e-Journal Kementerian Sosial RI
Not a member yet
599 research outputs found
Sort by
PENGUATAN MODAL SOSIAL DALAM PROGRAM PELATIHAN KETERAMPILAN KEPADA ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH) DI PANTI SOSIAL MARSUDI PUTRA (PSMP ) HANDAYANI BAMBU APUS JAKARTA TIMUR
Full text linkPermasalahan dalam penelitian ini adalah penyimpangan perilaku dari seorang remaja atau anak usia 8-18 tahun. Penyimpangan perilaku remaja diakibatkan karena faktor keluarga yang tidak memperhatikan perkembangan anak, lingkungan pergaulan yang salah, dan kurangnya faktor pendidikan yang diterima. Penyimpangan ini berbentuk sebuah tindakan kenalakan yang bila dibiarkan akan menjadi tindakan kriminalitas seperti pencurian, pelecehan seksual, tawuran dan lain sebagainya. Oleh karena itu harus adanya tindakan dari pihak berwajib terhadap remaja yang berbuat penyimpangan, seperti tindak pidana untuk anak. Anak yang sudah berurusan dengan ranah hukum dan pengadilan bisa disebut juga Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dan Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Handayani adalah lembaga yang menerima anak yang memiliki vonis pidana (ABH).Penelitian ini dijelaskan dalam metode deskriptif, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan observasi mendalam mengenai kegiatan pelatihan keterampilan las, otomotif, dan pendingin di PSMP Handayani. Dengan adanya kegiatan pelatihan keterampilan, ABH menjadi memiliki keahlian di bidang keterampilan. Selain keahlian mereka juga diajarkan mengenai kedisiplinan, dan kejujuran yang bertujuan untuk merubah sikap anak menjadi lebih baik.Modal sosial telah berperan dalam proses pelatihan keterampilan di PSMP Handayani. Terlihat bagaimana norma berupa aturan bekerja dalam membuat ABH menjadi patuh dan mau mengikuti apa yang diajarkan oleh para instruktur program. Dari sebuah kepatuhan timbulah sebuah kepercayaan antara ABH dengan instruktur begitupun sebaliknya, dan dari kepercayaan tersebut timbulah sebuah jaringan yang menjadi kerjasama antara instruktur dengan ABH, maupun antara sesama ABH. Jaringan kerjasama tersebut menghasilkan sebuah kegiatan pelatihan keterampilan berjalan dengan baik. Dalam hal ini penguatan modal sosial dalam program pelatihan keterampilan sangat berdampak positif dalam merubah sikap ABH menjadi lebih baik dan membuat ABH memiliki kehalian yang berguna bagi masa depan mereka
PROSES ADOPSI INOVASI LOKAL TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KAWASAN MINAPOLITAN DESA KOTO MESJID PROVINSI RIAU
Full text linkKebijakan tentang  minapolitan dan penetapan kawasan minapolitan diatur berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : Per.12/Men/2010 tentang Minapolitan dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 35/Kepmen-KP/2013 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan. Hingga saat ini pengembangan kawasan minapolitan yang terdapat di Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar Provinsi Riau tidak terlepas dari pesatnya adopsi inovasi lokal yang dilakukan oleh masyarakat, terutama masyarakat Desa Koto Mesjid. Berprosesnya adopsi inovasi lokal yang dilakukan oleh masyarakat ternyata telah memberikan dampak peningkatan kesejahteraan yang signifikan bagi masyarakat di Desa Koto Mesjid. Padahal masyarakat Desa Koto Mesjid hidup dalam level kemiskinan sebelum hadir inovasi di bidang perikanan yang mampu diadopsi secara bertahap oleh masyarakat. Penelitian ini secara komprehensif akan mengkaji tentang pola adopsi inovasi lokal bidang perikanan di Kawasan Minapolitan Desa Koto Mesjid Provinsi Riau berhasil memberikan konsekuensi peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. Penelitian ini dirancang dengan pendekatan kualitatif, Jenis penelitian kualitatif yang dipilih adalah penelitian studi kasus. Informan dalam penelitian ini adalah penerima inovasi (adopter) yaitu inovator, pelopor, pengikut dini, pengikut akhir dan orang terakhir mengadopsi inovasi (langgard). Data yang dikumpulkan meliputi data primer dan data sekunder, baik yang bersifat kualitatif maupun dokumentasi. Kemudian analisis data penelitian ini menggunakan teknis analisis deskriptif kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa pola adopsi inovasi lokal bidang perikanan di Kawasan Minapolitan Desa Koto Mesjid Provinsi Riau, meliputi : rasa ingin tahu dan minat masyarakat, tuntutan ekonomi masyarakat, kearifan lokal masyarakat, munculnya kesadaran masyarakat untuk mencoba, mencoba untuk berbudidaya, berhasil mencoba dan memperoleh keuntungan dan adopsi inovasi budidaya ikan patin
POTRET KEMISKINAN MASYARAKAT PULAU MASELA DI LADANG MIGAS TERKAYA BLOK MASELA DI KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
Full text linkKemiskinan masyarakat pulau kecil Masela memiliki karakter dan struktur kemiskinan yang khas. Adapun karakter kemiskinan masyarakat pulau kecil Masela di bibir perbatasan Negara adalah kemiskinan pulau-pulau kecil perbatasan dengan kondisi kewilayahannya yang bersifat geografis pulau-pulau kecil dengan luas laut yang dominan dan iklim leut kepulauan yang cenderung bergejolak. Sementara struktur kemiskinan masyarakat pulau Masela sebagai pulau kecil, terpencil serta terdepan adalah keterisolasian, keterbatasan akses berupa akses transportasi, komunikasi, kegiatan perekonomian, pendidikan dan kesehatan. Kondisi tersebut telah menjadi faktor determinan kemiskinan masyarakat pulau kecil dan terpencil Masela. Keterbatasan akses dimaksud telah menjadi factor determinan yang menderivasi berbagai factor turunan lainnya, seperti beban ekonomi tinggi (high cost economy) yang harus dipikul oleh masyarakat serta lemahnya nilai tukar barang dan jasa local. Jadi, ada 3 (tiga) variable determinan yang saling berkorelasi atau saling berhubungan secara sebab akibat (causalistic) dalam mempengaruhi dan membentuk karakter dan struktur kemiskinan masyarakat pulau Masela, yaitu; keterisolasian dan keterbatasan akses, ekonomi biaya tinggi (high cost ecomic), dan lemahnya nilai tukar barang dan jasa masyarakat kepulauan.Faktor determinan lainnya adalah kebijakan pembangunan nasional yang kurang pro pada pembangunan masyarakat pulau-pulau kecil, karena Negara cenderung mengabaikan pulau-pulau kecil, seperti Masela sebagai sesuatu yang bukan masalah nasional (non factors) karena dianggap memiliki nilai yang lemah (weakness factors) dalam perhitungan jumlah kekuatan politik, ekonomi maupun sumberdaya manusia dan sosial budaya.Kemiskinan masyarakat pulau kecil Masela merupakan sebuah ironi di tengah realitas kekayaan alam dan social budayanya. Pembangunan Blok Masela di laut pulau Masela kabupaten Maluku Barat Daya yang sedang direncanakan, diharapkan dapat memberi solusi yang fundamental dan komprehensi dalam menanggulangi kemiskinan masyarakat pulau kecil Masela, bukan sebaliknya mempelakukan mareka sebagai “tikus mati di tengah lumbungâ€
SEKTOR INFORMAL DAN PENGARUHNYA TERHADAP PERUBAHAN STATUS KEMISKINAN RUMAH TANGGA DI INDONESIA
No full textSektor informal sering dikaitan dengan rendahnya tingkat penghasilan yang menyebabkan rumah tangga tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan yang layak bagi mereka dan berdampak juga pada kerentanan terhadap insiden kemiskinan. Penelitian terkait pengaruh perubahan sektor pekerjaan yang dikaitkan dengan perubahan status kemiskinan rumah tangga di Indonesia masih terbatas, karena untuk penelitian tentang dinamika memerlukan data longitudinal untuk dapat melihat dinamika di dalam sektor pekerjaan maupun dinamika kemiskinan. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh dinamika sektor pekerjaan terhadap dinamika kemiskinan rumah tangga di Indonesia dengan menggunakan data longitudinal yaitu data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Panel 2011, 2012 dan 2013. Didapatkan hasil bahwa terdapat sekitar 4,78 persen penduduk di Indonesia mengalami kemiskinan kronis dan 17,88 persen penduduk di Indonesia mengalami kemiskinan sementara (transien) pada periode tersebut. Sedangkan hasil analisis regresi multionomial menunjukkan bahwa dinamika sektor pekerjaan kepala rumah tangga berpengaruh signifikan secara statistik terhadap kemiskinan dinamis rumah tangga di Indonesia pada periode tahun 2011 ke tahun 2013, dimana kepala rumah tangga yang tetap bekerja di sektor informal memiliki peluang yang lebih besar untuk mengalami insiden kemiskinan kronis maupun kemiskinan sementara. Sehingga sebagai tahap lanjutan dari program penanggulangan kemiskinan yang saat ini sudah dilakukan pemerintah, pemerintah sebaiknya juga lebih berfokus pada sektor informal di  mana terdapat sekitar 71 persen kepala rumah tangga miskin bekerja di sektor informal melalui penciptaan lapangan kerja yang layak dan usaha yang berkelanjutan (decent job creation and sustainable enterprises).Sektor informal sering dikaitan dengan rendahnya tingkat penghasilan yang menyebabkan rumah tangga tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan yang layak bagi mereka dan berdampak juga pada kerentanan terhadap insiden kemiskinan. Penelitian terkait pengaruh perubahan sektor pekerjaan yang dikaitkan dengan perubahan status kemiskinan rumah tangga di Indonesia masih terbatas, karena untuk penelitian tentang dinamika memerlukan data longitudinal untuk dapat melihat dinamika di dalam sektor pekerjaan maupun dinamika kemiskinan. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh dinamika sektor pekerjaan terhadap dinamika kemiskinan rumah tangga di Indonesia dengan menggunakan data longitudinal yaitu data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Panel 2011, 2012 dan 2013. Didapatkan hasil bahwa terdapat sekitar 4,78 persen penduduk di Indonesia mengalami kemiskinan kronis dan 17,88 persen penduduk di Indonesia mengalami kemiskinan sementara (transien) pada periode tersebut. Sedangkan hasil analisis regresi multionomial menunjukkan bahwa dinamika sektor pekerjaan kepala rumah tangga berpengaruh signifikan secara statistik terhadap kemiskinan dinamis rumah tangga di Indonesia pada periode tahun 2011 ke tahun 2013, dimana kepala rumah tangga yang tetap bekerja di sektor informal memiliki peluang yang lebih besar untuk mengalami insiden kemiskinan kronis maupun kemiskinan sementara. Sehingga sebagai tahap lanjutan dari program penanggulangan kemiskinan yang saat ini sudah dilakukan pemerintah, pemerintah sebaiknya juga lebih berfokus pada sektor informal di  mana terdapat sekitar 71 persen kepala rumah tangga miskin bekerja di sektor informal melalui penciptaan lapangan kerja yang layak dan usaha yang berkelanjutan (decent job creation and sustainable enterprises)
PERAN PENDAMPING DALAM MENINGKATKAN KEBERFUNGSIAN SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS INTELEKTUAL PADA PROGRAM PELAYANAN JARAK JAUH DI KECAMATAN LEMBANG DAN CILILIN, KABUPATEN BANDUNG BARAT
Full text linkArtikel ini membahas mengenai peran-peran pendamping dalam meningkatkan keberfungsian sosial penyandang disabilitas intelektual melalui program berbasis home care bernama Program Pelayanan Jarak Jauh (PPJJ) Tahun 2017. Para pendamping tersebut merupakan kader masyarakat yang memberikan bimbingan fisik, mental, sosial, dan keterampilan kepada penerima pelayanan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kader masyarakat yang berpengalaman menangani anak-anak disabilitas mampu menjalankan berbagai peranan dalam rehabilitasi penyandang disabilitas intelektual, antara lain sebagai pemercepat perubahan dalam mengungkap permasalahan dan kebutuhan penerima pelayanan, sebagai penghubung antara penerima pelayanan dengan sumber pelayanan, sebagai asisten personal yang mendampingi penerima pelayanan dalam proses bimbingan rehabilitasi dan mendorong keterlibatan keluarga dalam pelayanan home care, dan pembuat laporan. Beberapa pendamping juga mampu berperan sebagai fasilitator yang memfasilitasi proses kedukaan yang dialami keluarga. Pemberdayaan kader masyarakat lokal sebagai pelaksana program dapat terus dikembangkan untuk memperluas pelayanan sosial. Namun, peran pekerja sosial profesional tetap dibutuhkan, sehingga keduanya diharapkan bekerjasama untuk meningkatkan keberfungsian sosial penyandang disabilitas intelektual. Kata Kunci : Pendamping, disabilitas intelektual, pelayanan di rumah, keberfungsian sosia
PELIBATAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) DALAM KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU (SLRT)
Full text linkSistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan merupakan inovasi baru dari Kementerian Sosial RI dan merupakan program prioritas nasional. Pelibatan Bappeda Kabupaten/Kota pada monitoring dan evaluasi (Monev) SLRT merupakan suatu hal yang menarik untuk diteliti karena selama ini pada Monev program-program Kementerian Sosial RI hanya dilakukan oleh internal Kementerian Sosial RI. Tujuan penelitian untuk mengetahui pelibatan Bappeda Kabupaten/Kota pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pemanfaataan dan pelaporan Monev SLRT. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan pembelajaran bagi pelaksanaan monev di lingkungan Kementerian Sosial RI. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan secara umum pelibatan Bappeda Kabupaten/Kota dapat dilaksanakan namun hasilnya belum sesuai dengan rencana. Pada perencanaan Bappeda Kabupaten/Kota sebagai pelaksana Monev SLRT mulai dari tahap persiapan, pengumpulan data di desa/kelurahan dan FGD di Kabupaten/Kota dan menyusun policy brief pelaksanaan SLRT di Kabupaten/Kota. Namun, penyusunan policy brief tidak dapat terlaksana karena lamanya pengolahan dan analisis data oleh tim pusat serta dukungan SDM dan pembiayaan kegiatan. Pelibatan Bappeda Kabupaten/Kota mempunyai muatan strategis bagi pelaksanaan SLRT apalagi jika SLRT akan sepenuhnya dilaksanakan oleh Pemerintah daerah. Berdasarkan hasil penelitian, maka disarankan untuk: 1). Pelaksanaan Monev SLRT sebaiknya tetap melibatkan Bappeda Kabupaten/Kota dengan tahapan yang lebih ringkas dan mudah dipahami oleh pelaksana dan menggunakan aplikasi yang lebih mudah digunakan. 2) Kementerian Sosial dan Tim Seknas SLRT perlu mengadvokasi untuk melibatkan Bappeda Kabupaten/Kota dalam kegiatan SLRT sehingga ketika SLRT sudah sepenuhnya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Bappeda Kabupaten/Kota sudah mengetahui SLRT sejak awal.Kata Kunci: sistem layanan dan rujukan terpadu, monitoring dan evaluasi, kemiskinan, inovasi abstractThe Integrated Services and Referral System (SLRT) of social protection and poverty alleviation is a new innovation of the Ministry of Social RI and is a national priority program. The involvement of Bappeda Regency/City on Monitoring and Evaluation (M & E )  SLRT is an interesting thing to be observed because so far in the Ministry of Social Affairs M & E  program is only done by internal Ministry of Social RI. The objective of the research is to know the involvement of Bappeda Regency/City in the planning, implementation, utilization and reporting stages of M & E  SLRT. The benefits of this study are expected to provide learning for the implementation of M & E in the Ministry of Social RI. This research is descriptive qualitative. The results of the research show that in general the involvement of Bappeda Regency/City can be implemented but the result is not in accordance with the plan. In the planning of Bappeda Regency/City as the implementer of SLRT M & E starting from the preparation stage, collecting data in the village / kelurahan and FGD in the Regency / City and preparing the SLRT implementation policy brief in Regency / City. However, the preparation of the policy brief can not be accomplished due to the length of processing and data analysis by the central team and the support of human resources and financing activities. The involvement of Bappeda Regency / City has a strategic content for the implementation of SLRT especially if SLRT will be fully implemented by local government. Based on the results of research, it is recommended to: 1). Implementation of the SLRT M & E should still involve Bappeda Regency / City  with a more concise and easily understood stage by implementers and using more user-friendly applications. 2) The Ministry of Social Affairs and the National Secretariat of SLRT team need to advocate to involve Bappeda Regency / City in SLRT activities so that when SLRT is fully implemented by Local Government, Bappeda Regency / City  already know SLRT from the beginning. Keywords: integrated service and referral system, monitoring and evaluation, poverty, innovationÂ
PENGETAHUAN DAN KEARIFAN SOSIAL DALAM PROSES MANAJEMEN BENCANA GUNUNG KELUD (Studi di Desa Pandansari, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang)
No full textWilayah Indonesia merupakan kawasan rawan bencana, baik bencana alam, bencana non-alam, maupun bencana sosial. Proses manajemen bencana dilakukan melalui empat fase, yakni fase: mitigasi, kesiap-siagaan,  tanggap darurat, dan fase pemulihan. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan konstruksi masyarakat tentang pengetahuan dan nilai kearifan sosial masyarakat lokal dalam proses manajemen bencana Gunung Kelud. Penelitian menggunakan pendekatan dan jenis penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan teknik analisa data menggunakan teknik deskriptif-kualitatif. Lokasi penelitian di Desa Pandansari, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang, yang merupakan wilayah utama terkena dampak bencana Gunung Kelud. Subjek penelitian ditentukan secara purposive sampling, yang meliputi Aparat Desa Pandansari, tokoh masyarakat Desa Pandansari, dan Ketua Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB). Hasil penelitian dapat dinyatakan bahwa masyarakat memiliki pengetahuan tentang tanda-tanda alam akan terjadinya erupsi Gunung Kelud yaitu: (1) Terjadi migrasi binatang seperti monyet, ular, burung, dan sebagainya yang turun ke wilayah permukimamn masyarakat, (2) Debit sumber air, seperti sumur, mata air, dan sungai kecil berkurang dan mengering, (3) Muncul awan  panas dan gerah, (4) Muncul gempa-gempa kecil disertai kilat dan bunyi gelegar kecil, (5) Tumbuhan dan tanaman layu dan berubah warna, dan (6) Tokoh Tetua masyarakat bermimpi didatangi “Lembu Suroâ€. Sedangkan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat terhadap Gunung Kelud tercermin dalam bentuk  “Ritual Sesaji Gunung Kelud†dan “Budaya Gotong Royongâ€. Kata kunci: Konstruksi, Pengetahuan dan Kearifan Sosial, Manajemen Bencana
BADAN USAHA MILIK DESA DAN PEMBANGUNAN SOSIAL DI KABUPATEN BOJONEGORO
Full text linkPenelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran Badan Usaha Milik (BUM) Desa sebagai instrumen pembangunan sosial dengan menggambil studi kasus di Desa Kedungprimpen. Data dikumpulkan dengan pendekatan kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukan. Pertama, BUMDesa sebagai unit usaha ekonomi desa bersifat kolektif antara pemerintah desa dan masyarakat desa, dimana usaha ekonomi yang dilakukan mengandung unsur bisnis ekonomi dan bisnis sosial. Kedua, BUMDes memiliki peran penting didalam pengelolaan irigasi, dan bertanggungjawab penuh untuk melakukan pendistribusian air kesetiap lahan pertanian penduduk Desa Kedungprimpen didalam proses produksi pertanian. Ketiga, BUMDesa memiliki tanggungjawab didalam pembagian hasil usaha pengelolaan irigasi kepada lapisan terbawah di Desa Kedungprimpen. Terakhir, BUMDesa di Desa Kedungprimpen memiliki potensi yang dapat dikelola berupa tanah kas desa. Pengelolaan tanah kas desa oleh BUMDesa dapat digunakan sebagai strategi peningkatan kualitas ekonomi dan mengurangi adanya ketimpangan penduduk Desa Kedungprimpen. Hal ini dapat dilakukan dengan adanya komitmen kuat antara seluruh stakeholder untuk mendistibusikan tanah kas desa kepada golongan lapisan terbawah penduduk di Desa Kedungprimpen dengan biaya sewa terjangkau. Sebagai rekomendasi, upaya tersebut perlu dikembangkan dengan meningkatkan status kelembagaan, sumberdaya manusia, sarana prasarana, dan otoritas dari BUMDesa. Kata Kunci: BUMDesa, Peran BUMDesa, Pembangunan Sosialabstract The objective of this study is describing the role of BUMDesa as a social development instrument with a case study in Kedungprimpen Village. Qualitative approach was used to collect the data and descriptively presented. The results are as follows. First, BUMDesa as a village economic business unit use collective method between village government and village community, the economic effort that has been done itself contains economic and social business element. Second, BUMDesa has important role in managing the irrigation, and has fully responsible for distributing water to every farmland of Kedungprimpen villagers in the agricultural production process. Third, BUMDesa has responsibility to distribute the business result of irrigation management to the lowest layer in Kedungprimpen Village. Finally, BUMDDesa in Kedungprimpen Village has potential that can be managed, which is the form of village treasury lands. Village cash management by BUMDesa can be used as a strategy to improve quality of the economy and reducing the disparity of the people of Kedungprimpen Village. This can be done with a strong commitment among all stakeholders to distribute the village treasury lands to the lowest layer of people in Kedungprimpen Village with low rents. As a recommendation, these efforts need to be developed, by improving the status of institutional, human resources, infrastructure, and the authority of BUMDesa. Keywords: BUMDesa, Role of BUMDesa, Social Developmen
PERSPEKTIF KEKUATAN DAN KEBERFUNGSIAN SOSIAL LANJUT USIA PENERIMA MANFAAT PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA MINAULA KENDARI
No full textIntervensi psikososial oleh pekerja sosial pada lansia yang mendapatkan rehabilitasi sosial di Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Minaula Kendari diharapkan dapat mengembangkan keberfungsian sosial para lansia. Kajian ini bertujuan untuk mendokumentasikan implementasi perspektif kekuatan dalam upaya meningkatkan keberfungsian sosial lanjut usia (lansia) di PSTW Minaula Kendari. Kajian deksriptif kualitatif ini melibatkan 11 orang informan lansia penerima manfaat PSTW Minaula kendari serta dua pekerja sosial dan pembimbing keterampilan. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode wawancara mendalam, pengamatan berpartisipasi dan studi dokumentasi. Data dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa dengan menerapkan perspektif kekuatan kepada para lansia, terdapat beberapa bentuk keberfungsian sosial pada lansia di PSTW Minaula yakni keberfungsian dalam aspek pelestarian budaya, transfer pengetahuan (pendidik), spiritual dan keberfungsian dalam aspek transfer nilai-nilai moral kehidupan kepada generasi muda
KINERJA PENDAMPING SOSIAL PADA PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DI KOTA TARAKAN
No full textBeneficiaries atau Kelompok Penerima Manfaat (KPM) dalam penyelenggaraan kesejahteraan adalah orang-orang yang mengalami keterbatasan secara sosial, ekonomi, intelektual dan emosional. Karenanya mereka memerlukan bantuan orang lain untuk dapat memahami maksud dan tujuan program kesejahteran sosial. Hal inilah yang mendasari perlunya pendampingan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kinerja pendamping sosial pada program kesejateraan sosial di Kota Tarakan. Data dikumpulkan dari pendamping sosial, unsur Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan, Lembaga Kesejateraan Sosial (LKS) dan Kelompok Penerima Manfaat (KPM); melalui wawancara dan diskusi kelompok terarah, serta studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa pendampingan sosial telah dilaksanakan oleh pendamping sosial melalui berbagai peran dan kegiatan; dan berpengaruh positif terhadap peningkatan kondisi sosial ekonomi KPM. Meskipun demikian, hasil pendamping sosial tersebut masih perlu untuk dioptimalkan lagi. Oleh karena itu, peneliti menyarankan langkah-langkah yang perlu ditempuh oleh Kementerian Sosial maupun Dinsos dan PM Kota Tarakan dalam upaya mengoptimalkan pendampingan sosial, melalui peningkatan kapasitas dan dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Kata kunci: pendampingan sosial, pendamping sosial, program kesejahteraan sosial