nasional Makassar. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif kuantitatif yaitu menggambarkan kompetensi dosen Program Studi Administrasi Bisnis pada Politeknik Informatika Nasional. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif dengan menggunakan tabel distribusi frekuensi dengan memberi persentase terhadap setiap jumlah tanggapan responden kemudian dianalisis dan disimpulkan dengan menggunakan kategori penilaian skala likert. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi pedagogik dan profesional dosen sudah baik. Namun masih perlu ditingkatkan terutama dalam hal strategi pembelajaran. Kompetensi Dosen Program Studi Administrasi Bisnis pada Politeknik Informatika Nasional ditinjau dari aspek profesional sudah sangat baik tetapi dosen masih perlu meningkatkan pengetahuannya. Kompetensi Dosen Program Studi Administrasi Bisnis pada Politeknik Informatika Nasional ditinjau dari aspek Kepribadian sudah sangat baik. Kompetensi Dosen Program Studi Administrasi Bisnis pada Politeknik Informatika Nasional ditinjau dari aspek Sosial sudah sangat baik
The effect of company size on company value in gowa motor group companies registered at bosowa automotive
No full textThis study aims to determine the effect of company size on firm value in Gowa Motor Group companies registered with Bosowa automotive. The independent variable in this study is company size. The dependent variable is the company's value. The population of this study is Gowa Motor Group companies registered with Bosowa Automotive in the 2016 to 2019 research years. The sampling method is purposive sampling, with several predetermined criteria, so the number of samples is 4 companies. The data analysis method used is multiple linear regression with a significance level of 0.05. Based on the results of data analysis using the partial test (t-test) Firm size has a significant positive effect on firm value with a significance value of 0.084. The results of the model accuracy test obtained a calculated F value of 17.728 with a significance value of 0.000. Regression analysis produces an Adjusted R2 of 0.770 or 77.0%. This means that the firm value variable can be explained by company size of 77.0%, while the remaining 23.0% is explained by other variables outside the model.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan Gowa Motor Group yang terdaftar di Bosowa automotive. Variabel independen dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan. Variabel dependennya adalah nilai perusahaan.
Populasi penelitian ini adalah perusahaan Gowa Motor Group yang terdaftar di Bosowa automotive pada tahun penelitian 2016 sampai dengan 2019. Metode penentuan sampel dengan metode purposive sampling, dengan beberapa kriteria yang telah ditentukan maka jumlah sampel adalah sebanyak 4 perusahaan. Metode analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan tingkat signifikasi 0,05.
Berdasarkan hasil analisis data dengan menggunakan uji parsial (uji-t) Ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan dengan nilai signifikansi 0,084. Hasil uji ketepatan model diperoleh nilai F hitung sebesar 17,728 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Analisis regresi menghasilkan Adjusted R2 sebesar 0,770 atau 77,0%. Hal ini berarti variabel nilai perusahaan dapat dijelaskan oleh ukuran perusahaan sebesar 77,0%, sedangkan sisanya 23,0% dijelaskan oleh variabel lain di luar model.
 
Pengaruh Visual Merchandise, Price Discount, Dan Store Atmosphere Terhadap Impulse Buying Behavior Pada Uniqlo Mall Of Indonesia
Full text linkThis study aims to determine the effect of visual merchandising, price discounts, and store atmosphere on impulse buying behavior at Uniqlo Mall of Indonesia in Jakarta. The research methodology used is quantitative associative method, the sampling technique in this study is nonprobability sampling of 100 respondents. The analysis technique uses partial regression using smartPLS 3 software. The results of data analysis show that visual merchandising has a negative effect on impulse buying. Price discount has a positive effect on impulse buying. Store atmosphere has a positive effect on impulse buying, and store atmosphere can act as a mediator in the influence between visual merchandising on impulse buying.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh visual merchandising, price discount, dan store atmosphere terhadap impulse buying behavior pada Uniqlo Mall of Indonesia di Jakarta. Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode asosiatif kuantitatif, teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah nonprobability sampling sebanyak 100 responden. Teknik analisis menggunakan regresi partial menggunakan software smartPLS 3. Hasil analisis data menunjukkan bahwa visual merchandising berpengaruh negatif terhadap impulse buying. Price discount berpengaruh positif terhadap impulse buying. Store atmosphere berpengaruh positif terhadap impulse buying, dan store atmosphere dapat berperan sebagai mediator pada pengaruh antara visual merchandising terhadap impulse buyin
Determinants of Entrepreneurial Product Innovation
Full text linkMany studies related to product innovation in entrepreneurship for SMEs (small and medium enterprises) have been carried out in previous studies in various contexts. Requires careful measurement of entrepreneurial activity. The research objective is to determine the determinants of product innovation in entrepreneurship. This study uses a qualitative method with a literature review technique which aims to provide information suggestions related to product innovation in entrepreneurship for SMEs. Analysis and search for articles involving themes with titles, abstracts, and keywords related to innovation, MSEs and products. Selection of articles according to writing needs, list of documents, type of article. The data collection technique in this study was a literature survey collected from the database using Harzing's Publish or Perish (PoP). This study outlines some of the previous research reference findings and explores the product innovation of MSEs. Found that the determinants of product innovation for micro and small businesses, competition between companies, quality of human resources and inclusive digitalizationStudi ini terkait inovasi produk dalam berwirausaha bagi UKM (usaha kecil menengah) banyak dilakukan pada penelitian terdahulu dalam berbagai konteks. Membutuhkan pengukuran aktivitas kewirausahaan yang cermat. Tujuan penelitian adalah menentukan determinan inovasi produk dalam berwirausaha. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik literature review dimana bertujuan untuk memberikan usulan informasi terkait inovasi produk dalam berwirausaha bagi UKM. Analisis dan pencarian artikel dengan melibatkan tema dengan judul, abstrak, dan kata kunci terkait innovation, MSEs dan product. Pemilihan artikel disesuaikan dengan kebutuhan tulisan, daftar dokumen, jenis artikel. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu survei literatur yang dikumpulkan dari database menggunakan Harzing's Publish or Perish (PoP). Penelitian ini menguraikan beberapa temuan referensi penelitian sebelumnya dan mengeksplorasi dengan inovasi produk UMK. Menemukan bahwa Determinan Inovasi product Usaha Mikro Dan Kecil, Persaingan antar perusahaan, Kualitas SDM dan Digitalisasi Inklusi
Police Goes To School Sebagai Bentuk Urgensi Pendidikan Multikulturalisme Polda Kalteng
Full text linkDifferences cause conflict if not accompanied by tolerance in it. This study aims to identify the role of the Central Kalimantan Regional Police in Police Goes To School as a Form of Urgency in the Central Kalimantan Regional Police's Multiculturalism Education. The preparation of this work uses a qualitative method with a descriptive type approach. Data collection techniques in the preparation of this work using interviews, observation and documentation. The analysis used by the author in compiling this work uses a descriptive type. The results of the preparation of this work are Police Goes to School when visiting schools with 1) Police goes to school Traffic Education from an Early Age, 2). Socialization of the Importance of Using SNI Helmets, 3). Socialization of road signs and markings, and 4). Children in an Orderly Health Protocol and Orderly Covid Prevention Program from an early age. Meanwhile, other materials which include the urgency of multiculturalism education when Police Goes to School are 1). As an alternative means of conflict resolution, 2). So that students are not uprooted from cultural roots, and 3). Towards a multicultural Indonesian societ
Analisis Hukum Penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam Tindak Pidana Pemilihan Umum
Full text linkABSTRACT: This research uses the Sociological Legal Research method with a legislative and conceptual approach, focusing on issues, factual data/information, and events. The results of this research show that: (1) Based on Law Number 7 of 2017, electoral crimes are illegal actions committed during general elections or regional head elections. This law emphasizes the importance of law enforcement against electoral crimes to ensure democratic and fair elections. (2) The enforcement of Law Number 7 of 2017 requires good cooperation and coordination between relevant agencies, sufficient resources, capacity building for human resources, firm and fair law enforcement, and active participation from the community.ABSTRAK: Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Sosiologis dengan menggunakan pendekatan perundangundangan dan pendekatan konseptual dengan ruang lingkup dari permasalahan yang berkaitan dengan isu-isu, data/ informasi fakta dan peristiwa-peristiwa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017, tindak pidana pemilu adalah tindakan melanggar hukum yang dilakukan pada saat pelaksanaan pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah. UU ini menegaskan pentingnya penegakan hukum terhadap tindak pidana pemilu guna memastikan pelaksanaan pemilu yang demokratis dan adil. (2) Penegakan UU Nomor 7 Tahun 2017 memerlukan kerjasama dan koordinasi yang baik antara instansi terkait, penyediaan sumber daya yang cukup, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penegakan hukum yang tegas dan adil, serta partisipasi masyarakat yang aktif.