e-Journal Kementerian Sosial RI
Not a member yet
599 research outputs found
Sort by
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DATA TERPADU PROGRAM PENANGANAN FAKIR MISKIN
No full textSesuai amanat UU RI. Nomor 13 Tahun 2011, semua pihak penyelenggara program penanganan fakir miskin wajib menggunakan data terpadu (disebut DT PPFM). Dalam upaya pengelolaan dan pemanfaatan DT PPFM secara luas, Kementerian Sosial (Kemensos) RI, sudah melakukan beberapa kegiatan (sosialisasi, koordinasi dan penerbitan regulasi). Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui bagaimana pengelolaan DT PPFM dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota; (2) Mengetahui sejauh mana pemerintah daerah Kabupaten/ Kota sudah memanfaatkan DT PPFM; dan (3) Mengidentifikasi kendala pemanfaatan DT PPFM oleh pemerintah daerah kabupaten/kota. Penelitian dilakukan di 4 kabupaten/kota, yaitu: Kabupaten Deli Serdang (Sumatera Utara), Kota Semarang (Jawa Tengah), Kabupaten Kubu Raya (Kaimantan Barat), Kota Palu (Sulawesi Tengah). Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Informasi digali dengan teknik wawancara, didukung dengan focuss group discussion dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) pengelolaan DT PPFM oleh pemerintah daerah belum dilakukan secara profesional; (2) pemanfaatan DT PPFM masih sangat terbatas. Kendala utama pengelolaan data adalah: (1) keterbatasan sumberdaya dan (2) belum memiliki landasan hukum. Sedangkan kendala pemanfaatan adalah: (1) Rendahnya pengetahuan OPD atas DT PPFM dan UU Nomor 13/2011 yang mewajibkan semua pihak yang melakukan penanganan fakir miskin menggunakan data yang sama; (2) Kelembagaan dan pengelolaan DT PPFM yang belum profesional; (3) Persepsi terhadap DT PPFM yang belum sepenuhnya positif. Kata kunci: Pengelolaan, Pemanfaatan, Data Terpadu, dan Fakir Miskin Â
PEMBINAAN TERORIS ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KLAS I TANGERANG
Full text linkAnak merupakan generasi penerus bangsa. Gambaran anak saat ini merupakan gambaran orang dewasa di masa depan oleh karena itu anak perlu dilindungi termasuk juga Anak Teroris. Dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan hak-hak anak pelaku secara umum selain itu juga terdapat dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan tentang anak korban jaringan teroris. Sekalipun anak berada dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), anak tetap harus menerima hak-haknya seperti pendidikan, sama seperti anak yang bebas yang berada di luar LPKA. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang saat ini berisi 122 orang anak dengan rincian jumlah tahanan 18 orang dan anak didik pemasyarakatan 104 orang. Jumlah ini akan terus bertambah karena LPKA Kelas I Tangerang akan terus menerima pindahan anak-anak dari LPKA Jakarta yang karena keterbatasan sarana dan prasarana. Pembinaan yang diberikan di LPKA Kelas I Tangerang meliputi pendidikan, latihan keterampilan, olah raga, kesenian, komputer dan lain-lain. SMK Montir sepeda motor yang bekerja sama dengan Honda sudah memberikan prestasi yang cukup membanggakan yang merupakan salah satu contoh kegiatan pembinaan yang dapat dinilai berhasil. Penelitian ini bertujuan memperoleh gambaran umum tentang anak teroris di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang melalui pendekatan deskriptif kualitatif dengan wawancara pada pegawai dan anak teroris sebagai informan. Program Pembinaan yang diberikan kepada Anak teroris dalam rangka pemulihan anak dan pemenuhan hak anak. Keyword : Anak, pemenuhan hak anak, pembinaanÂ
PERANAN JARINGAN SOSIAL DALAM PENANGANAN KEMISKINAN NELAYAN DI KOTA BAUBAU
No full textPenelitian ini melihat jaringan sosial (social network) menjadi sebuah kekuatan bagi nelayan dalam menghasilkan kapasitas adaptis masyarakat pedesaan dalam pengembangan usaha perikanan. Fokus penelitian ini diarahkan kepada bagaimana peran modal sosial dalam bentuk jaringan sosial dalam mengubah usaha nelayan secara tradisional menjadi usaha nelayan dengan ciri penggunaan penangkapan ikan yang lebih maju. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Sukanayo Kecamatan Kokalukuna Kota Bau-bau. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, dan desain metodologis studi kasus serta teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara mendalam. Sukyek penelitian ditentukan secara purposive. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara deskriptif- kualitatif, yakni analisis secara berkesinambungan ketika pengumpulan data dimulai hingga penelitian berakhir. Hasil penelitian ini menunjukkan peran penting modal sosial dalam mengubah usaha nelayan dari yang semula adalah nelayan tradisional yang biasanya lebih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan sendiri (subsistence), menjadi usaha nelayan dengan ciri penggunaan teknologi penangkapan ikan yang lebih maju. Modal sosial dalam bentuk jaringan sosial yang berlandaskan kekeluargaan dan kekerabatan sangat penting dalam mobilitas tersebut
HARAPAN BARU BAGI GELANDANGAN DAN PENGEMIS MELALUI IMPLEMENASI PROGRAM DESAKU MENANTI DI KOTA PADANG
No full textabstrak Kehidupan di kota dengan lapangan pekerjaan dan berbagai sarana dan prasarana yang tersedia menjadi daya tarik penduduk perdesaaan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Kondisi kota menjadi faktor pendorong  dan faktor penarik penduduk perdesaan. Program Desaku Menanti adalah program penanganan gelandangan dan pengemis di perkotaan yang komprehensif dan mengedepankan keterpaduan dalam rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis dilakukan secara terpadu berbasis desa. Penelitian ini dengan penelitian kuantitatif, dimana peneliti mengumpulkan dan menganalisis data tentang Implementasi Program Desaku Menanti, mengintegrasikan temuan, dan menarik kesimpulan secara inferensial. mengumpulkan dan menganalisis data yang diperoleh, mengintegrasikan temuan dengan t- test untuk mengetahui dampak implementasi yang dirasakan penerima manfaat Program Desaku Menanti. Lokasi penelitian desaku Menanti di Kota Padang sebagai studi. Hal tersebut karena pertama kali program desaku menanti yang berada di luar Pulau Jawa, bekerja sama dengan Dinas Sosial Kota Padang.Kata Kunci: gelandangan, pengemis,desa,harapan .abstractLife in the city with jobs and various facilities and infrastructure available is an attraction for rural residents to get a better life. The condition of the city becomes a push factor and a pull factor for the rural population. My Village Waiting Program is a comprehensive program of handling homeless and beggars in urban areas and promoting integration in social rehabilitation of homeless and beggars carried out in an integrated village-based manner. This research is a quantitative research, where researchers collect and analyze data about the Waiting for My Village Program Implementation, integrate findings, and draw conclusions inferentially. collecting and analyzing the data obtained, integrating the findings with the t-test to determine the impact of the implementation felt by beneficiaries of the Waiting Village Program. The research location of Menanti village in Padang City as a study. This is because the first time my village program is waiting outside Java, in collaboration with the Padang City Social Service.Keywords: homeless, beggar, village, hope
SISTEM MANAJEMEN PENGETAHUAN PERLINDUNGAN ANAK (STUDI KASUS: SAKTI PEKSOS DI KEMENTERIAN SOSIAL)
Full text linkIn 2014, The Ministry of Social Affairs ofThe Republic of Indonesia (MOSA) send 670 social workers, called “Sakti Peksos†to all provinces in Indonesia. Sakti Peksos, which stands for “Satuan Bakti Pekerja Sosial†is the social workers who assist the Child Welfare Program in Indonesia or known as “PKSAâ€. To assist the children’s case, the social workers need many practice knowledge of how to deal with the children’s issues. Therefore, it is beneficial to manage the existing information by developing knowledge management system. Through the application based web program, this knowledge management system will develop all the Sakti Peksos’s knowledge. This web aims at organizing all the informations that they have so that it can be shared to other Sakti Peksos. The purpose of this study was to develop a Child Protection Knowledge Management System for Sakti Peksos in the Ministry of Social Affairs. This research uses Knowledge Management System Life Cycle methodology which is adopted from award and ghaziri methodology. This research involves four steps; gathering the knowledge, designing the brueprint of knowledge management system, helding verification as well as validation process, and implementing knowledge management system. The result of this research is a web based child protection knowledge management system, equipped with CakePHP framework and MySQL as Relational Database Management System (RDBMS)
DINAMIKA KEBERDAYAAN MASYARAKAT DI SEKITAR PERTAMBANGAN DI KABUPATEN BOMBANA SULAWESI TENGGARA
Full text linkThe high poverty rate in Kabupaten Bombana showed the powerlessness of the community to improve their welfare, especially the communities around mining. This research aimed to: (1) analyze the dynamics of empowerment of communities around mining in Bombana District; (2) analyze the factors that influence the dynamics of empowerment of communities around mining in Bombana District. Research used survey methods. Samples were determined by proportional cluster random sampling. Data analysis was carried out descriptively and inferentially. Inferential statistical tests used SEM. The results of the study showed that the dynamics of community empowerment around mining in Bombana District as a whole were low category. The factors that influence the low dynamics of community empowerment were (1) Weak internal factors: low level of education, low motivation, number of family dependents, poor perception of mining and poor perceptions of empowerment by companies, and low levels of participation. (2) The low level of support from external factors: extension support, institutional support, social environment support, and communication support. (3) High social conflict: natural resource occupation process, company domination over natural resources, and handling negative impacts. (4) The low role of government and companies in empowerment programs. (5) Low of community adaptive competency. Keywords: dinamics, empowerment, community, minin
KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Kasus Di Kota Larantuka Kabupaten Flores Timur)
No full textProvinsi NTT tercatat sebagai provinsi di kawasan Indonesia Timur yang memiliki angka Kekerasan Terhadap Perempuan (KtP) tertinggi. Berdasarkan data dari DP3A Provinsi NTT (2018) menunjukkan bahwa pada tahun 2017 jumlah KtP sebesar 604 kasus. Dari 604 kasus tersebut, 355 kasus berada pada area yang paling tinggi yaitu rumah tangga. Kota Larantuka di pilih sebagai lokus disebabkan secara angka menunjukkan tingkat KtP yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun dengan mayoritas kasus berasal dari kecamatan Larantuka. Tujuan pengkajian ini adalah mengetahui dan menjelaskan bentuk-bentuk KtP dalam rumah tangga yang terjadi pada masyarakat di Kota Larantuka Kabupaten Flores Timur, mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi KtP dalam rumah tangga yang terjadi pada masyarakat di Kota Larantuka Kabupaten Flores Timur, mengetahui dan menjelaskan upaya pencegahan KtP dalam rumah tangga yang terjadi pada masyarakat di Kota Larantuka Kabupaten Flores Timur. Jenis pengkajian ini kualitatif, sifatnya studi kasus, dengan metode deskriptif, dilaksanakan di DP3A dan P2TP2A Provinsi NTT serta di kota Larantuka Kabupaten Flores Timur, menggunakan 15 informan yang dipilih dengan purposive sampling. Hasil pengkajian menunjukkan bentuk KtP dalam rumah tangga yang terjadi pada masyarakat di Kota Larantuka Kabupaten Flores Timur ada 2 yaitu kekerasan fisik dan penelantaran rumah tangga,; faktor-faktor yang mempengaruhi KtP dalam rumah tangga yang terjadi pada masyarakat di Kota Larantuka Kabupaten Flores Timur antara lain cemburu dan selingkuh, ekonomi, budaya masyarakat,serta kesadaran masyarakat; sedangkan upaya pencegahan KtP dalam rumah tangga yang terjadi pada masyarakat di Kota Larantuka Kabupaten Flores Timur antara lain berupa sosialisasi dan pelayanan terhadap korban kekerasa
KEBERFUNGSIAN SOSIAL DI DAERAH RAWAN KONFLIK
Full text linkThis paper aims to determine social functioning in conflict prone areas including status, role, and social norms. Conflict-prone local communities are vulnerable to provocation because of the mistrust between communities that can trigger the clogging of social function in society. The research was conducted in Selok Awar-awar Village, Pasirian Sub-district, Lumajang Regency by seeing the social conflict caused by illegal sand mining which eventually triggered the case of Salim Kancil. Primary data obtained through in-depth interviews, observation, and literature study. Social functionality is discussed in three ways: the ability to meet basic needs, perform social roles, and face shock and pressure. Research shows that communities around the conflict area have difficulty in performing social functions, especially related to the role that is carried out. In general, communities face barriers to meeting basic economic needs due to their lost land and livelihoods; in carrying out its social role, society is limited by intimidation of pro illegal sand mining groups; while in the ability to cope with the pressures of the community are able to manage the conflict without resorting to violence despite intimidation in such a way. It is recommended to assist conflict-prone areas through economic empowerment programs that are capable of implementing two functions, namely as a place for community meetings to reduce disagreements and as a means of increasing revenues to reduce community disparities. Keywords:  Conflicts, Social Functioning, Mentoring,  Empowermen
DINAMIKA KONFLIK SOSIAL BERBASIS TANAH KOMUNAL (Kasus Gendang Nggorang, Desa Watu Tanggo, Kecamatan Reok dan Gendang Pane, Desa Torong Koe, Kecamatan Reok Barat Kabupaten Manggarai Flores NTT)
No full textABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji dinamika konflik sosial berbasis tanah komunal antara Gendang Suku/Klan Nggorang dan Gendang Suku/Klan Pane. Kajian berfokus pada akar, sebab, tensi dan implikasi konflik. Kajian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Teori yang digunakan adalah teori konflik dan teori perubahan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akar konflik tanah komunal antara Gendang Suku/Klan Nggorang dan Gendang Suku/Klan Pane adalah perbedaan persepsi sejarah antara masyarakat Gendang Suku/Klan Nggorang dan masyarakat Gendang Suku/Klan Pane, kurang jelasya batas administrasi pertanaman di masa lalu, dan perjanjian kepemilikan tanah yang tidak jelas. Sebab konflik tanah komunal adalah tingginya nilai guna tanah, persepsi yang berbeda mengenai sejarah pembagian wilayah kekuasaan di masa lampau, tumpang tindihnya penggunaan lahan pertanian, ego untuk mempertahankan kebenaran sejarah dan melemahnya fungsi elit tradisional. Tensi konflik perbatasan antara Gendang Suku/Klan Nggorang dan Gendang Suku/Klan Pane adalah adanya keterlibatan suku-suku lain yang menguasai wilayah di sekitar kedua suku dan masuknya politik dalam kehidupan masyarakat. Implikasi konflik tanah komunal ialah retaknya hubungan sosial, adanya kerugian waktu, ekonomi, dan tenaga. Mengagas kembali pertemuan adat (lonto leok) sebagai media penyelesaian konflik. Ini bertujuan agar keamanan masyarakat tercapai dan berujung pada kesejahteraan sosial masyarakat
PERMASALAHAN DAN PROSPEK JABATAN FUNGSIONAL PEKERJA SOSIAL DI DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TENGAH
Full text linkPekerja sosial adalah pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial pada instansi pemerintah maupun badan/organisasi sosial lainnya. Banyaknya pejabat fungsional di Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah tidak terlepas dari banyaknya Panti sosial sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang dikelola oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan masalah dan prospek pekerja sosial fungsional di Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Hasil penelitian menunjukan penempatan sebagian besar fungsional pekerja sosial di panti sosial milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah tepat karena fungsional pekerja sosial dapat mengimplementasikan pengetahuan dan keterampilannya pada pemberian layanan langsung kepada penerima manfaat.. Fungsional pekerja sosial terampil ditempatkan di panti sosial namun yang menjadi permasalahannya kualitas pekerja sosial terampil mengalami kejenuhan/monoton dalam tugas yang sama, sehingga etos kerja menurun. Kualifikasi pendidikan berasal dari program studi ilmu kesejahteraan sosial/pekerjaan sosial untuk formasi CPNSD fungsional pekerja sosial, seringkali tidak dipatuhi oleh Pemerintah Daerah. Tunjangan jabatan fungsional pekerja sosial maka penghasilan tambahan yang diterima oleh fungsional pekerja sosial sangat kecil dan tidak sebanding dengan resiko yang dihadapi. Berdasarkan hasil penelitian ini maka disarankan untuk mengurangi kejenuhan fungsional pekerja sosial untuk memutasi jabatan fungsional pekerja sosial di Panti Sosial ke Panti Sosial lainnya. Kementerian Sosial RI perlu mengadvokasi dan mensosialisasikan jabatan fungsional pekerja sosial serta mengusulkan kenaikan tunjangan fungsional pekerja sosial.Kata Kunci: Pekerja sosial, aparatur sipil negara, kinerj