e-Journal Kementerian Sosial RI
Not a member yet
599 research outputs found
Sort by
PENGARUH DUKUNGAN ORGANISASI DAN KEMAMPUAN INDIVIDU TERHADAP KINERJA PENYULUH SOSIAL DAN PARTISIPASI MASYARAKAT
Full text linkTujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh dukungan organisasi dan kemampuan individu terhadap kinerja penyuluh sosial dan terhadap partisipasi masyarakat. Penelitian diharapkan menghasilkan sebuah model untuk peningkatan partisipasi masyarakat dalam program kesejahteraan sosial melalui kinerja penyuluh, kemampun individu dan dukungan organisasi. Penelitian menggunakan metode penelitian survey kuantitafif dan analisis data menggunakan pemodelan persamaan struktur dengan program AMOS. Pengumpulan data menggunakan angket kemampuan individu, dukungan organisasi, kinerja penyuluh sosial, dan partisipasi masyarakat. Responden yang berpartisipasi penelitian ini adalah sebanyak 124 penyuluh sosial dan calon penyuluh sosial yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja penyuluh (r=623; p=0,012), juga ditemukan pengaruh positif dan signifikan kinerja penyuluh terhadap partisipasi masyarakat (r=0,644; p=0,021), ditemukan juga adanya korelasi positif antara dukungan organisasi dengan kemampuan individu (r=0,558; p=0,000). Kinerja penyuluh sosial memoderasi hubungan antara dukungan organisasi dan partisipasi masyarakat. Model peningkatan partisipasi masyarakat juga telah diindentifikasi di dalam penelitian ini.Kata kunci: dukungan organisasi, kinerja penyuluh sosial, partisipasi masyarakatThis quantitative research has intended to investigate the role of organizational support and individual capacity of social extension workers’ performance. The successful of those performance has been measured on social participation on social development. The research has expected to gain a kind of model of social participation in social welfare programs, through social worker’s performance, individual capacity and organizational support. The research is a quantitative survey. Data has been analized through AMOS program. Data were collected in a survey using four instruments measuring competence, organizational support, worker performance and community participation. The study found that organizational support has positive and significant association with social extension workers’ performance. The association betwen social extension workers’ performance and community participation was also found to be positive and significant. Perfomance of social extension workers was found to be a moderating factors as it mediate organizational support to community participation. Keywords: organizational support, social extension workers’ performance, community participation
PENGEMBANGAN SISTEM PERINGATAN DINI PERUNDUNGAN PADA PELAJAR DI KOTA PANGKALPINANG
Full text linkBerbagai kasus perundungan yang dilakukan oleh pelajar akhir-akhir ini banyak terjadi di Indonesia. Salah satu daerah adalah di Kota Pangkalpinang yang termasuk di wilayah Provinsi Bangka Belitung. Perundungan di sekolah adalah perilaku agresif yang dilakukan berulang-ulang oleh seorang/kelompok siswa yang memiliki kekuasaan, terhadap siswa/siswi lain yang lebih lemah dengan tujuan menyakiti orang tersebut. Suatu yang harus diwaspadai dari perilaku ini adalah siswa melakukan perundungan karena sebelumnya pernah menjadi korban perundungan. Sehingga perlu diputus rantai agar tidak diantara siswa. Penelitian ini akan mgungkap gejala perundungan yang akan terjadi apabila terus dibiarkan. Penelitian dilakukan di tiga sekolahan yang mewakili masing masing tingkatan yaitu SD, SMP dan SMA. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data membagikan quesioner kepada siswa. Hasil penelitian ini adalah mengungkap pengetahuan dan pengalaman siswa mengenai perundungan. Penyebab seorang menjadi pelaku perundungan karena secara umum, tingkah laku perundungan ini berawal dari masalah yang dialami oleh pelaku, baik masalah keluarga maupun dengan lingkungan yang ada disekitar kehidupannya. Hal yang menyebabkan perundungan antara lain kepribadian (individu anak), sekolah, keluarga, masyarakat dan media. Penelitian ini juga mengungkap tentang intervensi sosial yang dibutuhkan untuk mengatasi perundungan yang diharapkan dapat sikembangkan menjadi Sistem Peringatan Dini (SPD) dalam mencegah terjadinya perundungan di sekolah.  Kata Kunci: Perundungan, Pelajar, Sistem Peringatan Dini (SPD
PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR KELUARGA MISKIN MELALUI KOMPLEMENTARITAS PROGAM BANTUAN SOSIAL (Studi Kasus di Kabupaten Barito Kuala)
No full textTerdeskripsikannya pemenuhan kebutuhan dasar keluarga miskin melalui komplementaritas program bantuan sosial merupakan tujuan kajian ini. Kajian dilakukan di Desa Mekarsari dan Desa Tenggiran Baru Kecamatan Mekarsari, sebagai wilayah kecamatan termiskin di Kabupaten Barito Kuala, yang oleh karenaya banyak penerima manfaat Program Keluarga Harapan. Jenis kajian deskriptif dengan pendekatan mixed methode. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik: kuesioner —50 orang responden Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan—; fokus group discussion dengan stakeholder penanggulangan kemiskinan daerah; studi dokumen; dan observasi. Hasil kajian menunjukkan, 74 persen responden menyatakan menerima komplementaritas program bantuan sosial —Program Keluarga Harapan, Beras Sejahtera, Program Indonesia Sehat  dan Program Indonesia Pintar—. Sementara 22 persen responden menerima tiga program bantuan sosial, dan empat persen responden menerima dua program bantuan sosial. Responden menyatakan, merasakan efek positif dari komplementaritas bantuan sosial tersebut. Sungguhpun, angka kemiskinan di Kabupaten Barito Kuala masih relatif tinggi, hal itu dimungkinkan masih banyak keluarga dalam kategori miskin dan rentan belum/tidak dapat mengakses program bantuan social, karena exclusion error, sebagai akibat dari data keluarga miskin yang belum/tidak valid. Disamping itu, responden menyatakan, beberapa kebutuhan dasar lainnya, seperti: air bersih, sanitasi, dan bantuan rumah layak huni belum mereka dapat mengkases. Untuk itu disarankan, perlu segera dilakukan validasi data, dan penyelenggaraan program bantuan social, seperti: air bersih, sanitasi, serta rumah layak huni diselenggarakan lebih merata.KATA KUNCI: kebutuhan dasar; keluarga miskin; komplementaritas bantuan sosial
KONTRIBUSI RASA SALING PERCAYA DALAM KAPITAL SOSIAL ANTARA PEMULUNG DAN PENGEPUL
No full textPenelitian ini membahas tentang timbulnya proses kepercayaan antara pemulung dan pengepul. . Elemen kapital sosial selain kepercayaan juga ditemukan dalam penelitian ini, diantaranya unsur jaringan dan norma yang digunakan untuk memperlancar aktivitas jual beli antara pemulung dan pengepul. Fokus penelitian ini adalah unsur percaya antara pemulung dan pengepul dan kontribusinya unsur percaya tersebut pada kelancaran aktivitas jual beli antara pemulung dan pengepul. Rasa saling percaya antara keduanya juga dianggap penting dalam rangka meningkatkan kapital sosial. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam hubungan kerja antara pemulung dan pengepul ini besar dipengaruhi oleh rasa saling percaya. Hubungan kerja kedua aktor ini dapat langgeng selain karena mendapat mutual benefit, keduanya juga sudah memiliki rasa saling percaya. Rasa percaya yang terjadi di antara kedua aktor semakin kuat, maka dapat meningkatkan unsur jaringan dan melonggarkan unsur norma, sehingga kapital sosial dapat dikatakan meningkat
DUKUNGAN TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS MENTAL SEBAGAI STRATEGI MENDUKUNG PROGRAM STOP PEMASUNGAN 2019
Full text linkPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis dukungan keluarga, masyarakat dan pemerintah terhadap Penyandang Disabilitas Mental (PDM) dengan riwayat pasung dalam rangka Gerakan Stop Pemasungan tahun 2019. Penelitian ini menggunakan metode survey dengan responden 32 orang kepala keluarga yang dipilih dengan teknik purposive sampling. Hasil penelitian mendapati : (1) dukungan keluarga pada PDM yang lepas pasung selalu lebih tinggi dibandingkan dengan dukungan pada PDM yang sedang dipasung. (2) dukungan emosional dari keluarga pada PDM yang lepas pasung berada lebih tinggi dibandingkan dukungan lainnya (dukungan instrumental, informasi dan penghargaan). (3) dukungan keluarga PDM pasung rata-rata masih rendah tetapi secara umum sudah dalam kategori sedang. Masyarakat belum mendukung keluarga atau PDM. Mereka tidak mau bertanggung jawab terhadap PDM bila dilepas pasungnya. Rendahnya dukungan masyarakat pada kasus-kasus yang terjadi disebabkan karena mereka belum memahami cara pendekatan dan pemulihan atau rehabilitasi sosial pada PDM. Hanya propinsi NTB yang sudah memiliki peraturan gubernur terkait pencegahan dan penanganan pasung. Kalimantan selatan dan Sumatera Barat belum mempunyai regulasi. Selain itu sebagai implementasi dari dilaksanakannya MoU pencegahan dan penanganan pasung, pada lokasi penelitian hanya dinas sosial dan dinas kesehatan saja yang melakukan koordinasi. Tiga instasi lain (Dukcapil, Kepolisian dan BPJS) belum melaksanakan dan bahkan tidak mengetahui adanya MoU. Kerjasama tiga pihak (keluarga, masyarakat dan pemerintah) sangat penting untuk mensukseskan program Gerakan Stop Pemasungan tahun 2019. Kata Kunci : penyandang disabilitas mental, pasung, dukungan keluarga, dukungan masyarakat, dukungan pemerintah. Abstract This study aims to analyze the support of family, community and government against Mental Disabled Persons (PDM) with history of pasung in the framework of the Stop Gerakan Pemasungan tahun 2019. This study used survey method with 32 respondents head of household selected with purposive sampling technique. The results of the study found: (1) family support on PDM loose stocks was always higher than support for PDM being depleted. (2) the emotional support of the family on the loose PDM is higher than the other support (instrumental support, information and rewards). (3) the support of PDM family of the average is still low but generally it is in the medium category. The community has not supported the family or PDM. They do not want to be responsible for the PDM when it is released its stock. The lack of community support in cases that occurred because they do not understand how to approach and recovery or social rehabilitation in PDM. Only NTB province that already has governor regulations related to the prevention and handling of the market. South Kalimantan and West Sumatra have no regulation yet. In addition, as the implementation of the implementation of the MoU on prevention and handling of the post, at the location of the study only the social service and the health office that coordinates. Three other instances (Dukcapil, Police and BPJS) have not implemented and do not even know the existence of MoU. Three-party cooperation (family, community and government) is crucial to the success of Stop Gerakan Pemasungan 2019 program. Keywords: persons with mental disabilities, pasca, family support, community support, government suppor
UPAYA PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI PROGRAM KELUARGA HARAPAN: Studi di Empat Daerah di Indonesia
Full text linkPenelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan upaya agar PKH dapat mempercepat penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan menjadikan pendekatan kuantitatif sebagai penunjang. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan Focus Group Discussion. Untuk kebutuhan analisis kuantitatif, digunakan skala BSRI. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui PKH perlu dilakukan re-design berupa inovasi program dalam rangka pengembangan program secara fundamental. Inovasi ini difokuskan pada 2 hal, yaitu: (1) merespon upaya yang sudah dilakukan tetapi belum optimal; dan (2) melakukan reorientasi program secara mendasar dengan menjadikan PKH sebagai pintu masuk menuju integrasi program perlindungan sosial sekaligus integrasi program penanggulangan kemiskinan di Indonesia, dengan fokus memperkuat keberfungsian keluarga miskin secara utuh. Upaya ini diharapkan akan “memaksa†anggota keluarga berperilaku produktif, bukan kontraproduktif. Sejalan dengan kesimpulan di atas, penelitian ini merekomendasikan agar penyelenggara segera mengambil inisiatif untuk menjadikan PKH sebagai pintu masuk menuju integrasi program perlindungan sosial sekaligus integrasi program penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Langkah ini hendaknya diikuti denggan kajian khusus terhadap berbagai produk kebijakan terkait.Kata Kunci : Upaya Percepatan; Kemiskinan; Program Keluarga Harapan AbstractThis study aims to describe the efforts for PKH to accelerate poverty reduction in Indonesia. The research is done by qualitative approach by making quantitative approach as supporting. Technique of data collecting done by observation, interview, and Focus Group Discussion. For the needs of quantitative analysis, the BSRI scale is used. The collected data were analyzed descriptively. The results concluded that to accelerate poverty alleviation through PKH, it is necessary to re-design in the form of program innovation in the framework of fundamentally developing the program. This innovation is focused on 2 things, namely: (1) responding to efforts that have been done but not yet optimal; and (2) fundamentally reorient the program by making PKH a gateway to the integration of social protection programs as well as the integration of poverty reduction programs in Indonesia, with a focus on strengthening the functioning of poor families as a whole. These efforts are expected to "force" family members to behave productively, rather than counterproductive. In line with the above conclusion, this research recommends that organizers immediately take the initiative to make PKH an entrance to the integration of social protection programs as well as integration of poverty reduction programs in Indonesia. This step should be followed by a special review of relevant policy products.Keywords: Acceleration Efforts; Poverty; Family Hope Progra
DINAMIKA KELOMPOK DALAM KELOMPOK USAHA BERSAMA KOTA BOGOR KASUS KUBE CEMPAKA DAN KUBE TULIP
No full textAbstrakMasalah kemiskinan terus menjadi kajian yang tidak akan ada habisnya. Berbagai cara dan upaya dilakukan untuk mengatasi masalah kemiskinan. Kemiskinan yang terjadi dapat diintervensi melalui pendekatan individu maupun kelompok. Salah satu upaya mengatasi kemiskinan melalui pendekatan kelompok yang dilakukan Kementerian Sosial adalah melalui KUBE (Kelompok Usaha Bersama). KUBE merupakan salah satu pendekatan kelompok dalam rangka pemberdayaan masyarakat miskin melalui pemberian bantuan stimulan kegiatan usaha ekonomi produktif. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan apa yang menyebabkan KUBE dapat berhasil dan yang menyebabkan KUBE gagal khususnya dalam mengelola kelompok dan usahanya yang dilihat dari sudut pandang dinamika kelompok. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dalam mengamati KUBE, dengan metode studi kasus, teknik pengambilan sampel dilakukan secara purposif, studi ini dilakukan pada KUBE Cempaka (KUBE aktif atau berhasil) dan KUBE Tulip (KUBE tidak aktif atau gagal) di Kota Bogor Kecamatan Bogor Barat. Hasil temuan lapangan terungkap bahwa KUBE yang berhasil cenderung mampu memanage kelompoknya dengan baik, memiliki dinamika kelompok yang baik. Sedangkan KUBE yang gagal cenderung tidak mampu memanage kelompoknya, tidak ada dinamika dalam kelompok. Agar KUBE lebih dapat mempertahankan kelompoknya lebih lama dan berhasil dalam usaha kelompok diperlukan pendampingan tentang pengetahuan atau kecakapan mengenai cara mengorganisir kelompok agar kelompok dapat lebih dinamis dan sustainable, serta diperlukan pendampingan yang intens mengenai kewirausahaan, hal ini karena minimnya pengetahuan dan keterampilan keluarga miskin. Kata Kunci : KUBE, Pemberdayaan, Pendampingan, Dinamika Kelompo
REHABILITASI SOSIAL BERBASIS INSTITUSI BAGI KORBAN PENYALAHGUNAAN NAPZA: Studi Kasus pada Institusi Penerima Wajib Lapor Lintas Nusa di Kota Batam
Full text linkPenyalahgunaan Narkoba di Kota Batam menempati urutan keempat secara nasional. Tingginya jumlah kasus penyalahgunaan narkoba tidak dapat dilepaskan dengan posisi geografis Kota Batam yang berbatasan dengan Malaysia dan Singapura. Dimana kedua negara tersebut merupakan negara transit perdagangan narkoba sebelum memasuki Indonesia. Penelitian evaluatif dengan metode deskriptif diterapkan untuk mengetahui penanganan korban penyalahgunaan obat yang dilakukan oleh IPWL. Penelitian ini berfokus pada aspek kelembagaan, pelaksanaan kegiatan dan hasil yang dicapai. Pengumpulan data dengan teknik wawancara mendalam dengan pengurus IPWL dan klien, observasi, dan studi dokumentasi. Hasilnya menunjukkan, bahwa IPWL Lintas Nusa selama tiga tahun telah melakukan rehabilitasi sosial, dan hasilnya 95,5 persen klien dapat berintegrasi kembali dengan keluarga dan masyarakat. Meskipun kinerjanya cukup baik, IPWL Lintas Nusa masih perlu memperbaiki sumber dayanya, terutama berkenaan dengan pekerja sosial, konselor adiksi, pendanaan dan jejaring kerja. Peningkatan sumber daya dan dana sangat penting bagi kesinambungan IPWL. Kata kunci : penyalahgunaan NAPZA,  IPWL, rehabilitasi sosia
PEMENUHAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MELALUI OPTIMALISASI RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) DI KAWASAAN PERKOTAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN KEBIJAKAN
Full text linkRuang terbuka hijau di kawasan perkotaan mengalami penurunan baik secara kualitas maupun kuantitas disebabkan oleh beberapa hal diantaranya pembangunan di kawasan perkotaan yang tumbuh secara pesat, laju pertumbuhan penduduk, alih fungsi lahan menjadi bangunan perkotaan, perdagangan, industri maupun permukiman, dan kurangnya dukungan kebijakan terhadap keberadaan ruang terbuka hijau memiliki andil dalam penurunan kuantitas dan kualitas RTH yang pada akhirnya berpengaruh terhadap menurunnya kualitas kawasan perkotaan seperti seringnya terjadi banjir di perkotaan, tingginya polusi udara, dan meningkatnya kerawanan sosial, menurunnya produktivitas masyarakat akibat stress karena terbatasnya ruang publik yang tersedia untuk interaksi sosial dan penurunan kesejahteraan sosial masyarakat kawasan perkotaan.Proporsi ruang terbuka hijau wilayah perkotaan yang harus dipenuhi minimal 30% dari luas wilayah perkotaan. Produk hukum dan kebijakan merupakan salah satu faktor pendukung keberlangsungan kualitas dan kuantitas ruang terbuka hijau, sehingga perlu dikaji lebih lanjut produk hukum dan kebijakan pendukung agar lebih optimal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat kawasan perkotaan. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007, Undang-Undang No. 11 Tahun 2009, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2007, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 05/PRT/M/2008, merupakan beberapa produk hukum dan kebijakan pendukung optimalisasi ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan berbasis kesejahteraan sosial. Target proporsi ruang terbuka hijau 30% dari luas wilayah kota umumnya masih belum bisa dipenuhi oleh kawasan perkotaan di Indonesia. Diperlukan peningkatan dalam implementasi produk hukum dan kebijakan oleh pengambil keputusan serta berbagai inovasi dalam pengembangan kebijakan, sehingga ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan dapat berkembang sesuai proporsi yang telah ditentukan dengan dukungan berbagai pihak.Kata Kunci : Kebijakan, Kesejahteraan Masyarakat, Ruang Terbuka Hijau, Kawasan Perkotaan
STUDI TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN SOSIAL NON TUNAI
No full textStudi lapangan ini bertujuan untuk menggali informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan penyaluran Program BantuanPangan Non Tunai (BPNT) melalui e-Warong. Adapun yang melatarbelakangi studi ini adalah keingintahuan terhadap tingkat kepuasan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program BPNT yang disalurkan melalui e-Warong, menentukan kesenjangan antara harapan KPM dengan kinerja Program BPNT untuk setiap atribut kepuasan, serta kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan e-Warong. Penentuan responden dalam Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi menggunakan purposive sampling sebanyak 57 responden yang meliputi penerima manfaat, pengelola e-Warong dan Dinas Sosial di 7 Provinsi dan 12 Kota. Hasil analisis menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan yang terjadi antara kinerja yang dihasilkan dengan harapan yang seharusnya diperoleh penerima manfaat, seperti: 1) ketersediaan bahan pangan di e-Warong (X3= -0.37), 2) antrian pencairan bantuan pangan di e-Warong (X17= -0.32), 3) proses transaksi di e-Warong yang perlu diperhatikan kembali (X27= -0.30), 4) proses penyetokan, sarana dan prasarana e-Warong (X4= -0.24), serta 5) proses pendampingan pelaksanaan e-Warong yang perlu dilakukan secara kontinu (X28= -0.16). Kesimpulan dari kegiatan ini bahwa secara umum program penyaluran BPNT melalui e-Warong sudah cukup progresif, efektif dan efisien serta sangat potensial dalam memberdayakan keluarga penerima manfaat secara berkelanjutan, namun masih ada hal-hal yang harus diperbaiki seperti: pemantapan proses bisnis secara komprehensif, pendampingan program secara intensif berkelanjutan, dan pembangunan jejaring kerja