e-Journal Kementerian Sosial RI
Not a member yet
599 research outputs found
Sort by
ELEMEN-ELEMEN PENDUKUNG PROSES ASESMEN DALAM PROGRAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT UNTUK LINGKUNGAN KONDUSIF BAGI ANAK
Full text linkTahap identifikasi kebutuhan dan permasalahan (assessment) adalah tahapan kedua dalam pemberdayaan masyarakat setelah melakukan “menjalin relasi†(engagement). Tahapan identifikasi kebutuhan dan permasalahan merupakan tahapan yang penting dalam proses pemberdayaan masyarakat. Tanpa hasil identifikasi kebutuhan dan permasalahan yang memadai, tujuan pengembangan masyarakat menjadi sulit tercapai.Tahapan identifikasi kebutuhan dan permasalahan dalam proses pemberdayaan masyarakat seyogyanya tidak menjadi salah satu langkah awal yang kaku dalam sebuah proyek kegiatan. Sebaliknya, tahapan tersebut merupakan salah satu langkah yang ada dalam siklus kegiatan program berkelanjutan dalam rangka upaya pembelajaran masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan menyelesaikan permasalahannya.Artikel ini mendeskripsikan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Kesejahteraan Sosial Universitas Indonesia (Puska Kesos UI) di salah satu wilayah binaannya di Kelurahan Cinangka, Depok. Proses pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan sejak tahun 2014 sampai saat ini memperlihatkan bahwa keberlangsungan program pemberdayaan membutuhkan siklus pemberdayaan yang dinamis dan tidak linear. Upaya identifikasi terus dilaksanakan oleh Puska Kesos UI. Berdasarkan hasil tahap identifikasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan di komunitas (anak, pemuda, orang tua dan tokoh masyarakat), artikel ini menemukan bahwa identifikasi kebutuhan dan permasalahan yang komprehensif sangat penting untuk perencanaan dan implementasi kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan. Selain itu, rasa memiliki dari anggota anggota komunitas--walaupun masih berusia remaja, bahkan anak-anak, membantu pengembangan cakupan program dengan menggandeng pemangku kepentingan yang lebih luas di komunitasnya. Pada saat ini, komunitas di Kelurahan Cinangka, Depok, memiliki pusat belajar komunitas kini yang telah beroperasi penuh dengan berbagai kegiatan untuk anak-anak dan keluarga. Kata Kunci: pemberdayaan masyarakat, pelayanan sosial, pembangunan sosial, kesejahteraan anak, pemuda.Â
IDENTIFIKASI MODAL SOSIAL DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN
Full text linkTujuan dari penelitian ini untuk mengidentifikasi unsur modal sosial di desa miskin kawasan hutan. Kontradiksi antara keberhasilan program Desa Mandiri Pangan dan peningkatan jumlah keluarga prasejahtera di Desa Tempuran menarik untuk dieksplorasi. Modal sosial berusaha menjelaskan kontradiksi tersebut. Dengan metode kualitatif studi kasus digunakan untuk menganalisis modal sosial dalam pengentasan kemiskinan. Â Hasil penelitian menunjukkan bahwa trust yang ada dalam kelompok afinitas berupa; kredibilitas, keterbukaan, kejujuran, dan tidak merugikan orang lain. Perbedaan kondisi trust di dusun Tepusan dan Krajan berdampak pada eksistensi kelompok afinitas dan perkembangan budidaya ternak sebagai modal pengentasan kemiskinan. Unsur norma yang ada di kelompok afinitas berupa kewajiban hadir pertemuan, perguliran ternak yang berkelanjutan, sanksi sosial, kepedulian sosial dan keihlasan pengurus. Warga dusun Tepusan yang mendapatkan keuntungan dengan adanya perguliran kambing yang berjalan sesuai dengan norma yang mengatur kegiatan kelompok afinitas. Bentuk jaringan sosial yang ada di kelompok afinitas berupa: pertemuan rutin, jimpitan, patron klien juragan jagung petani, bakul kambing. Jaringan yang ada dalam kelompok afinitas bermanfaat mengentaskan kemiskinan di desa Tempuran.Kata kunci: trust, norma, jaringan, pengentasan kemiskina
SIKAP MAHASISWA PROGRAM STUDI KESEJAHTERAAN SOSIAL TERHADAP STRATEGI KOPING PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN FISIK OLEH SUAMI
Full text linkPenelitian mengases sikap mahasiswa sarjana kesejahteraan sosial terhadap strategi koping istri korban kekerasan fisik dalam rumah tangga yang berulang dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Sampel dipilih secara non-random dari mahasiswa program studi kesejahteraan sosial di 3 (tiga) perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta di wilayah Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Timur, dan Provinsi Yogyakarta. Pengumpulan data dilakukan melalui self administered survey. Penelitian menunjukkan mahasiwa pada umumnya melaporkan dukungan yang tinggi terhadap strategi koping yang melibatkan intervensi pihak luar, khususnya keluarga dan tokoh agama serta strategi personal oleh korban. Sebaliknya, dukungan lebih rendah ditunjukkan untuk strategi koping yang melibatkan pendekatan hukum. Sikap terhadap peran jender berasosiasi dengan dukungan bagi korban untuk menghindari atau memutuskan hubungan dengan korban dan mengakses intervensi layanan formal. Interaksi dengan perempuan korban kekerasan fisik oleh suami juga berasosiasi positif dengan dukungan untuk meninggalkan pelaku sementara waktu atau secara permanen. Sebaliknya, sikap terhadap peran jender dan interaksi dengan korban berasosiasi dengan penolakan terhadap strategi koping korban yang bersifat internal. Sementara itu tingkat keberagamaan berasosiasi positif dengan dukungan terhadap pelibatan intervensi lembaga informal. Analisa dan rekomendasi penelitian didiskusikan dalam konteks peran lembaga pendidikan pekerjaan sosial dalam mempersiapkan calon pekerja sosial yang memiliki keberpihakan pada perlindungan korban kekerasan.Kata kunci: kekerasan fisik, korban kekerasan dalam rumah tangga, strategi koping AbstractThe research assessed attitudes of social welfare undergraduate students toward coping strategy of victims of repeaded physical violence against wives and its associated factors. Non-random sampling was applied to recruit social welfare students from 3 (three) public and private universities in East Java Province, West Java Province, and Yogyakarta Province. Data were collected through self-administered survey. The study showed that in general the students reported high support toward coping strategy that involved external intervention, especially families and religious leaders as well aspersonal focused coping by victims. In contrast, much lower agreement was reported toward coping strategy that involved legal approach. Attitudes toward gender roles was found to associate with greater support toward avoiding or cutting off relationships with perpetrator and accessing formal intervention. Having known the victim well associated with strategy to leave abusive perpetrator temporarily or permanently. On the contrary, attitudes toward gender roles was found to have positive association with the rejection of victims’ internal coping strategy. The level of religiosity had significant association with support for using intervention from informal institutions. Analysis and recommendations were discussed within the context of social work education role to promote sensitivity of students in protecting the victims of domestic violence. Key words: coping strategy, physical violence, victims of domestic violenc
KONSTRUKSI SOSIAL TENTANG PENDIDIKAN PADA KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM) PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KABUPATEN SIDOARJO
No full textKeluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki kewajiban untuk mendorong dan memotivasi sang buah hati untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang yang ditentukan. Pemahaman KPM PKH tentang pendidikan dengan demikian menarik untuk dikupas. Pemahaman tersebut berkontribusi terhadap salah tujuan utama PKH yaitu pemenuhan kebutuhan dasar di bidang pendidikan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui konstruksi sosial tentang pendidikan pada KPM PKH di Kabupaten Sidoarjo. Menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian dilakukan pada dua kecamatan di Kabupaten Sidoarjo yang memiliki karakteristik berbeda yaitu Kecamatan Sidoarjo dan Kecamatan Krembung. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan informan yang ditentukan secara snowball. Adapun data sekunder berupa dokumen terkait pelaksanaan PKH di Kabupaten Sidoarjo yang berasal dari TKPKD Kabupaten Sidoarjo, Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo dan UPPKH Kabupaten Sidoarjo. Analisa dilakukan dengan menggunakan teori Konstruksi Sosial dari Peter L. Berger dan Thomas Luckmann. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi tentang pendidikan pada KPM PKH terjadi dalam tiga momen yaitu eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi. Selanjutnya tidak terdapat perbedaan konstruksi sosial tentang pendidikan pada KPM PKH di Kecamatan Sidoarjo maupun Kecamatan Krembung. Konstruksi tentang pendidikan terbagi ke dalam empat kategori yaitu : pendidikan sebagai modal eksistensi sosial, pendidikan sebagai pemutus rantai kemiskinan, pendidikan sebagai modal mencari kerja, serta pendidikan sebagai warisan
KARANG TARUNA, AGEN PERUBAHAN DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT DI PANDEGLANG
Full text linkPeran pemuda sangat penting sebagai agen perubahan dalam pengembangan masyarakat. Karang Taruna yang tumbuh di desa/kelurahan, merupakan wahana bagi pemuda untuk memperlihatkan berbagai peran mereka.  Karang Taruna hadir dalam upaya memenuhi harapan masyarakat untuk menanggulangi permasalahan sosial, khususnya permasalahan yang terjadi pada pemuda. Karena peran strategisnya itu, maka Kementerian Sosial RI menempatkan Karang Taruna sebagai salah satu pilar sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan peran Karang Taruna Sukajadi sebagai agen perubahan dalam pengembangan masyarakat. Data dan informasi dikumpulkan melalui studi dokmentasi dan wawancara dengan pengurus Karang Taruna, tokoh masyarakat, aparat desa, instansi pemerintah dan penerima layanan. Hasi menelitian, bahwa Karang Taruna Sukajadi telah melaksanakan berbagai peran sebagai agen perubahan dalam pengembangan masyarakat, dengan melaksanakan kegiatan di bidang sosial, seperti: bantuan pendidikan anak yatim, bantuan kebutuhan pokok bagi orang miskin, dan perbaikan rumah bagi keluarga miskin, pencegahan penyalahgunaan narkoba dan pembinaan preman jalanan, pelestarian budaya melalui peletarian kesenian lokal. Kemudian di bidang ekonomi, bekerja sama dengan sebuah cafe untuk pemasaran kopi bakar. Meskipun demikian, berbagai peran tersebut masih perlu dioptimalkan melalui peningkatan kapasitas anggota Karang Taruna. Kata kunci: Karang Taruna, agen perubahan, pengembangan masyarakat
DUKUNGAN SOSIAL DAN FUNGSI KELUARGA PASCAGEMPA DI WILAYAH PEGUNUNGAN DAN PESISIR KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Full text linkGempa yang terjadi pada 5 Agustus 2018 di Lombok Utara dan Lombok Timur dan sekitarnya dengan skala 7 pada Skala Richter, adalah jenis gempa yang merusak dan mengakibatkan kematian. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa efek dari bencana mempengaruhi munculnya gejala stres. Stres pada korban bencana dapat mengganggu fungsi keluarga, melemahkan keseimbangan keluarga, sehingga diperlukan dukungan sosial untuk menjaga keseimbangan dalam menjalankan fungsi keluarga. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dukungan sosial dan fungsi keluarga pascagempa di Kabupaten Lombok Timur wilayah pegunungan dan pesisir. Sampel penelitian ini adalah 120 istri yang memiliki anak usia balita di wilayah yang berbeda (60 dari pegunungan dan 60 dari pesisir). Desain penelitian ini adalah cross-sectional study dengan pengambilan sampel acak. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan terdapat perbedaan yang nyata dukungan sosial dan fungsi keluarga antara keluarga korban bencana di daerah pegunungan dan pesisir. Pencapaian terendah dimensi fungsi keluarga yaitu dimensi fungsi umum. Sedangkan, rataan tertinggi yaitu dimensi keterlibatan afeksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wilayah tempat tinggal berpengaruh positif terhadap fungsi keluarga (β=0.493). Dukungan sosial berpengaruh positif terhadap fungsi keluarga (β=0.398)
REHABILITASI SOSIAL ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI LEMBAGA INDONESIA SAFE HOUSE KOTA MALANG
Full text linkabstrakMencermati masalah sosial di Indonesia, dalam satu dekade ini mengalami perkembangan yang signifikan. Profil-profil penyandang masalah kesejahteraan sosial semakin bervariasi bahkan memerlukan penanganan yang komprehensif dan integratif. Terlebih masalah-masalah terkait dengan anak. Kasus-kasus yang menimpa anak di beberapa wilayah di Indonesia, sampai saat ini masih berlangsung mulai dari bentuk kasus yang sederhana bahkan yang sangat berat termasuk pembunuhan.Langkah diversi dan keadilan restoratif diharapkan anak dapat kembali ke lingkungan sosialnya secara wajar dan mampu untuk mengubah perilakunya setalah menyadari masalah hukum yang pernah dialami anak. Langkah diversi dan keadilan restorasi oleh hukum harus ditunjang dengan rehabilitasi sosial yang memadai oleh lembaga yang ditunjuk pemerintah yakni LPKS. Kendati demikian, keberadaan LPKS masih belum optimal, baik masalah SDM, fasilitas maupun dukungan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus, karena kekhususan LPKS untuk pelaku ABH di Malang Raya. Subjek penelitian ini adalah Direktur INSAFH dan Manager Layanan INSAFH dengan contoh klien dampingan di shelter adalah W.Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses rehabilitasi sosial ABH di INSAFH dilaksanakan cukup baik dengan skema penguatan klien dan keluarga secara langsung. Namun, dalam aspek jumlah sumber daya manusia untuk mendampingi klien dan mitra lembaga masih kurang baik dalam jumlah maupun peran-peran mutualisme antar lembaga mitra. Apabila aspek sumber daya manusia dan jejaring atau mitra ini dapat diselesaikan maka rehabilitasi sosial klien akan terlaksana dengan baik dan efektif sesuai dengan kebutuhan klien.  Kata Kunci: Rehabilitasi Sosial, Anak Berhadapan dengan Hukum, INSAFHÂ
PENANGGULANGAN KEMISKINAN BERBASIS KETERPADUAN DATA DI KOTA SEMARANG
Full text linkPenanggulangan kemiskinan memerlukan keterpaduan data, sehingga hanya ada satu data fakir miskin pada program kemiskinan.  Permasalahan klasik yang hingga kini masih menjadi perdebatan di lingkungan birokrasi, peneliti maupun akademisi, bahwa data kemiskinan yang masih bermacam-macam, dan dikelola oleh berbagai instansi, merupakan pangkal dari tidak efektifnya program penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penanggulangan kemiskinan berbasis keterpaduan data di Kota Semarang. Sumber data penelitian adalah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyelenggarakan program penanggulangan kemiskinan. Data dikumpulkan melalui wawancara, studi dokumentasi dan FGD dengan unsur Dinas Sosial, dan OPD penyelenggara program kemiskinan. Berdasarkan analisis secara kualitatif, penanggulangan kemiskinan di Kota Semarang belum berbasis keterpaduan data. Setiap OPD penyelenggara program kemiskinan meliliki data kemiskinan sendiri-sendiri, baik data yang bersumber dariBadan Pusat Statistik (BPS) maupun hasil pendataan sendiri. Hal ini menyebabkan capaian program penanggulangann kemiskinan di Kota Semarang belum optimal pada lima tahun terkahir. Sehubungan dengan itu, Pemda yang dimotori Bappeda Kota Semarang perlu melakukan penataan pengelolaan data kemiskinan, sehingga ke depan terwujud data yang terpadu atau satu data kemiskinan pada satu pintu. Kata kunci : kemiskinan, program kemiskinan, keterpaduan data
PROBLEMATIKA PENANGANAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK KEKERASAN SEKSUAL SELAMA MENJALANKAN PROSES HUKUM (Kasus di Provinsi Kalimantan Barat)
Full text linkPenelitian ini bertujuan untuk menginformasikan tentang kondisi dan permasalahan anak pelaku pencabulan atau tindak pidana kejahatan seksual sebelum dan selama menjalankan proses hukum. Proses hukum dimulai dari penangkapan sampai putusan peradilan. Anak mendapat hak untuk diversi pada setiap tahapan, namun terkendala pada ketersediaan LPKS, dan tanggapan masyarakat terhadap perilaku anak, akhirnya anak dibawah umur harus menjalani proses hukum. Selama menjalankan proses hukum, anak di tahan di Rumah Tahanan (Rutan) atau LP, tetapi ada anak yang ditempatkan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS). Latar belakang anak melakukan pencabulan karena seringnya nonton tayangan pornografi dan factor lingkungan sebaya, yang menjerumuskan anak melakukan pencabulan pada sesame teman sebaya. Kehidupan anak-anak selama dalam sel cukup memprihatinkan, sementara anak di LPKS dapat melanjutkan kehidupannya. Peran LPKS di harapkan dapat meminimalkan dampak pemenjaraan anak. Untuk itu, kajian ini merekomendasikan Optimalisasi Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) sebagai lembaga rehabilitasi psikososial bagi anak berkonflik hukum. Meningkatkan peran pendamping ABH menjadi Peksos Koreksional di LPKS dan di LP anak, sehingga anak dapat berkembang optimal.Kata kunci: Anak, pelaku, kekerasan seksual, proses hukum
EKSISTENSI FORUM KESERASIAN SOSIAL SEBAGAI UPAYA MEREDAM KONFLIK SOSIAL DI MASYARAKAT DI KOTA AMBON
No full textAbstrakPenelitian tentang eksistensi forum keserasian sosial sebagai upaya meredam konflik sosial di masyarakat bertujuan mengetahui eksistensi forum keserasian sosial dalam program kerjanya  mampu meredam konflik dan mengetahui kondisi faktual daerah rawan konflik yang dilaksanakan di Kota Ambon, Maluku. Latar belakang Ambon sebagai lokasi penelitian karena merupakan salah satu daerah rawan konflik di Indonesia yang menerima bantuan dana penguatan keserasian sosial. Dana penguatan digunakan untuk melaksanakan program yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah setempat dengan harapan berbagai permasalahan pemicu konflik dapat diminimalisir atau dicegah. Pendekatan yang digunakan kuantitatif kualitatif , pengumpulan data secara wawancara terstruktur dan kuesioner selanjutnya didukung dengan pengamatan dan telaah dokumen. Dalam rangka memperoleh data yang valid dan reliabel diungkap informasi dari  pengurus forum, tokoh masyarakat, pendamping forum, dan aparat dinas terkait. Hasil penelitian menyimpulkan, melalui analisis regresi dengan variabel komunikasi, sumberdaya, komitmen, dan struktur pelaksana keberadaan forum menunjukkan efektif dapat meminimalisir atau mencegah potensi konflik dengan sumbangan nilai 42,7% yang mengandung arti kondisi kemasyarakatan relative kondusif walaupun belum secara maksimal. Hal tersebut dipengaruhi dukungan keberadaan kearifan lokal berupa nilai lokal, peran ketokohan, tradisi dan nilai kebersamaan masyarakat mampu menyumbang keberhasilan pelaksanaan program. Oleh karena itu rekomendasi ditujukan kepada Kementerian Sosial cq Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial supaya lebih mendayagunakan kearifan lokal dan menjalin kemitraan dengan pihak terkait sebagai potensi serta sumber bagi penguatan kohesivitas sosial dalam mendukung keberhasilan program keserasian sosial. Sementara seyogyanya ada upaya peningkatan intensitas pendampingan, pembinaan, dan monitoring agar eksistensi forum keserasian sosial dapat lebih bermanfaat dalam meminimalisir atau mencegah terjadinya konflik sosial di masyarakat.  Kata Kunci: forum keserasian sosial;konflik sosial; masyaraka