e-Journal Kementerian Sosial RI
Not a member yet
599 research outputs found
Sort by
PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI ANAK MANUSIA PERAHU DI KABUPATEN BERAU, KALIMANTAN TIMUR
Get PDFAbstrakPenelitian ini fokus pada permasalahan sosial Anak Manusia Perahu yang ada di Kabupaten BerauKalimantan Timur. Anak-anak tersebut berkembang dan hidup bersama orang tuanya di laut yang tidakmengenal baca tulis serta kurang informasi. Komunitas ini mempunyai adat dan kebiasaan yang berbedadengan kebanyakan orang dan hidup secara turun temurun. Kondisi anak tersebut tidak terpenuhi hakmereka sebagai seorang anak. Tulisan ini menggunakan perspektif Perlindungan sosial terhadap hakanak sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atasUndang Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Tujuan penelitian ini adalah mencarijawaban dari berbagai pertanyaan penelitian tentang perlindungan sosial terhadap anak manusia perahu.Secara khusus tujuan penelitian ini adalah menggambarkan kondisi sosial, penanganan pemerintah dankebijakan perlindungan anak manusia perahu di Kabupaten Berau. Metode penelitian yang digunakanadalah kualitatif. Informan dalam penelitian ini antara lain Wakil Bupati, Kepala Dinas Sosial, KasubbidPenanggulangan Bencana pada Dinas Sosial, keluarga manusia perahu (termasuk didalamnya anak-anak)dan masyarakat sekitar. Pengumpulan dilakukan dengan wawancara, observasi dan studi dokumentasi.Informasi wakil bupati didapat pada waktu mengikuti rapat koordinasi dengan SKPD yang terlibat dalampenyelesaian masalah. Sedangkan informan keluarga manusia perahu dilakukan dengan cara wawancarayang diterjemahkan oleh petugas setempat. Penelitian ini menghasilkan suatu model Perlindungan Sosialbagi Anak Manusia Perahu. Model tersebut dikembangkan dari hasil penelitian yang diawali dengan melihatkondisi anak manusia perahu di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur.Kata Kunci : anak manusia perahu, komunitas adat, perlindungan ana
KESIAPSIAGAAN MASYARAKAT DALAM PENANGGULANGAN BENCANA: KASUS DI KECAMATAN CANGKRINGAN KABUPATEN SLEMAN – DI YOGYAKARTA
No full textCommunity preparedness in Disaster management is a case study in the southern slopes of Mount Merapi, Cangkringan, Sleman District. This study aims to answer the question: 1) how to build a Community response preparedness; 2) how the existence of the Community preparedness. Data and information gathered from multiple sources with techniques: a) study the documentation; b) in-depth interviews; c) observation; and d) Focused Group Discussions (FGD). From a qualitative descriptive analysis be revealed that people on the slopes of the volcano, generally have a problem-solving method (coping strategy) and the value of the underlying behavior of people in touch with nature. Society and government have united to achieve human welfare. Cangkringan Action is evidence of; 1) the seriousness of the state in Disaster Risk Reduction; 2) consistency and accountability of the Republic of Indonesia for the ASEAN agreement, the Asian nations and peoples of the world in Disaster Risk Reduction Cangkringan Community preparedness model can be replicated in other locations that have a high enough level of vulnerability. However, within the Framework of the model replication, allocation of time and energy of the Community need to be considered. Mountainside communities generally do not have a fixed income, so they need to be compensated for the time and effort that should be productive for themselves and their families to participate invarious programs taken up.Keywords: community, preparedness, management, disaster.Kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana merupakan penelitian kasus di lereng gunung Merapi bagian selatan di Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab persoalan: 1) bagaimana respon masyarakat dalam membangun kesiapsiagaan; 2) bagaimana eksistensi kesiapsiagaan masyarakat. Data dan informasi dihimpun dari beberapa sumber dengan teknik;a) studi dokumentasi; b) wawancara mendalam; c) observasi; dan d) diskusi kelompk terarah. Dari analisis deskriptif kualitatif terungkap bahwa masyarakat di lereng gunung berapi, umumnya mempunyai metode pemecahan masalah (coping strategy) dan nilai yang mendasari perilaku masyarakat berhubungan dengan alam. Masyarakat dan pemerintah telah bersatu untuk mencapai kemaslahatan manusia. Aksi Cangkringan merupakan bukti; 1) keseriusan negara dalam pengurangan risiko bencana; 2) konsistensi dan pertanggungjawaban Negara Republik Indonesia atas kesepakatan ASEAN, Asian dan bangsa bangsa dunia dalam pengurangan resiko bencana. Model kesiapsiagaan masyarakat di Cangkringan dapat direplikasi di lokasi lain yang mempunyai tingkat kerawanan cukup tinggi. Namun dalam kerangka replikasi model tersebut, alokasi waktu dan tenaga dari masyarakat perlu dijadikan bahan pertimbangan. Masyarakat lereng gunung umumnya tidak mempunyai pendapatan tetap, sehingga mereka perlu kompensasi atas waktu dan tenaga yang seharusnya produktif untuk diri dan keluarganya tersita untuk mengikuti berbagai program.Kata Kunci: kesiapsiagaan, masyarakat, penanggulangan bencan
MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MENTAWAI MELALUI PENGUATAN KELEMBAGAAN LOKAL DI PULAU SIBERUT
Get PDFAbstrakPenelitian ini didasarkan pada premis bahwa kriteria dan ukuran rumah tangga miskin harus dikembalikankepada masyarakat. Masyarakat memiliki kriteria dan ukuran sendiri, yang dipengaruhi oleh sistemnilai yang berakar pada daya dukung budaya, agama dan lingkungan. Kelembagaan lokal yang dimilikimasyarakat jika diperkuat dan diberdayakan akan dapat menjawab permasalahan yang dihadapi menurutbudaya masyarakat itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis kriteria dan indikatorrumah tangga miskin dalam pandangan publik. (2) untuk menganalisis strategi rumah tangga miskin untukmemanfaatkan pada sumber daya ekonomi, alokasi tenaga kerja dalam rumah tangga. (3) untuk menganalisisprofil program, pola implementasi yang telah dan sedang dilaksanakan oleh pemerintah dan organisasi nonpemerintah.(4) Menganalisis energi sosial kreatif yang mencakup sistem nilai, norma, dan kepemimpinankelembagaan dan modal sosial dapat digunakan untuk mewujudkan potensi inovatif kesejahteraan umum,baik di tingkat unit kekeluargaan atau unit lokalitas masyarakat terpencil adat. Penelitian ini menggunakanpendekatan Antropologi, metode dan teknik pengumpulan data kualitatif; observasi, wawancara dan FocusGroup Discussion (FGD). Informan terdiri dari: kepala desa atau sekretaris desa, kepala pertemuan desadan kepala desa, sedangkan informan biasa sebanyak 30 kepala keluarga yang termasuk dalam kategoripenilaian masyarakat miskin. Temuan penelitian menunjukkan bahwa (a) Masyarakat Mentawai memilikikriteria dan ukuran sendiri tentang kemiskinan dani rumah tangga miskin. (b) Kelembagaan berbasiskekerabatan (suku) memiliki peran strategis, jika diberdayakan untuk memecahkan masalah kemiskinan.(c) Masyarakat Mentawai memiliki modal/energi sosial sosial untuk mengatasi masalah kemiskinan,yang didasarkan pada (i) Tanah sebagai aset komunal yang belum digunakan dan dikelola untuk usahaproduktif. (ii) Solidaritas sosial yang kuat (saling percaya, tolong menolong dan kerjasama yang salingmenguntungkan) di tingkat keluarga dan masyarakat, dalam memenuhi kebutuhan pangan dan perumahan.Model pemberdayaan yang dapat dilakukan, antara lain dengan revitalisasi pertanian lokal (pertanianorganik) kekerabatan kelembagaan berbasis (suku). Pemerintah Daerah diharapkan membangun pasartradisional, lembaga keuangan mikro atau koperasi dan membuka isolasi desa dengan membuka sarana danprasarana jalan yang menghubungkan desa-desa di pedalaman Kabupaten Kepulauan Mentawai.Kata kunci: kemiskinan, kelembagaan lokal, model pemberdayaan
PELUANG DAN TANTANGAN PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DI KABUPATEN BERAU, KALIMANTAN TIMUR
Get PDFBerkembangnya permasalahan sosial akibat dari terbatasnya layanan sosial dasar, saat ini membutuhkanpenanganan secara holistik dan komprehensif. Dalam situasi tersebut dibutuhkan akses terhadap pelayanansosial dasar dalam rangka mencapai taraf kesejahteraan dan kualitas hidup yang memadai. Untuk menjaminterpenuhinya hak sosial dan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan sosial padatingkat lokal, nasional, dan global, maka perlu dilakukan pembaharuan sistem kesejahteraan sosial secaraterencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan. Menyikapi tantangan perubahan sistem kesejahteraansosial tersebut, penulis mencoba mengkaji bagaimana penyelenggaraan pelayanan sosial terpadu yangdilaksanakan di tingkat kabupaten. Kajian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimanapeluang dan tantangan implementasi Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Berau KalimantanTimur, sekaligus bagaimana rumusan kebijakan ke depannya. Data kajian dalam tulisan ini, diperolehmelalui studi literatur dari berbagai referensi yang ada. Selanjutnya data tersebut dianalisis melalui metodeStrengths, Weakness, Opportunities dan Threats (SWOT). Dari kajian tersebut dapat disimpulkan bahwaimplementasi Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Berau belum optimal. Hal ini dikarenakanmasih banyak hambatan dan kendala sebagai tantangan ke depannya yang harus diperbaiki. Namun adapeluang yang harus ditingkatkan dengan diperkuat oleh kebijakan-kebijakan yang mendukung dalamPelayanan Kesejahteraan Sosial sesuai dengan tujuan yang diharapkan.Kata Kunci: pelayanan kesejahteraan sosial, peluang, tantangan
MELIBATKAN ANAK DALAM PENELITIAN ANAK: PROSES, PELUANG DAN TANTANGAN
No full textParticipationis not just symbolic . In some cases, the children are still used as a tool or even not at all involved in a study, both in the preparation and execution of the research process . This allows the children involved in the institutional and cultural context. The involvement of children is very important to know their views or perspectives of the problem and the expected demand . One method to understand the level of participation, using the approach of Roger Hart's ladder of participation. Involving children is an opportunity and a challenge the right of participation the children . The benefit is improving the mainstreaming the children’s right programs, activities and policies. Participatory approaches in research, encourage children to be actively, not only as a decorative or maniputif. Encouraging the child inisitaif to participatory research . This context, it should also ethical principles in research with children, including the principle of consent to engage, appreciate the views of the child, as well as confidentiality of information, and the child initiative. To involvement of children in research, need to give children the opportunity to engage in the research process from the planning, implementation and publication . And the important in the participation of children, need support of the community and institutions of higher education to facilitate the process of participatory child research.Keywords: child participation, research with children, child mainstreaming.Partisipasi bukan hanya sekedar simbolik. Dalam beberapa hal, anak-anak masih dijadikan sebagai alat atau bahkan sama sekali tidak dilibatkan dalam sebuah penelitian, baik dalam persiapan maupun pelaksanaan proses penelitian. Hal ini memungkinkan anak-anak terlibat dalam konteks institusional maupun kultural. Keterlibatan anak-anak menjadi sangat penting untuk mengetahui pandangan atau persepektif mereka atas masalah dan kebutuhan yang diharapkan. Salah satu metode untuk memahami tingkatan partisipasi, menggunakan pendekatan tangga partisipasi Roger Hart. Melibatkan anak-anak dalam penelitian, merupakan sebuah peluang dan tantangan untuk memberikan ruang bagi anak-anak dan memberikan hak partisipasinya. Manfaatnya diharapkan akan bisa mempengaruhi berbagai program, aktivitas dan kebijakan yang lebih mengarusutamakan hak anak. Pendekatan partisipatori dalam penelitian, mendorong anak-anak terlibat secara aktif, tidak hanya sebagai dekoratif atau maniputif saja. Keterlibatan anak secara aktif, mendorong inisitaif anak sangat diperlukan dalam mendorong penelitian yang partisipatif. Konteks ini, juga harus mempertimbagkan prinsip etik dalam penelitian bersama anak, termasuk prinsip persetujuan untuk terlibat, menghargai pendapat anak, serta kerahasiaan informasi, dan mendorong inisiatif anak. Untuk mendorong pelibatan anak dalam penelitian, perlu memberikan kesempatan pada anak untuk terlibat dalam proses penelitian dari tahap awal perencanaan, maupun implementasi dan publikasinya. Termasuk mendorong terbentuknya ruang partisipasi bagi anak, dengan dukungan masyarakat dan lembaga pendidikan tinggi untuk memfasilitasi proses penelitian anak yang partisipatif.Kata Kunci: partisipasi anak, penelitian bersama anak, pengarusutamaan hak ana
REFORMASI PELAYANAN PANTI SOSIAL
Get PDFTujuan kajian adalah; 1) mengidentifikasi kebutuhan restrukturisasi kelembagaan; 2) memberikan masukan atas revisi Peraturan Menteri Sosial RI nomor 106 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial di lingkungan Departemen Sosial RI dan. Kajian dilakukan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa struktur organisasi dan tata kerja yang ada belum memberikan ruang yang cukup bagi panti dalam menjawab kebutuhan dan pemenuhan hak penerima manfaat. Dalam pelaksanaannya masih mengalami kendala antara lain adanya tumpang tindih pekerjaan dan bahkan ada kegiatan-kegiatan yang tidak diakomadasi oleh struktur dan fungsi yang ada. Masalah sumber daya manusia baik jumlah maupun kualitasnya masih dirasakan kurang terutama bagi panti yang berada di luar jawa. Sarana dan prasarana yang masih kurang atau tidak sesuai dengan perkembangan teknologi. Terkait dengan proses pelaksanaan kegiatan juga perlu penyesuaian dengan konsep dan kebutuhan penerima manfaat. Sehubungan dengan itu direkomendasikan penataan kembali Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dengan memperhatikan kebutuhan dan pemenuhan hak penerima manfaat serta pengembangan fungsi panti sosial dengan penegasan, pembagian dan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing jabatansesuai dengan pengelompokan panti seperti panti social anak, lansia dan penyandang disabilitas, tuna social serta korban penyalahgunaan Napza.Kata kunci : reformasi, pelayanan, panti sosial.Tujuan kajian adalah; 1) mengidentifikasi kebutuhan restrukturisasi kelembagaan; 2) memberikan masukanatas revisi Peraturan Menteri Sosial RI nomor 106 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosialdi lingkungan Departemen Sosial RI dan. Kajian dilakukan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi.Hasil kajian menunjukkan bahwa struktur organisasi dan tata kerja yang ada belum memberikan ruangyang cukup bagi panti dalam menjawab kebutuhan dan pemenuhan hak penerima manfaat. Dalampelaksanaannya masih mengalami kendala antara lain adanya tumpang tindih pekerjaan dan bahkanada kegiatan-kegiatan yang tidak diakomadasi oleh struktur dan fungsi yang ada. Masalah sumber dayamanusia baik jumlah maupun kualitasnya masih dirasakan kurang terutama bagi panti yang berada di luarjawa. Sarana dan prasarana yang masih kurang atau tidak sesuai dengan perkembangan teknologi. Terkaitdengan proses pelaksanaan kegiatan juga perlu penyesuaian dengan konsep dan kebutuhan penerimamanfaat. Sehubungan dengan itu direkomendasikan penataan kembali Struktur Organisasi dan Tata Kerja(SOTK) dengan memperhatikan kebutuhan dan pemenuhan hak penerima manfaat serta pengembanganfungsi panti sosial dengan penegasan, pembagian dan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing jabatansesuai dengan pengelompokan panti seperti panti social anak, lansia dan penyandang disabilitas, tuna socialserta korban penyalahgunaan Napza.Kata kunci : reformasi, pelayanan, panti sosial
WARIA DAN PERSOALAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA
No full textThis study was conducted in order to describe the existence of transvestites and efforts to fulfill their human rights in Indonesia . Discussion with descriptive analysis of the qualitative data collected through library and documentation. The results indicate that efforts to fulfill transgender rights carried out internally and externally. Internally committed by transvestites, both individuals and groups through the organization. Externally conducted by other parties outside the transsexual, who made efforts to uphold human rights in general, including transvestites in it. Formally addressing the needs of transgender rights are sufficient, as evidenced by the many legal instruments related to human rights in Indonesia, although none offend transgender. The problem on level of implementation is very weak, leaving many transgenders are victims of human rights violations. For the sake of the effectiveness of efforts to comply with their human rights, transgender should combine efforts to strengthen internal management with external organizations and programs that focus and continuous seeking social support, and dare to take the initiative bring an experienced human rights violations to create momentum and reverberations transgender struggle to uphold their human rights. Regardless of the way in which transsexuals should continue to develop their social functioning and promote or restore a mutually beneficial social interaction between individuals and communities with the transgender community to improve the quality of life together.Keywords: compliance efforts, human rights, shemale.Kajian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsikan keberadaan waria dan upaya memenuhi hak asasinya di Indonesia. Pembahasan dilakukan dengan analisis deskriptif kualitatif terhadap data yang dikumpulkan melalui studi pustaka dan dokumentasi. Hasilnya menunjukkan bahwa upaya pemenuhan hak asasi waria dilakukan secara internal dan eksternal. Secara internal dilakukan sendiri oleh waria, baik individu maupun kelompok melalui organisasi. Secara eksternal dilakukan oleh pihak lain di luar waria, yang melakukan upaya penegakan HAM secara umum termasuk waria di dalamnya. Secara formal upaya pemenuhan kebutuhan hak asasi waria cukup memadai, yang dibuktikan dengan banyaknya instrumen hukum terkait HAM di Indonesia walau tidak satupun menyinggung waria. Persoalananya adalah pada tararan implementasi masih sangat lemah sehingga masih banyak waria menjadi korban pelanggaran HAM. Demi efektivitas upaya pemenuhan hak asasinya, waria sebaiknya menggabungkan upaya internal dengan eksternal dengan memperkuat manajemen organisasi dan program yang fokus dan berkesinabungan, mencari dukungan sosial, dan berani mengambil inisiatif memperkarakan pelanggaran HAM yang dialami untuk menciptakan momentum dan gaung perjuangan waria menegakkan hak asasinya. Apapun cara yang ditempuh waria seyogyanya tetap mengembangkan keberfungsian sosialnya sekaligus mempromosikan atau memulihkan interaksi sosial yang saling menguntungkan antara individu dan komunitas waria dengan masyarakat untuk meningkatkan kualitas kehidupan bersama.Kata Kunci:upaya pemenuhan, hak asasi manusia, waria
STUDI KASUS HUBUNGAN SOSIAL DALAM KOMUNITAS ORANG ACEH DI KECAMATAN JOHAR BARU, JAKARTA PUSAT
Get PDFTiap masyarakat yang berada di rantau selalu membentuk organisasi sosial dengan tujuan menyatukanbeberapa kelompok atau beberapa suku bangsa yang berasal dari daerah yang sama. Di KecamatanJohar Baru, Jakarta Pusat terdapat komunitas yang berasal dari daerah Aceh yaitu; orang Aceh dan orangGayo. Biasanya suku bangsa atau orang yang berasal dari daerah yang sama hubungan sosialnya lebihakrab. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu; wawancara dan pengamatan langsung.Berdasarkan hasil studi, hubungan sosial antara orang Aceh dan orang Gayo memiliki pola hubungan sosialyang berbeda.Kata kunci: studi, hubungan sosial, komunitas
PECANDU NARKOBA, ANTARA PENJARA ATAU REHABILITASI
No full textDistribution of drugs in Indonesia has reached a very alarming rate. No longer targeted adult users, drugs begin to explore in children, teenagers, and women. The number of drug abusers arrested and sentenced to prison from year to year has increased significantly . Drug abusers are sentenced to prison is not only a dealer or croupier, but also drugs addicts. This certainly needs to be studied more deeply, because addicts are prisoners who need special treatment in order to recover from addiction. The need to recover drugs addicts emerged rehabilitation program that can be done in a medical or non-medical (social) treatments. The rehabilitation program is not free of problems and constraints, ranging from limited budget until the judge verdict that is not in favor of this program. It takes good faith in the implementation of the rehabilitation program of all parties concerned, families, and also communities to ensure the program runs fine and continuous.Keywords: drugs abuse, drugs addicts, prisons, and rehabilitations.Persebaran narkoba di Indonesia telah mencapai angka yang sangat memprihatinkan. Tidak lagi mensasar pengguna dewasa, narkoba kini mulai merambah pada anak, remaja, dan wanita dari berbagai kalangan. Jumlah penyalahguna narkoba yang ditangkap dan dihukum penjara dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang signifikan. Penyalahguna narkoba yang dihukum penjara ini tidak hanya pengedar ataupun bandar, namun juga pecandu. Hal ini tentu perlu dikaji lebih dalam, karena pecandu merupakan pesakitan yang membutuhkan perawatan agar pulih dari kecanduannya. Kebutuhan untuk memulihkan pengguna narkoba ini kemudian memunculkan program rehabilitasi narkoba yang dapat dilakukan secara medis ataupun non-medis (sosial). Program rehabilitasi tidak bebas dari masalah dan kendala, mulai dari masalah klise anggaran terbatas sampai pada vonis hakim yang tidak memihak pada program ini. Dibutuhkan iktikad baik dalam pelaksanaan program rehabilitasi dari semua pihak terkait dan juga keluarga serta masyarakat untuk memastikan program ini berjalan dengan baik secara berkelanjutan.Kata kunci: penyalahgunaan narkoba, pecandu narkoba,penjara, dan rehabilitasi
EVALUASI OUTCOMES BAGI INDIVIDU PROGRAM REHABILITASI SOSIAL DISABILITAS NETRA: STUDI KASUS EMPAT ALUMNI PSBN WYATA GUNA BANDUNG
Get PDFPenelitian ini membahas outcomes bagi individu dari program rehabilitasi sosial disabilitas netra yangdiadakan oleh PSBN Wyata Guna. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek yang terjadi padapenerima manfaat setelah selesai mengikuti program. Penelitian evaluasi outcomes berbasis individumenggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus. Dari hasil temuan lapangan dapat dikatakanbahwa program cukup berhasil dalam mencapai indikator keberhasilan manfaat individu (penerima manfaat)misalnya mampu melaksanakan kegiatan sehari-hari, meningkatkan keterampilan kerja dan sosial, mampumengatasi masalah psikososial dan mampu melakukan orientasi mobilitas. Program tersebut selain sebagaiupaya rehabilitatif bagi disabilitas netra yang berorientasi sustainability, juga sebagai upaya developmentalbagi disabilitas netra. Dari 4 (empat) informan diketahui belum terlalu bisa membaca braile karena durasiprogram yang cukup pendek.Kata Kunci: evaluasi manfaat berbasis individu, disabilitas, rehabilitasi sosial