e-Journal Kementerian Sosial RI
Not a member yet
599 research outputs found
Sort by
FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KETIDAKTEPATAN RUMAH TANGGA SASARAN – PENERIMA MANFAAT (RTS-PM) PROGRAM SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH
Kajian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya kesalahan dalam penetapansasaran penerima manfaat Program Raskin. Kajian dilakukan atas data skunder yang diangkat dari sejumlahhasil penelitian pihak lain, dokumen dari Kementerian/Lembaga terkait dan informasi yang dipublikasikandi media massa. Data dicari di internet dengan menggunakan mesin pencari goggle. Analisis dilakukandengan metode kualitatif. Hasilnya, teridentifikasi lima faktor penyebab terjadinya kesalahan dalampenetapan rumah tangga sasaran-penerima manfaat, yaitu: 1) Basis Data Terpadu yang kurang akurat; 2)Pelaksanaan musyawarah desa/kelurahan yang kurang taat azas; 3) Kriteria rumah tangga sasaran yangkurang menggambarkan; 4) Adanya tekanan dari pihak tertentu dalam masyarakat; dan 5) Kemampuan ataudaya beli rumah tangga sasaran yang rendah.Kata kunci: program raskin; rumah tangga sasaran - penerima manfaat; salah sasaran
UPAYA MEMENUHI HAK ASASI MANUSIA LANJUT USIA DI INDONESIA
Kajian ini dilakukan untuk mendeskripsikan upaya pemenuhan hak asasi lanjut usia di Indonesia. Sejalandengan hal ini, kajian dilakukan dengan menggambarkan secara kualitatif upaya penegakan hak asasilanjut usia di Indoonesia berdasarkan data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi.Hasilnya menunjukkan bahwa secara formal upaya pemenuhan hak asasi lanjut usia di Indonesia dijaminoleh negara melalui UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Namun secarasubstansi materil, upaya pemenuhan hak asasi lanjut usia di Indonesia masih sangat memprihatinkan.Secara kualitatif hal itu terlihat dari berbagai kasus memprihatinkan yang dialami lanjut usia. Pernyataanini juga didukung oleh tingginya angka lanjut usia terlantar di Indonesia yang mencapai hampir 3 jutajiwa. Hal ini membuktikan bahwa upaya pemerintah memasyarakatkan nilai-nilai HAM khususnya upayapemenuhan dan perlindungan hak dasar lanjut usia di Indonesia belum optimal. Sejalan dengan hal inipemerintah sebagai penanggung jawab utama penegakan HAM direkomendasikan untuk mempertahankankonsistensi program dalam implementasinya dalam bidang substansi teknis, administrasi fasilitatif, danaspek kelembagaan, dengan didukung penganggaran sehingga program untuk melindungi hak lanjut usiaberlangsung secara terstruktur, sistematis dan massif di seluruh wilayah Indonesia.Kata Kunci : upaya pemenuhan, hak asasi manusia, lanjut usi
PELAYANAN KESEHATAN BERBASIS KOMUNITAS BAGI MASYARAKAT KURANG MAMPU: SEBUAH STUDI DI RSUD CENGKARENG
Health services is one of the basic services that are needed by the community. Health services as a part of social services must also related to the economy. Efforts are made to provide quality health services is certainly not free of costs. Therefore, Jakarta Provincial Government allocated 530 billion rupiahs for health services for Underprivileged and working with 40 hospitals in Jakarta, including Cengkareng Hospital. Excellence Cengkareng Hospital location that is located very close to public housing, becoming its own benefits to the surrounding community, and this can make Cengkareng Hospital as a communitybased hospital.Keywords: health services, underprivileged, cengkareng hospital, community-base hospitalPelayanan kesehatan merupakan salah satu layanan dasar yang sangat diperlukan oleh masyarakat. Pelayanan kesehatan sebagai salah satu bagian dari pelayanan sosial tentunya terkait juga dengan ekonomi. Upaya yang dilakukan dalammemberikan pelayanan kesehatan berkualitas tentunya tak lepas dari biaya-biaya. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengalokasikan dana sebesar 530 milyar rupiah untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang tidak mampu dan bekerja sama dengan 40 rumah sakit di DKI Jakarta termasuk RSUD Cengkareng. Keunggulan lokasi RSUD Cengkareng yang letaknya berada sangat dekat dengan pemukiman umum, menjadi manfaat tersendiri bagi masyarakat sekitar, dan hal ini bisa menjadikan RSUD Cengkareng sebagai rumah sakit berbasis komunitas.Kata Kunci: pelayanan kesehatan, masyarakat tidak mampu, rsud cengkareng, rumah sakit berbasis komunitas.Â
PENDEKATAN SPIRITUAL DALAM REHABILITASI SOSIAL KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI PESANTREN INABAH SURABAYA
Tulisan ini bertujuan mendeskripsikan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Narkoba di PesantrenInabah Surabaya. Disadari bahwa penyalahgunaan Narkoba telah menyebar luas di masyarakat, untuk itudiperlukan sinergitas dalam penanganannya oleh para pemangku kepentingan lembaga pemerintah, lembaganon pemerintah, dan sektor swasta. Hal itu sejalan dengan pengarusutamaan paradigma pembangunan saat inidimana ketiga pilar utama tersebut berperan penting dalam proses pembangunan. Tulisan ini memanfaatkanstudi literatur, dan studi dokumen. Hasil kajian menyimpulkan bahwa penanganan korban penyalahgunaanNarkoba di Pesantren Inabah Surabaya dengan mengedepankan aspek spiritual Islami yang bersumber darial-Qur’an, al-Sunah, dan fatwa ulama khususnya ulama Tarekat Qodiriyah wa-Naqsabandiyah merupakansalah satu pendekatan dalam system rehabilitasi penyalahgunaan Narkoba. Pendekatan spiritual secaraIslami tersebut disebut juga sebagaiâ€Psikoterapi Islamiâ€, yaitu sebagai proses pengobatan dan penyembuhanterhadap gangguan/penyakit mental, spiritual, moral dan fisik korban penyalahgunaan Narkoba melaluituntunan dan bimbingan dari Allah swt., Nabi/Rasul, dan para Ahli Waris-Nya. Oleh karena itu, pendekatanspiritual Islami ini terbuka lebar untuk dikembangkan.Kata kunci: pendekatan spiritual, penyalahgunaan narkoba, rehabilitasi
IMPLEMENTASI PROGRAM REHABILITASI SOSIAL BAGI ANAK DAN WANITA KORBAN TRAFIKING DI RUMAH PERLINDUNGAN SOSIAL WANITA (RPSW) JAKARTA
Studi ini mendeskripsikan Implementasi Program Rehabilitasi Sosial bagi anak dan wanita korbantra king di Rumah Perlindungan Sosial Wanita (RPSW) Jakarta. Penelitian ini merupakan penelitianevaluasi, menggunakan metode penelitian pendekatan kualitatif dengan teknik analisa berdasarkanSOP RPSW 2011 dan Pedoman Penanganan Korban Tra king Kemensos 2010 yang merupakan standarpelayanan terbaik. Dari hasil penelitian diketahui bahwa implementasi program belum sepenuhnya sesuaidengan SOP dan standar pelayanan terbaik. Berdasarkan hasil tersebut, disarankan organisasi harusmeningkatkan programnya agar lebih baik. Peningkatannya termasuk revisi SOP, SOP harus mempunyaistandar aktivitas program.Kata Kunci: evaluasi, rehabilitasi, anak, wanita, korban traô king
KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA BERBASIS KOMUNITAS: KAMPUNG SIAGA BENCANA DAN DESA/KELURAHAN TANGGUH BENCANA
Bencana alam sering terjadi di Indonesia, Kementerian Sosial membuat kebijakan programkampung siaga bencana dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana membuat kebijakan programdesa/kelurahan tangguh bencana. Keduanya, merupakan kebijakan pemerintah dalam penanggulanganbencana berbasis komunitas. Sehingga terkesan terjadi tumpang tindih program. Oleh karena itu penelitianini membandingkan kebijakan program kampung siaga bencana dan desa tangguh bencana dilihat darilembaga pembuat kebijakan, tujuan, konsep desa/kelurahan dan kampung, organisasi pelaksana, pelaksana,mitra organisasi, konteks ekologikal, protokol intervensi, populasi target.Hasil penelitian menunjukkan berbeda dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana,Kementerian Sosial RI tidak hanya sebagai pembuat kebijakan akan tetapi juga melaksanakan fasilitasilangsung pembentukan kelembagaan kampung siaga bencana. Konsep kampung pada kampung siagabencana cenderung pada merek program bukan kampung sebagai wilayah sedangkan pada desa/kelurahan merupakan konsep kewilayahan desa/kelurahan itu sendiri. Tujuan dari kampung siaga bencanacenderung lebih kompleks yaitu memberikan pemahaman dan kesadaran masyarakat, membentuk jejaringdan memperkuat interaksi sosial, mengorganisasikan, menjamin kesinambungan, mengoptimalkan potensidan sumber daya sedangkan pada desa/kelurahan tangguh bencana lebih cenderung sebagai upayapeningkatan penanggulangan berbasis komunitasKata kunci: bencana, penanggulangan bencana berbasis komunitas, kebijakan, model tindakan
PERANAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI TABALONG, KALIMANTAN SELATAN
Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan suatu elemen penting kerangka sustainability, mencakup aspek ekonomi, lingkungan dan sosial budaya. Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan proses pengelolaan biaya dan keuntungan kegiatan bisnis stakeholders baik secara internal (pekerja, stakeholders dan penanam modal) maupun eksternal (kelembagaan pengaturan umum, anggotaanggota masyarakat, kelompok masyarakat sipil dan perusahaan lain), tidak hanya terbatas pada konsep pemberi donor saja, tetapi konsepnya sangat luas dan tidak bersifat statis dan pasif, merupakan hak dankewajiban yang dimiliki bersama antar stakeholders. Alasan penting mengapa harus melakukan Corporate Social Responsibility, untuk mendapatkan keuntungan sosial, mencegah konfl ik dan persaingan yang terjadi, kesinambungan usaha/bisnis, pengelolaan sumber daya alam serta pemberdayaan masyarakat sebagai license to operate. Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan tidak hanya mendapatkan keuntungan ekonomi, tetapi secara sosial dan lingkungan alam bagi keberlanjutan perusahaan serta mencegah terjadinya konfl ik. Pemberdayaan masyarakat sekitar pertambangan batubara di desa Manduin Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan merupakan kegiatan CSR PT Adaro, PT Adaro sebagai penyandang dana memberikan stimulus dananya untuk 3 kelompok masyarakat yaitu kelompok pemuda dan petani usaha pembibitan karet sebagai bibit karet unggulan,kelompok usaha ekonomi produktif (KUEP) pembuatan gorong-gorong dan batako, dan kelompok ibu-ibu usaha menanam tanaman sayuran kebutuhan sehari-hari dengan media polybag (sebagai usaha ekonomi tambahan)
KEBIJAKAN PENDIDIKAN DAN IMPLEMENTASINYA; UPAYA PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DI KABUPATEN PURWAKARTA
Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam peningkatan kualitas hidup manusia.Penelitian ini bertujuan mengkaji mengenai kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah KabupatenPurwakarta dalam meningkatkan pendidikan di Kabupaten Purwakarta. Rancangan penelitian yangdigunakan adalah kualitatif-deskriptif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan pendidikan yangdilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta telah berjalan cukup baik, Pemerintah Daerah sudahsangat perhatian terhadap pendidikan. Meski demikian, masih ditemukan kendala dalam implementasinyadi lapangan, salah satunya adalah masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnyapendidikan, terutama di daerah pedesaan.Kata kunci: pendidikan, kualitas hidup, kebijaka
KETIMPANGAN PENDAPATAN DAN PENURUNAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
Artkel ini akan membahas perihal ketimpangan pendapatan dan relevansinya dengankecendrungan menurunnya kesejahteraan masyarakat. Meski kinerja ekonomi paska krisiscenderung membaik, indikator ketimpangan dan kemiskinan menunjukkan bukti adanya ekslusisosial-ekonomi bagi kebanyakan manusia Indonesia. Memburuknya ketimpangan sejalan denganstatistik yang menunjukkan kecenderungan semakin parahnya kemiskinan. Berbagai pihakmengkaitkan ketimpangan dengan pola pembangunan yang tak berpihak kepada kelompok miskin.Persoalan yang perlu dipertimbangkan yang terkait dengan perbaikan kesejahteraan masyarakatdapat dikemukakan di sini, yaitu relevansi pendidikan yang membuat anggota masyarakat lebihkapabel dan sesuai dengan kebutuhan lokal, arah investasi kepada penguatan ekonomi rakyat.Kata Kunci: ketimpangan pendapatan dan penurunan kesejahteraan masyarakat