e-Journal Kementerian Sosial RI
Not a member yet
599 research outputs found
Sort by
KONFLIK DAN TANTANGAN BUDAYA BARU
Get PDFJika di era orde lama, kon ik horisontal lebih dominan akibat pertentangan ideologis, sementaraera Orde Baru lebih pada perebutan sumber ekonomi, maka di era reformasi sumber kon ik semakinvariatif dan kompleks. Kini sumber kon ik tidak saja karena keduanya, tetapi dampak integrasi budayaasing dengan kebudayaan sendiri telah menjadi sumber kon ik yang melengkapi dinamika kehidupanbermasyarakat di Indonesia. Tidak semua anggota masyarakat mampu melakukan adopsi dan adaptasidengan gencarnya kebudayaan baru yang masuk ke Indonesia. Pergesekan antara mereka yang menerimadan menolak kebudayaan baru di era reformasi menjadi sumber kon ik horisontal baru yang pentingdidiskusikan secara lebih luas.Kata Kunci: konô ik antar budaya, budaya populer, pembangunan sosia
PERAN PENDAMPING DALAM PROGRAM PENDAMPINGAN DAN PERAWATAN SOSIAL LANJUT USIA DI LINGKUNGAN KELUARGA (Home care): STUDI TENTANG PENDAMPING DI YAYASAN PITRAH SEJAHTERA, KELURAHAN CILINCING, KECAMATAN CILINCING JAKARTA UTARA
Get PDFPendamping mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan keberfungsian sosial lanjutusia. Penelitian ini membahas mengenai peran pendamping dalam meningkatkan keberfungsian sosiallanjut usia dalam program pendampingan dan perawatan sosial lanjut usia di lingkungan keluarga (homecare). Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian mendeskripsikanpendamping telah menjalankan perannya dengan cukup baik, meskipun tidak semua peran dapat merekalakukan. Meski demikian, dalam pelaksanaannya di lapangan masih menemui kendala, salah satunyajumlah honor yang diterima belum layak dan belum meratanya kesempatan pendidikan dan pelatihan untukpara pendamping.Kata kunci: home care, lanjut usia, pendamping, keberfungsian sosial
PERANAN TOKOH MASYARAKAT LOKAL DALAM PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
Get PDFArtikel ini bertujuan untuk memberikan informasi yang komprehensif kepada para pemerintahdaerah sebagai pengguna model, pemangku kepentingan, unit terkait di lingkungan Kementerian Sosial,dan pengambil kebijakan di instansi yang terkait langsung dengan permasalahan kesejahteraan sosial.Pada umumnya pembangunan kesejahteraan sosial mendatangkan manfaat bagi peningkatan pengetahuanpara perwakilan pranata sosial dalam menggali potensi dan sumber, dan menangani masalah kesejahteraansosial lokal. Hal itu dapat terjadi karena kontribusi dan peranan tokoh masyarakat lokal yang proaktif didalam melaksanakan pembangunan kesejahteraan sosial diwilayahnya.Kata kunci: model, tokoh masyarakat lokal, peranan, pembangunan kesejahteraan sosial
STUDI KEBIJAKAN TENTANG PERAN KEMENTERIAN SOSIAL DALAM AGENDA NASIONAL PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Get PDFPenanggulangan kemiskinan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah danmasyarakat. Khusus untuk yang ditangani Pemerintah, terdapat berbagai Kementerian/Lembaga yang mempunyai peran dalam rangka mengentaskan masalah kemiskinan. Namun demikian, dirasakan bahwa hinga saat ini, hasilnya belum optimal. Populasi penyandang kemiskinan masih amat besar dan mempunyai berbagai masalah yang berkaitan dengan kemiskinannya. Kementerian Sosial mempunyai peran strategis yang berkonsentrasi pada kluster perlindungan dan jaminan sosial serta pemberdayaan. Dalam rangka mencapai hasil optimal, maka perlu adanya sinergitas dalam penanggulangan kemiskinan dimaksud, baik secara internal di Kementerian Sosial maupun secara eksternal dengan kementerian/lembaga lain. Untuk itu direkomendasikan adanya kebijakan pimpinan Kementerian Sosial untuk berkonsentrasi pada bidang perlindungan dan jaminan sosial serta pemberdayaan dimaksud, dengan tetap menjaga sinergitas dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga lain yang terkoordinasikan dalam Tim Nasional PercepatanPenanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Salah satu alternatif kebijakan adalah penanggulangan kemiskinan terpadu di kabupaten tertinggal. Sedangkan khusus untuk penanggulangan fakir miskin, Kementerian Sosial perlu segera menindaklanjuti amanat Undang Undang no 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin yang sudah didukung Peraturan Pemerintah no 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, dengan kebijakan dan program yang nyata
STRATEGI PENGEMBANGAN DAERAH TERTINGGAL: PERSPEKTIF LOKAL TENTANG MASALAH DAN KEBUTUHAN DI ACEH SELATAN
Get PDFTulisan ini merupakan hasil penelitian tentang strategi pembangunan daerah tertinggal di DesaLawe Sawah, Kluet Timur, Aceh Selatan. Tujuan utama penelitian ini adalah ingin mengetahui alternatif strategi pembangunan di desa tertinggal dilihat dari dimensi masalah dan kebutuhan. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat perekonomian masyarakat yang masih rendah berdampak pada banyaknya keluarga fakir miskin dan rumah tidak layak huni. Kondisi kehidupan masih bersifat subsisten (kondisi kehidupan yang hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari). Aksesibilitas yang menyangkut kemudahan masyarakat untuk mencapai pusat-pusat pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pasar sebagai sarana perdagangan relatif belum tersedia dengan baik. Jadi,strategi pembangunan di daerah desa teringgal lebih cocok apabila dimulai dari kegiatan-kegiatan praktis secara operasional, seperti membangun sektor pertanian, peternakan dan perikanan yang sesuai dengan ketrampilan sumber daya manusia setempat dan kapasitas lembaga yang ada
PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NAPZA DI PROVINSI JAWA BARAT
Get PDFKondisi penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan. Menurut catatanBadan Narkotika Nasional (BNN), warga negara Indonesia yang telah menjadi korban penyalahgunaanbarang haram ini angkanya telah mencapai lebih dari 4 juta jiwa. Tulisan ini akan mengulas mengenainarkotika, psikotropika dan zat adiktif (NAPZA), penyalahgunaannya dan penanggulangannya di propinsiJawa Barat. Ada dua program yang dicanangkan untuk penanggulangan NAPZA di Jawa Barat diantaranyaadalah Program Satuan Reserse Narkoba dan BNNP Jawa Barat dan Program layanan RehabilitasiBerbasis Masyarakat (RBM) Kementerian Sosial RIKata Kunci: penyalahgunaan, penanggulangan, narkotika
